Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok 1978

Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok 1978 diumumkan secara resmi pada tahun 1978. Konstitusi ini merupakan yang ketiga dan diadopsi pada Pertemuan Pertama Kongres Rakyat Nasional Kelima tanggal 5 Maret 1978, dua tahun setelah kejatuhan Kelompok Empat.

Konstitusi 1975 yang terdiri dari 30 artikel menjadi dua kali lipat jumlahnya. Pengadilan dan kejaksaan yang diminimalkan atau dibuang sama sekali dalam Konstitusi 1975, mulai agak dipulihkan. Sejumlah checks and balances yang sudah ada dalam Konstitusi 1954, termasuk batasan masa jabatan bagi para pemimpin partai, pemilihan dan lebih banyak independensi dalam peradilan, masih tetap dipertahankan.

Konstitusi 1978 merupakan Konstitusi pertama di Tiongkok yang menyentuh secara eksplisit soal status politik Taiwan. Dikatakan bahwa "Taiwan adalah bagian dari Tiongkok" dan Tiongkok "harus membebaskan Taiwan dan menyelesaikan tugas besar menyatukan kembali tanah air". Akan tetapi pada 1979, Tiongkok ternyata tidak jadi membebaskan Taiwan tetapi memilih cara penyelesaian yang dinamakan reunifikasi damai. Perhatikan penggunaan kata "bagian dari Tiongkok" dalam Konstitusi 1978, sedangkan dalam Konstitusi 1982 disebutkan bahwa "Taiwan adalah bagian suci dari wilayah Republik Rakyat Tiongkok" bukan hanya sekedar "bagian Tiongkok" saja.

Hak warga negara juga agak dipulihkan. Hak untuk mengadakan aksi mogok masih ada, meskipun dihapus dalam Konstitusi 1982. Namun, dukungan yang diperlukan untuk kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok dan sistem sosialis masih tetap menjadi bagian dari tugas setiap warga negara.

Konstitusi ini masih dibayang-bayangi oleh Revolusi Kebudayaan yang baru saja berlalu. Bahasa berbau revolusioner masih marak digunakan (seperti "Komite Revolusi"), meskipun slogan-slogannya telah hilang. Konstitusi 1978 bertahan selama empat tahun sebelum digantikan pada era Deng Xiaoping oleh Konstitusi 1982 yang masih berlaku hingga saat ini.

Selain mewarisi beberapa prinsip dasar dari Konstitusi 1954, secara resmi Konstitusi 1978 memasukkan kebijakan Empat Modernisasi dengan penekanan pada demokrasi sosialis, pengembangan ilmiah dan pendidikan. Konstitusi ini juga mengamanatkan di bagian mukadimahnya bahwa Tiongkok harus "dibangun menjadi negara sosialis besar, kuat dan modern di bidang pertanian, industri, pertahanan nasional, ilmu pengetahuan serta teknologi dalam abad ini".

Lihat pula

• Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok 1954
• Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok 1975
• Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok