The organizers of the elections are the institutions that hold elections. While the general elect... more The organizers of the elections are the institutions that hold elections. While the general election (hereinafter abbreviated as the election) is a means to realize the sovereignty of the people in the government The appropriate legal theory for the establishment of election organizers is Stufenbau Theory which states that the legal system is a tiered system of rules where the lowest legal norms should cling to higher legal norms, and the supreme law should cling to the most legal norms Fundamental (grundnorm). This can be seen from the juridical basis of the formation of election organizers are Pancasila as grundnormnya, the 1945 Constitution of NRI as its constitution, and the Law on election organizers.
The organizers of the elections are the institutions that hold elections. While the general elect... more The organizers of the elections are the institutions that hold elections. While the general election (hereinafter abbreviated as the election) is a means to realize the sovereignty of the people in the government The appropriate legal theory for the establishment of election organizers is Stufenbau Theory which states that the legal system is a tiered system of rules where the lowest legal norms should cling to higher legal norms, and the supreme law should cling to the most legal norms Fundamental (grundnorm). This can be seen from the juridical basis of the formation of election organizers are Pancasila as grundnormnya, the 1945 Constitution of NRI as its constitution , and the Law on election organizers. Abstrak Penyelenggara pemilihan umum adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum. Sedangkan pemilihan umum (selanjutnya disingkat dengan pemilu) merupakan sa-rana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penyelenggara pemilu merupakan lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas KPU, Bawaslu dan DKPP yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemi-lu. Dasar yuridis pembentukan lembaga penyelenggara pemilu adalah Pancasila, UUD NRI 1945 dan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu. Sedangkan selanjutnya secara teknis diatur melalui peraturan penyelenggara pemilu seperti PKPU, Perbawaslu, dan Pera-turan DKPP. Dan ketentuan lebih teknis lainnya dituangkan dalam Keputusan Penyelenggara Pemilu dan Surat-surat Edaran. Teori hukum yang sesuai untuk pembentukan lembaga penyelenggara pemilu adalah Teori Stufenbau yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan hukum yang tertinggi harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (grundnorm). Hal ini dapat dilihat dari dasar yuridis pembentukan lem-baga penyelenggara pemilu adalah Pancasila sebagai grundnormnya, UUD NRI 1945 sebagai konstitusinya, dan UU tentang penyelenggara pemilu.
The organizers of the elections are the institutions that hold elections. While the general elect... more The organizers of the elections are the institutions that hold elections. While the general election (hereinafter abbreviated as the election) is a means to realize the sovereignty of the people in the government The appropriate legal theory for the establishment of election organizers is Stufenbau Theory which states that the legal system is a tiered system of rules where the lowest legal norms should cling to higher legal norms, and the supreme law should cling to the most legal norms Fundamental (grundnorm). This can be seen from the juridical basis of the formation of election organizers are Pancasila as grundnormnya, the 1945 Constitution of NRI as its constitution, and the Law on election organizers.
The organizers of the elections are the institutions that hold elections. While the general elect... more The organizers of the elections are the institutions that hold elections. While the general election (hereinafter abbreviated as the election) is a means to realize the sovereignty of the people in the government The appropriate legal theory for the establishment of election organizers is Stufenbau Theory which states that the legal system is a tiered system of rules where the lowest legal norms should cling to higher legal norms, and the supreme law should cling to the most legal norms Fundamental (grundnorm). This can be seen from the juridical basis of the formation of election organizers are Pancasila as grundnormnya, the 1945 Constitution of NRI as its constitution , and the Law on election organizers. Abstrak Penyelenggara pemilihan umum adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum. Sedangkan pemilihan umum (selanjutnya disingkat dengan pemilu) merupakan sa-rana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penyelenggara pemilu merupakan lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas KPU, Bawaslu dan DKPP yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemi-lu. Dasar yuridis pembentukan lembaga penyelenggara pemilu adalah Pancasila, UUD NRI 1945 dan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu. Sedangkan selanjutnya secara teknis diatur melalui peraturan penyelenggara pemilu seperti PKPU, Perbawaslu, dan Pera-turan DKPP. Dan ketentuan lebih teknis lainnya dituangkan dalam Keputusan Penyelenggara Pemilu dan Surat-surat Edaran. Teori hukum yang sesuai untuk pembentukan lembaga penyelenggara pemilu adalah Teori Stufenbau yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan hukum yang tertinggi harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (grundnorm). Hal ini dapat dilihat dari dasar yuridis pembentukan lem-baga penyelenggara pemilu adalah Pancasila sebagai grundnormnya, UUD NRI 1945 sebagai konstitusinya, dan UU tentang penyelenggara pemilu.
Uploads
Papers by Khoirul Anam
Drafts by Khoirul Anam