SISTEM PEMBAYARAN DAN ALAT PEMBAYARAN

amburadu;

Maulina Ulfanur, S.H.I., M.E., 2023

Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang disetujui dan diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk melakukan pertukaran atau perdagangan. Berdasarkan definisi tersebut, uang dapat berupa barang yakni pada sistem pertukaran barter. Rollin, G. Thomas dalam bukunya Our Modern Banking And Monetary System tahun 1957 mengatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang siap sedia dan biasanya diterima umum dalam pembayaran pembelian barang-barang, jasa-jasa dan pembayaran hutang.

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

ABSTRAK Dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan kepada Wajib Pajak (selanjutnya disingkat WP), Direktorat Jendral Pajak (selanjutnya disingkat DJP) melakukan reformasi di bidang perpajakan dimana proses daftar pajak, pelaporan pajak, serta pembayaran pajak bisa dilakukan secara online. 1 Dalam digitalisasi bidang perpajakan, dikenal dengan istilah e-Billing. Di era yang serba teknologi seperti sekarang ini, tentunya kehadiran e-Billing banyak diminati masyarakat. Tidak heran jika setiap harinya terdapat ratusan hingga ribuan pengguna internet mengakses laman e-Billing. E-Billing memiliki beberapa keuntungan dimana salah satunya memberikan kemudahan bagi WP dan menyederhanakan cara kerja. Namun tentunya sebagai suatu sistem e-Billing tidak terlepas dari berbagai permasalahan seperti server down, gagal registrasi, tidak bisa aktivasi dan lain sebaginya dan yang perlu dipertimbangankan lagi apakah sistem e-Billing ini sudah sepenuhnya bisa diterapkan di Indonesia mengingat Indonesia adalah negara yang besar dan dengan penduduk yang tersebar dari sabang sampai marauke, hal ini tentunya akan menghambat efektivitas dari e-Billing itu sendiri karna seperti yang kita ketahui tidak semua penduduk Indonesia bisa mengakses internet bahkan jauh di pelosok negeri ada sebagian orang yang masih gaptek teknologi. Penerapan sistem e-Billing ini dapat berjalan efektif jika dalam penerapannya dilakukan sosialisasi terlebih dahulu agar memudahkan masyarakat dalam memakainya selain itu hendaknya DJP bisa menerapkan sistem ini ke seluruh pelosok negeri agar tidak terjadi ketimpangan antara satu dengan yang lain.

sistem pembayaran adalah seperangkat aturan,lembaga dan mekanis yang berkaitan dengan pemindahan dana dari pihak satu ke pihak lain

Sistem penyediaan perumahan yang dibangun secara terus menerus menempatkan peran pemerintah untuk merespon dan meregulasi pasar perumahan secara komprehensif. Sedangkan pasar perumahan yang berimbang dan berkeadilan hanya dapat dikembangkan melalui pengenalan adanya multi-moda penyediaan perumahan. Sistem Penyediaan Perumahan dikembangkan di atas pengenalan adanya beragam moda penyediaan perumahan. Keivani dan Werna (2001) dalam artikelnya di jurnal Progress in planning menulis penjelasan sebagai berikut: Modes of housing provision can be defined by the processes through which such provision is achieved. A useful analytical tool for identifying and examining these processes is the concept of structures of provision which is based on the identification of social relations and interactions of agents involved in all aspects of housing provision, i.e. production, exchange and consumption (Ball and Harloe, 1992; Healey and Barret, 1990; Ball, 1983, 1986). The key to understanding the processes involved in land and property development, including housing, is identified as the relationship between the interests, strategies and actions of agents involved in land development and the socioeconomic and political framework including values regarding land, property, buildings and the environment which governs or structures their decisions. Moda-moda penyediaan perumahan diartikan sebagai suatu proses dan cara-cara tertentu dalam penyediaan perumahan, sedemikian sehingga tujuan penyediaan dapat dicapai. Oleh karena itu, ada suatu kebutuhan untuk sungguh-sungguh memahami pelaku-pelaku (agents) dan hubungan-hubungan (linkages) di dalam setiap arena moda penyediaan perumahan. Kesatuan simpul-simpul dan relasi-relasi ini dapat bersifat struktural hirarkis maupun struktural jejaring. Relasi antara para pelaku dan kaitan-kaitannya adalah sesuatu yang bersifat dinamis dan dialektis, yang tergantung pada adanya upaya-upaya aktif dan terus menerus dari pelaku-pelaku untuk berinteraksi satu sama lain, baik secara individual maupun organisasi, hingga akhirnya membentuk suatu jejaring tertentu (networks). Sejak jejaring ini secara aktif mempengaruhi kebijakan perumahan, maka interaksi ini menghasilkan yang disebut sebagai jejaring kebijakan perumahan (housing policy networks, Siregar, 2006). Di antara jejaring kebijakan yang terbentuk, jejaring yang cukup kuat terbentuk adalah jejaring kebijakan pembiayaan perumahan (housing finance policy networks) dan jejaring kebijakan pengadaan tanah untuk perumahan (housing land policy networks), serta jejaring kebijakan perumahan yang berorientasi tujuan (objective setting housing policy networks). Jejaring pembiayaan perumahan dan jejaring tanah perumahan adalah jejaring yang konsisten, yang ditandai oleh keluaran kebijakan subsidi KPR dan kemudahan pengadaan tanah yang konsisten pula (policy networks affect policy outcomes). Sedangkan jejaring kebijakan tujuan pembangunan perumahan (ideal) relatif rentan, timbul dan tenggelam. Perkembangan kebijakan perumahan (public housing policy) dimana Perum-Perumnas sebagai public housing corporation berada di lingkaran jejaring kebijakan berorientasi tujuan pembangunan perumahan tersebut, juga menjadi bagian yang tidak terus berkembang semakin mantap.

BI

Perkembangan teknologi tak di pungkiri ikut mengubah kebiasaan masyarakat, termasuk dalam aktivitas keuangan. Dengan teknologi saat ini, masyarakat bisa memilih beragam layanan keuangan yang mudah dan cepat. Bahkan cukup memakai alat telekomunikasi masyarakat tidak perlu beranjak. Karya ilmiah ini bertujuan untuk memberi masukan dan pertimbangan teknis kepada Anggota Dewan Gubernur dalam pengambilan langkah dan kebijakan strategis untuk menyikapi dinamika situasi terkini, yaitu untuk mengarahkan industri agar mampu bergerak efisien; mendorong iklim yang kondusif bagi sistem pembayaran dan penyelesaian transaksi keuangan; serta memperkuat perlindungan konsumen, dengan tetap berprinsip kepada kepentingan nasional. Karya tulis ilmiah ini merupakan suatu literature study (hasil telaah pustaka) yang mengacu pada bukti-bukti empiris (laporan penelitian sebelumnya), buku serta informasi dan fakta aktual hasil dari suatu action research. Action Research merupakan suatu upaya untuk mempelajari masalah-masalah yang muncul yang bertujuan untuk mengarahkan, mengkoreksi, dan mengevaluasi keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan organisasi tersebut. Peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu strategi kunci dalam meningkatkan penetrasi layanan. Implementasinya perlu mempertimbangkan persepsi masyarakat tentang Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), terutama mengenai faktor-faktor yang masih menjadi penghambat dalam penetrasi GNNT. Tantangan terberat adalah bagaimana meningkatkan penetrasi TIK di masyarakat berpenghasilan rendah yang masih merupakan mayoritas di Indonesia.