Soekarno -sosok kontraversi itu, tak pernah lekang untuk dikupas. Baik dari sisi ilmiah sampai si... more Soekarno -sosok kontraversi itu, tak pernah lekang untuk dikupas. Baik dari sisi ilmiah sampai sisi megis. Ketika reformasi bergulir, ide, gagasan dan perjuangan Soekarno mulai dibuka kembali dan sejarah diungkap. Sekarno pun tetap melegenda sampai seorang anak kelas 1 SMP pun pernah mengatakan kepada saya bahwa foto yang ada di Blackberry saya itu sering ke Kutai Barat, menengok peninggalannya. Percaya tidak percaya, tapi benar adanya bahwa Soekarno banyak "peninggalan" di Kutai Barat sementara anak tersebut penulis tahu, belum pernah mendengar cerita tentang Soekarno. Belum "sejarah" para sepuh Kutai Barat yang mengatakan bahwa Soekarno adalah keturunan etnis Dayak (penulis kira ahli sejarah perlu menggali cerita dari mulut ke mulut tersebut).
A. KONSEP MP3EI Perekonomian di Indonesia saat ini tengah mengalami kestabilan dan dianggap mampu... more A. KONSEP MP3EI Perekonomian di Indonesia saat ini tengah mengalami kestabilan dan dianggap mampu bertahan dari gejolak ekonomi yang melanda Amerika Serikat dan Eropa. Hal ini dIperkuat dengan pernyataan Leif Eskessen, Kepala Ekonomi HSBC untuk wilayah Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan India, "Pertumbuhan diprediksi untuk tetap baik sampai akhir 2011 dan sepanjang 2012, didukung oleh konsumsi dan investasi pasar." Meskipun demikian, pada rapat kabinet terbatas pada tanggal 30 Desember 2010, Presiden menyampaikan bahwa pembangunan Indonesia ke depan akan semakin berat. Indonesia harus siap dalam menghadapi perubahan. Menindaklanjuti direktif tersebut, maka digelarlah sejumlah pertemuan dengan hasil berupa masterplan yang menjadi rancangan perkonomian terbaru dari pemerintah. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, atau biasa disebut MP3EI merupakan sebuah grand design yang dimaksudkan untuk dapat berintegrasi dengan masterplan-masterplan sebelumnya serta melakukan percepatan pembangunan ekonomi secara efektif, sebagaimana disebutkan oleh Presiden bahwa adanya MP3EI sama sekali tidak dimaksudkan untuk menggantikan RPJM Nasional ataupun proses perencanaan pembangunan nasional yang selama ini berjalan. Justru sebaliknya, dokumen MP3EI berfungsi sebagai dokumen kerja yang komplementer terhadap dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang ada tersebut.
Kemiskinan adalah suatu proses yang dinamis karena berbagai aspeknyamisalnya, jumlah dan kondisi ... more Kemiskinan adalah suatu proses yang dinamis karena berbagai aspeknyamisalnya, jumlah dan kondisi kelompok miskin serta penyebab kemiskinan mereka -dapat berubah akibat pengaruh banyak faktor. Selain itu, kemiskinan juga selalu terkait dengan konteksnya yang spesifik. Karena itu, kemiskinan perlu dikaji secara komprehensif dari berbagai tingkatan (yaitu, kecenderungan pada tingkat makro maupun realitas pada tingkat mikro) dan perlu pula dipahami melalui berbagai perspektif dari aktor yang terkait (misalnya, top down perspectives dari para pengambil kebijakan dan para praktisi termasuk dari pemerintahan dan bottom up perspectives dari mereka yang mengalami kemiskinan). Salah satu studi kemiskinan yang menekankan pentingnya perspektif dari bawah adalah studi Voices of the Poor. Can Anyone Hear Us? (Suara dari Kelompok Miskin. Adakah yang Mendengarkan Kami?) (Narayan et al., 2000). Setelah mengangkat pemahaman dan pengalaman hidup kelompok miskin, selanjutnya perlu mengangkat pemahaman dan pengalaman hidup mereka yang mampu keluar dari kemiskinan. Di awal 2005, Bank Dunia memulai sebuah studi global tentang Moving Out of Poverty: Understanding Freedom, Democracy and Growth from the Bottom Up (Keluar dari Kemiskinan: Memahami Kebebasan, Demokrasi, dan Pertumbuhan dari Bawah). Studi ini, yang melibatkan lebih dari sepuluh negara, mengekplorasi proses keluar kemiskinan dan upaya mempertahankan kesejahteraan dalam periode 5 hingga 10 tahun. Proses ini dipahami dari perspektif mereka yang mengalami sendiri dinamika kemiskinan, yakni kelompok laki-laki, perempuan, dan kalangan muda (laki-laki dan perempuan). Pertanyaannya adalah bagaimana dan mengapa ada kelompok orang yang bisa meningkatkan kesejahteraannya dan keluar dari kemiskinan, sedangkan ada orang yang justru jatuh atau terperangkap dalam kemiskinan? Dari studi di atas, terdapat 3 (tiga) aras kemiskinan, yaitu pertama, bahwa proses jatuh ke dalam dan keluar dari kemiskinan terkait dengan faktor-faktor yang berbeda. Oleh sebab itu, kedua tren tersebut perlu dikaji secara terpisah. Kebijakan dan program pembangunan untuk mengentaskan seseorang dari kemiskinan juga perlu dibedakan dengan kebijakan dan program pembangunan untuk mencegah orang jatuh dalam kemiskinan. Dengan demikian, untuk merancang program yang lebih tepat, perlu dilakukan disagregrasi statistik kemiskinan dalam kompon-komponen yang lebih spesifik untuk tren tertentu. Disagregrasi ini juga perlu dilakukan berdasarkan wilayah karena kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, sosial, budaya, dan politis yang ada di suatu wilayah tertentu. Kedua, cara mendefinisikan dan mengukur kemiskinan sangat menentukan bagaimana realitas kemiskinan dimunculkan. Oleh sebab itu, penting untuk menyadari bahwa definisi dan cara pengukuran yang berbeda akan memunculkan realitas kemiskinan yang berbeda pula. Sehingga dibutuhkan definisi, pengukuran, dan analisis yang bisa memunculkan realitas kemiskinan yang dianggap paling mendekati pemahaman dan pengalaman masyarakat.
Ide mengenai Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau lebih dikenal dengan Corporate Social Responsib... more Ide mengenai Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau lebih dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR) kini semakin diterima di kalangan luas. Namun demikian, sebagai sebuah konsep yang relatif baru, CSR masih tetap kontraversial di kalangan pengusaha. Persoalannya adalah, Propinsi Kalimantan Timur memiliki asset Sumber Daya Alam yang banyak dilirik perusahaan multinasional untuk menanamkan investasinya, hanya bagaimana Pemerintah Daerah mampu bertindak secara bijak menghadapi perusahaan untuk secara sunggung-sungguh memberdayakan masyarakat sekitar perusahaan melalui pendekatan CSR.
Adalah kewajiban pemerintah kabupaten, terutama Kepala dan Wakil Kepala Daerah untuk dan terus me... more Adalah kewajiban pemerintah kabupaten, terutama Kepala dan Wakil Kepala Daerah untuk dan terus menerus membuat formula yang tepat dalam rangka memberdayakan masyarakat perdesaan. Kegagalan sesorang pemimpin dapat diukur kemampuan mereka membuat formula tersebut sehingga tepat sasaran, dirasakan, dan berdampak sosial yang signifikan ditingkat akar rumput. Pertanyaannya model pendekatan seperti apa yang mampu memberdayakan masyarakat sesuai kebutuhan yang dirasakan?
Indonesia sudah ditakdirkan menjadi bangsa yang majemuk. Ibarat sebuah kain, negeri ini merupakan... more Indonesia sudah ditakdirkan menjadi bangsa yang majemuk. Ibarat sebuah kain, negeri ini merupakan sebuah mozaik yang dirajut oleh aneka tenun kebangsaan yang terdiri atas lebih dari 500 sukubangsa (etnic) yang dipersatukan oleh sistem nasional dalam wadah sebuah negara kesatuan Indonesia. Jika corak masyarakat majemuk Indonesia yang ditandai penekanannya pada kesukubangsaan dan kelompok-kelompok sukubangsa yang beranekaragam kebudayaannya ini tidak dikelola secara tepat, maka akan mudah melahirkan potensi-potensi destruktif. Ibarat dua sisi mata uang, masyarakat majemuk, selain meerupakan kazanah dan kekayaan, juga berpotensi menghasilkan gesekan dan stereotipe antar etnik. Jika tidak dikelola secara harmonis atau dibiarkan tanpa arah, bangunan ke-Indonesia-an yang jelas, bisa memicu munculnya stigma sosial dan konflik terbuka. Tulisan ini mencoba menegaskan tiadanya pendekatan tunggal yang seragam dalam menangani kemajemukan. Sebaliknya diperlukan suatu pendekatan yang komprehensif dengan mencoba merajut kembali semangat multikulturalisme di tengah masyarakat Indonesia.
Kebijakan otonomi daerah (Otda), yang berlaku definitif semenjak 1 Januari 2001, kini telah memas... more Kebijakan otonomi daerah (Otda), yang berlaku definitif semenjak 1 Januari 2001, kini telah memasuki usia keempatbelas tahun. Selama kurun waktu tersebut, kebjiakan Otda di kabupaten/kota sebagai titik berat penyelenggaraannya, sudah mulai nampak efisiensi dan efektivitas pengelolaan pemerintah daerah yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan. Indikatornya antara lain, meningkatnya kualitas pelayanan umum dan pemberdayaan masyarakat serta terbentuknya ruang partisipatori publik yang lebih luas dalam proses pembangunan. Sebutlah ini sebagai wajah manis dan berkah dari pelaksanaan Otda. Hanya saja, implementasi Otda, boleh dibilang tidak berlangsung mulus dan lempang. Setelah tiga belas tahun berjalan, belum seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota mampu merealisasikan visi dan misi otonomi daerah. Di sejumlah daerah, kebijakan Otda lebih menguntungkan elite ketimbang publik daerah. Akibatnya, Otda yang diharapkan membawa "berkah" bagi masyarakat daerah, justru melahirkan "musibah". Otonomi daerah bukannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik tapi sebaliknya, wabah korupsi yang merajai hampir sebagian besar pemerintah daerah. Merebaknya kasus korupsi di daerah boleh dibilang merupakan sisi gelap paling menonjol dari pelaksanaan Otda selama empat belas tahun berjalan. Hebatnya, korupsi di daerah dilakukan secara "berjamaah" yang melibatkan hampir semua elite lokal dengan menggerogoti APBD, DAK dan DAU. Korupsi telah menghancurkan ekspektasi masyarakat yang begitu besar terhadap otonomi daerah yang bisa melahirkan berkah bukan musibah. Katakanlah fenomena ini sebagai "wajah buram" otonomi daerah, sejumlah kasus korupsi dan penyimpangan merebak di sejumlah daerah otonom. Bahkan tidak sedikit kepala daerah dan wakil kepala yang telah terpilih dalam pilkada ternyata terlibat korupsi. Jika menengok sisi buram ini, maka tidaklah berlebihan manakala disebut Otda bukannya membawa "berkah" bagi masyarakat daerah, sebaliknya melahirkan "musibah". Salah satu indikator penting untuk mengukur apakah daerah otonom menjadi berkah atau sebaliknya musibah, adalah seberapa jauh harmoni dan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik meningkat. Artinya, jika desentralisasi tidak berbanding lurus dengan menguatnya harmoni sosial dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan juga pelayanan yang optimal, maka sesungguhnya yang terjadi adalah musibah. Ini adalah indikasi pelaksanaan otonomi telah gagal. Berbagai musibah Otda ini sejatinya lebih merupakan tantangan yang harus diubah menjadi berkah. Tidaklah bijak manakala kita menyahuti fenomena ini dengan resistensi berupa penolakan terhadap kebijakan desentraliasi itu sendiri. Misalnya kita hendak kembali ke era sentralisasi. Pada konteks demikian, yang musti dilakukan adalah menata ulang dan melurukan jalannya desentralisasi, menjadi lebih berpihak dan menguntungkan publik, bukan sebatas menguntungkan elite saja. Kita harus tegas agar pemerintahan daerah tetap dilaksanakan berdasarkan azas otonomi. Bahwa di sana-sini ada ketidakpuasan dan kritik yang keras, hal itu merupakan tantangan yang harus diperbaiki.
Tulisan ini bermaksud untuk memahami dan mencermati akar kultural kekerasan dalam rumah tangga. S... more Tulisan ini bermaksud untuk memahami dan mencermati akar kultural kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu juga untuk mengindetifikasi dan melacak faktor-faktor apa saja yang kerap menjadi pemicu munculnya kekerasan rumah tangga tersebut. Disamping itu juga untuk menemukan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga serta dampak-dampaknya, serta antisipasi dan alternatif pemikiran untuk memperkuat posisi istri dalam rumah tangga sebagai pikiran banding memecahkan masalah kekerasan dalam rumah tangga.
Melihat realitas saat ini pendidikan hanya mengedepankan aspek keilmuan dan kecerdasan peserta di... more Melihat realitas saat ini pendidikan hanya mengedepankan aspek keilmuan dan kecerdasan peserta didik. Adapun aspek moral dan etis sebagai basis bentukan karakter dan budaya bangsa semakin terpinggirkan. Kondisi mental, karakter, budi pekerti, dan akhlak bangsa yang memprihatinkan seperti perilaku menyimpang, perilaku yang tidak sesuai nilai-nilai budi pekerti luhur dan perilaku yang seolah-olah tidak ada tatanan hukum positif sesuai dengan tatanan norma budaya bangsa Indonesia. Rupanya karakter dan budaya dalam kehidupan bangsa dapat membawa kemunduran dalam peradaban bangsa, sebaliknya kehidupan masyarakat yang memiliki karakter dan budaya yang kuat akan semakin memperkuat ekstensi suatu bangsa dan Negara. Pendidikan karakter adalah salah satu solusi mengembalikan nilainilai tersebut. Sejak tahun 2010, pendidikan karakter dimulakan kembali di sekolah-sekolah dasar yang dimaksudkan untuk menanamkan kembali nilainilai karakter bangsa -puncaknya, mulai tahun 2014, Pendidikan Kepramukaan masuk dalam kurikulum 2013. Banyak hal yang telah dilakukan guru dalam melaksanakan Program Pembina Pemerintah untuk mensukseskan pendidikan karakter di sekolah, yaitu dengan memasukan nilai-nilai karakter pada RPP (Rencana Pelaksanaan Pembina belajaran), yang diharapkan pada setiap Pembina belajaran terdapat nilai yang berarti dan dapat membentuk karakter siswa. Dengan demikian disetiap proses Pembina belajaran selalu terdapat nilai yang mengena. Keadaan tersebut mendorong lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk memberi pengetahuan, ketrampilan, dan mengembangkannya baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan non formal salah satunya adalah melalui pendidikan kepramukaan di gugusdepangugusdepan. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Pasal 3 tentang fungsi Gerakan Pramuka, yaitu: "pendidikan dan pelatihan pramuka, pengembangan pramuka, pengabdian masyarakat dan orang tua, dan permainan yang berorientasi pada pendidikan."
Soekarno -sosok kontraversi itu, tak pernah lekang untuk dikupas. Baik dari sisi ilmiah sampai si... more Soekarno -sosok kontraversi itu, tak pernah lekang untuk dikupas. Baik dari sisi ilmiah sampai sisi megis. Ketika reformasi bergulir, ide, gagasan dan perjuangan Soekarno mulai dibuka kembali dan sejarah diungkap. Sekarno pun tetap melegenda sampai seorang anak kelas 1 SMP pun pernah mengatakan kepada saya bahwa foto yang ada di Blackberry saya itu sering ke Kutai Barat, menengok peninggalannya. Percaya tidak percaya, tapi benar adanya bahwa Soekarno banyak "peninggalan" di Kutai Barat sementara anak tersebut penulis tahu, belum pernah mendengar cerita tentang Soekarno. Belum "sejarah" para sepuh Kutai Barat yang mengatakan bahwa Soekarno adalah keturunan etnis Dayak (penulis kira ahli sejarah perlu menggali cerita dari mulut ke mulut tersebut).
A. KONSEP MP3EI Perekonomian di Indonesia saat ini tengah mengalami kestabilan dan dianggap mampu... more A. KONSEP MP3EI Perekonomian di Indonesia saat ini tengah mengalami kestabilan dan dianggap mampu bertahan dari gejolak ekonomi yang melanda Amerika Serikat dan Eropa. Hal ini dIperkuat dengan pernyataan Leif Eskessen, Kepala Ekonomi HSBC untuk wilayah Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan India, "Pertumbuhan diprediksi untuk tetap baik sampai akhir 2011 dan sepanjang 2012, didukung oleh konsumsi dan investasi pasar." Meskipun demikian, pada rapat kabinet terbatas pada tanggal 30 Desember 2010, Presiden menyampaikan bahwa pembangunan Indonesia ke depan akan semakin berat. Indonesia harus siap dalam menghadapi perubahan. Menindaklanjuti direktif tersebut, maka digelarlah sejumlah pertemuan dengan hasil berupa masterplan yang menjadi rancangan perkonomian terbaru dari pemerintah. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, atau biasa disebut MP3EI merupakan sebuah grand design yang dimaksudkan untuk dapat berintegrasi dengan masterplan-masterplan sebelumnya serta melakukan percepatan pembangunan ekonomi secara efektif, sebagaimana disebutkan oleh Presiden bahwa adanya MP3EI sama sekali tidak dimaksudkan untuk menggantikan RPJM Nasional ataupun proses perencanaan pembangunan nasional yang selama ini berjalan. Justru sebaliknya, dokumen MP3EI berfungsi sebagai dokumen kerja yang komplementer terhadap dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang ada tersebut.
Kemiskinan adalah suatu proses yang dinamis karena berbagai aspeknyamisalnya, jumlah dan kondisi ... more Kemiskinan adalah suatu proses yang dinamis karena berbagai aspeknyamisalnya, jumlah dan kondisi kelompok miskin serta penyebab kemiskinan mereka -dapat berubah akibat pengaruh banyak faktor. Selain itu, kemiskinan juga selalu terkait dengan konteksnya yang spesifik. Karena itu, kemiskinan perlu dikaji secara komprehensif dari berbagai tingkatan (yaitu, kecenderungan pada tingkat makro maupun realitas pada tingkat mikro) dan perlu pula dipahami melalui berbagai perspektif dari aktor yang terkait (misalnya, top down perspectives dari para pengambil kebijakan dan para praktisi termasuk dari pemerintahan dan bottom up perspectives dari mereka yang mengalami kemiskinan). Salah satu studi kemiskinan yang menekankan pentingnya perspektif dari bawah adalah studi Voices of the Poor. Can Anyone Hear Us? (Suara dari Kelompok Miskin. Adakah yang Mendengarkan Kami?) (Narayan et al., 2000). Setelah mengangkat pemahaman dan pengalaman hidup kelompok miskin, selanjutnya perlu mengangkat pemahaman dan pengalaman hidup mereka yang mampu keluar dari kemiskinan. Di awal 2005, Bank Dunia memulai sebuah studi global tentang Moving Out of Poverty: Understanding Freedom, Democracy and Growth from the Bottom Up (Keluar dari Kemiskinan: Memahami Kebebasan, Demokrasi, dan Pertumbuhan dari Bawah). Studi ini, yang melibatkan lebih dari sepuluh negara, mengekplorasi proses keluar kemiskinan dan upaya mempertahankan kesejahteraan dalam periode 5 hingga 10 tahun. Proses ini dipahami dari perspektif mereka yang mengalami sendiri dinamika kemiskinan, yakni kelompok laki-laki, perempuan, dan kalangan muda (laki-laki dan perempuan). Pertanyaannya adalah bagaimana dan mengapa ada kelompok orang yang bisa meningkatkan kesejahteraannya dan keluar dari kemiskinan, sedangkan ada orang yang justru jatuh atau terperangkap dalam kemiskinan? Dari studi di atas, terdapat 3 (tiga) aras kemiskinan, yaitu pertama, bahwa proses jatuh ke dalam dan keluar dari kemiskinan terkait dengan faktor-faktor yang berbeda. Oleh sebab itu, kedua tren tersebut perlu dikaji secara terpisah. Kebijakan dan program pembangunan untuk mengentaskan seseorang dari kemiskinan juga perlu dibedakan dengan kebijakan dan program pembangunan untuk mencegah orang jatuh dalam kemiskinan. Dengan demikian, untuk merancang program yang lebih tepat, perlu dilakukan disagregrasi statistik kemiskinan dalam kompon-komponen yang lebih spesifik untuk tren tertentu. Disagregrasi ini juga perlu dilakukan berdasarkan wilayah karena kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, sosial, budaya, dan politis yang ada di suatu wilayah tertentu. Kedua, cara mendefinisikan dan mengukur kemiskinan sangat menentukan bagaimana realitas kemiskinan dimunculkan. Oleh sebab itu, penting untuk menyadari bahwa definisi dan cara pengukuran yang berbeda akan memunculkan realitas kemiskinan yang berbeda pula. Sehingga dibutuhkan definisi, pengukuran, dan analisis yang bisa memunculkan realitas kemiskinan yang dianggap paling mendekati pemahaman dan pengalaman masyarakat.
Ide mengenai Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau lebih dikenal dengan Corporate Social Responsib... more Ide mengenai Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau lebih dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR) kini semakin diterima di kalangan luas. Namun demikian, sebagai sebuah konsep yang relatif baru, CSR masih tetap kontraversial di kalangan pengusaha. Persoalannya adalah, Propinsi Kalimantan Timur memiliki asset Sumber Daya Alam yang banyak dilirik perusahaan multinasional untuk menanamkan investasinya, hanya bagaimana Pemerintah Daerah mampu bertindak secara bijak menghadapi perusahaan untuk secara sunggung-sungguh memberdayakan masyarakat sekitar perusahaan melalui pendekatan CSR.
Adalah kewajiban pemerintah kabupaten, terutama Kepala dan Wakil Kepala Daerah untuk dan terus me... more Adalah kewajiban pemerintah kabupaten, terutama Kepala dan Wakil Kepala Daerah untuk dan terus menerus membuat formula yang tepat dalam rangka memberdayakan masyarakat perdesaan. Kegagalan sesorang pemimpin dapat diukur kemampuan mereka membuat formula tersebut sehingga tepat sasaran, dirasakan, dan berdampak sosial yang signifikan ditingkat akar rumput. Pertanyaannya model pendekatan seperti apa yang mampu memberdayakan masyarakat sesuai kebutuhan yang dirasakan?
Indonesia sudah ditakdirkan menjadi bangsa yang majemuk. Ibarat sebuah kain, negeri ini merupakan... more Indonesia sudah ditakdirkan menjadi bangsa yang majemuk. Ibarat sebuah kain, negeri ini merupakan sebuah mozaik yang dirajut oleh aneka tenun kebangsaan yang terdiri atas lebih dari 500 sukubangsa (etnic) yang dipersatukan oleh sistem nasional dalam wadah sebuah negara kesatuan Indonesia. Jika corak masyarakat majemuk Indonesia yang ditandai penekanannya pada kesukubangsaan dan kelompok-kelompok sukubangsa yang beranekaragam kebudayaannya ini tidak dikelola secara tepat, maka akan mudah melahirkan potensi-potensi destruktif. Ibarat dua sisi mata uang, masyarakat majemuk, selain meerupakan kazanah dan kekayaan, juga berpotensi menghasilkan gesekan dan stereotipe antar etnik. Jika tidak dikelola secara harmonis atau dibiarkan tanpa arah, bangunan ke-Indonesia-an yang jelas, bisa memicu munculnya stigma sosial dan konflik terbuka. Tulisan ini mencoba menegaskan tiadanya pendekatan tunggal yang seragam dalam menangani kemajemukan. Sebaliknya diperlukan suatu pendekatan yang komprehensif dengan mencoba merajut kembali semangat multikulturalisme di tengah masyarakat Indonesia.
Kebijakan otonomi daerah (Otda), yang berlaku definitif semenjak 1 Januari 2001, kini telah memas... more Kebijakan otonomi daerah (Otda), yang berlaku definitif semenjak 1 Januari 2001, kini telah memasuki usia keempatbelas tahun. Selama kurun waktu tersebut, kebjiakan Otda di kabupaten/kota sebagai titik berat penyelenggaraannya, sudah mulai nampak efisiensi dan efektivitas pengelolaan pemerintah daerah yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan. Indikatornya antara lain, meningkatnya kualitas pelayanan umum dan pemberdayaan masyarakat serta terbentuknya ruang partisipatori publik yang lebih luas dalam proses pembangunan. Sebutlah ini sebagai wajah manis dan berkah dari pelaksanaan Otda. Hanya saja, implementasi Otda, boleh dibilang tidak berlangsung mulus dan lempang. Setelah tiga belas tahun berjalan, belum seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota mampu merealisasikan visi dan misi otonomi daerah. Di sejumlah daerah, kebijakan Otda lebih menguntungkan elite ketimbang publik daerah. Akibatnya, Otda yang diharapkan membawa "berkah" bagi masyarakat daerah, justru melahirkan "musibah". Otonomi daerah bukannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik tapi sebaliknya, wabah korupsi yang merajai hampir sebagian besar pemerintah daerah. Merebaknya kasus korupsi di daerah boleh dibilang merupakan sisi gelap paling menonjol dari pelaksanaan Otda selama empat belas tahun berjalan. Hebatnya, korupsi di daerah dilakukan secara "berjamaah" yang melibatkan hampir semua elite lokal dengan menggerogoti APBD, DAK dan DAU. Korupsi telah menghancurkan ekspektasi masyarakat yang begitu besar terhadap otonomi daerah yang bisa melahirkan berkah bukan musibah. Katakanlah fenomena ini sebagai "wajah buram" otonomi daerah, sejumlah kasus korupsi dan penyimpangan merebak di sejumlah daerah otonom. Bahkan tidak sedikit kepala daerah dan wakil kepala yang telah terpilih dalam pilkada ternyata terlibat korupsi. Jika menengok sisi buram ini, maka tidaklah berlebihan manakala disebut Otda bukannya membawa "berkah" bagi masyarakat daerah, sebaliknya melahirkan "musibah". Salah satu indikator penting untuk mengukur apakah daerah otonom menjadi berkah atau sebaliknya musibah, adalah seberapa jauh harmoni dan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik meningkat. Artinya, jika desentralisasi tidak berbanding lurus dengan menguatnya harmoni sosial dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan juga pelayanan yang optimal, maka sesungguhnya yang terjadi adalah musibah. Ini adalah indikasi pelaksanaan otonomi telah gagal. Berbagai musibah Otda ini sejatinya lebih merupakan tantangan yang harus diubah menjadi berkah. Tidaklah bijak manakala kita menyahuti fenomena ini dengan resistensi berupa penolakan terhadap kebijakan desentraliasi itu sendiri. Misalnya kita hendak kembali ke era sentralisasi. Pada konteks demikian, yang musti dilakukan adalah menata ulang dan melurukan jalannya desentralisasi, menjadi lebih berpihak dan menguntungkan publik, bukan sebatas menguntungkan elite saja. Kita harus tegas agar pemerintahan daerah tetap dilaksanakan berdasarkan azas otonomi. Bahwa di sana-sini ada ketidakpuasan dan kritik yang keras, hal itu merupakan tantangan yang harus diperbaiki.
Tulisan ini bermaksud untuk memahami dan mencermati akar kultural kekerasan dalam rumah tangga. S... more Tulisan ini bermaksud untuk memahami dan mencermati akar kultural kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu juga untuk mengindetifikasi dan melacak faktor-faktor apa saja yang kerap menjadi pemicu munculnya kekerasan rumah tangga tersebut. Disamping itu juga untuk menemukan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga serta dampak-dampaknya, serta antisipasi dan alternatif pemikiran untuk memperkuat posisi istri dalam rumah tangga sebagai pikiran banding memecahkan masalah kekerasan dalam rumah tangga.
Melihat realitas saat ini pendidikan hanya mengedepankan aspek keilmuan dan kecerdasan peserta di... more Melihat realitas saat ini pendidikan hanya mengedepankan aspek keilmuan dan kecerdasan peserta didik. Adapun aspek moral dan etis sebagai basis bentukan karakter dan budaya bangsa semakin terpinggirkan. Kondisi mental, karakter, budi pekerti, dan akhlak bangsa yang memprihatinkan seperti perilaku menyimpang, perilaku yang tidak sesuai nilai-nilai budi pekerti luhur dan perilaku yang seolah-olah tidak ada tatanan hukum positif sesuai dengan tatanan norma budaya bangsa Indonesia. Rupanya karakter dan budaya dalam kehidupan bangsa dapat membawa kemunduran dalam peradaban bangsa, sebaliknya kehidupan masyarakat yang memiliki karakter dan budaya yang kuat akan semakin memperkuat ekstensi suatu bangsa dan Negara. Pendidikan karakter adalah salah satu solusi mengembalikan nilainilai tersebut. Sejak tahun 2010, pendidikan karakter dimulakan kembali di sekolah-sekolah dasar yang dimaksudkan untuk menanamkan kembali nilainilai karakter bangsa -puncaknya, mulai tahun 2014, Pendidikan Kepramukaan masuk dalam kurikulum 2013. Banyak hal yang telah dilakukan guru dalam melaksanakan Program Pembina Pemerintah untuk mensukseskan pendidikan karakter di sekolah, yaitu dengan memasukan nilai-nilai karakter pada RPP (Rencana Pelaksanaan Pembina belajaran), yang diharapkan pada setiap Pembina belajaran terdapat nilai yang berarti dan dapat membentuk karakter siswa. Dengan demikian disetiap proses Pembina belajaran selalu terdapat nilai yang mengena. Keadaan tersebut mendorong lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk memberi pengetahuan, ketrampilan, dan mengembangkannya baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan non formal salah satunya adalah melalui pendidikan kepramukaan di gugusdepangugusdepan. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Pasal 3 tentang fungsi Gerakan Pramuka, yaitu: "pendidikan dan pelatihan pramuka, pengembangan pramuka, pengabdian masyarakat dan orang tua, dan permainan yang berorientasi pada pendidikan."
Uploads
Papers by Agus Afifuddin