Sistem Informasi Pelayanan PBB

LAPORAN TUGAS BESAR SISTEM INFORMASI ANALISIS SISTEM INFORMASI PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN BOJONGPICUNG Tugas Ini Diajukan untuk Memenuhi Tugas Besar Sistem Informasi KELOMPOK : BELLA ANITA AGUSTIN MAULINA (5520112074) LIANA DWIJAYANA (5520112076) AKBAR UTAMA (5520112103) SUGIH RAHMAT JATNIKA (5520112108) PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SURYAKANCANA CIANJUR 2014/2015 LEMBAR ASSESMENT (ANALISIS SISTEM INFORMASI PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN BOJONGPICUNG) Team (SIPELAJAKBUBA) PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SURYAKANCANA LAPORAN TUGAS BESAR SI INI TELAH DISETUJUI DAN DISAHKAN, Cianjur, 05-02-2015 Project Manager, (Bella Anita Agustin M) Pembimbing, (Novi Rubbyanti) Dosen Penanggung Jawab, Siti Sarah Abdullah, MT  KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT atas petunjuk, rahmat, dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Sistem Informasi tanpa ada halangan apapun sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Laporan Sistem Informasi yang telah kami susun ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah Sistem Informasi. Dengan ini kami menyadari bahwa laporan ini tidak akan tersusun dengan baik tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, pada kesempatan ini tidak lupa juga kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam kegiatan observasi maupun dalam penyusunan laporan ini. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya Kami sampaikan kepada : Bapak Dr. Ali Subhan, S.T., S.H., M.T., M.Kn selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Suryakancana. Ibu Siti Sarah Abdullah, S.T., M.T selalu Ketua Program Studi Teknik Informatika dan Dosen Mata Kuliah Sistem Informasi. Bapak/Ibu Dosen yang ikut serta seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Teknik Informatika Universitas Suryakancana yang mana telah mendorong kami, baik dari segi material maupun spiritual sehingga Laporan ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Bapak Hendri Prasetyadhi, A.P., M.M selaku Camat di Kecamatan Bojongpicung. Bapak Zenal Muttaqin selaku Kepala Seksi Tata Pemerintahan di Kecamatan Bojongpicung yang membantu dan mendorong kami selama melaksanakan observasi di Kecamatan Bojongpicung. Bapak Kemal Zaelani, S.E selaku Anggota Seksi Tata Pemerintahan bagian Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bojongpicung yang telah menerima dan membantu kami selama observasi. Novi Rubbyanti selaku Asisten Pembimbing Sistem Informasi selama 6 bulan ini. Orang tua tercinta yang mana membantu kami dalam segi material mapun dalam segi motivasi selama dalam penyusunan laporan ini. Dan semua pihak lain yang telah ikut serta memberikan bantuan dan dorongan dalam proses penyelesaian laporan Sistem Informasi ini. Kami menyadari bahwa Laporan ini masih jauh dalam kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat Kami harapkan demi kesempurnaan Laporan ini. Akhir kata, Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyusunan Laporan ini terdapat banyak kesalahan. Semoga Laporan ini dapat bermanfaat khususnya bagi kami dan pada umumnya bagi para pembaca. Cianjur, 05 Februari 2015 Penyusun  DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI iii DAFTAR TABEL v DAFTAR GAMBAR vi DAFTAR SIMBOL vii DAFTAR ISTILAH x BAB I PENDAHULUAN 1 1.1. Latar Belakang Masalah 1 1.2. Identifikasi Masalah 2 1.3. Maksud dan Tujuan 3 1.3.1. Maksud 3 1.3.2. Tujuan 3 1.4. Perencanaan Pembangunan Sistem 4 1.4.1. Tim 4 1.4.2. Penjadwalan 7 1.4.3. Biaya Proyek 8 BAB II TINJAUAN ORGANISASI 10 2.1. Nama Instansi 10 2.2. Alamat Instansi 10 2.3. Sejarah Instansi 10 2.4. Struktur Organisasi Instansi 13 2.5. Job Deskripsi 13 BAB III DESKRIPSI SISTEM INFORMASI 19 3.1. Judul Sistem Informasi 19 3.2. Definisi Sistem Informasi 19 3.3. Lingkup Sistem Informasi 20 3.4. Batasan Sistem Informasi 20 3.5. Performansi Sistem Informasi 21 BAB IV ANALISIS SISTEM YANG SEDANG BERJALAN 22 4.1. Proses Bisnis 22 4.2. Analisis Kinerja (Performance Analysis) 24 4.3. Analisis Informasi (Information Analysis) 28 4.4. Analisis Ekonomi (Economic Analysis) 33 4.5. Analisis Pengendalian (Control Analysis) 34 4.6. Analisis Efisiensi (Efficiency Analysis) 35 4.7. Analisis Pelayanan (Service Analysis) 36 BAB V ANALISIS SISTEM YANG AKAN DIBANGUN 37 5.1. Diagram Konteks 37 5.2. Struktur Proses 39 5.3. Data Flow Diagram 41 5.3.1. Data Flow Diagram Level 1 41 5.3.2. Data Flow Diagram Level 2 Proses 1 43 5.3.3. Data Flow Diagram Level 2 Proses 2 45 5.3.4. Data Flow Diagram Level 2 Proses 3 47 5.4. Kamus Data 49 5.4.1. Data Flow Dictionary Entry (DFDE) 49 5.4.2. Data Store Dictionary Entry (DSDE) 55 5.4.3. Data Structure Dictionary Entry 56 5.4.4. Data Element Dictionary Entry 60 5.5. Entity Relantionship Diagram (ERD) 80 5.6. Transformasi ERD Ke Tabel 81 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 84 6.1. Kesimpulan 84 6.2. Saran 84 DAFTAR PUSTAKA 86 LAMPIRAN 87 DAFTAR TABEL Tabel Simbol Data Flow Diagram vii Tabel Simbol Entity Relationship Diagram viii Tabel Simbol Kamus Data ix Tabel Daftar Istilah x Tabel 1.1. Penjadwalan 7 Tabel 1.2. Biaya Proyek 8 Tabel 2.1. Kecamatan Bojongpicung 10 Tabel 2.2. Desa di Kecamatan Bojongpicung 11 Tabel 2.3. Luas Wilayah dan Jumlah Pendidikan 11 Tabel 2.4. Ketinggian Wilayah dan Kemiringan 11 Tabel 2.5. Luas Tanah Sawah Menurut Jenis Tanah 12 Tabel 2.6. Luas Tanah Darat 12 Tabel 4.1. Analisis Kinerja 24 Tabel 4.2. Analisis Informasi 28 Tabel 4.3. Analisis Ekonomi 33 Tabel 4.4. Analisis Pengendalian 34 Tabel 4.5. Analisis Efisiensi 35 Tabel 4.6. Analisis Pelayanan 36 Tabel 5.1. Data Flow Diagram Entry 49 Tabel 5.2. Data Store Dictionary Entry 55 Tabel 5.3. Data Structure Dictionary Entry 56 Tabel 5.4. Data Element Dictionary Entry 60 Tabel Masyarakat 81 Tabel Objek Pajak 81 Tabel Wajib Pajak 82 Tabel Pembayaran 82 Tabel Laporan 83 DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1. Struktur Organisasi Tim 4 Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Bojongpicung 13 Gambar 5.1. Diagram Konteks 37 Gambar 5.2. Struktur Proses 39 Gambar 5.3. Data Flow Diagram Level 1 41 Gambar 5.4. Data Flow Diagram Level 2 Proses 1 43 Gambar 5.5. Data Flow Diagram Level 2 Proses 2 45 Gambar 5.6. Data Flow Diagram Level 2 Proses 3 47 Gambar 5.7. Entity Relationship Diagram 80  DAFTAR SIMBOL Simbol DFD Tabel Simbol Data Flow Diagram 0. SEQ Tabel_Simbol_Data_Flow_Diagram \* ARABIC \s 1 1 No Gambar Nama Keterangan 1. Process / Proses Menjelaskan Proses dalam sebuah DFD. Yaitu suatu kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh orang, mesin, atau komputer dan hasil suatu arus data yang masuk ke dalam proses untuk dilakukan arus data yang akan keluar dari proses. 2. Terminator Pihak-pihak yang berada di luar sistem, tetapi secara langsung berhubungan dengan sistem dalam hal memberi data atau menerima informasi. 3 Aliran data atau data flow Arus data yang masuk kedalam dan keluar dari sebuah proses. 4 Data store Penyimpan data. No Gambar Nama Keterangan 5 Boundary Batas sebuah sistem atau sub sistem. Simbol ERD Tabel Simbol Entity Relationship Diagram 0. SEQ Tabel_Simbol_Entity_Relationship_Diagram \* ARABIC \s 1 1 No Gambar Nama Keterangan 1. Relationship line Garis Penghubung yang digunakan pada diagram yang berhubungan dengan weak entity. 2. Relationship line Garis Penghubung yang digunakan pada diagram 3. Entity Suatu objek yang memiliki atribut. 4. Optional Untuk nilai minimal Tidak ada 5. Mandatory atau One Mandatory untuk nilai minimal satu dan one untuk nilai maksimal 1 No Gambar Nama Keterangan 6. Many Untuk nilai maksimal banyak Simbol Kamus Data Tabel Simbol Kamus Data 0. SEQ Tabel_Simbol_Kamus_Data \* ARABIC \s 1 1 No Gambar Nama Keterangan 1. = Terdiri Dari Terdiri dari, terbentuk dari, atau sama dengan. 2. + Dan Gabungan antara dua buah data. 3 * * Komentar Keterangan dari sebuah data. 4 [ ] Pilihan Pilih satu dari beberapa pilihan 5 | Pemisah Pemisah dalam symbol [ ]  DAFTAR ISTILAH Tabel Daftar Istilah 0. SEQ Tabel_Daftar_Istilah \* ARABIC \s 1 1 No. Istilah Keterangan 1. PBB Pajak Bumi dan Bangunan, merupakan pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi dan atau bangunan. 2. WP Wajib Pajak, merupakan orang yang memeiliki wewenang untuk membayar pajak. 3. SPPT Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, merupakan uraian pemberitahuan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. 4. SSPD Surat Setoran Pajak Terutang, merupakan kwitansi pembayaran pajak yang sah dari dinas perpajakan daerah melalui bank khusus yang ditunjuk. 5. TTS Tanda Terima Sementara, merupakan kwitansi pembayaran pajak sementara yang di keluarakan oleh penerima pembayaran pajak berupa kwitansi yang ditulis tangan.  BAB I PENDAHULUAN Didalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang dari permasalahan yang terjadi di kecamatan Bojongpicung mengenai masalah pajak bumi dan bangunan (PBB) selama ini. Selanjutnya terdapat identifikasi masalah yang merupakan latar belakang yang sudah berbentuk point-point khusus didalam permasalahan yang sedang terjadi. Selanjutnya terdapat maksud dan tujuan yang mana maksud dan tujuan dari pembuatan atau pembangunan sistem ini. Selanjutnya terdapat perencanaan pembangunan sistem, yang mana membahas mengenai struktur organisasi beserta gambarnya, job description dari masing-masing anggota tim, penjadwalan yang telah dilakukan selama pembangunan sistem dan biaya proyek yang mana merupakan biaya yang dikeluarkan selama pembangunan sistem. Latar Belakang Masalah Keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk dapat memajukan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan dana untuk pembiayaan pembangunan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah melalui pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan yang dapat memberikan peranan dan sumbangan yang berarti melalui penyediaan sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Salah satu sumber dana berupa pajak yang dimaksud adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan. Subyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang nyata-nyata memiliki dan/atau menguasai bumi dan/atau bangunan. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan bangunan. Bumi adalah tubuh bumi, permukaan bumi atau tanah, bangunan yang ada di atasnya, perairan maupun udara di atas tanah tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah gedung, jalan, kolam renang, pagar, tempat olahraga, dermaga, tanaman dan lain-lain yang memberikan manfaat. Rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang adanya pajak, uang pemungutan pajak yang tidak jelas dalam masalah penyetorannya, berkas-berkas pembayaran pajak banyak yang hilang hingga laporan yang tidak jelas menyebabkan penyelenggaraan pajak tidak terselenggara dengan baik. Sehingga dibutuhkan sistem informasi dan penyimpanan data yang terintegrasi dengan database. Berdasarkan latar belakang yang ada, maka kami tertarik untuk membangun sebuah sistem informasi dengan judul Sistem Informasi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bojongpicung. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat di identifikasi masalah sebagai berikut : Kurangnya informasi mengenai pajak bumi dan bangunan di kecamatan Bojongpicung bagi masyarakat. Banyaknya kecurangan yang terjadi dalam masalah pemungutan pajak sehingga bukti pembayaran tidak jelas. Manajemen penyimpanan berkas pajak bumi dan bangunan tidak terorganisir dengan baik, sehingga banyak berkas penting yang hilang. Tidak ada laporan bulanan atau tahunan yang jelas mengenai pajak bumi dan bangunan ini. Maksud dan Tujuan 1.3.1. Maksud Maksud dari perancangan dan pembangunan sistem yang kami buat yaitu untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi mengenai pajak bumi dan bangunan, memudahkan dalam melakukan transaksi pembayaran pajak bumi dan bangunan, menyimpan data secara aman dalam database, dan memudahkan pembuatan laporan mengenai pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Bojongpicung. Tujuan Tujuan perancangan dan pembangunan sistem ini yaitu : Untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi mengenai pajak bumi dan bangunan di kecamatan Bojongpicung. Untuk memudahkan dalam melakukan transaksi pembayaran pajak bumi dan bangunan di kecamatan Bojongpicung. Untuk penyimpanan data pembayaran pajak bumi dan bangunan di kecamatan Bojongpicung secara aman dalam database. Untuk memudahkan pembuatan laporan mengenai pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Bojongpicung. Perencanaan Pembangunan Sistem Tim Gambar 1.1. Struktur Organisasi Tim Dalam melaksanakan kegiatan proyek, tim memiliki tugas masing-masing yaitu sebagai berikut : Project Manager Membuat perencanaan tentang proyek yang akan dibangun. Memberikan tugas kepada tim berdasarkan tugasnya masing-masing. Memonitor kerja dari tim dan jalannya proyek. Memastikan bahwa proyek berjalan sesuai penjadwalan dan ruang lingkup. Mengadakan meeting berkala guna menangani permasalahan pada saat proyek dikerjakan. Menjembatani penganalisa sistem dengan desainer sehingga antara hasil dan analisa sistem dan bentuk desain aplikasi sesuai dengan yang diharapkan. Menjembatani desainer dengan programmer sehingga desain yang dibuat tidak menyulitkan tim programmer dalam membuat program. Bertanggung jawab sebagai penghubung antara strategi dan tim. Membuat dokumentasi manajemen proyek System Analyst Melakukan analisis sistem yang akan dibangun dengan cara wawancara dengan pihak yang ditunjuk Membuat statement of purpose Membuat context diagram Membuat DFD Levelled Membuat Process Specification Membuat ERD Membuat Kamus Data Melaporkan setiap hasil pekerjaan kepada manajer proyek Berdiskusi dengan manajer proyek mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan perencanaan manajemen proyek Berdiskusi dengan desainer aplikasi untuk menentukan desain aplikasi yang sesuai dengan yang diinginkan Membuat dokumentasi analis system. Designer Membuat desain aplikasi (bentuk menu aplikasi, bentuk form, bentuk report, dll) Berdiskusi dengan penganalisis sistem tentang desain aplikasi agar sesuai dengan yang diharapkan Berdiskusi dengan programmer tentang maksud bentuk desain aplikasi yang dibuat Membuat dokumentasi desain aplikasi Programmer Membuat program aplikasi sesuai dengan hasil analisis dan desain yang ditentukan Berdiskusi dengan desain aplikasi dan analisis agar proram yang dibuatnya sesuai dengan yang telah ditentukan Memberi usulan pada desainer dan penganalisa sistem bila memang diperlukan Memperbaiki program Membuat dokumentasi program Penjadwalan Penjadwalan adalah suatu kegiatan pengurutan dalam pengerjaan sesuatu atau dalam hal ini suatu pengurutan jalannya suatu pengerjaan sistem. Tabel 1.1. Penjadwalan Didalam penjadwalan proyek ini, langkah-langkah pengerjaan proyeknya adalah sebagai berikut : Tahap Communication Didalam tahapan ini, kita melakukan survey ke instansi bersangkutan yaitu di kantor kecamatan Bojongpicung yang dimulai dengan menyerahkan surat ijin melaksanakan observasi. Didalam tahap communication ini kita melakukan pengumpulan data-data dengan cara wawancara, kuesioner dan observasi. Di minggu pertama, kita melakukan wawancara ke 3 pihak yaitu kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Anggota Seksi Tata Pemerintahan bagian Pajak Bumi dan Bangunan dan kepada penjaga di kantor kecamatan Bojongpicung. Selanjutnya pada minggu kedua, kita melakukan kuesioner, yang mana dibagikan kepada pegawai di kantor kecamatan Bojongpicung dan warga kecamatan Bojongpicung. Dan pada minggu ketiga, kita melakukan observasi sekaligus mencari data tambahan di buku, web dan artikel lain. Tahap Planning Didalam tahapan ini, kita melakukan perencanaan untuk sistem yang akan dibangun melihat dari keinginan dan kebutuhan dari pihak instansi, kita membuat penjadwalan untuk sistem ini dan melakukan pembagian tugas untuk pembangunan sistem ini. Tahap Modelling Didalam tahap ini, kita melakukan analisis dan design dari proyek yang akan dibangun, dari mulai membuat proses bisnis, analisis pieces, kamus data, diagram konteks, struktur proses, data flow diagram (DFD), entity relationship diagram (ERD) dan tranformasi dari ERD ke dalam bentuk tabel. Biaya Proyek Biaya proyek adalah biaya yang dibutuhkan ketika pengerjaan suatu proyek. Tabel 1.2. Biaya Proyek No Uraian Vol Satuan Harga @ Rp Jumlah Rp Pemasukan 1 Iuran Anggota Kelompok 4 Orang 100.000 400.000 Jumlah 400.000 Pengeluaran Akomodasi 1 Transportasi 1 Paket 50.000 50.000 Pembuatan Program 1 Analisis 1 Paket 50,000 50.000 2 Desain Software 1 Paket 50.000 50.000 Penyusunan dan Pengadaan Program 1 Kertas A4 2 Rim 25.000 50.000 2 Tinta 2 Botol 25.000 50.000 3 Softcover 1 Paket 50.000 50.000 4 Photocopy 250 Lembar 200 50.000 Lain-lain 50.000 50.000 TOTAL 400.000 Saldo Pemasukan - Pengeluaran 0  BAB II TINJAUAN ORGANISASI Didalam bab ini akan dijelaskan berkenaan dengan instansi yang menjadi tempat observasi, di mulai dari nama organisasi yang menjadi tempat observasi, alamat organisasi, sejarah organisasi, struktur dari organisasi serta job description dari masing-masing anggota organisasi. Nama Instansi Kantor Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur. Alamat Instansi Jalan Mochammad Ali Desa Bojongpicung Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur. Sejarah Instansi Kecamatan Bojongpicung terletak di Jalan Mochammad Ali Desa Bojongpicung Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur. Tabel 2.1. Kecamatan Bojongpicung Kecamatan Bojongpicung Jumlah Desa 11 Jumlah RW 114 Jumlah RT 467 Tabel 2.2. Desa di Kecamatan Bojongpicung No Desa Kepala Desa 1. Desa Hegarmanah Saepurohman 2. Desa Bojongpicung Dihernawan, SH 3. Desa Cibarengkok Daman Gunawan 4. Desa Kemang Dadan R Subarna 5. Desa Sukajaya Dadang 6. Desa Jati Dadan Wildan 7. Desa Cikondang Usin 8. Desa Sukarama Sukandar Sudirhap 9. Desa Sukaratu Engking 10. Desa Neglasari Atub Supriatna 11. Desa Jatisari Ir. Asep Prasida yusuf Bahtiar Sumber : Pemdes   Tabel 2.3. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Luas Wilayah (Km2) Jumlah Penduduk 123,53 104.886 Tabel 2.4. Ketinggian Wilayah dan Kemiringan Ketinggian (meter dpl) Kemiringan (%) 200 – 450 0 – 40   Tabel 2.5. Luas Tanah Sawah Menurut Jenis Tanah No Jenis Tanah Sawah Luas (Ha) 1. Irigasi Teknis 3.169 2. Irigasi 1/2 Teknis - 3. Irigasi Sederhana - 4. Irigasi Non PU 293 5. Tadah Hujan 103 Jumlah Total 3.565   Tabel 2.6. Luas Tanah Darat No Jenis Tanah Darat Luas (Ha) 1. Pekarangan 664 2. Tegal/Kebun 344 3. Ladang/Huma 2.468 4. Padang Rumput - 5. Sementara Tidak Diusahakan - 6. Ditanam Pohon/Hutan Rakyat - 7. Hutan Negara 4.270 8. Perkebunan 625 9. Lain – lain 376 10. Rawa - rawa Yang Tidak Ditanamai - 11. Tambak - 12. Kolam / Tebat / Empang 41 Jumlah Total 8.788 Struktur Organisasi Instansi Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Bojongpicung tahun 2014 Job Deskripsi Berikut ini merupakan tugas dan fungsi masing-masing bagian di kecamatan Bojongpicung : Camat Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas   umum pemerintahan yang meliputi :  Mengkoordinasikan  kegiatan pemberdayaan masyarakat Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. Camat dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi : Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatauan bangsa Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum Pelaksaaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan pembangunan Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang sosial dan kemasyarakatan Pelaksanaan penatausahaan Kecamatan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretaris Camat Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang selanjutnya disebut SEKCAM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan,  pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian.  Dalam menyelenggarakan tugas, sekretariat kecamatan memiliki fungsi : Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kecamatan Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian  yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan. Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Kecamatan Pengelolaan kearsipan kecamatan Penyusunan bahan pembinaan disiplin dan peningkatan kesejahteraan pegawai Penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian. Sub Bagian Perencanaan dan Program Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan  dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian  yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan  mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan program dan pengelolaan administrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas  Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi : Penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan Penyelenggaraan penyusunan program dan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan. Seksi Tata Pemerintahan Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan Bertanggung jawab kepada Camat; Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan  kebijakan teknis bidang pemerintahan; Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi : Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan Penyusunan program dan kegiatan seksi pemerintahan Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan Penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan Seksi Kesejahteraan Rakyat Seksi Kesra dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Kesra  mempunyai tugas pokok merumuskan dan pelaksanakan kebijakan teknis bidang perekonomian dan pembangunan. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Kesejahteraan Rakyat. Penyusunan program dan kegiatan seksi Kesejahteraan Rakyat. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Kesejahteraan Rakyat. Penyelenggaraan kegiatan bidang Kesejahteraan Rakyat. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi : Penyusunan bahan perumusan kenijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan pembangunan. Penyusunan program dan kegiatan seksi Pemberdayaan Masyarakat dan pembangunan. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaankegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan pembangunan. Penyelenggaraan kegiatan biidang Pemberdayaan Masyarakat dan pembangunan. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi : Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum Penyusunan program dan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum Penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum.  BAB III DESKRIPSI SISTEM INFORMASI Sistem informasi menurut Albahra Bin Ladjamudin (2013 : 13), yaitu : Suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan yaitu menyajikan informasi. Sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan/atau untuk mengendalikan organisasi. Suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan meyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang di perlukan. Judul Sistem Informasi Judul sistem yang dibahas adalah : Analisis Sistem Informasi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bojongpicung Definisi Sistem Informasi Definisi dari Sistem Informasi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bojongpicung adalah sistem yang membahas tentang pelayanan penerimaan pembayaran pajak bumi dan bangunan, informasi mengenai pembayaran pajak bumi dan bangunan perorangan, tiap desa perbulan, dan grafik pembayaran pertahun, penyimpanan berkas-berkas yang bersangkutan dengan pajak bumi dan bangunan dan pembuatan laporan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Bojongpicung. Informasi tersebut diberikan pada Masyarakat, Wajib Pajak dan Kepala Seksi Tata Pemerintahan. Lingkup Sistem Informasi Lingkup sistem yang dibahas adalah sebagai berikut : Berisi informasi mengenai pembayaran pajak bumi dan bangunan perorangan, tiap desa perbulan, dan grafik pembayaran pertahun di kecamatan Bojongpicung. Penerimaan pendaftaran masyarakat untuk menjadi wajib pajak baru berkenaan dengan pajak bumi dan bangunan. Penerimaan pembayaran pajak bumi dan bangunan baik bagi masyarakat yang baru mendaftar dan wajib pajak yang sudah mempunyai SPPT sebelumnya di kecamatan Bojongpicung. Menyimpan berkas-berkas yang bersangkutan dengan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Bojongpicung dalam database. Membuat laporan pembayaran pajak bumi dan bangunan di kecamatan Bojongpicung dalam beberapa kategori, yaitu perorangan, perbulan dan pertahun. Batasan Sistem Informasi Batasan sistem yang dibahas adalah sebagai berikut : Tidak membahas mengenai pajak bumi dan bangunan di luar kecamatan Bojongpicung. Tidak membahas pajak bumi dan bangunan secara keseluruhan. Tidak membahas aturan yang berkenaan dengan pajak bumi dan bangunan. Tidak mengelola pembuatan SPPT dalam sistem. Tidak mengelola pembuatan SSPD dalam sistem. Tidak melakukan perhitungan PBB dalam sistem. Performansi Sistem Informasi Penyimpanan berkas lebih lebih aman karena adanya database. Transaksi pembayaran pajak lebih efektif dan efisien. Lebih memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi pajak bumi dan bangunan. BAB IV ANALISIS SISTEM YANG SEDANG BERJALAN Didalam bab ini akan dijelaskan mengenai analisis PIECES, yang memiliki fungsi untuk mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan kinerja, informasi, ekonomi, pengendalian, efisiensi dan pelayanan. Dimana didalamnya menganalisis mengenai informasi sistem yang lama yang sedang berjalan. Sehingga akan ditarik kesimpulan untuk menemukan masalah utamanya. Proses Bisnis Dalam proyek ini, kami membahas tentang sistem informasi pelayanan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Bojongpicung. Kami melakukan penelitian untuk proyek ini di kecamatan Bojongpicung kabupaten Cianjur. Sistem yang digunakan kecamatan Bojongpicung ini sudah berjalan cukup lama, bahkan sampai sampai sekarang masih menggunakan sistem yang lama tanpa adanya perubahan dari tahun ke tahun. Pihak yang terkait dalam sistem yang lama yaitu dari Dinas Perpajakan Daerah, petugas kecamatan bagian seksi tata pemerintahan, perangkat desa (sekretaris desa), kepala dusun, dan masyarakat (wajib pajak). Kami tertarik untuk mengambil masalah pelayanan perpajakan ini karena menurut kami system yang sedang berjalan masih banyak yang perlu di perbaiki, karena banyaknya kecurangan yang terjadi akibat sistem yang kurang baik karena sistem yang digunakan masih manual yakni dari satu pihak ke pihak lain tanpa ada laporan yang jelas. Berdasarkan sistem yang sedang berjalan, prosedur yang dijalankan yaitu mulai dari Dinas Perpajakan Daerah menerbitkan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) dilakukan dengan masing-masing objek di hitung dan di tetapkan besarnya pajak terutang. Setelah itu SPPT Pajak Bumi dan Bangunan diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perpajakan Daerah lalu di serahkan ke Kecamatan. Petugas Kecamatan melakukan pemanggilan ke tiap desa untuk menyerahkan SPPT PBB ke pihak desa secara langsung. Setelah itu SPPT PBB dari desa di serahkan kepada perangkat desa untuk dibagikan ke masyarakat atau wajib pajak (WP). SPPT PBB disampaikan oleh petugas selaku anggota tim kerja secara langsung kepada wajib pajak atau kuasanya (door to door) dalam waktu paling lama 15 hari. Setelah itu SPPT PBB dibagikan kepada wajib pajak secara serentak. Untuk pembayaran PBB, masyarakat atau wajib pajak membayarnya ke perangkat desa atau kepala dusun. Setelah wajib pajak membayar, kepala dusun akan memberikan surat Tanda Terima Setoran (TTS) Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak. Pembayaran PBB dilakukan selambat-lambatnya 6 bulan setelah SPPT PBB di terima wajib pajak. Jika melewati batas waktu yang telah di tentukan maka dikenai sanksi perpajakan berupa denda administrasi sebesar 2 % perbulan, maksimal 24 bulan berturut-turut hingga denda mencapa total 48 %. Media pemberitahuan pajak yang melewati batas waktu adalah dengan Surat Tagihan Pajak (STP). Jika setelah 30 hari belum dibayar, maka diterbitkan Surat Paksa (SP). Setelah batas waktu pembayaran habis, maka uang pajak yang dipegang kepala dusun diserahkan ke sekretaris desa untuk disetorkan ke Dinas Perpajakan Daerah. Surat TTS harus segera disetorkan ke Dinas Perpajakan Daerah dengan batas waktu 7 hari dari tanggal pembayaran. Setelah itu SPPT yang dipegang Dinas Perpajakan dikembalikan lagi ke pihak desa beserta Surat Setoran Pajak Daerah (SPPD) PBB. Lalu pihak desa menyerahkan kembali SPPT dan SPPD PBB ke wajib pajak, dengan sebelumnya sudah photocopy terlebih dahulu untuk di serahkan photocopynya ke pihak kecamatan sebagai bukti bahwa wajib pajak telah membayar pajak. Analisis Kinerja (Performance Analysis) Didalam analisis kinerja yaitu dimana kita menganalisis suatu prosedur kinerja yang ada dalam suatu sistem yang sedang berjalan dilihat dari jumlah produksi dan waktu yang dibutuhkan (response time). Tabel 4.1. Analisis Kinerja NO NAMA PROSEDUR PELAKU JUMLAH PELAKU AKTIVITAS DURASI PENGER-JAAN 1 Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Dinas Perpajakan Daerah 1 orang Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak terutang (SPPT) dilakukan dengan masing-masing objek di hitung dan di tetapkan besarnya pajak terutang dan penerbitan SPPT PBB. 15-20 menit 2 Validasi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Kepala Dinas Perpajakan Daerah 1 orang SPPT PBB yang telah di terbitkan ditanda tangani oleh kepala dinas perpajakan daerah. 2 menit 3 Penyerahan SPPT PBB Dinas Perpajakan Daerah 1 orang SPPT PBB yang sudah ditanda tangani oleh kepala dina perpajakan daerah selanjutnya di serahkan ke pihak kecamatan. 30 menit 4 Penyampaian dan penyerahan SPPT PBB Staff Bagian Kasi Tata Pemerinta-han 1 orang Pihak Kecamatan melalui staff Bagian Kasi Tata Pemerintahan memanggil Kepala Desa ke kecamatan untuk mengambil SPPT PBB dari dinas perpajakan daerah. 30 menit 5 Penugasan penyampaian SPPT Kepala Desa 1 orang Kepala desa menugaskan dan menyerahkan SPPT PBB perangkat desa (Kepala dusun) untuk dibagikan ke masyarakat. 20-30 menit 6 Penyampaian SPPT PBB Perangkat Desa (Kepala Dusun) 1 orang SPPT PBB disampaikan oleh petugas selaku anggota tim kerja langsung kepada wajib pajak dengan mendatangi kerumah-rumah wajib pajak atau masyarakat. 15-20 menit 7 Pembayaran PBB dan penulisan Tanda Terima Sementara (TTS) Masyarakat atau Wajib Pajak 1 orang Masyarakat atau wajib pajak melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan ke kepala dusun dan kepala dusun menulis pembayaran tersebut di TTS atau tanda terima sementara. 15-20 menit 8 Penyetoran PBB Perangkat Desa (Kepala Dusun) 1 orang Perangkat desa( kepala dusun) menyetorkan uang pembayaran PBB, SPPT PBB dan TTS ke desa. 15-20 menit 9 Pembayaran PBB Sekretaris Desa 1 orang Sekretaris desa melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan ke dinas perpajakan daerah dengan melampirkan SPPT PBB dan TTS. 15-20 menit 10 Pengembalian SPPT dan Penyerahan Surat Setoran Pajak Daerah (SPPD) Dinas Perpajakan Daerah 1 orang Setelah adanya pembayaran dari pihak desa, maka dinas perpajakan daerah mengembalikan SPPT beserta Surat Setoran Pajak Daerah (SPPD) kepada pihak desa. 30 menit 11 Penyerahan dan pembuatan laporan SPPT dan SSPD Sekretaris Desa 1 orang Setelah menerima kembali SPPT PBB beserta SSPD, sekretaris desa menyerahkan SPPT PBB dan SSPD tersebut ke WP, selanjutnya laporannya di serahkan ke pihak kecamatan untuk di photocopy sebagai tanda bukti wajib pajak telah membayar PBB dan masuk ke dalam arsip kecamatan untuk mengetahui tingkat pemasukan PBB yang telah dibayar oleh Wajib pajak dari tiap desa. 15-20 menit Saran : Pada saat pembayaran, seharusnya wajib pajak membayar langsung ke bank, agar prosesnya lebih cepat dan menghemat waktu. Untuk Tanda Terima Sementara (TTS) sendiri, seharusnya berbentuk keluaran dari komputer, bukan dengan tulis tangan. Karena dengan cara seperti itu masih banyak data yang dapat di manipulasi oleh perangkat desa, sehingga memungkinkan uang yang dititipkan untuk PBB tidak tersampaikan ke pihak yang seharusnya yaitu dinas perpajakan daerah. Begitupun pada saat penyimpanan berkas di desa ataupun kecamatan, seharusnya data wajib pajak yang telah membayar pajak di input ulang ke komputer,tidak hanya berbentuk photocopy dari surat aslinya. Analisis Informasi (Information Analysis) Didalam analisis informasi yaitu dimana kita menganalisis hal penting yang ada dalam suatu sistem yang sedang berjalan, dilihat dari awal input, proses hingga output apakah relevan, akurat dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Tabel 4.2. Analisis Informasi NO NAMA INFORMASI LINGKUP INFORMASI DESKRIPSI INFORMASI KONTEN 1 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Input : Banyak kesalahan terjadi saat memasukan data dalam SPPT, terutama pada bagian luas tanah dan total pajak yang harus dibayar. Output : Pada saat surat dikeluarkan , terdapat kendala yaitu lamanya proses penerbitannya. Data storage : Penyimpanan-nya hanya berbentuk lembaran kertas, tanpa ada penyimpanan data di komputer sehingga berkas banyak yang hilang Didalam SPPT PBB kita dapat mengetahui luas tanah yang harus kita bayar dan total pajak yang harus dibayar. Akun, Nomor Objek Pajak (NOP), Letak objek pajak, nama dan alamat wajib pajak, objek pajak, luas(m2), kelas, NJOP per m2 (Rp), total NJOP (Rp), NJOP sebagai dasar pegenaan pajak, NJOPTKP, NJOP untuk perhitungan PBB, PBB yang terhutang, PBB yang harus dibayar (Rp), Tanggal jatuh tempo, Tempat pembayaran, Tanda tangan kepala dinas perpajakan. 2 Tanda Terima Sementara (TTS) Pajak Bumi dan Bangunan Input : Saat memasukkan data masih menggunakan tulis tangan, karena TTS ini berupa kwitansi sementara atas pembayaran PBB. Output : Karena data yang dimasukkan ditulis, maka keluarannya pun hanya berbentuk kwitansi tertulis. Data storage : Karena masih manual dengan hanya mengandalkan tulis tangan, maka sering terjadi hilangnya berkas ini. Sehingga terkadang kepala dusun melakukan penagihan sebanyak 2 (dua) kali. Didalam TTS kita mempunyai bukti bahwa sudah membayar pajak kepada kepala dusun. No, Wajib pajak, Nama, NOP, Kel/desa, Kec, Tahun pembayaran PBB, Pokok PBB, Denda, Jumlah, terbilang, tanggal, dan tanda tangan petugas. 3 Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Input : Banyaknya kesalahan yang terjadi pada saat penulisan TTS memungkinkan penginputan data pada SPPD juga salah. Output : Data pada SSPD tidak jelas Data storage : Penyimpanan berkas dikecamatan hanya berbentuk fotokopian sehingga berkas banyak yang hilang bahkan tidak ada. SSPD ini merupakan sebagai bukti bahwa WP telah membayar pajak ke dinas perpajakan daerah. Tempat pembayaran, telah menerima pembayaran PBB tahun dan dari, nama wajib pajak, letak objek pajak, nomor SPPT Nomor Objek Pajak(NOP), jumlah, tanggal jatuh tempo, jumlah yang harus dibayar, tanggal pembayaran, pembayaran, denda, tanda terima atau cap. Saran : Untuk Tanda terima Sementara (TTS), karena data yang dimasukkan dengan tulis tangan sering menyebabkan data dapat dimanipulasi oleh perangkat desa. Hal ini menyebabkan sering terjadinya penagihan kembali ke wajib pajak, padahal wajib pajak sudah membayar sebelumnya. Sehingga harus adanya database yang tersimpan di dalam komputer. Untuk masalah penyimpanan masih kurang efektif karena yang disimpan di kecamatan hanya berbentuk fotokopian, sehingga berkas banyak yang hilang dan bahkan tidak ada. Seharusnya data wajib pajak yang sudah membayar di input ulang ke database yang disimpan dalam komputer. Sehingga data mengenai pajak bumi dan bangunan ini lengkap dan ada dari tahun ke tahun, tidak seperti sekarang data tidak ada sama sekali. Analisis Ekonomi (Economic Analysis) Dalam analisis ekonomi dimana kita menaganalisis sumber pendanaan dari suatu sistem yang sedang berjalan, berasal dari mana anggaran dana tersebut. Tabel 4.3. Analisis Ekonomi NO KINERJA SUMBER BIAYA 1 Pembuatan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Anggaran dana Dinas Perpajakan Daerah 2 Pembuatan surat Tanda Terima Sementara (TTS) Anggaran dana Dinas Perpajakan Daerah 3 Pembuatan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Anggaran dana Dinas Perpajakan Daerah 4 Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB Anggaran dana Dinas Perpajakan Daerah Saran : Untuk pemungutan pajak bumi dan bangunan ke wajib pajak, sumber dana yang digunakan adalah dari dinas perpajakan daerah yang wajib di berikan kepada kepala dusun sebagai upah pungut (UP). Tetapi pada kenyataannya banyak kepala dusun yang tidak menerima upah tersebut, dkarenakan anggaran dana untuk kinerja kepala dusun ini masuk ke rekening kepala desa. Kebanyakan dari tiap desa, anggaran dana untuk kinerja dusun tidak tersampaikan, sehingga kinerja kepala dusun terhambat dan secara otomatis pemasukan untuk pajak bumi dan bangunan tersebut juga terhambat. Analisis Pengendalian (Control Analysis) Dalam analisis pengendalian dimana kita menganalisis kelemahan dan bagaimana cara pengendaliannya dari suatu sistem yang sedang berjalan. Tabel 4.4. Analisis Pengendalian NO Nama Informasi Kelemahan Informasi Pengendalian 1 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Tidak sesuai dengan objek yang harus di bayarkan Kecamatan membayar kekurangan penyetoran wajib pajak. 2 Tanda terima Sementara (TTS) Masukan data menggunakan tulis tangan sehingga data dapat dimanipulasi. Memberikan peringatan kepada kepala dusun. 3 Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Hilangnya berkas karena hanya berbentuk lembaran kertas photocopy. Merekap ulang ke desa-desa. Saran : Karena banyaknya kelemahan dari sistem yang membuat tidak terorganisirnya berkas, maka harus dibuatkannya database untuk menampung keseluruhan data wajib pajak, baik untuk data pajak yang harus dibayar, surat tanda terima sementara ataupun data pada saat wajib pajak telah membayarkan pajaknya. Agar sistem informasi mengenai pajak bumi dan bangunan ini datanya lengkap, akurat dan terupdate, baik perbulan ataupun pertahunnya. Analisis Efisiensi (Efficiency Analysis) Dalam analisis efisiensi kita menganalisis bagaimana efisisensi dari suatu sistem yang sedang berjalan dilihat dari prosedur yang digunakan. Tabel 4.5. Analisis Efisiensi NO Nama Prosedur Efisiensi 1 Penyerahan SPPT Dilakukan dari dinas perpajakan ke kecamatan, dari kecamatan di serahkan ke desa, dari desa diserahkan ke perangkat desa, dari perangkat desa di serahkan ke warga. Ini akan lebih efisien jika warga atau wajib pajak langsung mengambil SPPT ke dinas perpajakan daerah. 2 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Dari wajib pajak ke perangkat desa, dari perangkat desa di setorkan ke sekretaris desa, dari sekretaris desa dibayarkan ke dinas perpajakan daerah. Ini akan lebih efisien jika wajib pajak langsung membayar ke dinas perpajakan daerah sebagaimana prosedurnya. Saran : Dalam hal pembayaran pajak numi dan bangunan ini,sebaiknya wajib pajak mengikuti prosedur pembayaran pajak yang benar.karena dengan sistem pembayaran melalui kepala dusun lebih memakan waktu yang lama,sedangkan jika wajib pajak atau masyarakat membayar pajak langsung ke dinas perpajakan daerah akan lebih efisien. Analisis Pelayanan (Service Analysis) Didalam analisis pelayanan, kita menganalisis kelemahan dari suatu prosedur pada sistem yang sedang berjalan, dengan mengetahui atau mencari penyebab dan dampak yang ditimbulkan. Tabel 4.6. Analisis Pelayanan No Nama Prosedur Kelemahan Penyebab Dampak 1 Pembayaran PBB Banyak dijumpai wajib pajak yang membayar pajak dua kali Karena data pada TTS dapat dimanipulasi oleh kadus Sehingga WP membayar pajak dua kali 2 Penyerahan SPPT Lamanya waktu penyerahan dari kepala dusun ke WP Karena penyerahan SPPT langsung di serahkan ke setiap rumah WP satu-persatu Sehingga menyebabkan keterlambatan wp untuk membayar PBB pada waktu yang seharusnya Saran : Karena lemahnya dari segi pelayanan sehingga itu menghambat kinerja dari pajak ini sendiri.sebaiknya di adakan sanksi untuk petugas yang mengurus perpajakan bukan hanya sanksi untuk wajib pajak saja,sehingga prosedur dari pembayaran pajak ini berjalan dengan baik dan sesuai yang sudah di tentukan.  BAB V ANALISIS SISTEM YANG AKAN DI BANGUN Didalam bab ini akan dijelaskan mengenai diagram konteks, struktur proses, data flow diagram (DFD), kamus data, entity relationship diagram (ERD) dan tranformasi ERD kedalam bentuk tabel serta penulisan SQL untuk tabel. Diagram Konteks Diagram konteks adalah tingkatan tertinggi didalam pemodelan sistem dimana memuat 1 proses yang mencakup keseluruhan dari sistem. Gambar 5.1. Diagram Konteks (Analisis Sistem Informasi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bojongpicung) Keterangan : Dari a. Masyarakat memasukan identitas masyarakat dan detail objek pajak ke sistem, sebagai syarat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Sistem mengeluarkan daftar masyarakat WP ke c. Pegawai dinas perpajakan daerah untuk dikelola menjadi wajib pajak. Setelah itu c.Pegawai dinas perpajakan daerah memasukan detail penagihan WP untuk masyarakat yang mendaftar ke dalam sistem. Setelah itu sistem memproses dan mengeluarkan detail penagihan WP ke masyarakat, masyarakat bias langsung membayar PBB ke dalam sistem. Dari sisi lain wajib pajak yang sebelumnya sudah memiliki detail penagihan WP memasukan detail penagihan WP ke dalam sistem untuk melakukan pembayaran PBB. Dan sistem memproses dan mengeluarkan bukti pembayaran pajak ke c. Pegawai dinas perpajakan daerah untuk di kelola dan c. Pegawa dinas perpajakan daerah memasukan bukti pembayaran yang di sahkan ke dalam sistem. Lalu sistem memproses dan mengeluarkan bukti pembayaran yang di sahkan ke a. Masyarakat yang membayar dan b. Wajib Pajak. Setelah itu sistem memproses pembuatan laporan dan mengeluarkan daftar laporan hasil pembayaran pajak ke d. Kepala Seksi Tata Pemerintahan. Struktur Proses Struktur proses merupakan pemodelan sistem lebih menjelaskan lebih rinci dari sistem berdasarkan sub sistemnya. Gambar 5.2. Struktur Proses (Analisis Sistem Informasi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bojongpicung) Keterangan : Di dalam Sistem Informasi pelayanan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Bojongpicung terdapat 3 tahapan proses yaitu proses 1 Pengelolaan data masyarakat kemudian ada tahapan proses 2 yaitu proses administrasi. Setelah tahapan proses ke dua selesai masuk ke tahapan proses 3 yaitu proses pembuatan laporan hasil pembayaran pajak. Pada proses 1,terdapat beberapa tahapan yaitu proses 1.1 input data masyarakat dan proses 1.2 yaitu pembuatan daftar masyarakat wajib pajak. Setelah proses satu selesai lalu masuk ke proses 2. Di dalam proses 2, terdapat beberapa tahapan yaitu proses 2.1 Proses Pengecekan Data Masyarakat Wajib Pajak, 2.2 Transaksi Pembayaran pajak dan proses 2.3 yaitu Pencetakan Nota Pembayaran Pajak. Dan setelah proses 2 selesai masuk ke tehapan proses 3, di dalam proses 3 terdapat tahapan proses 3.1 yaitu Pengecekan Data Hasil Pembayaran Pajak, lalu 3.2 proses Pembuatan laporan dan 3.3 yaitu proses Pencetakan Laporan Hasil Pembayaran Pajak. Data Flow Diagram Data flow diagram merupakan suatu diagram yang menggambarkan jalannya atau aliran data dari suatu sistem yang akan dibangun. Data Flow Diagram Level 1 DFD level 1 merupakan penjelasan mengenai proses yang lebih rinci dan detail dari struktur proses. Gambar 5.3. Data Flow Diagram Level 1 Proses Pengelolaan Data Masyarakat menjadi Wajib Pajak, Administrasi dan Pembuatan Laporan Hasil Pembayaran PBB Keterangan : Dari a. Masyarakat yang akan mendaftarkan diri menjadi wajib pajak memasukan identitas wajib pajak dan detail objek pajak sebagai syarat menjadi wajib pajak, lalu di proses pada proses 1 pengelolaan data masyarakat dan proses 1 mengeluarkan daftar masyarakat wajib pajak ke c. Pegawai dinas perpajakan daerah, setelah itu c. pegawai dinas perpajakan daerah mengelolanya dan memasukan detail penagihan WP ke dalam proses 1 pengelolaan data masyarakat dan proses 1 mengeluarkan detail penagihan WP ke a. masyarakat dan mengeluarkan juga ke proses 2 administrasi untuk melakukan proses pembayaran pajak. Selain dari proses 1, proses 2 juga menerima pembayaran pajak dari wajib pajak yang sebelumnya telah menerima detail penagihan pajak, b. wajib pajak memasukan detail penagihan wajib pajak ke proses 2 administrasi, proses 2 Administrasi mengambil daftar masyarakat wajib pajak dari data store luar untuk melakukan pengecekan, setalh pengecekan barulah proses 2 administrasi memproses dan mengeluarkan bukti pembayaran ke c. pegawai dinas perpajakan daerah, lalu dikelola disana dan c. pegawai dinas perpajakan daerah memasukan bukti pembayaran disahkan ke proses 2 administrasi untuk diproses dan dikeluarkan ke a. masyarakat dan b. wajib pajak sebagai bukti pembayaran bahwa pajak telah lunas. Setalah itu dari proses 2 dilanjutkan ke proses 3 untuk pembuatan laporan hasil pembayaran pajak, lalu di proses dan mengeluarkan daftar laporan hasil pembayaran pajak ke d. Kepala Seksi Tata pemerintahan. Data Flow Diagram Level 2 Proses 1 DFD level 2 proses 1 merupakan penjelasan mengenai proses yang lebih rinci dan detail dari DFD level 1 untuk proses ke 1 dari struktur proses. Gambar 5.4. Data Flow Diagram Level 2 Proses 1 Pengelolaan Data Masyarakat menjadi Wajib Pajak Keterangan : Pada DFD level 2 proses 1, diawali dari a. masyarakat yang memasukan identitas masyrakat dan detail objek pajak ke proses 1.1 proses input data masyarakat yang kemudian di proses dan menghasilkan detail masyarakat wajib pajak yang kemudian dikeuarkan dan dimasukan ke proses 1.2 proses pembuatan daftar masyarakat wajib pajak, disalamnya dilakukan proses dan menghasilkan daftar masyarakat wajib pajak yang kemudian di keluarkan ke c. pegawai dinas perpajakan daerah sekaligus didimpan didalam data store daftar wajib pajak. Dari c. pegawai dinas perpajakan daerah dimasukan detail penagihan wajib pajak yang kemudian dberikan ke masyarakat dan disimpan ke data store daftar wajib pajak yang kemudian dilanjutkan ke proses 2 administrasi untuk dilakukan proses selanjutnya yaitu pembayaran yang diambil dari data store daftar wajib pajak. Data Flow Diagram Level 2 Proses 2 DFD level 2 proses 2 merupakan penjelasan mengenai proses yang lebih rinci dan detail dari DFD level 1 untuk proses ke 2 dari struktur proses. Gambar 5.5. Data Flow Diagram Level 2 Proses 2 Administrasi Keterangan : Dari proses 1 pengelolaan data masyarakat dialirkan detail penagihan WP ke proses 2.1 yaitu proses Pengecekan Data Masyarakat Wajib Pajak , sekaligus dari b. wajib pajak juga mengalirkan detail penagihan WP ke dalam proses 2.1, proses 2.1 mengambil daftar masyarakat wajib pajak dari data store luar yaitu Daftar Wajib Pajak untuk melakukan pengecekan. Setelah di proses, lalu detail penagihan WP dialirkan ke proses 2.2 yaitu Transaksi Pembayaran PBB, setelah di proses di proses 2.2 menghasilkan bukti pembayaran dan disimpan di data store daftar transaksi yang kemudian proses 2.3 mengambil bukti pembayaran dari data store daftar transaksi untuk dilakukan proses pencetakan nota pembayaran pajak. Lalu dari proses 2.3 dikeluarkan ke c. pegawai dinas perpajakan daerah yaitu bukti pembayaran dan di kelola oleh pegawai dinas perpajakan daerah lalu dikjeluarkan bukti pembayaraan disahkan yang resmi dari pegawai dinas perpajakan daerah ke proses 2.3 yang kemudian dialirkan kembali ke a. masyarakat, b. wajib pajak dan 3 proses pembuatan laporan hasil pembayaran pajak. Data Flow Diagram Level 2 Proses 3 DFD level 2 proses 1 merupakan penjelasan mengenai proses yang lebih rinci dan detail dari DFD level 1 untuk proses ke 3 dari struktur proses. Gambar 5.6. Data Flow Diagram Level 2 Proses 3 Pembuatan Laporan Hasil Pembayaran PBB Keterangan : Pada DFD level 2 proses 3, dari proses 2 administrasi dialirkan bukti pembayaran pajak disahkan ke proses 3.1 pengecekan data hasil pembayaran untuk di cek apakah benar sudah membayar, jika iya maka bukti pembayaran tersebut dialirkan ke 3.2 pembuatan laporan hasil pembayaran pajak yang kemudian di proses lalu dihasilkan daftar laporan hasil pembayaran pajak yang kemudian dimasukan ke proses selanjutnya untuk di cetak yaitu proses 3.3 pencetakan lapora hasil pembayaran pajak, setelah selesai di cetak pada proses 3.3 maka di alirkan ke Kepala Seksi Tata Pemerintahan sebagai arsip laporan. Kamus Data Kamus data adalah penjelasan atau pendeskripsian mengenai data-data yang berada dalam suatu sistem. Data Flow Dictionary Entry (DFDE) Kamus data yang mendeskripsikan DFD level terbawah pada dekomposisi proses. Tabel 5.1. Data Flow Diagram Entry Nama Aliran Data Deskripsi Alias Dari Ke Struktur Data Identitas Masyarakat Suatu informasi yang berisi data Masyarakat Masyarakat 1.1 Input Data Masyarakat Masyarakat Detail Objek Pajak Suatu Informasi yang berisi data objek pajak yang dimiliki masyarakat Masyarakat 1.1 Input Data Masyarakat Objek Pajak Detail Penagihan WP Sebuah informasi yang berisi pemberitahuan penagihan pajak terhutang Suatu informasi yang berisi data mengenai masyarakat wajib pajak c. Pegawai Dinas Perpajakan Daerah 1.2 Pembuatan Daftar Masyarakat Wajib Pajak Objek Pajak 1.2 Pembuatan Daftar Masyarakat Wajib Pajak a. Masyarakat Objek Pajak 1.2 Pembuatan Daftar Masyarakat Wajib Pajak 2 Administrasi Objek Pajak 1.2 Pembuatan Daftar Masyarakat Wajib Pajak Daftar Wajib Pajak Objek Pajak 1. Pengelolaan Data Masyarakat 2. Administrasi Objek Pajak Wajib Pajak 2.1 Pengecekan Data Masyarakat Wajib Pajak Objek Pajak 2.1 Pengecekan Data Masyarakat Wajib Pajak 2.2 Transaksi Pembayaran PBB Objek Pajak Detail Masyarakat Wajib Pajak Detail Masyarakat WP 1.1 Input Data Masyarakat 1.2 Pembuatan Daftar Masyarakat Wajib Pajak Wajib Pajak Daftar Masyarakat Wajib Pajak 1.2 Pembuatan Daftar Masyarakat Wajib Pajak c. Pegawai Dinas Perpajakan Daerah Wajib Pajak 1.2 Pembuatan Daftar Masyarakat Wajib Pajak Daftar Wajib Pajak Wajib Pajak Daftar Wajib Pajak 2.1 Pengecekan Data Masyarakat Wajib Pajak Wajib Pajak Bukti Pembayaran Informasi mengenai bukti pembayaran pajak Bukti Pembayaran 2.1 Transaksi Pembayaran PBB Daftar Transaksi Pembayaran Daftar Transaksi 2.2 Pencetakan Nota Pembayaran Pajak Pembayaran 2.2 Pencetakan Nota Pembayaran Pajak b.Pegawai Dinas Perpajakan Daerah Pembayaran Bukti Pembayaran disahkan b.Pegawai Dinas Perpajakan Daerah 2.2 Pencetakan Nota Pembayaran Pajak Pembayaran 2.2 Pencetakan Nota Pembayaran Pajak a. Masyarakat Pembayaran 2.2 Pencetakan Nota Pembayaran Pajak b. Wajib Pajak Pembayaran 2. Administrasi 3. Pembuatan Laporan Hasil Pembayaran Pajak Pembayaran 3.1 Pengecekan Data Hasil Pembayaran Pajak 3.2 Pembuatan Laporan Hasil Pembayaran Pajak Pembayaran Daftar laporan Hasil Pembayaran Pajak Berisi tentang laporan masyarakat yang telah membayar pajak. 3.2 Pembuatan laporan Hasil Pembayaran Pajak 3.3 Pencetakan Laporan Hasil Pembayaran Pajak Laporan 3.3 Pencetakan Laporan Hasil Pembayaran Pajak d.Kepala Seksi Tata Pemerintahan Laporan Data Store Dictionary Entry (DSDE) Kamus data yang menjelaskan tentang perangkat penyimpanan data . Tabel 5.2. Data Store Dictionary Entry Nama Data Store Deskripsi Struktur Data Volume Aktifitas Akses Daftar Wajib Pajak Berisi data-data masyarakat wajib pajak Masyarakat 5 kali perhari Create Read Update Delete Seksi Tata Pemerintahan Objek Pajak 5 kali perhari Create Read Update Delete Seksi Tata Pemerintahan Wajib Pajak 5 kali perhari Create Read Update Delete Seksi Tata Pemerintahan Daftar Transaksi Berisi detail pembayaran masyarakat wajib pajak Pembayaran 5 kali perhari Read Seksi Tata Pemerintahan Laporan 5 kali perhari Read Seksi Tata Pemerintahan Data Structure Dictionary Entry Kamus data yang berisi penjelasan mengenai struktur data. Tabel 5.3. Data Structure Dictionary Entry Nama Struktur Deskripsi Elemen Data Masyarakat Untuk mengelola data masyarakat yang akan mendaftar pajak NIK *Nomor induk pada KTP atau kartu keluarga* Nama = Nama_Depan + Nama_belakang Alamat *Alamat Tinggal* Jenis_Kelamin[L|P] Objek Pajak Untuk mengelola data objek pajak yang harus dibayar oleh masyarakat wajib pajak NOP *Nomor Objek Pajak* NIK *Nomor induk pada KTP atau kartu keluarga* Id_WP Letak_Objek_Pajak Jenis_Objek_Pajak = Bumi + Bangunan Luas = Luas_Bumi + Luas_Bangunan Luas_Bumi [Tanah|Perairan] Luas_Bangunan [Rumah|Gedung|Toko] Wajib Pajak Data-data wajib pajak Id_WP Nama_WP = Nama_depan + Nama_belakang Pembayaran Berisi data-data masyarakat wajib pajak yang telah membayar pajak Id_pembayaran *identitas dari pembayaran* NOP *Nomor Objek Pajak* NIK Id_WP Tempat_Pembayaran Letak_Objek_Pajak = kecamatan + desa/kelurahan Jumlah *jumlah pajak yang harus dibayar dilihat dari penagihan* Tanggal_Jatuh_Tempo * Tanggal terakhir pembayaran pajak* Tanggal_Pembayaran *Tanggal pembayaran pajak* Denda *2%* Total_Pembayaran = Jumlah + Denda Laporan Berisi laporan daftar keseluruhan wajib pajak yang telah membayar pajak No_laporan *No identitas dari laporan* Judul_Laporan *Berdasarkan Kategori* Id_Pembayaran NOP *Nomor Objek Pajak* Nama_wajib_pajak = Nama_depan + Nama_belakang Nama_Desa *Desa di kecamatan Bojongpicung* Jenis_Objek_Pajak = Bumi + Bangunan Luas_Objek_Pajak = Luas_Bumi + Luas_Bangunan Total_Pembayaran Tahun_Pembayaran Nama_camat *Nama camat kecamatan Bojongpicung* Data Element Dictionary Entry Kamus data yang berisi mengenai penjelasan elemen data dalam struktur data. Tabel 5.4. Data Element Dictionary Entry Nama Struktur Data Nama Elemen Data Deskripsi Tipe Lebar Format Penjelasan Contoh Masyarakat NIK Nomor induk di KTP atau Kartu keluarga Varchar 20 99999999999999999999 99999999999999999999 = NIK 3203066608950003 Nama Sebagai identitas masyarakat yang akan mendaftar menjadi wajib pajak yang bersifat unik sesuai KTP Varchar 30 Teks Teks = Nama_depan Teks = Nama_belakang Sugito Dapip B Dayat Alamat Sebagai identitas tempat tinggal Varchar 100 TeksTeks999Teks99TeksTeksTeksTeks Teks= Nama_Kampung Teks999 = RT Teks99 = RW Teks = Nama_Desa Teks = Nama Kecamatan Teks = Nama_Kabupaten KP Nangkorek RT 001 RW 04 Cikondang Bojongpicung Cianjur Jenis_Kelamin Sebagai identitas yang membedakan antara laki-laki atau perempuan Char 2 Teks Teks = Jenis_Kelamin P Objek Pajak NOP Sebagai identitas penomoran yang bersifat unik dan permanen yang untuk setiap objek yang telah di data Varchar 30 99.99.999.999.999-9999.9 99 = Kode_Wilayah_Provinsi 99 = Kode_Wilayah_Kabupaten 999 = Kode_Wilayah_Kecamatan 999 = Kode_Wilayah_Desa 999 = Kode_NOP_Blok 9999 = Kode_NOP_Nomor_Urut_Objek 9 = Kode_NOP_Tanda_Khusus 32. 05. 130. 006. 008-0273. 0 NIK Nomor induk di KTP atau Kartu keluarga Varchar 20 99999999999999999999 99999999999999999999 = NIK 3203066608950003 Id_WP Nomor Identitas WP di kecamatan Integer 3 999 999 = Id_WP 1 Letak_Objek_Pajak Sebagai identitas lokasi wajib pajak Varchar 100 TeksTeks999Teks99TeksTeksTeksTeks Teks= Nama_Kampung Teks999 = RT Teks99 = RW Teks = Nama_Desa Teks = Nama Kecamatan Teks = Nama_Kabupaten KP Nangkorek RT 001 RW 04 Cikondang Bojongpicung Jenis_Objek_ Pajak Sebagai identitas jenis objek pajak yang akan dibayar Varchar 10 Teks AAAAAAAAAA = Jenis_Objek_Pajak Bumi atau Bangunan Luas Sebagai identitas ukuran luas objek pajak Integer 5 99999 99999= Luas 14000 Luas_Bumi Sebagai identitas ukuran luas bumi Integer 5 99999 99999 = Luas_Bumi 140 Luas_Bangunan Sebagai identitas ukuran luas bangunan Integer 5 99999 99999 = Luas_Bangunan 140 Wajib Pajak Id_WP Nomor Identitas WP di Kecamatan Integer 3 999 999 = Id_WP 1 Nama_WP Nama Wajib Pajak Varchar 30 Teks Teks = Nama_depan Teks = Nama_belakang Sugito Dapip B Dayat Pembayaran Id_pembayaran Sebaga kode identitas saat melakukan pembayaran. Varchar 6 999999 999999 = Kode_pembayaran 001 NOP Sebagai identitas penomoran yang bersifat unik dan permanen yang untuk setiap objek yang telah di data Varchar 30 99.99.999.999.999-9999.9 99 = Kode_Wilayah_Provinsi 99 = Kode_Wilayah_Kabupaten 999 = Kode_Wilayah_Kecamatan 999 = Kode_Wilayah_Desa 999 = Kode_NOP_Blok 9999 = Kode_NOP_Nomor_Urut_Objek 9 = Kode_NOP_Tanda_Khusus 32. 05. 130. 006. 008-0273. 0 NIK Nomor induk di KTP atau Kartu keluarga Varchar 20 99999999999999999999 99999999999999999999 = NIK 3203066608950003 Id_WP Nomor Identitas WP di Kecamatan Integer 3 999 999 = Id_WP 1 Tempat_Pembayaran Sebagai tempat untuk pembayaran pajak, dimana tempat pembayaran tersebut dilakukan di bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Varchar 30 Teks99 Teks99= Tempat_Pembayaran_Pajak BJB TPKHUSUS LOKET1 Letak_Objek_Pajak Sebagai identitas lokasi wajib pajak Varchar 30 Teks Teks = Nama Kecamatan Teks = Nama_Desa Bojongpicung Cikondang Jumlah Total pajak yang harus di bayar oleh WP Integer 6 999999 999999 = Jumlah_Pajak_dibayar Tanggal_Jatuh_Tempo Sebagai pemberitahuan tanggal terakhir pembayaran Varchar 10 DDMMYYYY DD = Tanggal MM = Bulan YYYY = Tahun 30/12/ 2014 Tanggal_Pembayaran Tanggal saat waktu pembayaran Varchar 10 DDMMYYYY DD = Tanggal MM = Bulan YYYY = Tahun 02/10/2014 Denda_Adm Sanksi yg harus di bayar Integer 5 99999 9999 = Denda 2000 Total_Pembayaran Jumlah semua yang harus di bayar Integer 8 99999999 99999999 =Total_Pajak_yang _harus_Dibayar 3000 Laporan No_laporan Sebagai nomor identitas dari laporan Varchar 6 999999 999999 = No_laporan 001 Judul_Laporan Sebagai judul untuk Varchar 30 Teks Teks = judul_laporan Laporan Pajak Bumi dan Bangunan Kec. bojong picung Id_pembayaran Sebaga kode identitas saat melakukan pembayaran. Varchar 6 999999 999999 = Kode_pembayaran 001 NOP Sebagai identitas penomoran yang bersifat unik dan permanen yang untuk setiap objek yang telah di data Integer 29 99.99.999.999.999-9999.9 99 = Kode_Wilayah_Provinsi 99 = Kode_Wilayah_Kabupaten 999 = Kode_Wilayah_Kecamatan 999 = Kode_Wilayah_Desa 999 = Kode_NOP_Blok 9999 = Kode_NOP_Nomor_Urut_Objek 9 = Kode_NOP_Tanda_Khusus 32. 05. 130. 006. 008-0273. 0 Nama_WP Masyarakat yang diharuskan membayar pajak Varchar 30 Teks Teks= Nama_WP Sugih Nama_Desa Nama desa yang berada di bojomgpicung sebagai Varchar 10 Teks Teks = Nama_Desa Cikondang Jenis_Objek_Pajak Sebagai identitas jenis objek pajak yang akan dibayar Varchar 10 Teks Teks = Jenis_Objek_pajak Bumi Luas_Objek_Pajak Sebagai identitas ukuran luas objek pajak Integer 5 99999 99999= Luas_Objek_Pajak 14000 Total_Pembayaran Jumlah total yang harus di bayar oleh wajib pajak Integer 8 99999999 99999999 = jumlah_pajak_yang _harus_di bayar 2800 Tahun_Pembayaran Tahun untuk meihat jumlah pajak yang sudah dibayar dari tiap wajib pajak Varchar 4 YYYY YYYY = tahun_pembayaran 2012 Nama_Camat Nama Camat Kecamatan Bojongpicung Varchar 30 Teks Teks = Nama_Camat Hendri Prasetyadhi, A.P., M.M  Entity Relantionship Diagram (ERD) ERD adalah suatu pemodelan diagram yang menjelaskan relationship atau keterhubungan antar entitas. Gambar 5.7. Entity Relationship Diagram (Analisis Sistem Informasi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bojongpicung) Transformasi ERD Ke Tabel Transformasi ERD ke tabel adalah bagaimana mengubah dari bentuk ERD di implementasikan ke dalam bentuk tabel. Tabel Masyarakat NIK Nama Alamat Jenis_Kelamin Primary Key : NIK CREATE TABLE Identitas_Wajib_Pajak(NIK VARCHAR(20) PRIMARY KEY, Nama VARCHAR(30), Alamat VARCHAR(100), Jenis_Kelamin CHAR(2)) Tabel Objek Pajak NOP NIK Id_WP Letak_Objek_Pajak Jenis_Objek_Pajak Luas Primary Key : NOP Foreign Key : NIK, Id_WP CREATE TABLE Objek_Pajak(NOP VARCHAR(30) PRIMARY KEY, CONSTRAINT FKNIK FOREIGN KEY(NIK) REFERENCES Masyarakat , CONSTRAINT FKId_WP FOREIGN KEY(Id_WP) REFERENCES Wajib_Pajak, Letak_Objek_Pajak VARCHAR(100), Jenis_Objek_Pajak VARCHAR(10), Luas INT(5)) Tabel Wajib Pajak Id_WP Nama Primary Key : Id_WP CREATE TABLE Wajib_Pajak(Id_WP INT(3) PRIMARY KEY, Nama VARCHAR (30)) Tabel Pembayaran Id _pembayaran NOP NIK Id_WP Tempat _pembayaran Tahun _pembayaran Letak_objek_pajak Jumlah Tanggal_jatuh_tempo Tanggal_pembayaran Denda Total_Pembayaran Primary Key : Kode_pembayaran Foreign Key : NOP, NIK, Id_WP CREATE TABLE pembayaran(kode_pembayaran VARCHAR(6) PRIMARY KEY, CONSTRAINT FKNOP FOREIGN KEY(NOP) REFERENCES objek_pajak, CONSTRAINT FKNIK FOREIGN KEY(NIK) REFERENCES Masyarakat , CONSTRAINT FKId_WP FOREIGN KEY(Id_WP) REFERENCES Wajib_Pajak, tempat_pembayaran VARCHAR(30), tahun_pembayaran VARCHAR(4), letak_objek_pajak VARCHAR(30), jumlah INT(6), tanggal_jatuh_tempo VARCHAR(10), tanggal_pembayaran VARCHAR(10), denda INT(5), Total_Pembayaran INT(6)) Tabel Laporan No_Laporan Judul_Laporan Id_Pembayaran NOP Nama_Wajib _Pajak Nama_Desa Jenis_Objek_Pajak Luas_Objek_Pajak Total_Pembayaran Tahun_Pembayaran Nama_Camat Primary Key : No_laporan Foreign Key : Id_Pembayaran, NOP CREATE TABLE laporan(no_laporan VARCHAR(6) PRIMARY KEY, judul_laporan VARCHAR(30), CONSTRAINT FKId_Pembayaran FOREIGN KEY(Id_Pembayaran) REFERENCES Pembayaran, CONSTRAINT FKNOP FOREIGN KEY(NOP) REFERENCES objek_pajak, nama_wajib_pajak VARCHAR(30), nama_desa VARCHAR(10) , jenis_objek_pajak VARCHAR(10), Luas_Objek_Pajak INT(5), Total_Pembayaran INT(6), tahun_pembayaran VARCHAR(4), nama_camat VARCHAR(30)) BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN Didalam bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari sistem yang dibangun dan saran untuk pembaca yang akan mengembangkan sistem. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut : Dengan adanya sistem informasi ini dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi mengenai pajak bumi dan bangunan di kecamatan Bojongpicung. Dengan adanya sistem informasi ini dapat memudahkan dalam melakukan transaksi pembayaran pajak bumi dan bangunan di kecamatan Bojongpicung. Dengan adanya sistem informasi ini dapat memudahkan dalam penyimpanan data pembayaran pajak bumi dan bangunan di kecamatan Bojongpicung secara aman dalam database. Dengan adanya sistem informasi ini dapat memudahkan pembuatan laporan mengenai pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Bojongpicung. Saran Setelah memberikan kesimpulan dari Sistem Informasi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bojongpicung ini, kami juga memberikan saran kepada pengembang sebagai berikut : Akan lebih baik apabila sistem disertai dengan penerimaan pembayaran lainnya di kecamatan selain PBB. Akan lebih baik apabila sistem dapat mengeluarkan SSPD dan SPPT secara langsung. DAFTAR PUSTAKA (KNSI), K. N. (2009). Berbagai Makalah Sistem Informasi dalam KNSI 2009. Yogyakarta: Informatika. Anisahinda. (2012, September). Booklet PBB. Retrieved Desember 16, 2014, from My Zone: http://anisahinda.blogspot.com Cianjur, K. (2012). Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur. Retrieved November 2, 2014, from Cianjurkab.go.id : Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Cianjur: http://www.cianjurkab.go.id Kristanto, A. (2008). Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya. Yogyakarta: Gava Media. Ladjamudin, A.-B. B. (2013). Analisis dan Desain Sistem : Sistem Informasi. Yogyakarta: Graha Ilmu. Maulana, D. (2014). SOP PBB P2 Sukoharjo. Retrieved Oktober 31, 2014, from Scribd.: http://www.scribd.com Pressman, R. R. (2010). Software Engineering A Practitioner's Approach Seventh Edition. New York: MC Graw Hill.  LAMPIRAN LAMPIRAN 1. LEMBAR ASSESMENT LAMPIRAN 2. HASIL WAWANCARA LAMPIRAN 3. HASIL KUESIONER LAMPIRAN 4. HASIL OBSERVASI LAMPIRAN 5. DOKUMEN HASIL SURVEY LAMPIRAN 6. ABSEN RESPONSI Sistem Informasi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bojongpicung 5 Analisis Sistem Informasi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bojongpicung 20 Sistem Informasi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Bojongpicung 21 Analisis Sistem Informasi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Bojongpicung 67 1