Tulisan ini akan mengulas bagaimana ketegangan dalam interaksi antara dua institusi yang lahir da... more Tulisan ini akan mengulas bagaimana ketegangan dalam interaksi antara dua institusi yang lahir dari upaya mengefektifkanpemberantasan korupsi : Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi-disingkat KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi-disingkat Pengadilan Korupsi, serta institusi yang dibentuk untuk menjaga konstitusi : Mahkamah Konstitusi-disingkat MK. Bukan kebetulan ulasan akan berfokus pada pertimbangan MK soal keberlakuan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK) dari sudut waktu, yang karena landasan teorinya terlambat dibahas secara tuntas di negeri ini, dibuat sangat unikserta berpotensi mempengaruhi kewenangan KPK dan Pengadilan Korupsi.
Entah apa yang membuat banyak hal sangat terlambat di negeri ini. Bahkan untuk membahas secara ut... more Entah apa yang membuat banyak hal sangat terlambat di negeri ini. Bahkan untuk membahas secara utuh landasan teori tentang keberlakuan hukum dari sudut waktu, kita juga terlambat. Padahal teori tersebut sudah harus dipelajari mahasiswa fakultas hukum di masa awal kuliahnya, karena memang tercantum sebagai norma awal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebuah aturan hukum peninggalan Belanda yang telah ratusan tahun usianya. Hasilnya, keterlambatan itu berkembang jadi batu sandungan di lapangan. Justru ketika negeri ini sedang terengah-engah mengejar ketertinggalannya dalam penegakan hukum, juga dalam pengembangan konstitusionalisme. Dalam penegakan hukum, hampir setiap orang di negeri ini paham bahwa pemberantasan korupsi jadi salah satu pekerjaan rumah yang sangat berat. Praktek korupsi yang selama ini terjadi sulit disentuh hukum. Sementara dalam pengembangan konstitusionalisme, sistem ketatanegaraan baru mulai diintroduksi dengan makin menegaskan pemisahan kekuasaan, t...
Jika sistem peradilan perdata berfungsi baik, tanpa harus membatasi penegakan hukum pidana yang s... more Jika sistem peradilan perdata berfungsi baik, tanpa harus membatasi penegakan hukum pidana yang sejatinya memang upaya terakhir (ultimum remedium), pendekatan kriminalisasi sangat mungkin ditinggalkan. Sebab, peradilan perdata dan putusannya bisa diandalkan warga dalam memulihkan hak-hak hukumnya sambil memaksa pihak berseberangan memenuhi kewajiban perdatanya.
Sebenarnya berbagai negara baik yang menerapkan sistem hukum common law maupun civil law berharap... more Sebenarnya berbagai negara baik yang menerapkan sistem hukum common law maupun civil law berharap agar hakim-hakim mereka dapat belajar sambil menjalankan tugas (learning by doing). Untuk tujuan tersebut, biasanya negara civil law menggunakan sistem magang informal, di mana hakim yang baru direkrut diperlakukan sebagai staf semiprofesional dalam masa tertentu, untuk mengembangkan kemampuannya hingga layak diangkat sebagai hakim penuh. Adapun negara common law sengaja merekrut hakimnya dari bar association (organisasi advokat) sehingga kapasitas profesional calon hakim dan pengenalannya terhadap sistem dan praktek peradilan sudah terlebih dulu dipastikan.
Mahkamah Agung (MA) membentuk mekanisme gugatan sederhana pada akhir 2015 lewat Peraturan MA (Per... more Mahkamah Agung (MA) membentuk mekanisme gugatan sederhana pada akhir 2015 lewat Peraturan MA (Perma) No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana. Mekanisme itu jauh lebih singkat dan mudah dari gugatan biasa. Jika putusan final pada gugatan biasa baru didapat setelah 450 hari lewat tiga tingkat peradilan hingga ke MA, gugatan sederhana diselesaikan hanya melalui dua tingkat pada Pengadilan Negeri (PN). Pertama lewat hakim tunggal, dan jika ada keberatan, lewat majelis hakim di PN yang sama. Putusan final sudah bisa didapat dalam 58-60 hari kerja.
Indonesia still tends to view corruption as a pathology in the public sector, and therefore, dire... more Indonesia still tends to view corruption as a pathology in the public sector, and therefore, direct efforts to eradicate corruption more in the public sector. While in fact, the private sector has a substantial contribution to the corruption in the public sector.
For better or worse, the Supreme Court needs to be more open to input and periodically map out pu... more For better or worse, the Supreme Court needs to be more open to input and periodically map out public perceptions of the courts. The mystery shopper method is merely one of the techniques and is certainly not enough.
Karena itu sangat melegakan untuk tahu bahwa masa di mana hakim punya diskresi penuh dalam mengel... more Karena itu sangat melegakan untuk tahu bahwa masa di mana hakim punya diskresi penuh dalam mengeluarkan putusan yang tidak bisa diganggu gugat telah berlalu. Untuk menjamin akurasi putusan, pengadilan banding dibentuk, sehingga tidak ada lagi hakim atau pengadilan yang bekerja sendiri dan tidak dikontrol. Sebab terlepas dari sikap hati-hati yang dipenuhi hakim, kekeliruan atau kesalahan tetap dapat terjadi, dan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas kesalahan tersebut harus tetap dibuka.
It is not inconceivable that among those who have entered into public offices are a few advocates... more It is not inconceivable that among those who have entered into public offices are a few advocates who actually have a strong motivation to substantiate good government under the rule of law from within, as a continuance of their (previous) struggle to achieve that aspiration from the outside. No one can deny that the intellectual capacity possessed by advocates could be very useful to undertake certain specific state's tasks. Many advocates holding public offices can still preserve or even increase their professional orientation to serve for the best of public interest and protect their integrity.
Public confidence is built by various public perceptions that emerge and live in the community ab... more Public confidence is built by various public perceptions that emerge and live in the community about the courts. The more positive the perceptions are, the greater the confidence can be expected from the public towards the court. But if the perceptions are predominantly negative, the public trust needed by the courts is at stake. Therefore, it is important to diagnose the diverse and growing perceptions in the community about the courts through appropriate sources of information. It is the time for the Supreme Court to start both logical and empirical analysis process to diagnose “who”, either internally or externally, and “what” the behaviours are that contribute directly or indirectly to the negative or positive public perceptions. Doing quick responses to correct any problematic behaviours of the internal members of the court is inevitable.
The ability to resolve difficulties derived from legal, linguistic, and cultural differences woul... more The ability to resolve difficulties derived from legal, linguistic, and cultural differences would become a key element in order to guarantee the effectiveness and longevity of an international joint venture. The role of lawyers as the representatives and negotiators on behalf of the parties in addressing those difficulties is essential. Among differences that complicate the formation process of an international joint venture, disparities in language are an essential consideration because they increase the potential gaps and errors in communication, which began from the contract negotiation and drafting process.
Tulisan ini akan mengulas bagaimana ketegangan dalam interaksi antara dua institusi yang lahir da... more Tulisan ini akan mengulas bagaimana ketegangan dalam interaksi antara dua institusi yang lahir dari upaya mengefektifkanpemberantasan korupsi : Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi-disingkat KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi-disingkat Pengadilan Korupsi, serta institusi yang dibentuk untuk menjaga konstitusi : Mahkamah Konstitusi-disingkat MK. Bukan kebetulan ulasan akan berfokus pada pertimbangan MK soal keberlakuan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK) dari sudut waktu, yang karena landasan teorinya terlambat dibahas secara tuntas di negeri ini, dibuat sangat unikserta berpotensi mempengaruhi kewenangan KPK dan Pengadilan Korupsi.
Entah apa yang membuat banyak hal sangat terlambat di negeri ini. Bahkan untuk membahas secara ut... more Entah apa yang membuat banyak hal sangat terlambat di negeri ini. Bahkan untuk membahas secara utuh landasan teori tentang keberlakuan hukum dari sudut waktu, kita juga terlambat. Padahal teori tersebut sudah harus dipelajari mahasiswa fakultas hukum di masa awal kuliahnya, karena memang tercantum sebagai norma awal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebuah aturan hukum peninggalan Belanda yang telah ratusan tahun usianya. Hasilnya, keterlambatan itu berkembang jadi batu sandungan di lapangan. Justru ketika negeri ini sedang terengah-engah mengejar ketertinggalannya dalam penegakan hukum, juga dalam pengembangan konstitusionalisme. Dalam penegakan hukum, hampir setiap orang di negeri ini paham bahwa pemberantasan korupsi jadi salah satu pekerjaan rumah yang sangat berat. Praktek korupsi yang selama ini terjadi sulit disentuh hukum. Sementara dalam pengembangan konstitusionalisme, sistem ketatanegaraan baru mulai diintroduksi dengan makin menegaskan pemisahan kekuasaan, t...
Jika sistem peradilan perdata berfungsi baik, tanpa harus membatasi penegakan hukum pidana yang s... more Jika sistem peradilan perdata berfungsi baik, tanpa harus membatasi penegakan hukum pidana yang sejatinya memang upaya terakhir (ultimum remedium), pendekatan kriminalisasi sangat mungkin ditinggalkan. Sebab, peradilan perdata dan putusannya bisa diandalkan warga dalam memulihkan hak-hak hukumnya sambil memaksa pihak berseberangan memenuhi kewajiban perdatanya.
Sebenarnya berbagai negara baik yang menerapkan sistem hukum common law maupun civil law berharap... more Sebenarnya berbagai negara baik yang menerapkan sistem hukum common law maupun civil law berharap agar hakim-hakim mereka dapat belajar sambil menjalankan tugas (learning by doing). Untuk tujuan tersebut, biasanya negara civil law menggunakan sistem magang informal, di mana hakim yang baru direkrut diperlakukan sebagai staf semiprofesional dalam masa tertentu, untuk mengembangkan kemampuannya hingga layak diangkat sebagai hakim penuh. Adapun negara common law sengaja merekrut hakimnya dari bar association (organisasi advokat) sehingga kapasitas profesional calon hakim dan pengenalannya terhadap sistem dan praktek peradilan sudah terlebih dulu dipastikan.
Mahkamah Agung (MA) membentuk mekanisme gugatan sederhana pada akhir 2015 lewat Peraturan MA (Per... more Mahkamah Agung (MA) membentuk mekanisme gugatan sederhana pada akhir 2015 lewat Peraturan MA (Perma) No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana. Mekanisme itu jauh lebih singkat dan mudah dari gugatan biasa. Jika putusan final pada gugatan biasa baru didapat setelah 450 hari lewat tiga tingkat peradilan hingga ke MA, gugatan sederhana diselesaikan hanya melalui dua tingkat pada Pengadilan Negeri (PN). Pertama lewat hakim tunggal, dan jika ada keberatan, lewat majelis hakim di PN yang sama. Putusan final sudah bisa didapat dalam 58-60 hari kerja.
Indonesia still tends to view corruption as a pathology in the public sector, and therefore, dire... more Indonesia still tends to view corruption as a pathology in the public sector, and therefore, direct efforts to eradicate corruption more in the public sector. While in fact, the private sector has a substantial contribution to the corruption in the public sector.
For better or worse, the Supreme Court needs to be more open to input and periodically map out pu... more For better or worse, the Supreme Court needs to be more open to input and periodically map out public perceptions of the courts. The mystery shopper method is merely one of the techniques and is certainly not enough.
Karena itu sangat melegakan untuk tahu bahwa masa di mana hakim punya diskresi penuh dalam mengel... more Karena itu sangat melegakan untuk tahu bahwa masa di mana hakim punya diskresi penuh dalam mengeluarkan putusan yang tidak bisa diganggu gugat telah berlalu. Untuk menjamin akurasi putusan, pengadilan banding dibentuk, sehingga tidak ada lagi hakim atau pengadilan yang bekerja sendiri dan tidak dikontrol. Sebab terlepas dari sikap hati-hati yang dipenuhi hakim, kekeliruan atau kesalahan tetap dapat terjadi, dan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas kesalahan tersebut harus tetap dibuka.
It is not inconceivable that among those who have entered into public offices are a few advocates... more It is not inconceivable that among those who have entered into public offices are a few advocates who actually have a strong motivation to substantiate good government under the rule of law from within, as a continuance of their (previous) struggle to achieve that aspiration from the outside. No one can deny that the intellectual capacity possessed by advocates could be very useful to undertake certain specific state's tasks. Many advocates holding public offices can still preserve or even increase their professional orientation to serve for the best of public interest and protect their integrity.
Public confidence is built by various public perceptions that emerge and live in the community ab... more Public confidence is built by various public perceptions that emerge and live in the community about the courts. The more positive the perceptions are, the greater the confidence can be expected from the public towards the court. But if the perceptions are predominantly negative, the public trust needed by the courts is at stake. Therefore, it is important to diagnose the diverse and growing perceptions in the community about the courts through appropriate sources of information. It is the time for the Supreme Court to start both logical and empirical analysis process to diagnose “who”, either internally or externally, and “what” the behaviours are that contribute directly or indirectly to the negative or positive public perceptions. Doing quick responses to correct any problematic behaviours of the internal members of the court is inevitable.
The ability to resolve difficulties derived from legal, linguistic, and cultural differences woul... more The ability to resolve difficulties derived from legal, linguistic, and cultural differences would become a key element in order to guarantee the effectiveness and longevity of an international joint venture. The role of lawyers as the representatives and negotiators on behalf of the parties in addressing those difficulties is essential. Among differences that complicate the formation process of an international joint venture, disparities in language are an essential consideration because they increase the potential gaps and errors in communication, which began from the contract negotiation and drafting process.
Uploads
Papers by Binziad Kadafi