Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitori... more Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal) Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL) Akun (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya) Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya) Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk PENGECEKAN NERACA Pengecekan Pos-pos Neraca Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya Saldo pada neraca bernilai wajar
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Badan Pengawasan K... more Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan aparat pengawasan intern pemerintah. APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (audit intern) di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
TRANSAKSI NERACA PEMBAYARAN DAN JENIS-JENIS PERDAGANGAN / TRANSAKSI INTERNASIONAL.docx
Disusun o... more TRANSAKSI NERACA PEMBAYARAN DAN JENIS-JENIS PERDAGANGAN / TRANSAKSI INTERNASIONAL.docx Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Transaksi dalam neraca pembayaran dapat dibedakan dalam dua macam transaksi, yaitu : 1. Transaksi debit, adalah transaksi yang mengakibatkan bertambahnya kewajiban bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran tersebut untuk mengadakan pembayaran kepada penduduk negara lain. Contoh: Indonesia membeli jasa dari Malaysia, maka transaksi tersebut menimbulkan kewajiban untuk mengadakan pembayaran kepada Malaysia, sehingga transaksi jasa tersebut merupakan transaksi debit yang dicatat dalam neraca pembayaran dengan tanda minus (–). 2. Transaksi kredit, adalah transaksi yang mengakibatkan timbul atau bertambahnya hak bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran tersebut untuk menerima pembayaran dari negara lain. Contoh: Indonesia menjual jasa ke Malaysia, maka transaksi tersebut menimbulkan hak untuk menerima pembayaran dari Malaysia, maka transaksi tersebut merupakan transaksi kredit yang dicatat dalam neraca pembayaran dengan tanda positif (+).
SUMMARY PERATURAN PERPAJAKAN TERKAIT BIAYA YANG DAPAT DIBEBANKAN (DEDUCTIBLE EXPENSE) DAN BIAYA Y... more SUMMARY PERATURAN PERPAJAKAN TERKAIT BIAYA YANG DAPAT DIBEBANKAN (DEDUCTIBLE EXPENSE) DAN BIAYA YANG TIDAK DAPAT DIBEBANKAN (NON DEDUCTIBLE EXPENSE) DALAM PAJAK Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
PP No. 93 Tahun 2010, PMK No. 207 Tahun 2015 , PMK No. 96 Tahun 2009, PMK No. 83 Tahun 2009, PMK No. 219 Tahun 2012 , PMK No. 02 Tahun 2010 , PDJP No. 21 Tahun 2012, PDJP No. 20 Tahun 2014 , PDJP No. 10 Tahun 2014
RESUME MATERI MS. ACCESS, APLIKOM
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
 Microsoft Access 2010 ad... more RESUME MATERI MS. ACCESS, APLIKOM Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
 Microsoft Access 2010 adalah sebuah program database yang dapat mengelolah dan mengorganisir informasi data berbasis RDBMS (Relationship Database Management System). Kemampuannya dapat mengurutkan, mengelompokkan, dan menghapus data dengan mudah.  Area Kerja Access 2010 1.Office Button pengganti menu File yang biasa ditemukan pada aplikasi Microsoft Access. 2.Quick Access Toolbar customizable toolbar yang berisi perintah-perintah penting seperti Save, Undo, Redo dan masih banyak lagi perintah yang dapat ditambahkan sendiri sesuai dengan keperluan. 3.Ribbon pengganti menu bar dan toolbar yang sering ditemukan pada versi Access sebelumnya. Ribbon berbentuk tab yang berisi beberapa Group dan di dalamnya terdapat Command Button. 4.Database Object tempat objek-objek yang telah diaktifkan dan digunakan dalam sebuah database. 5.Object Preview tampilan objek yang diaktifkan seperti Table, Form, Report dan lainnya. 6.View Shortcut fitur dalam Access 2010 yang berguna untuk mengubah tampilan objek dengan mode tertentu sesuai dengan objek yang digunakan.
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Pe... more Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Pengeluaran negara yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran terdiri dari 2 mekanisme yaitu mekanisme pembayaran secara langsung (LS) dan mekanisme pembayaran melalui Uang Persediaan (UP). Mekanisme LS yaitu Pembayaran atas tagihan kepada Negara dilakukan secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara kepada yang berhak, sedangkan mekanisme UP yaitu uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satuan Kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. DIPA berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan selaku BUN. Alokasi dana yang tertuang dalam DIPA merupakan batas tertinggi pengeluaran negara. Pengeluaran negara tidak boleh dilaksanakan jika alokasi dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA. Khusus pelaksanaan pengeluaran negara untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dapat melampaui alokasi dana gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dalam DIPA, sebelum dilakukan perubahan/revisi DIPA. KPPN selaku Kuasa BUN melaksanakan pencairan dana berdasarkan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPSPM atas nama KPA. Dalam pelaksanaan pencairan dana, KPPN memiliki tugas dan wewenang untuk menguji dan meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PPSPM.
UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI
JALUR PENAL MELALUI PEMBAHARUAN RKUHP DENGAN UU TIPIKOR
Disusun ol... more UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI JALUR PENAL MELALUI PEMBAHARUAN RKUHP DENGAN UU TIPIKOR Disusun oleh: Ela Amalia Handinopian Ismail Imaduddin Nurul Pratiwi Muhammad Rafi Kambara Ratih Listya Rira Helena Zaki Dzulfiqar
Dalam menganalisis efektifitas hubungan antara RKUHP dengan UU Tipikor, maka di dalam bab ini akan diuraikan pasal-pasal yang berhubungan antar keduanya. Selanjutnya, hasil analisis akan dituangkan dalam pembahasan di bab selanjutnya. Adapun sebagian pasal-pasal terkait korupsi yang yang termuat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tercantum dalam Tabel 001.
Inflasi, Pengangguran, dan Kurva Phillips
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Dua tujuan dalam k... more Inflasi, Pengangguran, dan Kurva Phillips Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Dua tujuan dalam kebijakan ekonomi yang ingin dicapai namun sering bertentangan adalah inflasi yang rendah dan pengangguran yang rendah. Misalnya, pembuat kebijakan menggunakan kebijakan fiskal / moneter untuk memperbesar permintaan agregat. Kebijakan ini akan menggerakkan perekonomian sepanjang kurva penawaran agregat jangka pendek ke titik output yang lebih tinggi dan tingkat harga yang lebih tinggi.
Konsep SCM (Supply Chain Management), BENTUK & MODEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Disusun oleh: Muhamm... more Konsep SCM (Supply Chain Management), BENTUK & MODEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
• Konsep Supply Chain adalah sistem yang memungkinkan perpindahan barang dari produsen agar hal-hal seperti keterlambatan penyampaian, salah barang, dsb bisa dikurangi atau tidak terjadi. • Konsep lama logistik : sebagai persoalan intern perusahaan dan pemecahannya diutamakan pada pemecahan intern perusahaan. • Konsep baru logistik : dilihat sebagai masalah yang lebih luas sejak dari bahan dasar samapai barang jadi yang dipakai oleh konsumen akhir, sehingga merupakan mata rantai penyediaan barang. • Pengertian SCM menurut para ahli :
ANALISIS MATERI KEUANGAN PUBLIK DI NOTA KEUANGAN BAB 3
(KEBIJAKAN DAN TARGET PENDAPATAN NEGARA RA... more ANALISIS MATERI KEUANGAN PUBLIK DI NOTA KEUANGAN BAB 3 (KEBIJAKAN DAN TARGET PENDAPATAN NEGARA RAPBN 2017 DAN APBN JANGKA MENENGAH 2018 – 2020) Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Terdapat beberapa pokok utama yang akan dijadikan sebagai landasan analisis terhadap nota keuangan yaitu terkait perpajakan, insiden pajak, inefisiensi pajak & implikasinya terhadap optimalisasi perpajakan, serta perpajakan terhadap penawaran tenaga kerja. 1) Penerimaan perpajakan juga dipengaruhi perkembangan harga komoditas dunia yang belum menunjukkan perbaikan yang berarti. Di tengah masih melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia serta rendahnya harga komoditas utama seperti minyak dan gas bumi, batubara, serta perkebunan dan kelapa sawit (CPO), penerimaan perpajakan dari ketiga sektor tersebut terus menurun. Meskipun harga dari beberapa komoditas utama tersebut menjadi rendah, tarif pajak yang digunakan relatif konstan atau tidak diubah, hal ini bagian dari perataan pajak seiring waktu, karena dengan tarif pajak yang relatif konstan dari waktu ke waktu daripada pajak tinggi dalam beberapa periode dan pajak yang rendah pada pihak lain akan menghasilkan deadweight loss yang lebih kecil. Sama halnya dengan teori mengoptimalkan perpajakan komoditas (Ramsey Rule), yang menyatakan bahwa memilih tarif pajak di seluruh barang untuk meminimalkan kerugian berat badan untuk kebutuhan pendapatan pemerintah yang diberikan. Lanjutkan Membaca>>>
MAKALAH SARBANES-OXLEY ACT OF 2002
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Sarbanes-Oxley Act adalah ... more MAKALAH SARBANES-OXLEY ACT OF 2002 Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara Sarbanes-Oxley Act adalah hukum federal Amerika Serikat yang ditetapkan pada 30 Juli 2002, nama lain dari undang-undang reformasi perlindungan investor (The Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002). Undang-undang ini merupakan suatu terobosan dan sebagai reformasi terbesar di USA khususnya dan dunia pada umumnya bagi penilaian corporate governance sejak diterbitkannya Securities Acts of 1933 and 1934, diprakarsai oleh Senator Paul Sarbanes (Maryland) dan Representative Michael Oxley (Ohio) yang disetujui oleh Dewan dengan suara 423-3 dan oleh Senat dengan suara 99-0 serta disahkan menjadi hukum oleh Presiden George W. Bush.
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHP dengan UU Perkawinan (UU No.1 tahun 1974)
1. Asas Monog... more Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHP dengan UU Perkawinan (UU No.1 tahun 1974) 1. Asas Monogami dan Izin Berpoligami dalam Perkawinan 2. Syarat-Syarat Sah Perkawinan 3. Larangan Perkawinan 4. Perjanjian Perkawinan 5. Pemberitahuan, Pencatatan, & Pengumuman Perkawinan 6. Pelaksanaan Perkawinan 7. Pencegahan Perkawinan 8. Pembatalan Perkawinan 9. Hak & kewajiban suami-isteri 10. Harta Benda dalam Perkawinan
Pengujian atas pengendalian internal (Test of Controls) - Belanja Subsidi
Disusun oleh: Muhammad ... more Pengujian atas pengendalian internal (Test of Controls) - Belanja Subsidi Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara Pengujian pengendalian merupakan pengujian terhadap kebijakan atau prosedur pengendalian internal instansi atas belanja subsidi untuk mendeteksi dan mencegah salah saji materil dalam suatu asersi laporan keuangan.
Type of Study
Studying is something that we must do to improve the knowledge, skills through trai... more Type of Study Studying is something that we must do to improve the knowledge, skills through training and experience. Everyone is unique or different, therefore the way to study is also different. As for how a person in studying consists of two types, namely studying alone and studying with grups, between has a distinct effect and advantage.
ANALISIS PT BURSA EFEK INDONESIA DALAM RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARA
Disusun oleh:
- Ama Rohanaya... more ANALISIS PT BURSA EFEK INDONESIA DALAM RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARA Disusun oleh: - Ama Rohanaya Budiati - Fajar Firdzatul Nugraha - Muhammad Rafi Kambara
Implikasi Adanya Paket Undang Undang Keuangan Negara
>Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17... more Implikasi Adanya Paket Undang Undang Keuangan Negara >Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara >>Salah satu implikasi penetapan UU Nomor 17 Tahun 2003 adalah mulai diterapkannya anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting). Pendekatan ini diterapkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005. Penganggaran bebasis kinerja merupakan sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah. Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian kinerja keuanganpemerintah adalah aspek keuangan berupa Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). >Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara >>·diatur prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kas, perencanaan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang piutang dan investasi serta barang milik negara/daerah yang selama ini belum mendapat perhatian yang memadai. ·Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah perlu disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Karena, Pada saat ini laporan keuangan pemerintah dirasakan masih kurang transparan dan akuntabel karena belum sepenuhnya disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang sejalan dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima secara internasional. Pada saat ini laporan keuangan pemerintah dirasakan masih kurang transparan dan akuntabel karena belum sepenuhnya disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang sejalan dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima secara internasional. >Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. >>yaitu, adanya wewenang BPK untuk memeriksa atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara, selain itu BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan dalam tahap perencanaan mencakup kebebasan dalam menentukan obyek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang obyeknya telah diatur tersendiridalam undang-undang, atau pemeriksaan berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan, serta BPK dapat menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui adakekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah.
Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitori... more Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal) Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL) Akun (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya) Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya) Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk PENGECEKAN NERACA Pengecekan Pos-pos Neraca Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya Saldo pada neraca bernilai wajar
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Badan Pengawasan K... more Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan aparat pengawasan intern pemerintah. APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (audit intern) di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
TRANSAKSI NERACA PEMBAYARAN DAN JENIS-JENIS PERDAGANGAN / TRANSAKSI INTERNASIONAL.docx
Disusun o... more TRANSAKSI NERACA PEMBAYARAN DAN JENIS-JENIS PERDAGANGAN / TRANSAKSI INTERNASIONAL.docx Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Transaksi dalam neraca pembayaran dapat dibedakan dalam dua macam transaksi, yaitu : 1. Transaksi debit, adalah transaksi yang mengakibatkan bertambahnya kewajiban bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran tersebut untuk mengadakan pembayaran kepada penduduk negara lain. Contoh: Indonesia membeli jasa dari Malaysia, maka transaksi tersebut menimbulkan kewajiban untuk mengadakan pembayaran kepada Malaysia, sehingga transaksi jasa tersebut merupakan transaksi debit yang dicatat dalam neraca pembayaran dengan tanda minus (–). 2. Transaksi kredit, adalah transaksi yang mengakibatkan timbul atau bertambahnya hak bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran tersebut untuk menerima pembayaran dari negara lain. Contoh: Indonesia menjual jasa ke Malaysia, maka transaksi tersebut menimbulkan hak untuk menerima pembayaran dari Malaysia, maka transaksi tersebut merupakan transaksi kredit yang dicatat dalam neraca pembayaran dengan tanda positif (+).
SUMMARY PERATURAN PERPAJAKAN TERKAIT BIAYA YANG DAPAT DIBEBANKAN (DEDUCTIBLE EXPENSE) DAN BIAYA Y... more SUMMARY PERATURAN PERPAJAKAN TERKAIT BIAYA YANG DAPAT DIBEBANKAN (DEDUCTIBLE EXPENSE) DAN BIAYA YANG TIDAK DAPAT DIBEBANKAN (NON DEDUCTIBLE EXPENSE) DALAM PAJAK Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
PP No. 93 Tahun 2010, PMK No. 207 Tahun 2015 , PMK No. 96 Tahun 2009, PMK No. 83 Tahun 2009, PMK No. 219 Tahun 2012 , PMK No. 02 Tahun 2010 , PDJP No. 21 Tahun 2012, PDJP No. 20 Tahun 2014 , PDJP No. 10 Tahun 2014
RESUME MATERI MS. ACCESS, APLIKOM
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
 Microsoft Access 2010 ad... more RESUME MATERI MS. ACCESS, APLIKOM Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
 Microsoft Access 2010 adalah sebuah program database yang dapat mengelolah dan mengorganisir informasi data berbasis RDBMS (Relationship Database Management System). Kemampuannya dapat mengurutkan, mengelompokkan, dan menghapus data dengan mudah.  Area Kerja Access 2010 1.Office Button pengganti menu File yang biasa ditemukan pada aplikasi Microsoft Access. 2.Quick Access Toolbar customizable toolbar yang berisi perintah-perintah penting seperti Save, Undo, Redo dan masih banyak lagi perintah yang dapat ditambahkan sendiri sesuai dengan keperluan. 3.Ribbon pengganti menu bar dan toolbar yang sering ditemukan pada versi Access sebelumnya. Ribbon berbentuk tab yang berisi beberapa Group dan di dalamnya terdapat Command Button. 4.Database Object tempat objek-objek yang telah diaktifkan dan digunakan dalam sebuah database. 5.Object Preview tampilan objek yang diaktifkan seperti Table, Form, Report dan lainnya. 6.View Shortcut fitur dalam Access 2010 yang berguna untuk mengubah tampilan objek dengan mode tertentu sesuai dengan objek yang digunakan.
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Pe... more Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Pengeluaran negara yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran terdiri dari 2 mekanisme yaitu mekanisme pembayaran secara langsung (LS) dan mekanisme pembayaran melalui Uang Persediaan (UP). Mekanisme LS yaitu Pembayaran atas tagihan kepada Negara dilakukan secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara kepada yang berhak, sedangkan mekanisme UP yaitu uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satuan Kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. DIPA berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan selaku BUN. Alokasi dana yang tertuang dalam DIPA merupakan batas tertinggi pengeluaran negara. Pengeluaran negara tidak boleh dilaksanakan jika alokasi dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA. Khusus pelaksanaan pengeluaran negara untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dapat melampaui alokasi dana gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dalam DIPA, sebelum dilakukan perubahan/revisi DIPA. KPPN selaku Kuasa BUN melaksanakan pencairan dana berdasarkan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPSPM atas nama KPA. Dalam pelaksanaan pencairan dana, KPPN memiliki tugas dan wewenang untuk menguji dan meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PPSPM.
UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI
JALUR PENAL MELALUI PEMBAHARUAN RKUHP DENGAN UU TIPIKOR
Disusun ol... more UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI JALUR PENAL MELALUI PEMBAHARUAN RKUHP DENGAN UU TIPIKOR Disusun oleh: Ela Amalia Handinopian Ismail Imaduddin Nurul Pratiwi Muhammad Rafi Kambara Ratih Listya Rira Helena Zaki Dzulfiqar
Dalam menganalisis efektifitas hubungan antara RKUHP dengan UU Tipikor, maka di dalam bab ini akan diuraikan pasal-pasal yang berhubungan antar keduanya. Selanjutnya, hasil analisis akan dituangkan dalam pembahasan di bab selanjutnya. Adapun sebagian pasal-pasal terkait korupsi yang yang termuat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tercantum dalam Tabel 001.
Inflasi, Pengangguran, dan Kurva Phillips
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Dua tujuan dalam k... more Inflasi, Pengangguran, dan Kurva Phillips Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Dua tujuan dalam kebijakan ekonomi yang ingin dicapai namun sering bertentangan adalah inflasi yang rendah dan pengangguran yang rendah. Misalnya, pembuat kebijakan menggunakan kebijakan fiskal / moneter untuk memperbesar permintaan agregat. Kebijakan ini akan menggerakkan perekonomian sepanjang kurva penawaran agregat jangka pendek ke titik output yang lebih tinggi dan tingkat harga yang lebih tinggi.
Konsep SCM (Supply Chain Management), BENTUK & MODEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Disusun oleh: Muhamm... more Konsep SCM (Supply Chain Management), BENTUK & MODEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
• Konsep Supply Chain adalah sistem yang memungkinkan perpindahan barang dari produsen agar hal-hal seperti keterlambatan penyampaian, salah barang, dsb bisa dikurangi atau tidak terjadi. • Konsep lama logistik : sebagai persoalan intern perusahaan dan pemecahannya diutamakan pada pemecahan intern perusahaan. • Konsep baru logistik : dilihat sebagai masalah yang lebih luas sejak dari bahan dasar samapai barang jadi yang dipakai oleh konsumen akhir, sehingga merupakan mata rantai penyediaan barang. • Pengertian SCM menurut para ahli :
ANALISIS MATERI KEUANGAN PUBLIK DI NOTA KEUANGAN BAB 3
(KEBIJAKAN DAN TARGET PENDAPATAN NEGARA RA... more ANALISIS MATERI KEUANGAN PUBLIK DI NOTA KEUANGAN BAB 3 (KEBIJAKAN DAN TARGET PENDAPATAN NEGARA RAPBN 2017 DAN APBN JANGKA MENENGAH 2018 – 2020) Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Terdapat beberapa pokok utama yang akan dijadikan sebagai landasan analisis terhadap nota keuangan yaitu terkait perpajakan, insiden pajak, inefisiensi pajak & implikasinya terhadap optimalisasi perpajakan, serta perpajakan terhadap penawaran tenaga kerja. 1) Penerimaan perpajakan juga dipengaruhi perkembangan harga komoditas dunia yang belum menunjukkan perbaikan yang berarti. Di tengah masih melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia serta rendahnya harga komoditas utama seperti minyak dan gas bumi, batubara, serta perkebunan dan kelapa sawit (CPO), penerimaan perpajakan dari ketiga sektor tersebut terus menurun. Meskipun harga dari beberapa komoditas utama tersebut menjadi rendah, tarif pajak yang digunakan relatif konstan atau tidak diubah, hal ini bagian dari perataan pajak seiring waktu, karena dengan tarif pajak yang relatif konstan dari waktu ke waktu daripada pajak tinggi dalam beberapa periode dan pajak yang rendah pada pihak lain akan menghasilkan deadweight loss yang lebih kecil. Sama halnya dengan teori mengoptimalkan perpajakan komoditas (Ramsey Rule), yang menyatakan bahwa memilih tarif pajak di seluruh barang untuk meminimalkan kerugian berat badan untuk kebutuhan pendapatan pemerintah yang diberikan. Lanjutkan Membaca>>>
MAKALAH SARBANES-OXLEY ACT OF 2002
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Sarbanes-Oxley Act adalah ... more MAKALAH SARBANES-OXLEY ACT OF 2002 Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara Sarbanes-Oxley Act adalah hukum federal Amerika Serikat yang ditetapkan pada 30 Juli 2002, nama lain dari undang-undang reformasi perlindungan investor (The Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002). Undang-undang ini merupakan suatu terobosan dan sebagai reformasi terbesar di USA khususnya dan dunia pada umumnya bagi penilaian corporate governance sejak diterbitkannya Securities Acts of 1933 and 1934, diprakarsai oleh Senator Paul Sarbanes (Maryland) dan Representative Michael Oxley (Ohio) yang disetujui oleh Dewan dengan suara 423-3 dan oleh Senat dengan suara 99-0 serta disahkan menjadi hukum oleh Presiden George W. Bush.
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHP dengan UU Perkawinan (UU No.1 tahun 1974)
1. Asas Monog... more Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHP dengan UU Perkawinan (UU No.1 tahun 1974) 1. Asas Monogami dan Izin Berpoligami dalam Perkawinan 2. Syarat-Syarat Sah Perkawinan 3. Larangan Perkawinan 4. Perjanjian Perkawinan 5. Pemberitahuan, Pencatatan, & Pengumuman Perkawinan 6. Pelaksanaan Perkawinan 7. Pencegahan Perkawinan 8. Pembatalan Perkawinan 9. Hak & kewajiban suami-isteri 10. Harta Benda dalam Perkawinan
Pengujian atas pengendalian internal (Test of Controls) - Belanja Subsidi
Disusun oleh: Muhammad ... more Pengujian atas pengendalian internal (Test of Controls) - Belanja Subsidi Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara Pengujian pengendalian merupakan pengujian terhadap kebijakan atau prosedur pengendalian internal instansi atas belanja subsidi untuk mendeteksi dan mencegah salah saji materil dalam suatu asersi laporan keuangan.
Type of Study
Studying is something that we must do to improve the knowledge, skills through trai... more Type of Study Studying is something that we must do to improve the knowledge, skills through training and experience. Everyone is unique or different, therefore the way to study is also different. As for how a person in studying consists of two types, namely studying alone and studying with grups, between has a distinct effect and advantage.
ANALISIS PT BURSA EFEK INDONESIA DALAM RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARA
Disusun oleh:
- Ama Rohanaya... more ANALISIS PT BURSA EFEK INDONESIA DALAM RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARA Disusun oleh: - Ama Rohanaya Budiati - Fajar Firdzatul Nugraha - Muhammad Rafi Kambara
Implikasi Adanya Paket Undang Undang Keuangan Negara
>Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17... more Implikasi Adanya Paket Undang Undang Keuangan Negara >Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara >>Salah satu implikasi penetapan UU Nomor 17 Tahun 2003 adalah mulai diterapkannya anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting). Pendekatan ini diterapkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005. Penganggaran bebasis kinerja merupakan sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah. Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian kinerja keuanganpemerintah adalah aspek keuangan berupa Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). >Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara >>·diatur prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kas, perencanaan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang piutang dan investasi serta barang milik negara/daerah yang selama ini belum mendapat perhatian yang memadai. ·Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah perlu disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Karena, Pada saat ini laporan keuangan pemerintah dirasakan masih kurang transparan dan akuntabel karena belum sepenuhnya disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang sejalan dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima secara internasional. Pada saat ini laporan keuangan pemerintah dirasakan masih kurang transparan dan akuntabel karena belum sepenuhnya disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang sejalan dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima secara internasional. >Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. >>yaitu, adanya wewenang BPK untuk memeriksa atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara, selain itu BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan dalam tahap perencanaan mencakup kebebasan dalam menentukan obyek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang obyeknya telah diatur tersendiridalam undang-undang, atau pemeriksaan berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan, serta BPK dapat menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui adakekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah.
Penerapan Metode Penilaian FIFO pada Aplikasi Persediaan
Persediaan yang pertama masuk dianggap ... more Penerapan Metode Penilaian FIFO pada Aplikasi Persediaan
Persediaan yang pertama masuk dianggap sebagai persediaan yang pertama keluar. Transaksi pengeluaran persediaan dicatat sesuai urutan (sequential) transaksi persediaan masuknya. Diterapkan untuk seluruh jenis persediaan (masing-masing persediaan per kode barang) dan seluruh jenis transaksi persediaan keluar.
Tidak timbul KO apabila terjadi beberapa kali pembelian dalam 1 bulan dengan harga satuan yang berbeda. Tidak terdapat selisih nilai TK-TM. Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan hanya timbul dari transaksi Koreksi Persediaan (Koreksi Jumlah atau Koreksi Nilai).
Telaah Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Berbantuan Aplikasi E-Rekon&LK
suatu kegiatan... more Telaah Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Berbantuan Aplikasi E-Rekon&LK
suatu kegiatan memeriksa Laporan Keuangan oleh penyusun Laporan Keuangan untuk meyakini keandalan Laporan Keuangan yang disusunnya
Hal yang ditelaah: Kelengkapan Laporan Keuangan Kesesuaian Dengan Persamaan Dasar Akuntansi Pengambilan Saldo Awal Audited 31 Desember Tahun Yang Lalu Telaah Per komponen Laporan Keuangan Neraca Percobaan Laporan Realisasi Anggaran Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas Neraca Catatan atas Laporan Keuangan Telaah antar komponen Laporan Keuangan Intra Laporan Keuangan Dengan L-BMN Dengan BUN (Berita Acara Rekonsiliasi)
Fitur Telaah: Monitoring TDK Segmen COA Pengecekan Saldo Tidak Normal Daftar Saldo Tidak Normal Daftar Aset Belum Diregister Akun Non Ref Pagu Minus Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi Jurnal Tidak Lazim Monitoring Transfer Keluar/Masuk Monitoring TK/TM Piutang Pajak Monitoring TK/TM Non Persediaan Monitoring TK/TM Persediaan Monitoring Reklasifikasi Aset Monitoring Resiprokal
Unsur Pasal UU Tipikor dalam Kasus Korupsi Hambalang
Disusun oleh:
ELA AMALIA
HANDI NOPIAN
ISMAIL... more Unsur Pasal UU Tipikor dalam Kasus Korupsi Hambalang Disusun oleh: ELA AMALIA HANDI NOPIAN ISMAIL IMADUDDIN MUHAMMAD RAFI KAMBARA M ZAKI ZULFIQAR R NURUL PRATIWI RATIH LISTYAWATI RIRA HELENA
Termasuk Penyerahan BKP Bukan Termasuk Penyerahan BKP
1. PENYERAHAN HAK ATAS BKP KARENA SUATU PE... more Termasuk Penyerahan BKP Bukan Termasuk Penyerahan BKP 1. PENYERAHAN HAK ATAS BKP KARENA SUATU PERJANJIAN 2. PENGALIHAN BKP OLEH KARENA SUATU PERJANJIAN SEWA BELI & PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (LEASING) 3. PENYERAHAN BKP KEPADA PEDAGANG PERANTARA ATAU MELALUI JURU LELANG 4. PEMAKAIAN SENDIRI & PEMBERIAN CUMA-CUMA 5. BKP BERUPA PERSEDIAAN & AKTIVA YG MENURUT TUJUAN SEMULA TDK UTK DIPERJUALBELIKAN YG MASIH TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN 6. PENYERAHAN BKP DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA & PENYERAHAN BKP ANTAR CABANG 7. PENYERAHAN BKP SECARA KONSINYASI 8. PENYERAHAN BKP OLEH PKP DLM RANGKA PERJANJIAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH YG PENYERAHANNYA DIANGGAP LANGSUNG DARI PKP KPD PIHAK YANG MEMBUTUHKAN BKP
Bukan Termasuk Penyerahan BKP 1. PENYERAHAN BKP KEPADA MAKELAR SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM KUHD 2. PENYERAHAN BKP UNTUK JAMINAN UTANG PIUTANG
3. PENYERAHAN BKP DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA & PENYERAHAN ANTAR CABANG DLM HAL PKP MELAKUKAN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK TERUTANG
4. PENGALIHAN BKP DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI USAHA (PENGGABUNGAN,PELEBURAN,PEMEKARAN,PEMECAHAN, & PENGAMBIL-ALIHAN USAHA) DENGAN SYARAT PIHAK YG MELAKUKAN PENGALIHAN & YG MENERIMAPENGALIHAN ADALAH PKP
5. BKP BERUPA AKTIVA YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TDK UTK DIPERJUALBELIKAN, YANG MASIH TERSISA PD SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN, YG PM ATAS PEROLEHANNYA TDK DAPAT DIKREDITKAN MENURUT KETENTUAN PASAL 9 AYAT (8) HURUF B DAN HURUF C.
Unsur Pasal UU Tipikor dalam Kasus Korupsi dan Pencucian Uang Waode Nurhayati
Disusun oleh:
Handi... more Unsur Pasal UU Tipikor dalam Kasus Korupsi dan Pencucian Uang Waode Nurhayati Disusun oleh: Handi Nopian Ela Amalia Ismail Imaduddin Rira Helena Muhammad Rafi Kambara Ratih Listyawati M Zaki Dzulfiqar R Nurul Pratiwi S
Analisis Dan Penentuan Prosedur Audit
LKPP 2012-2016 atas Belanja Subsidi
Disusun oleh:
Fakhri F... more Analisis Dan Penentuan Prosedur Audit LKPP 2012-2016 atas Belanja Subsidi Disusun oleh: Fakhri Faris Ilham Maulana Muhammad Rafi Kambara Nanda Arya Putra Rira Helena Rizky Nur Aprilia
Audit Kinerja Upaya Kemenkumham dalam Penanganan overcapacity pada Lapas dan Rutan Belum Sepenuh... more Audit Kinerja Upaya Kemenkumham dalam Penanganan overcapacity pada Lapas dan Rutan Belum Sepenuhnya Efektif dalam Aspek Regulasi, Kebijakan dan Komitmen, Organisasi, Dukungan Sumber Daya Manusia, Dukungan Sarana Prasarana, dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga Disusun oleh: Fakhri Faris Ilham Maulana Muhammad Rafi Kambara Nanda Arya Putra Rira Helena Rizky Nur Aprilia
Penerimaan dari Pencetakan Uang (Seigniorage), Inflasi dan Tingkat Bunga
Disusun oleh: Muhammad R... more Penerimaan dari Pencetakan Uang (Seigniorage), Inflasi dan Tingkat Bunga Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara Penerimaan yang ditingkatkan melalui pencetakan uang disebut seigniorage. Peningkatan jumlah uang beredar akan menyebabkan inflasi, namun inflasi ini meningkatkan penerimaan bagi pemerintah seakan menetapkan pajak inflasi. Tingkat bunga adalah harga yang dibayarkan untuk satuan mata uang yang dipinjam pada periode waktu tertentu.
Penawaran Agregat dan Tradeoff Jangka Pendek antara Inflasi dan Pengangguran
>Tiga Model Penawara... more Penawaran Agregat dan Tradeoff Jangka Pendek antara Inflasi dan Pengangguran >Tiga Model Penawaran Agregat >>Model Harga Kaku (Sticky Price) >>Model Upah Kaku >>Model Informasi-Tak Sempurna >Inflasi, Pengangguran, dan Kurva Phillips
Disusun oleh: Afrida Syahputri R. N. Danan Giriatmojo Fildzah Salsabila Muhammad Rafi Kambara Saila Dhiyaul Haq
UANG DAN INFLASI
Disusun oleh:
Afrida Syahputri R N
Aulia Amani Wahdah
Delviadri Arwin
Fajar Fird... more UANG DAN INFLASI Disusun oleh: Afrida Syahputri R N Aulia Amani Wahdah Delviadri Arwin Fajar Firdzatul Nugraha Muhammad Rafi Kambara Tri Setya Aulia
Uploads
Papers by M R Kambara
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan aparat pengawasan intern pemerintah. APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (audit intern) di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Transaksi dalam neraca pembayaran dapat dibedakan dalam dua macam transaksi, yaitu :
1. Transaksi debit, adalah transaksi yang mengakibatkan bertambahnya kewajiban bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran tersebut untuk mengadakan pembayaran kepada penduduk negara lain.
Contoh: Indonesia membeli jasa dari Malaysia, maka transaksi tersebut menimbulkan kewajiban untuk mengadakan pembayaran kepada Malaysia, sehingga transaksi jasa tersebut merupakan transaksi debit yang dicatat dalam neraca pembayaran dengan tanda minus (–).
2. Transaksi kredit, adalah transaksi yang mengakibatkan timbul atau bertambahnya hak bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran tersebut untuk menerima pembayaran dari negara lain.
Contoh: Indonesia menjual jasa ke Malaysia, maka transaksi tersebut menimbulkan hak untuk menerima pembayaran dari Malaysia, maka transaksi tersebut merupakan transaksi kredit yang dicatat dalam neraca pembayaran dengan tanda positif (+).
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
PP No. 93 Tahun 2010,
PMK No. 207 Tahun 2015 ,
PMK No. 96 Tahun 2009,
PMK No. 83 Tahun 2009,
PMK No. 219 Tahun 2012 ,
PMK No. 02 Tahun 2010 ,
PDJP No. 21 Tahun 2012,
PDJP No. 20 Tahun 2014 ,
PDJP No. 10 Tahun 2014
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
 Microsoft Access 2010 adalah sebuah program database yang dapat mengelolah dan mengorganisir informasi data berbasis RDBMS (Relationship Database Management System). Kemampuannya dapat mengurutkan, mengelompokkan, dan menghapus data dengan mudah.
 Area Kerja Access 2010
1.Office Button pengganti menu File yang biasa ditemukan pada aplikasi Microsoft Access.
2.Quick Access Toolbar customizable toolbar yang berisi perintah-perintah penting seperti Save, Undo, Redo dan masih banyak lagi perintah yang dapat ditambahkan sendiri sesuai dengan keperluan.
3.Ribbon pengganti menu bar dan toolbar yang sering ditemukan pada versi Access sebelumnya. Ribbon berbentuk tab yang berisi beberapa Group dan di dalamnya terdapat Command Button.
4.Database Object tempat objek-objek yang telah diaktifkan dan digunakan dalam sebuah database.
5.Object Preview tampilan objek yang diaktifkan seperti Table, Form, Report dan lainnya.
6.View Shortcut fitur dalam Access 2010 yang berguna untuk mengubah tampilan objek dengan mode tertentu sesuai dengan objek yang digunakan.
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Pengeluaran negara yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran terdiri dari 2 mekanisme yaitu mekanisme pembayaran secara langsung (LS) dan mekanisme pembayaran melalui Uang Persediaan (UP). Mekanisme LS yaitu Pembayaran atas tagihan kepada Negara dilakukan secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara kepada yang berhak, sedangkan mekanisme UP yaitu uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satuan Kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. DIPA berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan selaku BUN. Alokasi dana yang tertuang dalam DIPA merupakan batas tertinggi pengeluaran negara. Pengeluaran negara tidak boleh dilaksanakan jika alokasi dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA. Khusus pelaksanaan pengeluaran negara untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dapat melampaui alokasi dana gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dalam DIPA, sebelum dilakukan perubahan/revisi DIPA. KPPN selaku Kuasa BUN melaksanakan pencairan dana berdasarkan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPSPM atas nama KPA. Dalam pelaksanaan pencairan dana, KPPN memiliki tugas dan wewenang untuk menguji dan meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PPSPM.
JALUR PENAL MELALUI PEMBAHARUAN RKUHP DENGAN UU TIPIKOR
Disusun oleh:
Ela Amalia
Handinopian
Ismail Imaduddin
Nurul Pratiwi
Muhammad Rafi Kambara
Ratih Listya
Rira Helena
Zaki Dzulfiqar
Dalam menganalisis efektifitas hubungan antara RKUHP dengan UU Tipikor, maka di dalam bab ini akan diuraikan pasal-pasal yang berhubungan antar keduanya. Selanjutnya, hasil analisis akan dituangkan dalam pembahasan di bab selanjutnya. Adapun sebagian pasal-pasal terkait korupsi yang yang termuat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tercantum dalam Tabel 001.
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Dua tujuan dalam kebijakan ekonomi yang ingin dicapai namun sering bertentangan adalah inflasi yang rendah dan pengangguran yang rendah. Misalnya, pembuat kebijakan menggunakan kebijakan fiskal / moneter untuk memperbesar permintaan agregat. Kebijakan ini akan menggerakkan perekonomian sepanjang kurva penawaran agregat jangka pendek ke titik output yang lebih tinggi dan tingkat harga yang lebih tinggi.
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
• Konsep Supply Chain adalah sistem yang memungkinkan perpindahan barang dari produsen agar hal-hal seperti keterlambatan penyampaian, salah barang, dsb bisa dikurangi atau tidak terjadi. • Konsep lama logistik : sebagai persoalan intern perusahaan dan pemecahannya diutamakan pada pemecahan intern perusahaan. • Konsep baru logistik : dilihat sebagai masalah yang lebih luas sejak dari bahan dasar samapai barang jadi yang dipakai oleh konsumen akhir, sehingga merupakan mata rantai penyediaan barang. • Pengertian SCM menurut para ahli :
(KEBIJAKAN DAN TARGET PENDAPATAN NEGARA RAPBN 2017 DAN APBN JANGKA MENENGAH 2018 – 2020)
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Terdapat beberapa pokok utama yang akan dijadikan sebagai landasan analisis terhadap nota keuangan yaitu terkait perpajakan, insiden pajak, inefisiensi pajak & implikasinya terhadap optimalisasi perpajakan, serta perpajakan terhadap penawaran tenaga kerja.
1) Penerimaan perpajakan juga dipengaruhi perkembangan harga komoditas dunia yang belum menunjukkan perbaikan yang berarti. Di tengah masih melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia serta rendahnya harga komoditas utama seperti minyak dan gas bumi, batubara, serta perkebunan dan kelapa sawit (CPO), penerimaan perpajakan dari ketiga sektor tersebut terus menurun.
Meskipun harga dari beberapa komoditas utama tersebut menjadi rendah, tarif pajak yang digunakan relatif konstan atau tidak diubah, hal ini bagian dari perataan pajak seiring waktu, karena dengan tarif pajak yang relatif konstan dari waktu ke waktu daripada pajak tinggi dalam beberapa periode dan pajak yang rendah pada pihak lain akan menghasilkan deadweight loss yang lebih kecil. Sama halnya dengan teori mengoptimalkan perpajakan komoditas (Ramsey Rule), yang menyatakan bahwa memilih tarif pajak di seluruh barang untuk meminimalkan kerugian berat badan untuk kebutuhan pendapatan pemerintah yang diberikan.
Lanjutkan Membaca>>>
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Sarbanes-Oxley Act adalah hukum federal Amerika Serikat yang ditetapkan pada 30 Juli 2002, nama lain dari undang-undang reformasi perlindungan investor (The Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002). Undang-undang ini merupakan suatu terobosan dan sebagai reformasi terbesar di USA khususnya dan dunia pada umumnya bagi penilaian corporate governance sejak diterbitkannya Securities Acts of 1933 and 1934, diprakarsai oleh Senator Paul Sarbanes (Maryland) dan Representative Michael Oxley (Ohio) yang disetujui oleh Dewan dengan suara 423-3 dan oleh Senat dengan suara 99-0 serta disahkan menjadi hukum oleh Presiden George W. Bush.
1. Asas Monogami dan Izin Berpoligami dalam Perkawinan
2. Syarat-Syarat Sah Perkawinan
3. Larangan Perkawinan
4. Perjanjian Perkawinan
5. Pemberitahuan, Pencatatan, & Pengumuman Perkawinan
6. Pelaksanaan Perkawinan
7. Pencegahan Perkawinan
8. Pembatalan Perkawinan
9. Hak & kewajiban suami-isteri
10. Harta Benda dalam Perkawinan
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Pengujian pengendalian merupakan pengujian terhadap kebijakan atau prosedur pengendalian internal instansi atas belanja subsidi untuk mendeteksi dan mencegah salah saji materil dalam suatu asersi laporan keuangan.
Studying is something that we must do to improve the knowledge, skills through training and experience. Everyone is unique or different, therefore the way to study is also different. As for how a person in studying consists of two types, namely studying alone and studying with grups, between has a distinct effect and advantage.
Disusun oleh:
1. Filipe Sekar Prasetyani
2. Kurnia Adhanti
3. Lydia Agnes Gracia S
4. M. Zaki Dzulfiqar R
5. Martha Monica Olivia Pangaribuan
6. Moch Raka Dwi Prasetyo
7. Muhammad Rafi Kambara
8. Muhammad Siddiq Nugraha
9. Nanda Arya Putra
Disusun oleh:
- Ama Rohanaya Budiati
- Fajar Firdzatul Nugraha
- Muhammad Rafi Kambara
>Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
>>Salah satu implikasi penetapan UU Nomor 17 Tahun 2003 adalah mulai diterapkannya anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting). Pendekatan ini diterapkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005. Penganggaran bebasis kinerja merupakan sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah. Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian kinerja keuanganpemerintah adalah aspek keuangan berupa Anggaran Berbasis Kinerja (ABK).
>Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
>>·diatur prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kas, perencanaan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang piutang dan investasi serta barang milik negara/daerah yang selama ini belum mendapat perhatian yang memadai.
·Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah perlu disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Karena, Pada saat ini laporan keuangan pemerintah dirasakan masih kurang transparan dan akuntabel karena belum sepenuhnya disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang sejalan dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima secara internasional. Pada saat ini laporan keuangan pemerintah dirasakan masih kurang transparan dan akuntabel karena belum sepenuhnya disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang sejalan dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima secara internasional.
>Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
>>yaitu, adanya wewenang BPK untuk memeriksa atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara, selain itu BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan dalam tahap perencanaan mencakup kebebasan dalam menentukan obyek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang obyeknya telah diatur tersendiridalam undang-undang, atau pemeriksaan berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan, serta BPK dapat menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui adakekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah.
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan aparat pengawasan intern pemerintah. APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (audit intern) di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Transaksi dalam neraca pembayaran dapat dibedakan dalam dua macam transaksi, yaitu :
1. Transaksi debit, adalah transaksi yang mengakibatkan bertambahnya kewajiban bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran tersebut untuk mengadakan pembayaran kepada penduduk negara lain.
Contoh: Indonesia membeli jasa dari Malaysia, maka transaksi tersebut menimbulkan kewajiban untuk mengadakan pembayaran kepada Malaysia, sehingga transaksi jasa tersebut merupakan transaksi debit yang dicatat dalam neraca pembayaran dengan tanda minus (–).
2. Transaksi kredit, adalah transaksi yang mengakibatkan timbul atau bertambahnya hak bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran tersebut untuk menerima pembayaran dari negara lain.
Contoh: Indonesia menjual jasa ke Malaysia, maka transaksi tersebut menimbulkan hak untuk menerima pembayaran dari Malaysia, maka transaksi tersebut merupakan transaksi kredit yang dicatat dalam neraca pembayaran dengan tanda positif (+).
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
PP No. 93 Tahun 2010,
PMK No. 207 Tahun 2015 ,
PMK No. 96 Tahun 2009,
PMK No. 83 Tahun 2009,
PMK No. 219 Tahun 2012 ,
PMK No. 02 Tahun 2010 ,
PDJP No. 21 Tahun 2012,
PDJP No. 20 Tahun 2014 ,
PDJP No. 10 Tahun 2014
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
 Microsoft Access 2010 adalah sebuah program database yang dapat mengelolah dan mengorganisir informasi data berbasis RDBMS (Relationship Database Management System). Kemampuannya dapat mengurutkan, mengelompokkan, dan menghapus data dengan mudah.
 Area Kerja Access 2010
1.Office Button pengganti menu File yang biasa ditemukan pada aplikasi Microsoft Access.
2.Quick Access Toolbar customizable toolbar yang berisi perintah-perintah penting seperti Save, Undo, Redo dan masih banyak lagi perintah yang dapat ditambahkan sendiri sesuai dengan keperluan.
3.Ribbon pengganti menu bar dan toolbar yang sering ditemukan pada versi Access sebelumnya. Ribbon berbentuk tab yang berisi beberapa Group dan di dalamnya terdapat Command Button.
4.Database Object tempat objek-objek yang telah diaktifkan dan digunakan dalam sebuah database.
5.Object Preview tampilan objek yang diaktifkan seperti Table, Form, Report dan lainnya.
6.View Shortcut fitur dalam Access 2010 yang berguna untuk mengubah tampilan objek dengan mode tertentu sesuai dengan objek yang digunakan.
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Pengeluaran negara yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran terdiri dari 2 mekanisme yaitu mekanisme pembayaran secara langsung (LS) dan mekanisme pembayaran melalui Uang Persediaan (UP). Mekanisme LS yaitu Pembayaran atas tagihan kepada Negara dilakukan secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara kepada yang berhak, sedangkan mekanisme UP yaitu uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satuan Kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. DIPA berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan selaku BUN. Alokasi dana yang tertuang dalam DIPA merupakan batas tertinggi pengeluaran negara. Pengeluaran negara tidak boleh dilaksanakan jika alokasi dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA. Khusus pelaksanaan pengeluaran negara untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dapat melampaui alokasi dana gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dalam DIPA, sebelum dilakukan perubahan/revisi DIPA. KPPN selaku Kuasa BUN melaksanakan pencairan dana berdasarkan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPSPM atas nama KPA. Dalam pelaksanaan pencairan dana, KPPN memiliki tugas dan wewenang untuk menguji dan meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PPSPM.
JALUR PENAL MELALUI PEMBAHARUAN RKUHP DENGAN UU TIPIKOR
Disusun oleh:
Ela Amalia
Handinopian
Ismail Imaduddin
Nurul Pratiwi
Muhammad Rafi Kambara
Ratih Listya
Rira Helena
Zaki Dzulfiqar
Dalam menganalisis efektifitas hubungan antara RKUHP dengan UU Tipikor, maka di dalam bab ini akan diuraikan pasal-pasal yang berhubungan antar keduanya. Selanjutnya, hasil analisis akan dituangkan dalam pembahasan di bab selanjutnya. Adapun sebagian pasal-pasal terkait korupsi yang yang termuat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tercantum dalam Tabel 001.
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Dua tujuan dalam kebijakan ekonomi yang ingin dicapai namun sering bertentangan adalah inflasi yang rendah dan pengangguran yang rendah. Misalnya, pembuat kebijakan menggunakan kebijakan fiskal / moneter untuk memperbesar permintaan agregat. Kebijakan ini akan menggerakkan perekonomian sepanjang kurva penawaran agregat jangka pendek ke titik output yang lebih tinggi dan tingkat harga yang lebih tinggi.
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
• Konsep Supply Chain adalah sistem yang memungkinkan perpindahan barang dari produsen agar hal-hal seperti keterlambatan penyampaian, salah barang, dsb bisa dikurangi atau tidak terjadi. • Konsep lama logistik : sebagai persoalan intern perusahaan dan pemecahannya diutamakan pada pemecahan intern perusahaan. • Konsep baru logistik : dilihat sebagai masalah yang lebih luas sejak dari bahan dasar samapai barang jadi yang dipakai oleh konsumen akhir, sehingga merupakan mata rantai penyediaan barang. • Pengertian SCM menurut para ahli :
(KEBIJAKAN DAN TARGET PENDAPATAN NEGARA RAPBN 2017 DAN APBN JANGKA MENENGAH 2018 – 2020)
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Terdapat beberapa pokok utama yang akan dijadikan sebagai landasan analisis terhadap nota keuangan yaitu terkait perpajakan, insiden pajak, inefisiensi pajak & implikasinya terhadap optimalisasi perpajakan, serta perpajakan terhadap penawaran tenaga kerja.
1) Penerimaan perpajakan juga dipengaruhi perkembangan harga komoditas dunia yang belum menunjukkan perbaikan yang berarti. Di tengah masih melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia serta rendahnya harga komoditas utama seperti minyak dan gas bumi, batubara, serta perkebunan dan kelapa sawit (CPO), penerimaan perpajakan dari ketiga sektor tersebut terus menurun.
Meskipun harga dari beberapa komoditas utama tersebut menjadi rendah, tarif pajak yang digunakan relatif konstan atau tidak diubah, hal ini bagian dari perataan pajak seiring waktu, karena dengan tarif pajak yang relatif konstan dari waktu ke waktu daripada pajak tinggi dalam beberapa periode dan pajak yang rendah pada pihak lain akan menghasilkan deadweight loss yang lebih kecil. Sama halnya dengan teori mengoptimalkan perpajakan komoditas (Ramsey Rule), yang menyatakan bahwa memilih tarif pajak di seluruh barang untuk meminimalkan kerugian berat badan untuk kebutuhan pendapatan pemerintah yang diberikan.
Lanjutkan Membaca>>>
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Sarbanes-Oxley Act adalah hukum federal Amerika Serikat yang ditetapkan pada 30 Juli 2002, nama lain dari undang-undang reformasi perlindungan investor (The Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002). Undang-undang ini merupakan suatu terobosan dan sebagai reformasi terbesar di USA khususnya dan dunia pada umumnya bagi penilaian corporate governance sejak diterbitkannya Securities Acts of 1933 and 1934, diprakarsai oleh Senator Paul Sarbanes (Maryland) dan Representative Michael Oxley (Ohio) yang disetujui oleh Dewan dengan suara 423-3 dan oleh Senat dengan suara 99-0 serta disahkan menjadi hukum oleh Presiden George W. Bush.
1. Asas Monogami dan Izin Berpoligami dalam Perkawinan
2. Syarat-Syarat Sah Perkawinan
3. Larangan Perkawinan
4. Perjanjian Perkawinan
5. Pemberitahuan, Pencatatan, & Pengumuman Perkawinan
6. Pelaksanaan Perkawinan
7. Pencegahan Perkawinan
8. Pembatalan Perkawinan
9. Hak & kewajiban suami-isteri
10. Harta Benda dalam Perkawinan
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Pengujian pengendalian merupakan pengujian terhadap kebijakan atau prosedur pengendalian internal instansi atas belanja subsidi untuk mendeteksi dan mencegah salah saji materil dalam suatu asersi laporan keuangan.
Studying is something that we must do to improve the knowledge, skills through training and experience. Everyone is unique or different, therefore the way to study is also different. As for how a person in studying consists of two types, namely studying alone and studying with grups, between has a distinct effect and advantage.
Disusun oleh:
1. Filipe Sekar Prasetyani
2. Kurnia Adhanti
3. Lydia Agnes Gracia S
4. M. Zaki Dzulfiqar R
5. Martha Monica Olivia Pangaribuan
6. Moch Raka Dwi Prasetyo
7. Muhammad Rafi Kambara
8. Muhammad Siddiq Nugraha
9. Nanda Arya Putra
Disusun oleh:
- Ama Rohanaya Budiati
- Fajar Firdzatul Nugraha
- Muhammad Rafi Kambara
>Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
>>Salah satu implikasi penetapan UU Nomor 17 Tahun 2003 adalah mulai diterapkannya anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting). Pendekatan ini diterapkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005. Penganggaran bebasis kinerja merupakan sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah. Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian kinerja keuanganpemerintah adalah aspek keuangan berupa Anggaran Berbasis Kinerja (ABK).
>Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
>>·diatur prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kas, perencanaan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang piutang dan investasi serta barang milik negara/daerah yang selama ini belum mendapat perhatian yang memadai.
·Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah perlu disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Karena, Pada saat ini laporan keuangan pemerintah dirasakan masih kurang transparan dan akuntabel karena belum sepenuhnya disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang sejalan dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima secara internasional. Pada saat ini laporan keuangan pemerintah dirasakan masih kurang transparan dan akuntabel karena belum sepenuhnya disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang sejalan dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima secara internasional.
>Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
>>yaitu, adanya wewenang BPK untuk memeriksa atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara, selain itu BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan dalam tahap perencanaan mencakup kebebasan dalam menentukan obyek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang obyeknya telah diatur tersendiridalam undang-undang, atau pemeriksaan berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan, serta BPK dapat menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui adakekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah.
Persediaan yang pertama masuk dianggap sebagai persediaan yang pertama keluar.
Transaksi pengeluaran persediaan dicatat sesuai urutan (sequential) transaksi persediaan masuknya.
Diterapkan untuk seluruh jenis persediaan (masing-masing persediaan per kode barang) dan seluruh jenis transaksi persediaan keluar.
Tidak timbul KO apabila terjadi beberapa kali pembelian dalam 1 bulan dengan harga satuan yang berbeda.
Tidak terdapat selisih nilai TK-TM.
Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan hanya timbul dari transaksi Koreksi Persediaan (Koreksi Jumlah atau Koreksi Nilai).
suatu kegiatan memeriksa Laporan Keuangan oleh penyusun Laporan Keuangan untuk meyakini keandalan Laporan Keuangan yang disusunnya
Hal yang ditelaah:
Kelengkapan Laporan Keuangan
Kesesuaian Dengan Persamaan Dasar Akuntansi
Pengambilan Saldo Awal Audited 31 Desember Tahun Yang Lalu
Telaah Per komponen Laporan Keuangan
Neraca Percobaan
Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Operasional
Laporan Perubahan Ekuitas
Neraca
Catatan atas Laporan Keuangan
Telaah antar komponen Laporan Keuangan
Intra Laporan Keuangan
Dengan L-BMN
Dengan BUN (Berita Acara Rekonsiliasi)
Fitur Telaah:
Monitoring TDK Segmen COA
Pengecekan Saldo Tidak Normal
Daftar Saldo Tidak Normal
Daftar Aset Belum Diregister
Akun Non Ref
Pagu Minus
Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi
Jurnal Tidak Lazim
Monitoring Transfer Keluar/Masuk
Monitoring TK/TM Piutang Pajak
Monitoring TK/TM Non Persediaan
Monitoring TK/TM Persediaan
Monitoring Reklasifikasi Aset
Monitoring Resiprokal
Disusun oleh:
ELA AMALIA
HANDI NOPIAN
ISMAIL IMADUDDIN
MUHAMMAD RAFI KAMBARA
M ZAKI ZULFIQAR R
NURUL PRATIWI
RATIH LISTYAWATI
RIRA HELENA
1. PENYERAHAN HAK ATAS BKP KARENA SUATU PERJANJIAN
2. PENGALIHAN BKP OLEH KARENA SUATU PERJANJIAN
SEWA BELI & PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (LEASING)
3. PENYERAHAN BKP KEPADA PEDAGANG PERANTARA ATAU MELALUI JURU LELANG
4. PEMAKAIAN SENDIRI & PEMBERIAN CUMA-CUMA
5. BKP BERUPA PERSEDIAAN & AKTIVA YG MENURUT TUJUAN SEMULA TDK UTK
DIPERJUALBELIKAN YG MASIH TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN
6. PENYERAHAN BKP DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA
& PENYERAHAN BKP ANTAR CABANG
7. PENYERAHAN BKP SECARA KONSINYASI
8. PENYERAHAN BKP OLEH PKP DLM RANGKA PERJANJIAN PEMBIAYAAN
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH YG PENYERAHANNYA DIANGGAP LANGSUNG
DARI PKP KPD PIHAK YANG MEMBUTUHKAN BKP
Bukan Termasuk Penyerahan BKP
1. PENYERAHAN BKP KEPADA MAKELAR SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DLM KUHD
2. PENYERAHAN BKP UNTUK JAMINAN UTANG PIUTANG
3. PENYERAHAN BKP DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA
& PENYERAHAN ANTAR CABANG DLM HAL PKP MELAKUKAN
PEMUSATAN TEMPAT PAJAK TERUTANG
4. PENGALIHAN BKP DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI USAHA (PENGGABUNGAN,PELEBURAN,PEMEKARAN,PEMECAHAN, & PENGAMBIL-ALIHAN USAHA) DENGAN SYARAT PIHAK YG MELAKUKAN PENGALIHAN & YG MENERIMAPENGALIHAN ADALAH PKP
5. BKP BERUPA AKTIVA YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TDK UTK DIPERJUALBELIKAN, YANG MASIH TERSISA PD SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN, YG PM ATAS PEROLEHANNYA TDK DAPAT DIKREDITKAN MENURUT KETENTUAN PASAL 9 AYAT (8) HURUF B DAN HURUF C.
Disusun oleh:
Handi Nopian
Ela Amalia
Ismail Imaduddin
Rira Helena
Muhammad Rafi Kambara
Ratih Listyawati
M Zaki Dzulfiqar R
Nurul Pratiwi S
LKPP 2012-2016 atas Belanja Subsidi
Disusun oleh:
Fakhri Faris
Ilham Maulana
Muhammad Rafi Kambara
Nanda Arya Putra
Rira Helena
Rizky Nur Aprilia
Disusun oleh:
Fakhri Faris
Ilham Maulana
Muhammad Rafi Kambara
Nanda Arya Putra
Rira Helena
Rizky Nur Aprilia
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Penerimaan yang ditingkatkan melalui pencetakan uang disebut seigniorage. Peningkatan jumlah uang beredar akan menyebabkan inflasi, namun inflasi ini meningkatkan penerimaan bagi pemerintah seakan menetapkan pajak inflasi.
Tingkat bunga adalah harga yang dibayarkan untuk satuan mata uang yang dipinjam pada periode waktu tertentu.
Disusun oleh:
Akbar Zainuddin Gumay Tasfi
Danan Giriatmojo
Fildzah Salsabila
Muhammad Rafi Kambara
Siti Nurlaili Dwi Rahayu
>Tiga Model Penawaran Agregat
>>Model Harga Kaku (Sticky Price)
>>Model Upah Kaku
>>Model Informasi-Tak Sempurna
>Inflasi, Pengangguran, dan Kurva Phillips
Disusun oleh:
Afrida Syahputri R. N.
Danan Giriatmojo
Fildzah Salsabila
Muhammad Rafi Kambara
Saila Dhiyaul Haq
Disusun oleh:
Afrida Syahputri R N
Aulia Amani Wahdah
Delviadri Arwin
Fajar Firdzatul Nugraha
Muhammad Rafi Kambara
Tri Setya Aulia