Papers by rendi wahyu saputra
Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat), Mar 30, 2022
In addition, e-Office as one of the results of technological developments will certainly help emp... more In addition, e-Office as one of the results of technological developments will certainly help employees in offices and institutions in completing office tasks that require fast reporting and good archiving for leaders. So that if the leader requires reporting, the results can be obtained quickly and accurately and produce reports that can be generated quickly based on the integrated data in the e-office system. Utilization of e-office is still underdeveloped because of the culture and behavior of employees who are still conventional. This service is carried out by going directly to the field, providing training to TU UIN Imam Bonjol Padang and the results of implementing a web-based application that is built so that it can make it easier for employees to search for the desired document and if the document has been found, the document can be downloaded and dispositioned to the employee. another.
Salah satu kebutuhan pangan yang pokok dalam masyarakat Indonesia adalah minyak goreng. Terungka... more Salah satu kebutuhan pangan yang pokok dalam masyarakat Indonesia adalah minyak goreng. Terungkapnya kasus peredaran minyak goreng tanpa izin edar yang terjadi di area Lampung, oleh karena itu Kepolisian Daerah Lampung sebagai lembaga penegak hukum yang dibentuk untuk melaksanakan Peran dan fungsi Polri dalam pencegahan peredaran minyak goreng tanpa izin edar yang berupa penegakan hukum Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah peran Polri dalam menanggulangi tindak pidana peredaran minyak goreng tanpa izin edar? Apakah faktor yang menghambat upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana peredaran minyak goreng tanpa izin edar di Wilayah Hukum Polda Lampung? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber penelitian ini adalah Kasubdit I Indagsi Polda Lampung, Kepala Seksi Penyidikan BPOM, Akademis Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampun...
Narkotika terdiri dari zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis m... more Narkotika terdiri dari zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan wewenang BNN ditinjau dari penegakan hukum pidana dan faktor-faktor yang menghambat BNN dalam melaksaaan wewenang ditinjau dari penegakan hukum pidana. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Responden penelitian adalah petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung 2 orang dan Dosen Fakultas Hukum 1 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada berbagai hal yang bersifat khusus dan kemudian ditarik suatu kesimpulan umum. Pelaksanaan wewenang BNN dalam penegakan hukum pidana terkait dengan tindak pidana narkotika adalah mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum; memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait dan meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri (Pasal 80). Faktor penghambat BNN dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika adalah faktor kelemahan sistem hukum sehingga banyak sekali pelanggar yang menggunakan narkotika jenis baru sehingga lolos dari jerat hukum, faktor budaya tentang narkotika sudah menjadi simbol modern saat ini, faktor masyarakat pada masa sekarang terjadi pemerosotan fungsi lembaga kontrol sosial yang mengakibatkan seorang berperilaku menyimpang, faktor sarana dan prasarana pendukung kurang mendukung tentang narkotika karena terbatasnya alat penyadap sehingga menyulitkan penyidikan, faktor penegak hukum tentang narkotika dalam tahap pertama masih memiliki banyak kekurangan seperti minimnya kapasitas dan kemampuan polisi terkait pemahaman kasus narkotika. Penulis memberikan saran perlunya peningkatan kinerja mutu penyidikan yang dilakukan BNN dalam memberantas tindak pidana narkotika, sebab BNN merupakan lembaga khusus yang menangani permasalahan narkotika dengan berbagai wewenangnya BNN sebaiknya menjadi lembaga independen dalam segala pelaksanaan wewenangnya terkait penegakan hukum tindak pidana narkotika. Kata Kunci : Badan Narkotika, Penegakan Hukum, Narkotika
Uploads
Papers by rendi wahyu saputra