self assesment

ADE E SUMENGKAR S.PD.,MM.,AAA-IJ, 2019

Buku ketiga yang diberi judul SELF ACCREDITATION ini merupakan seri Karakter sebelumnya sudah di buat oleh penulis pada buku pertama berjudul SELF AWARENESS edisi untuk Early Stage, kemudian di buku yang kedua berjudul Become a Great Awareness person. Penulisan ini, mengisahkan trilogy karakter versi lanjutan, dengan nuansa yang berbeda akan tetapi sama dalam tujuan dan maksud. Ada kesamaan didalam ketiga buku karya Ade E Sumengkar yaitu penguatan pendidikan karakter, dimana bagian ini yang sedang di kuatkan dan didengungkan oleh pemerintah di kementrian pendidikan nasional, guna membentuk akhlakul karimah yang baik dan dimulai dari anak usia dini. Dalam tulisan ini ada porsi pengalaman para pendidik yang didalamnya ada unsur asesor, yang sekaligus oleh penulis ingin diberi ruang dan penghargaan dikarenakan para pendidikan tersebut melakukan penjaminan mutu (akreditasi) kepada lembaga dan satuan PAUD dan Pendidikan nonformal lain sampai kepelosok desa bahkan jauh dari perkotaan yang berpuluh-puluh kilometer jauhnya (+/-150 km) dari kota/kabupaten, akan tetapi semangat juang yang dimiliki dan karakter yang kuat serta tanggung jawab yang besar untuk memajukan sekaligus pemerataan kualitas, mutu pendidikan terutama pendidikan anak usia dini. Asesor didalam menjalankan misi, visi dan tujuan yang diemban, di latar belakangi oleh perlunya dilakukan penjaminan mutu pendidikan secara umum, dan juga bagaimana pegertian penjaminan mutu serta manfaat pendidikan melalui peningkatan mutu dalam hal ini melalui akreditasi lembaga/sekolah PAUD dan sejenis seperti LKP dan PKBM, diperluas melalui pembinaan yang berkelanjutan yang lebih komprehensif, membantu mengembangkan kompetensi pendidik dalam mengemban tanggung jawabnya dimasa yang akan datang di era globalisasi dan millenial serta era disruption dalam revolusi industri 4.0. Dalam memenuhi kebijakan pembangunan pendidikan nasional tahun 2019 dan untuk mencapai nawacita president, serta cita-cita dan tujuan pendidikan nasional dan implementasi yang terkandung dalam Undang Undang, terkait juga dengan empat pilar kebangsaan, salah satunya adalah melaksanakan amanat UUD tahun 1945 pasal 31 ayat 1 dimana setiap warga-negara berhak mendapat pendidikan yang layak, termasuk didalamnya adalah bagaimana kebutuhan setiap warga negara mendapat jaminan mutu dan kualitas pendidikan yang baik dan merata. Permasalahan dari penjaminan mutu dilapangan secara teori mudah diucapkan akan tetapi dalam pelaksanaan, seperti pada bab 1 didalam buku ini yang mengkisahkan suka dan duka para pendidik melakukan akreditasi ke pelosok menjumpai hambatn, tantangan bahkan pujian serta ke-ekstriman selama perjalanan menuju lokasi, ada juga perbedaan atau gap disetiap lembaga/sekolah berbeda-beda, disaat yang sama harus di selesaikan oleh pendidik dalam hal ini asesor yang bernaung di badan akreditasi nasional pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal disingkat (BAN PAUD dan PNF). Peningkatan penjaminan mutu dan kualitas sumber daya sangatlah berpengaruh terutama jika menyinggung anggaran yang tersedia, untuk keberlangsungan penyelenggaraan aktifitias pendidikan anak usia dini (PAUD) dan juga Pendidikan nonformal, sebagaimana yang tertuangkan di dalam undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang sisidiknas pasal 49 tentang pengalokasian dana pendidikan yang menyatakan bahwa dana pendidikan selain untuk salary pendidikan juga untuk biaya pendidikan kedinasan yang dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan belanja Negara dan minimal 20% anggaran pendapatan dan belanja daerah. Besarnya anggaran belum sepenuhnya pemerataan dilakukan secara optimal untuk tujuan pendidikan nasional seutuhnya. Kewenangan penyelenggaraan penjaminan mutu di indonesia adalah langkah dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan yang berakar pada kekayaan dan kearifan lokal daerah masing-masing,seperti kebudayaan yang beragam, agama yang berbeda, serta status sosial dan suku dan etnik yang disatukan oleh bhineka tunggal ika berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tantangan diatas terus di upayakan oleh pemerintah melalui kementrian pendidikan nasional dan setrusnya ditangani oleh badan akreditasi nasional pusat dan daerah, dan diturunkan kepada pendidik yang didalamnya ada asesor. Pengelolaan pusat dan daerah diperlukan kerja sama dan saling berpartnership akan menghasilkan keberhasilan yang sesuai harapan. Dalam undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, negara menjamin hak atas pendidikan dasar bagi warga negara berusia tujuh hingga lima belas tahun. Namun, pendidikan untuk anak yang berusia dibawah tujuh tahun tidak dimasukkan sebagai pendidikan dasar. Perlu kiranya payung hukum yang setingkat dengan undang-undang yang mengakomodir usia anak mulai 0 – 18 tahun menjadi target tujuan pendidikan nasional. Diharapkan proses penjaminan mutu dapat berhasil dan mampu memanfaatkan kekayaan dan kearifan lokal daerah masing-masing, yang diistilahkan oleh Tumanggor, 2007, kekayaan dan kearifan lokal sering dipadankan dengan konsep kebijakan setempat atau local wisdom atau pengetahuan setempat atau local knowledge. Atas dasar menjaga dan melestarikan kearifan lokal pada masyarakat/komunitas adat, sejumlah organisasi politik disingkat orpol memperjuangkan pengakuan hak-hak masyarakat adat, yaitu hak memiliki nilai, ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, hukum serta wilayah sendiri. Semoga buku ini menjadi pelengkap dan dapat memberikan manfaat kepada pendidik, peserta didik, stake holder dalam hal ini pemerintah, dan masyarakat pemerhati dan praktisi pendidikan untuk tetap bersama-sama didalam memajukan mutu sesuai tujuan dan sasaran pendidikan nasional seutuhnya dan UUD tahun 1945. Terima kasih

Pedoman Evaluasi Akreditasi

Meli Sartika, 2022

Individu memiliki perlakuan yang berbeda-beda terhadap diri sendiri ketika mengalami masa-masa sulit. Ketika menghadapi permasalahan dalam hidup, individu dapat memiliki dua respons. Pertama, meresponi dengan mengkritik atau menyalahkan diri sendiri. Kedua, memilih untuk mengasihi diri sendiri yang dikenal dengan self-compassion. Self-compassion penting dimilki oleh individu karena dapat membantu mereka dalam mengatasi berbaga masalah kehidupannya. Konsep penting terkait hal tersebut yaitu self compassion ternyata membawa efek peningkatan fungsi psikologis yang positif. Dalam tulisan ini, peneliti bertujuan mengembangkan skala self compassion yang diharapkan menjadi alat ukur yang valid dan reliabel. Peneliti melakukan tujuh tahapan pengembangan skala yaitu: (1) penentuan konstrak ukur, (2) penyusunan indikator-aitem, (3) pengujian validitas isi, (4) uji coba, (5) uji lapangan,(6) seleksi aitem, dan (7) penyusunan skala final. Hasil akhir penelitian ini dihasilkan 28 aitem skala self-compassion yang memiliki daya beda berkisar 0,311 hingga 0,745 dan reliabilitas (α = 0,912). self-compassion juga memiliki struktur internal yang cukup baik. Hasil analisis faktor dengan principal component analysis pada 25 aitem didapat nilai KMO = 0,675, Barlett's Test of sphrecity x 2 677,df 300, p<.001. Model Fit Measures

nothing

Kesehatan Jiwa menurut undang undang nomer 3 tahun 1966 merupakan suatu kondisi yang memungkinan perkembangan fisik, intelektual, emosiaonal yang optimal dari seseorang, dan perkembangan itu selaras dengan perkembangan orang lain (Suliswati et al. 2005) Definisi kesehatan jiwa sebagai suatu kondisi sehat emosional, psikologis dan sosial yang terlihat dari hubungan interpersonal yang memuaskan, perilaku dan koping yang efektif, kondisi diri yang positif, serta kestabilan emosional. (Johnson dalam Direja, 2011). Kesehatan jiwa merupakan perasaan sehat yang bahagia serta mampu mengatasi tantangan hidup, dapat menerima orang lain sebagaimana adanya serta memiiki sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. (Widyawati, 2012).

Konsep " 1Malaysia" merupakan suatu konsep yang lahir dari cetusan pemikiran Perdana Menteri Malaysia yang keenam, iaitu Datuk Seri Mohd Najib Tun Razak. Motonya yang bertajuk " rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan" merupakan usaha sebagai sebuah negara-bangsa untuk menyatukan hubungan antara kaum di Malaysia agar sebarang persengketaan kaum boleh dielakkan dan boleh hidup dalam keadaan aman damai serta rakyat bersama-sama kerajaan boleh berganding bahu untuk memajukan negara. Oleh itu, penulisan ini bertujuan untuk membincangkan nilai-nilai murni serta mengenalpasti cabaran-cabaran dalam pelaksanaannya dalam usaha untuk memperkasakan perdamaian di Malaysia. Antaranya cara untuk menyemai dan menerapkan nilai-nilai murni yang ada dalam konsep ini terhadap seluruh rakyat Malaysia serta strategi yang perlu ada dalam usaha untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan rakyat Malaysia terhadap konsep " 1Malaysia" . Ianya juga diharap dapat membantu mencapai matlamat kerajaan untuk melihat rakyat yang bersatu padu akan tercapai, sekaligus membantu membangunkan negara dalam mencapai Wawasan 2020 sebagai sebuah negara maju di dunia. Kata-kata kunci: Konsep 1Malaysia, pembinaan negara-bangsa, nilai-nilai murni, cabaran pelaksanaanya, serta Wawasan 2020.