Peranan Undang-Undang Desa Dalam Membangun Desa

2020

ABSTRAK Setiap desa pasti membuat Peraturan Desa, namun tidak semua desa dapat membuat Peraturan Desa. Terkadang keputusan atau kebijakan dalam peraturan desa tidak menghasilkan kebijakan pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, sebagian masyarakat merasa tidak adil dan proses pembuatan kebijakan sering tidak melibatkan semua unsur warga, di mana peraturan desa merupakan satu mata rantai dalam sistem atau proses pembangunan desa. Untuk menghasilkan Peraturan Desa, perlu dilakukan proses musyawarah desa, persoalannya musyawarah tingkatan desa sering menjadi formalitas belaka, keputusan sudah diambil sepihak oleh pemerintah desa. Proses pembuatan pembuatan peraturan desa menjadi tidak partisipatif sebagaimana prinsip pembangunan masyarakat desa, sehingga hasil dari peraturan tersebut tidak berjalan dengan baik atau tidak mendapat dukungan penuh dari masyarakat.Mengacu pada aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini UU No 25 Tahun 2004 tentang Strategi Perencanaan Pembanguna...

Indonesian Journal of Criminal Law, 2020

Masalah studi penelitian; Pertama, asas pengaturan desa menurut Undang Undang Desa, Kedua, Kedudukannya peraturan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Metode Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normative. Hasil Penelitian bahwa, Pertama, Dalam hal asas pengaturan desa tentunya harus berpatokan kepada Undang Undang Desa mengenai pedesaan dimana dalam ketentuan tersebut menerangkan tentang berbagai asas-asas dalam pembentukannya. Kedua, Kedudukan peraturan desa menurut Undang-Undang Desa Tidak lagi berkedudukan sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangan yang lebeh tinggi. Selain setelah berkedudukan sebagai peraturan Perundangan yang diakui. Timbulnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa secara serta merta mengafirmasi pengaturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai dibentuknya peraturan perundangan. Research study problems; First, the principle of village regulation according to the Village Law, Second, the position o...

Setiap masyarakat selama hidupnya pasti mengalami perubahan. Dengan kondisi sosial yang semakin mendesak, mengaruskan terjadinya suatu perubahan sosial di Indonesia. Secara kultural dan sosial, Indonesia merupakan negara dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, baik Sumber Daya Alam hewani maupun hayati. Namun dengan basis kekayaann alam tersebut Indonesia belum mampu memaksimalkannya dengan baik. Padahal Indonesia -dalam hal ini pemerintah pusat-sudah memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengembangkan pembangunannya. Otonomi daerah dan desentralisasi yang telah berlangsung sejak era reformasi, membuka pintu gerbang bagi kemandirian dan kreativitas pembangunan. Pembangunan di era otonomi daerah membawa ekspektasi yang sangat tinggi dari masyarakat desa di daerah, bahwa pelayanan publik dan kesejahteraan mereka akan menjadi lebih baik. Kemudian dipekuat dengan janji Presiden Joko Widodo pada saat masa kampanyenya, yang diberikan nama Nawa Cita. Dalam program NAWA CITA tersebut, Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla memberikan 9 cita utama sebagai landasan mendasar dalam pembangunan desa secara terpadu dan menyeluruh. Setidaknya ada beberapa cita yang berkaitan langsung dengan pembangunan desa dapat ditelusur dalam keinginan cita ke tiga, untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat "Sinergisitas Agen dan Struktural Dalam Pembangunan Pedesaan"

DIALEKTIKA : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial

Policies on villages in Indonesia have experienced ups and downs since theRepublic of Indonesia was established. The regulation of the village is urgent because thevillage has a strategic position in development in Indonesia. Further the existence ofvillages in Indonesia had already existed before the Indonesian republic was established.In this article, we analyze the policy on villages by making comparisons of some villageregulations starting before the republic of Indonesia was established, at the beginning ofindependence and until now. This research is library research, and the main data comesfrom book and journal publications available in Indonesia since before independenceuntil post independence. This research is ultimately useful for any policy study on villageregulation. The results of the policy analysis on the village law show that several lawsand regulations concerning the village in the past have reduced independence and natural conditions of the village. Law number 5 of ...

Jurnal Justiciabelen, 2020

In Law Number 10 of 2004, Village Regulations are placed as one of the types of Legislation in Indonesia. However, with the birth of Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation as a substitute for Law Number 10 of 2004 the position of Village Regulations became unclear, even unregulated and not included in the hierarchical system of Legislation in Indonesian. Village Head Regulations, which are the implementing rules of Village Regulations, and are positioned under Village Regulations, are more regulated and incorporated into the Indonesian Legislation System. Furthermore, in Law Number 12 of 2011, regulations regarding hierarchy or position / position of Village Regulations are not regulated. If carefully explored in Law Number 12 of 2011, there is no position in the Village Regulations as a type and explicitly in the hierarchy of Legislation. Therefore, this research is expected to clarify and reinforce the position or position of village regulations in Indon...

Seiring perubahan kebijakan Negara terhadap desa hal ini merupakan angin segar bagi kita semua, bahwasanya orientasi pembangunan perlahan mulai bergeser dari pembangunan perkotaan menjadi perdesaan. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberi peluang bagi munculnya sharing sumberdaya antara Masyarakat Desa, investor serta Pemerintah daerah. Desa oleh UU ini memiliki kedudukan yang lebih kuat dan fleksibel terkait kewenangan, perencanaan pembangunan dan keuangan

Dibawah UU No.5/1979 tentang Pemerintahan Desa, satuan pemerintahan terenddah dibawah kecamatan disebut dengan nomenklatur desa. Di seluruh Indonesia nomenklaturnya sama, yaitu desa.

Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 2016

This study aims to find a comparison of the legal politic in establishment of village according to Act Number. 6 year 2014 by and Act Number 32 year 2004 and the establishment mechanism of village according to those regulations. This research is a normative one with legislative approach, conceptual approach, historical approach and comparative approach. Based on result of this research can be concluded that; (1) legal politic of Act Number 6 Year 2014 in proposal mechanism on establishment of village is more restrictive than Act Number 32 year 2004; (2) There are difference in proposal mechanism on establishment of village in Act Number 6 Year 2014 and Act Number 32 year 2004, namely: proposal initiator of village establishment; involvement of governor in proposal of village establishment; and nature of mechanism of village establishment.

ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan

AbstrctThis research is in the background by article 69 paragraph (4) of Law No. 6 of 2014 about Village Juncto Article 8 Regulation of the Minister of Villages, development of disadvantaged regions, and transmigration number 1 year 2015 about the Authority guidelines based on rights of origin and local authority of the village scale that gives authority to the village to arrange its own space based on the right of origin Although this rule has long been applied, in fact it is very rare that villages make village regulations on spatial planning. Village authority in the arrange­ment of space implemented based on the right of origin of the village and local authority of the village scale arranged in reference to the village's Medium term development plan (RPJM Des), the Village deve­lop­ment work plan (RKP Des). This authority is the original autho­rity mandated by the village LAW. This authority has not been effective due to lack of human resources; No technical guidance to the...