PENGEMBANGAN KAWASAN PINGGIRAN
KOTA (URBAN FRINGE) BANDA ACEH
TUGAS PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
DISUSUN OLEH:
Mega Widiyah Wati
(3613100007)
Rizki Ade Pratama
(3613100019)
Chikita Yusuf Widhaswara
(3613100022)
Azizah Faridha Elisa
(3613100034)
Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota
Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
PENGEMBANGAN KAWASAN PINGGIRAN KOTA (URBAN FRINGE) BANDA ACEH
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat,
karunia, serta taufik dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Pengembangan
Kawasan Pinggiran Kota (Urban Fringe) banda Aceh ini dengan baik dan tepat waktu.
Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ema Umilia ST. MT. selaku dosen
pembimbing dan Bapak Eko Budi Santoso selaku dosen mata kuliah Perencanaan Wilayah
dan Kota. Serta kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah membantu sekaligus memberikan
masukan-masukan kepada kami dalam penyelesaian laporan ini.
Kami menyadari mungkin masih terdapat kekurangan dalam laporan ini. Oleh karena itu
kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi
kesempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi para pembaca, terutama kami
sebagai mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
Surabaya, Mei 2016
Tim Penyusun
Perencanaan Wilayah dan Kota
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, FTSP, ITS Surabaya
J
1
PENGEMBANGAN KAWASAN PINGGIRAN KOTA (URBAN FRINGE) BANDA ACEH
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR................................................................................................................................... 1
DAFTAR ISI…………………………………………………………………………………………………………………………………………2
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................................. 3
1.1 LATAR BELAKANG.......................................................................................................................... 3
1.2 TUJUAN ......................................................................................................................................... 4
1.3 SISTEMATIKA PENULISAN ............................................................................................................. 4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..................................................................................................................... 5
2.1 Pengertian Dasar Peri Urban......................................................................................................... 5
2.2. Model Zonifikasi Peri Urban......................................................................................................... 5
BAB III REVIEW JURNAL........................................................................................................................... 8
3.1 GAMBARAN UMUM WILAYAH ...................................................................................................... 8
3.2 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN ................................................................................................... 10
3.3 ANALISIS PENGOLAHAN DATA .................................................................................................... 11
3.3.1 PROSES PENGOLAHAN DATA .............................................................................................. 11
3.3.2 ANALISIS VALIDITAS DAN REABILITAS .................................................................................. 14
3.4 KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP PERKEMBANGAN KAWASAN
PINGGIRAN KOTA .............................................................................................................................. 15
3.5 ARAHAN POLA PERKEMBANGAN KAWASAN PINGGIRAN (URBAN FRINGE) DI KOTA BANDA
ACEH.................................................................................................................................................. 15
BAB IV KONSEP PENGEMBANGAN ........................................................................................................ 17
4.1 IDENTIFIKASI MODEL ZONASI WILAYAH PERI URBAN KOTA BANDA ACEH ................................ 17
4.2 IDENTIFIKASI FAKTOR FAKTOR ZONASI URBAN FRINGE AREA ................................................... 18
4.2.1 UR-RAL FRINGE AREA ........................................................................................................... 18
4.2.2 RUR-BAN FRINGE AREA ........................................................................................................ 19
4.2.3 REKOMENDASI PENGEMBANGAN WILAYAH BERDASARKAN ZONASI WILAYAH PERI URBAN
19
BAB V PENUTUP .................................................................................................................................... 21
5.1 KESIMPULAN ............................................................................................................................... 21
5.2 LESSON LEARNED ........................................................................................................................ 21
Perencanaan Wilayah dan Kota
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, FTSP, ITS Surabaya
J
2
PENGEMBANGAN KAWASAN PINGGIRAN KOTA (URBAN FRINGE) BANDA ACEH
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Pengembangan wilayah merupakan suatu upaya untuk mendorong terjadinya
perkembangan wilayah secara harmonis melalui pendekatan yang bersifat komperhensif
mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pada dasarnya pendekatan
pengembangan wilayah ini digunakan untuk lebih mengefisiensikan pembangunan.
Konsep pengembangan wilayah berkembang disesuaikan dengan tuntutan waktu,
teknologi dan kondisi wilayahnya.
Pengembangan wilayah adalah suatu gerakan sebagian ataupun menyeluruh guna
meningkatkan fungsi lahan dan penataan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan
dan kesehateraan masyarakat untuk memajukan daerah. Selain itu pengembangan
wilayah juga dapat diartikan sebagai upaya terpadu memacu perkembangan sosial
ekonomi, menjaga kesenjangan antar wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup
pada suatu wilayah. Pengembangan wilayah mulai dipandang sebagai solusi untuk
mempercepat pembangunan wilayah. Meski demikian, praktek yang dilakukan masih
bersifat sektoral berdasarkan kepentingan sektor masing-masing. Pelaksanaan
pembangunan dengan tinjauan kewilayahan terlihat dari penerapan ekonomi geografi
(geografical economic) seperti teori lokasi, teori resources endowment dan teori pusat
pertumbuhan (growth pole).
Sejalan dengan perkembangan kota Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh
yang memiliki aktivitas kompleks, kawasan pinggiran sebagai daerah penyangga secara
langsung menerima dampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan kota.
Kecamatan Banda Raya, Lueng Bata, dan Ulee Kareng sebagai kawasan pinggiran Kota
Banda Aceh berfungsi untuk mendukung aktivitas masyarakat perkotaan yang tinggi.
Perubahan penggunaan lahan terbangun pada Kecamatan Ulee Kareng terjadi di
sepanjang jalur transportasi baru yaitu Jalan Prof. Ali Hasyimi yang melintasi Gampong
Lambhuk, Lamteh, Ilie dan Pango Raya. Pada Kecamatan Banda Raya perubahan
penggunaan lahan terbangun sangat jelas terlihat di Gampong Mibo, Lhong Raya dan
Lampuot. Pada Kecamatan Lueng Bata perubahan penggunaan lahan terbangun terjadi
di Gampong Batoh dan Lamdom. Arahan kebijakan pengembangan kawasan pinggiran
di Kecamatan Lueng Bata telah menyentuh pada wilayah cepat berkembang yaitu pada
Gampong Batoh. Namun Gampong Mibo di Kecamatan Banda Raya dan Gampong
Ceurih di Kecamatan Ulee Kareng yang tidak termasuk dalam kebijakan pengembangan
Perencanaan Wilayah dan Kota
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, FTSP, ITS Surabaya
J
3
PENGEMBANGAN KAWASAN PINGGIRAN KOTA (URBAN FRINGE) BANDA ACEH
kawasan pinggiran justru berkembang dengan pesat, sehingga perkembangan kawasan
pinggiran pada Kecamatan Banda Raya dan Ulee Kareng berjalan secara alami, tanpa
arahan kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh. Pola perkembangan kawasan pinggiran
di Kecamatan Banda Raya, Lueng Bata dan Ulee Kareng terbentuk atas pola radial yang
mengikuti pola jaringan jalan.
1.2 TUJUAN
Adapun tujuan dari penulisan laporan ini adalah untuk :
1.
Mengetahui model zonasi wilayah peri urban Kota Banda Aceh
2.
Mengetahui faktor-faktor zonasi wilayah peri urban Kota Banda Aceh
3.
Mengetahui bagaimana upaya pengembangan wilayah peri urban Kota Banda Aceh
1.3 SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I PENDAHULUAN
Yang terdiri atas latar belakang penulisan makalah, tujuan penulisan makalah, dan
sistematika penulisan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Merupakan bab yang berisi tentang tinjauan literatur dan kajian pustaka terkait konsep
pengembangan wilayah peri urban.
BAB III PEMBAHASAN
Merupakan bab yang berisi gambaran persoalan pengembangan wilayah serta analisis
persoalan pengembangan wilayah peri urban Kota Banda Aceh.
BAB IV PENUTUP
Merupakan bab yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah
dilakukan pada bab III dan upaya terkait persoalan pengembangan wilayah peri urban.
Perencanaan Wilayah dan Kota
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, FTSP, ITS Surabaya
J
4
PENGEMBANGAN KAWASAN PINGGIRAN KOTA (URBAN FRINGE) BANDA ACEH
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Dasar Peri Urban
Terdapat beberapa pengertian terkait peri urban. Menurut Rakodi dan Adell (1998
dan 1999 dalam Webster, 2002), peri urban merupakan zona transisi antara lahan di kota
yang secara keseluruhan terurbanisasi dengan area yang didominasi fungsi pertanian.
Yunus (2008) menjelaskan bahwa peri urban adalah wilayah kota dan desa memiliki
dimensi kehidupan yang sedemikian kompleks yang pada umumnya menunjukkan atribut
yang berbeda maka di daerah antara ini kemudian muncul atribut khusus yang merupakan
hibrida dari keduanya. Sehingga, dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan
bahwa peri urban merupakan wilayah penunjang kota utama yang memiliki kombinasi
karakteristik perdesaan dan karakteristik perkotaan. Bryant mengilustrasikan Regional
City atau kota yang berbasis pada strukturisasi wilayah. Berikut adalah bentuk Regional
City.
Gambar 2.1 Bentuk Regional City
Sumber: Bryant dkk, 1982 (diadptasi dari Russwurm, 1975b:151)
2.2. Model Zonifikasi Peri Urban
Kutrz dan Eicher dalam Koesparmadi (2005) menemukan enam definisi mengenai
peri urban yang menjadi ciri-ciri dari perkembangan peri urban.
1) Kawasan dimana tata guna lahan rural dan urban saling bertemu dan mendesak, di
Pherypheri kota modern.
2) Rural urban triage meliputi semua suburbia, kota satelit dan teritorium lain yang
berlokasi langsung di luar kota, dimana labor force-nya terlibat di bidang non farming.
3) Suatu kawasan yang letaknya diluar perbatasan kota yang resmi, tetapi masih dalam
jarak melaju (commuting distance).
Perencanaan Wilayah dan Kota
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, FTSP, ITS Surabaya
J
5
PENGEMBANGAN KAWASAN PINGGIRAN KOTA (URBAN FRINGE) BANDA ACEH
4) Kawasan di luar kota yang penduduknya berkiblat ke kota (urban oriented residents).
5) Suatu kawasan pedesaan yang terbuka yang dihuni oleh orang-orang yang berkerja
di dalam kota.
6) Suatu daerah dimana bertemu mereka yang memerlukan kehidupan di kota dan di
desa.
Dalam menentukan batasan peri urban, dilakukan delianeasi wilayah. Menurut Yunus
(2008), delineasi wilayah peri urban dapat ditentukan dengan menggunakan beberapa
pendekatan sebagai berikut.
1. Pendekatan Administratif; Delimitasi subzona spasial wilayah pinggiran kota
berdasarkan eksistensi unit administrasi.
2. Pendekatan Fisikal; Delimitasi subzona wilayah pinggiran kota berdasarkan unit
fisikal (jaringan jalan, saluran air, dll.)
3. Pendekatan Sel/Sistem grid; Delimitasi berupa bentuk garis-garis konseptual yang
dibuat secara horizontal dan vertikal.
Terdapat model zonifikasi wilayah peri urban. Yunus (2000) juga mengklasifikasikan
peri urban dalam Model Zonifikasi Wilayah Peri Urban (WPU). Terdapat enam model
zonasi, yaitu sebagai berikut.
1.
Urban Area
Daerah yang penggunaan lahannya 100% berorientasi kekotaan.
Intensitas bangunan tinggi.
2.
Urban Fringe Area
Zona yang berbatasan langsung dengan zona kekotaan.
Daerah yang penggunaan lahannya didominasi bentuk penggunaan lahan
perkotaan.
Lebih dari 60% berupa urban land use, kurang dari 40% rural land use.
3.
Ur-ral Fringe Area
Subzona dengan penggunaan lahan yang seimbang antara lahan yang
berorientasi kekotaan dan kedesaan, dengan kisaran 40%-60%.
Penggunaan lahan kekotaan sedikit lebih tinggi daripada penggunaan lahan
kedesaan.
4.
Rur-ban Fringe Area
Subzona dengan penggunaan lahan yang seimbang antara lahan yang
berorientasi kekotaan dan kedesaan, dengan kisaran 40%-60%.
Perencanaan Wilayah dan Kota
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, FTSP, ITS Surabaya
J
6
PENGEMBANGAN KAWASAN PINGGIRAN KOTA (URBAN FRINGE) BANDA ACEH
Penggunaan lahan kedesaan sedikit lebih tinggi daripada penggunaan lahan
kekotaan.
5.
Rural Fringe
Zona yang berbatasan langsung dengan zona kedesaan.
Daerah yang penggunaan lahannya didominasi bentuk penggunaan lahan
kedesaan.
Lebih dari 60% berupa rural land use, kurang dari 40% urban land use.
6.
Rural Area
Daerah yang penggunaan lahannya 100% berorientasi kedesaan. Intensitas
bangunan rendah.
Perencanaan Wilayah dan Kota
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, FTSP, ITS Surabaya
J
7
PENGEMBANGAN KAWASAN PINGGIRAN KOTA (URBAN FRINGE) BANDA ACEH
BAB III
REVIEW JURNAL
3.1 GAMBARAN UMUM WILAYAH
Penelitian dilakukan di Kecamatan Banda Raya, Kecamatan Lueng Bata,
Kecamatan Ulee Kareng. Ketiga kecamatan ini berada pada administrasi Kota Banda
Aceh dan merupakan kawasan pinggiran. Ketiga kecamatan tersebut terletak di bagian
Selatan Kota Banda Aceh dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Besar di
bagian Selatan. Kawasan penelitian memiliki luas wilayah sebesar 1.628 Ha yaitu 26,53%
dari luas Kota Banda Aceh sebesar 6.135,9 Ha. Secara geografis lokasi penelitian terletak
antara 05016’23”- 05026’16” Lintang Utara dan 95017’81”- 95020’35” Bujur Timur, dengan
tinggi rata-rata 0,8-3,8 meter di atas permukaan laut.
Gambar 3.1. Peta Lokasi Penelitian (Kecamatan Banda Raya, Lueng Bata, dan Ulee
Kareng)
Sumber: Bappeda Kota Banda Aceh 2013
Perencanaan Wilayah dan Kota
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, FTSP, ITS Surabaya
J
8
PENGEMBANGAN KAWASAN PINGGIRAN KOTA (URBAN FRINGE) BANDA ACEH
Jumlah penduduk pada Tahun 2012 yang terdapat di Kecamatan Banda Raya berjumlah
22.325 jiwa, Kecamatan Lueng Bata berjumlah 25.211 jiwa, dan Kecamatan Ulee Kareng
berjumlah 24.121 jiwa. Untuk lebih jelasnya, dapat di lihat pada Tabel 1. berikut ini.
Tabel 3.1. Perkembangan Penduduk di Lokasi Penelitian Tahun 2008-212
Jumlah Penduduk (Jiwa)
Kecamatan
Banda
Raya
Lueng
Bata
Ulee
Kareng
Jumlah
Pertumbuhan
RataRata/Tahun (%)
2008
2009
2010
2011
2012
21.376
20.207
20.352
20.878
22.325
1,11
22.005
21.437
24.563
24.132
25.211
3,64
20.906
20.409
21.935
23.088
24.121
3,84
64.287
62.053
66.850
68.098
71.657
4. Sumber: Banda Aceh dalam Angka 2009-2013
2,86
Untuk penggunaan lahan di lokasi penelitian Tahun 2008 pada jenis penggunaan
lahan permukiman di Kecamatan Banda Raya sebesar 204,48 Ha, Kecamatan Lueng Bata
sebesar 436,47 Ha, dan Kecamatan Ulee Kareng sebesar 269,17 Ha; perdagangan dan
jasa di Kecamatan Banda Raya sebesar 6,70 Ha, Kecamatan Lueng Bata sebesar 14,84
Ha, dan Kecamatan Ulee Bareng sebesar 16,57 Ha; perkantoran di Kecamatan Banda
Raya sebesar 0,96 Ha, Kecamatan Lueng Bata sebesar 3,98 Ha, dan Kecamatan Ulee
Bareng sebesar 1,35 Ha; fasilitas umum dan fasilitas sosial di Kecamatan Banda Raya
sebesar 33,76 Ha, Kecamatan Lueng Bata sebesar 5,31 Ha, dan Kecamatan Ulee Bareng
sebesar 6,11 Ha; pertanian dan perkebunan di Kecamatan Banda Raya sebesar 229,32
Ha, Kecamatan Lueng Bata sebesar 59,00 Ha, dan Kecamatan Ulee Bareng sebesar
305,19 Ha; sempadan sungai di Kecamatan Banda Raya sebesar 3,68 Ha, Kecamatan
Lueng Bata sebesar 14,50 Ha, dan Kecamatan Ulee Bareng sebesar 16,61 Ha.
Sedangkan penggunaan lahan di lokasi penelitian Tahun 2012 pada jenis
penggunaan lahan permukiman di Kecamatan Banda Raya sebesar 278,93 Ha,
Kecamatan Lueng Bata sebesar 456,67 Ha, dan Kecamatan Ulee Bareng sebesar 427,62
Ha; perdagangan dan jasa di Kecamatan Banda Raya sebesar 12,75 Ha, Kecamatan
Lueng Bata sebesar 27,00 Ha, dan Kecamatan Ulee Bareng sebesar 23,30 Ha;
perkantoran di Kecamatan Banda Raya sebesar 0,96 Ha, Kecamatan Lueng Bata sebesar
3,98 Ha, dan Kecamatan Ulee Bareng sebesar 1,87 Ha; fasilitas umum dan fasilitas sosial
di Kecamatan Banda Raya sebesar 36,96 Ha, Kecamatan Lueng Bata sebesar 7,41 Ha,
dan Kecamatan Ulee Bareng sebesar 7,91 Ha; pertanian dan perkebunan di Kecamatan
Banda Raya sebesar 145,62 Ha, Kecamatan Lueng Bata sebesar 24,54 Ha, dan
Kecamatan Ulee Bareng sebesar 137,69 Ha; sempadan sungai di Kecamatan Banda
Perencanaan Wilayah dan Kota
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, FTSP, ITS Surabaya
J
9
PENGEMBANGAN KAWASAN PINGGIRAN KOTA (URBAN FRINGE) BANDA ACEH
Raya sebesar 3,68 Ha, Kecamatan Lueng Bata sebesar 14,50 Ha, dan Kecamatan Ulee
Bareng sebesar 16,61 Ha. Sehingga, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut
ini.
Tabel 3.2. Penggunaan Lahan di Lokasi Penelitian Tahun 2008
Jenis Penggunaan
Lahan
Permukiman
Perdagangan dan
Jasa
Perkantoran
Fasilitas Umum dan
Fasilitas Sosial
Pertanian dan
Perkebunan
Sempadan Sungai
Jumlah
Banda
Raya
204,48
Luas Lahan (Ha)
Lueng
Ulee
Bata
Bareng
436,47
269,17
Total
(Ha)
Persentase
(%)
910,12
55,90
6,70
14,84
16,57
38,11
2,34
0,96
3,98
1,35
6,29
0,39
33,76
5,31
6,11
45,18
2,78
229,32
59,00
305,19
593,51
36,46
3,68
14,50
16,61
34,79
478,90
534,10
615,00
1.628,00
Sumber: Analisis Data Banda Aceh dalam Angka 2009
2,14
100
Tabel 3.3. Penggunaan Lahan di Lokasi Penelitian Tahun 2012
Jenis Penggunaan
Lahan
Permukiman
Perdagangan dan
Jasa
Perkantoran
Fasilitas Umum dan
Fasilitas Sosial
Pertanian dan
Perkebunan
Sempadan Sungai
Jumlah
Banda
Raya
278,93
Luas Lahan (Ha)
Lueng
Ulee
Bata
Bareng
456,67
427,62
Total
(Ha)
Persentase
(%)
1.163,22
71,45
12,75
27,00
23,30
63,05
3,87
0,96
3,98
1,87
6,81
0,42
36,96
7,41
7,91
52,28
3,21
145,62
24,54
137,69
307,85
18,91
3,68
14,50
16,61
34,79
478,90
534,10
615,00
1.628,00
Sumber: Analisis Data Banda Aceh dalam Angka 2009
2,14
100
Dari kedua tabel di atas, dapat dilakukan perbandingan antara jumlah total dan persentase
penggunaan lahan di lokasi penelitian pada Tahun 2008 dengan perbandingan antara
jumlah total dan persentase penggunaan lahan di lokasi penelitian pada Tahun 2012.
3.2 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
Perkembangan suatu kawasan sangat dipengaruhi oleh kawasan sekitarnya, terutama
antara kota dengan kawasan pinggirannya. Secara fisik perkembangan suatu kota dapat
dicirikan dari penduduknya yang semakin bertambah padat, bangunan-bangunan yang
semakin rapat dan wilayah terbangun terutama pemukiman cenderung semakin luas,
serta semakin lengkapnya fasilitas kota yang mendukung kegiatan sosial dan ekonomi.
Meningkatnya jumlah penduduk perkotaan dan kegiatan penduduk perkotaan telah
mengakibatkan meningkatnya kebutuhan ruang kekotaan yang besar. Pertumbuhan
Perencanaan Wilayah dan Kota
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, FTSP, ITS Surabaya
J
10
PENGEMBANGAN KAWASAN PINGGIRAN KOTA (URBAN FRINGE) BANDA ACEH
penduduk akibat urbanisasi telah memacu perkembangan wilayah kota ke pinggiran dan
mengakibatkan perubahan lahan non urban kearah luar kota terutama oleh kegiatan
manusia untuk bermukim berlangsung secara bertahap seiring dengan waktu dan
berkembangnya kota. Perkembangan kota juga dapat terlihat dari kenampakan fisik kota
yang ditunjukan oleh terbentuknya area pinggiran kota yang mempunyai sifat-sifat mirip
kota yang disebut urban fringe (Bintarto, 1983). Urban fringe adalah daerah peralihan
penggunaan lahan, yang ditandai oleh transisi yang tetap dari pertanian ke non pertanian
Kota Banda Aceh tahun 2012 memiliki total populasi sebanyak 238.784 penduduk
yang tersebar pada 9 kecamatan. Terdapat 4,47 persen angka pertumbuhan penduduk di
Kota Banda Aceh dari tahun 2011 yang hanya berjumlah 228.562 penduduk (Banda Aceh
dalam angka, 2012). Kecamatan Lueng Bata, Banda Raya dan Ulee Kareng sebagai
kawasan
pinggiran
kota
dengan
daya
dukung
untuk
memenuhi
kebutuhan
masyarakatnya. Kota Banda Aceh yang kompleks menyebabkan perubahan dalam aspek
keruangan yanga akan mempengaruhi pola perkembangan di kawasan pinggiran.
3.3 ANALISIS PENGOLAHAN DATA
3.3.1
PROSES PENGOLAHAN DATA
Pengolahan data primer dari hasil kuesioner menggunakan metode penilaian
rating scale. Data kuesioner disusun dengan alternatif jawaban yang sesuai dengan
pengetahuan dari responden. Skala yang dipakai untuk menentukan jumlah alternatif
jawaban adalah skala penilaian deskriptif. Skala ini akan menilai jawaban responden pada
skala 1 sampai 3, dimana skor 3 merupakan jawaban bersifat positif dan skor 1 untuk
jawaban yang sifatnya negatif (Nazir, 2011). Pada penelitian ini survei dilakukan terhadap
variabel kondisi sosial dan ekonomi, sarana dan prasarana lingkungan dan aspek
perkembangan kawasan.
Variabel tersebut akan dijadikan dasar dalam penyusunan pertanyaan kuesioner
kepada responden. Kemudian untuk dasar pengukuran perkembangan kawasan
pinggiran kota menggunakan perhitungan bobot dan skor atas jawaban responden
menurut item pertanyaan dalam kuesioner yang kriterianya :
a. Sangat baik = 3
b. Baik = 2
c. Kurang baik = 1
Pengolahan data kuesiner melalui persentase deskriptif. Persentase ini diolah
dengan cara frekuensi dibagi dengan jumlah responden dikali 100 persen (Nazir, 2011)
adalah sebagai berikut:
Perencanaan Wilayah dan Kota
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, FTSP, ITS Surabaya
J
11
PENGEMBANGAN KAWASAN PINGGIRAN KOTA (URBAN FRINGE) BANDA ACEH
�=
�
�
�
%
Keterangan :
P : Persentase
f : Frekuensi
N : Jumlah responden
Proses uji validitas dan reabilitas melalui bantuan penggunaan software SPSS
Pada uji validitas, suatu item dikatakan valid apabila koefisiennya yaitu nilai Corrected
ItemTotal Correlation pada output SPSS bernilai = 0,3. Reabilitas yang tinggi ditunjukkan
dengan nilai r mendekati angka 1. Reabilitas (nilai alpha pada output SPSS) dianggap
sudah baik jika bernilai = 0,600.
Proses pengujian validitas dan reabilitas menggunakan bantuan program
komputer SPSS 16. Tabel Correlation menunjukkan bahwa terdapat 15 item pertanyaan
yang dinyatakan valid dengan nilai koefisien korelasi > 0,300. Pertanyaan nomor 5
(sumber air bersih) dan nomor 7 (pengelolaan sampah) dinyatakan tidak valid dan harus
dihilangkan karena nilai koefisien korelasinya hanya 0,242 dan 0,194. Tabel reliability
statistics menyatakan 15 item pertanyaan tersebut memiliki nilai cronbach’a alpha > 0,6000,799 yaitu 0,772.
Tabel 3.4. Penilaian Responden Terhadap Variabel Kondisi Sosial dan Ekonomi
No.
Variabel
1.
Tingkat pendidikan
2.
3.
Jenis pekerjaan
Tingkat pendapatan
Kondisi
Sarjana (S1-S3)
Pendidikan Diploma (D1-D3)
Pendidikan Dasar sampai
Menengah (SD-SMU)
Pegawai negeri, pegawai swasta,
profesional, jajaran pimpinan dalam
suatu perusahaan (manager),
pengawas atau mandor,
pengusaha.
Buruh industri, buruh perusahaan,
usaha kecil, petani.
Buruh tidak tetap
Tidak miskin
Sederhana
Miskin
Frekuensi
46
38
Presentasi
46%
38%
16
16%
56
56%
30
30%
14
81
16
3
14%
81%
16%
3%
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada Variabel Tingkat
Pendidikan yang memiliki frekuensi tertinggi sebesar 46 adalah pada Kondisi Sarjana (S1S3); pada Variabel Jenis Pekerjaan yang memiliki frekuensi tertinggi sebesar 56 adalah
pada Kondisi Pegawai negeri, pegawai swasta, profesional, jajaran pimpinan dalam suatu
perusahaan (manager), pengawas atau mandor, pengusaha; dan pada Variabel Tingkat
Perencanaan Wilayah dan Kota
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, FTSP, ITS Surabaya
J
12
PENGEMBANGAN KAWASAN PINGGIRAN KOTA (URBAN FRINGE) BANDA ACEH
Pendapatan yang memiliki frekuensi tertinggi sebesar 81 adalah pada Kondisi Tidak
Miskin.
Tabel 3.5. Penilaian Responden Terhadap Variabel Sarana dan Prasarana Lingkungan
No.
Variabel
1.
Keberadaan fasilitas
2.
Pengolahan air
limbah
3.
Konstruksi saluran
air hujan/drainase
4.
Jenis konstruksi
jalan
5.
Geometrik jalan
Kondisi
Mudah dicapai di lingkungan terdekat
Harus ditempuh di luar lingkungan
Tidak tersedia
Septic tank
Sumur resapan
Kakus di atas kolam/sungai
Permanen, terbuka
Permanen, tertutup
Tidak permanen atau tidak ada
saluran air hujan/drainase
Aspal
Conblok/rabat beton
Jalan tanah
Kendaraan roda 4
Kendaraan roda 2
Jalan setapak
Frekuensi
78
10
12
96
4
0
57
38
Presentasi
78%
10%
12%
96%
4%
0%
57%
38%
5
5%
95
5
0
87
13
0
95%
5%
0%
87%
13%
0%
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada Variabel Keberadaan
Fasilitas yang memiliki frekuensi tertinggi sebesar 78 adalah pada Kondisi Mudah dicapai
di lingkungan terdekat; pada Variabel Pengolahan air limbah yang memiliki frekuensi
tertinggi sebesar 96 adalah pada Kondisi Septic Tank; pada Variabel Konstruksi saluran
air hujan/drainase yang memiliki frekuensi tertinggi sebesar 57 adalah pada Kondisi
Permanen, terbuka; pada Variabel Jenis konstruksi jalan yang memiliki frekuensi tertinggi
sebesar 95 adalah pada Kondisi Aspal; dan pada Variabel Geometrik jalan yang memiliki
frekuensi tertinggi sebesar 87 adalah pada Kondisi Kendaraan Roda 4.
Tabel 3.6. Penilaian Responden Terhadap Variabel Aspek Perkembangan Kawasan
No.
Variabel
1.
Jumlah anggota
keluarga
2.
Penggunaan lahan
3.
Usia bangunan
4.
Aspek legal lahan
5.
Kesesuaian fungsi
lahan
Kondisi
0-5 orang
3-4 orang
1-2 orang
Fungsi campuran
Fungsi perdagangan dan jasa
Fungsi permukiman
<5 tahun
5 tahun
>5 tahun
Bersertifikat
Dalam pengurusan sertifikat
Tidak bersertifikat
Memiliki IMB
Belum memiliki IMB
Tidak memiliki IMB
Perencanaan Wilayah dan Kota
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, FTSP, ITS Surabaya
J
Frekuensi
76
16
8
6
14
80
46
28
26
87
10
3
58
17
25
Presentasi
76%
16%
8%
6%
14%
80%
46%
28%
26%
87%
10%
3%
58%
17%
25%
13
PENGEMBANGAN KAWASAN PINGGIRAN KOTA (URBAN FRINGE) BANDA ACEH
6.
Aspek lokasi
7.
Aspek
perkembangan
Banyak nilai tambah
Sedikit nilai tambah
Tidak memiliki nilai tambah
Banyak perubahan fisik lingkungan
Sedikit perubahan fisik lingkungan
Tidak ada perubahan fisik lingkungan
78
19
3
61
34
5
78%
19%
3%
61%
34%
5%
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada Variabel Jumlah anggota
keluarga yang memiliki frekuensi tertinggi sebesar 76 adalah pada Kondisi 0-5 orang;
pada Variabel Penggunaan Lahan yang memiliki frekuensi tertinggi sebesar 80 adalah
pada Kondisi Fungsi Permukiman; pada Variabel Usia Bangunan yang memiliki frekuensi
tertinggi sebesar 46 adalah pada Kondisi <5 Tahun; pada Variabel Aspek legal lahan yang
memiliki frekuensi tertinggi sebesar 87 adalah pada Kondisi Bersertifikatl; pada Variabel
Kesesuaian fungsi lahan yang memiliki frekuensi tertinggi sebesar 58 adalah pada Kondisi
Memiliki IMB; pada Variabel Aspek Lokasi yang memiliki frekuensi tertinggi sebesar 78
adalah pada Kondisi Banyak nilai tambah; dan pada Variabel Aspek Perkembangan yang
memiliki frekuensi tertinggi sebesar 61 adalah pada Kondisi Banyak perubahan fisik
lingkungan.
3.3.2 ANALISIS VALIDITAS DAN REABILITAS
Berdasarkan data variabel kondisi sosial ekonomi, sarana dan prasarana
lingkungan, serta perkembangan kawasan pinggiran yang telah di dapat dari hasil
kuesioner, selanjutnya dilakukan pengolahan proses uji validitas dan realibilitas. Proses
pengujian ini menggunakan bantuan program SPSS 16. Tabel case processing summary
menyatakan bahwa seluruh responden adalah valid (sah) untuk diproses sebanyak 100
responden. Tabel correlation menunjukkan bahwa terdapat 15 item pertanyaan yang
dinyatakan valid dengan nilai koefisien korelasi > 0.300. pertanyaan nomor 5 (sumber air
bersih) dan nomor 7 (pengelolaan sampah) dinyatakan tidak valid dan harus dihilangkan
karena nilai koefisien korelasinya hanya 0,242 dan 0,194. Tabel realibility statistics
menyatakan 15 item pertanyaan tersebut memiliki nilai reliabilitas yang tinggi dengan nilai
cronbach’a alpha > 0,600-0,799 yaitu 0,722.
Tabel 3.7 Case Processing Summary
N
Cases
Valid
Excluded
Total
Perencanaan Wilayah dan Kota
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, FTSP, ITS Surabaya
J
100
0
100
%
100.0
.0
100.0
14
PENGEMBANGAN KAWASAN PINGGIRAN KOTA (URBAN FRINGE) BANDA ACEH
Tabel 3.8 Releability Statistics
Cronbach’s Alpha
.272
N of Items
15
3.4 KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP PERKEMBANGAN
KAWASAN PINGGIRAN KOTA
Melalui studi literatur terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun
2009-2029, adalah dengan menetapkan kawasan-kawasan yang akan didorong
perkembangannya di bagian selatan kota, yaitu Kecamatan Banda Raya, Lueng Bata dan
Ulee Kareng.
Gambar 3.2. Arahan Kebijakan Pemerintah
Sumber: RTRWK Banda Aceh Tahun 2009-2029
Kawasan yang termasuk dalam kebijakan pengembangan kawasan pinggiran Kota
Banda Aceh di Kecamatan Lueng Bata lebih cepat berkembang yaitu Gampong Batoh.
Namun, Gampong Mibo di Kecamatan Banda Raya dan Gampong Ceurih di Kecamatan
Ulee Kareng yang tidak termasuk pada arahan kebijakan pengembangan kawasan justru
berkembang dengan pesat. Sehingga perkembangan kawasan pinggiran Kota Banda
Aceh pada Kecamatan Banda Raya dan Ulee Kareng berjalan secara alami tanpa arahan
kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh.
3.5 ARAHAN POLA PERKEMBANGAN KAWASAN PINGGIRAN (URBAN FRINGE) DI
KOTA BANDA ACEH
Kecamatan Banda Raya, Lueng, Bata dan Ulee Kareng mempunyai potensi untuk
berkembang yaitu dengan masih tersedianya lahan yang cukup bagi pengembangan
permukiman dan fasilitas umum dan tersedianya akses yang cukup baik. Pola
kenampakan fisik kawasan pinggiran Kota Banda Aceh di Kecamatan Banda Raya, Lueng
Bata dan Ulee Kareng terbentuk atas pola radial yang mengikuti pola jaringan jalan
Perencanaan Wilayah dan Kota
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, FTSP, ITS Surabaya
J
15
PENGEMBANGAN KAWASAN PINGGIRAN KOTA (URBAN FRINGE) BANDA ACEH
dimana kawasan campuran, perdagangan dan jasa serta perkantoran menempati lapisan
pertama kemudian pada lapisan berikutnya terdapat kawasan permukiman.
Gambar 3.3. Arahan Pola Perkembangan Kawasan di Lokasi Penelitian
Sumber: RTRWK Banda Aceh Tahun 2009-2029
Perencanaan Wilayah dan Kota
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, FTSP, ITS Surabaya
J
16
PENGEMBANGAN KAWASAN PINGGIRAN KOTA (URBAN FRINGE) BANDA ACEH
BAB IV
KONSEP PENGEMBANGAN
4.1 IDENTIFIKASI MODEL ZONASI WILAYAH PERI URBAN KOTA BANDA ACEH
Perubahan penggunaan lahan terbangun pada Kecamatan Ulee Kareng sebesar
57,13 persen terjadi di sepanjang jalur transportasi baru. Dengan adanya jalur transportasi
baru ini banyak perumahan, fasilitas publik, perkantoran dan bangunan komersil
bermunculan di sepanjang jalan. Pada Kecamatan Banda Raya perubahan penggunaan
lahan terbangun sebesar 34,04 persen terlihat di Gampong Mibo, Lhong Raya dan
Lampuot. Perubahan penggunaan lahan juga terjadi di Kecamatan Lueng Bata sebesar
7,48 persen yaitu pada Gampong Batoh, Lamdom dan Blang Cut (Sari DKK, 2014).
Tabel 4.1 Penggunaan Lahan di Lokasi Penelitian Tahun 2008
Sumber: Sari DKK, 2014
Tabel 4.2 Penggunaan Lahan di Lokasi Penelitian Tahun 2012
Sumber: Sari DKK, 2014
Berdasarkan penjelasan dan tabel di atas, Kecamatan Banda Raya dan Ulee
Kareng termasuk ke dalam zonasi Ur-Ral Fringe Area karena terjadi
perubahan
penggunaan lahan yang sangat signifikan dari lahan pertaniannya dan menunjukkan
Perencanaan Wilayah dan Kota
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, FTSP, ITS Surabaya
J
17
PENGEMBANGAN KAWASAN PINGGIRAN KOTA (URBAN FRINGE) BANDA ACEH
peningkatan yang signifikan pada penggunaan lahan perdagangan dan jasa yang
orientasinya kekotaan. Sedangkan Kecamatan Lueng Bata termasuk ke dalam zonasi
Rur-Ban Fringe Area karena perubahan penggunaan lahan pertaniannya tidak terlalu
berubah signifikan, jadi penggunaan lahannya masih berorientasi kedesaan.
4.2 IDENTIFIKASI FAKTOR FAKTOR ZONASI URBAN FRINGE AREA
4.2.1 UR-RAL FRINGE AREA
Urban-Rural Fringe Area ini merupakan subzona dengan penggunaan lahan yang
seimbang antara lahan yang berorientasi kekotaan dan kedesaan, dengan kisaran 40%60%, dan penggunan lahan kekotaan yang sedikit lebih tinggi daripada penggunaan
lahan kedesaan. Seperti yang dijelaskan pada sub bab sebelumnya, yang termasuk Urral fringe area adalah Kecamatan Banda Raya dan Ulee Kareng.
Faktor-faktor yang mempengaruhi dua kecamatan ini termasuk kedalam subzona
Ur-Ral antara lain yaitu pada kondisi eksisting terdapat adanya peningkatan kegiatan
kegiatan perdagangan dalam skala pelayanan lokal serta terdapat perubahan fungsi
lahan pertanian menjadi lahan terbangun. Dengan adanya jalur transportasi baru ini
banyak perumahan, fasilitas publik, perkantoran dan bangunan komersil bermunculan
di sepanjang jalan. Selain itu pada Kecamatan Banda Raya perubahan penggunaan
lahan terbangun sebesar 34,04 persen terlihat di Gampong Mibo, Lhong Raya dan
Lampuot. Kemudian Tingginya angka pertumbuhan penduduk serta kelengkapan
sarana dan prasarana lingkungan tersebut sangat berperan pada cepatnya perubahan
penggunaan lahan di lokasi penelitian. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat
fungsi lahan kedesaan yang berubah menjadi kekotaan. Sarana transportasi menuju
pinggiran Kota banda aceh juga menjadi lebih baik dan fleksibel. Dengan adanya jalur
transportasi baru ini banyak perumahan, fasilitas public, perkantoran, dan bangunan
komersil bermunculan.
Selain hal tersebut penggunaan lahan juga berpotensi untuk dapat dikembangkan,
karena masih tersedianya lahan yang cukup bagi pengembangan permukiman dan
fasilitas umum. Fasiitas umum yang terdapat pada lokasi penelitian terdiri dari sarana
pendidikan, kesehatan, industri makro, dan perdagangan. Fasilitas ini berfungsi untuk
penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi
masyarakat. Selain itu sarana dan prasarana lingkungan sebagai kelengkapan dasar
fisik lingkungan dimana kondisi dan kinerjanya akan berpengaruh pada kelancaran
aktifitas dari masyarakat.
Perencanaan Wilayah dan Kota
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, FTSP, ITS Surabaya
J
18
PENGEMBANGAN KAWASAN PINGGIRAN KOTA (URBAN FRINGE) BANDA ACEH
4.2.2 RUR-BAN FRINGE AREA
Rural Urban Fringe merupakan jalur batas desa kota yang ditandai dengan adanya
penggunaan lahan campuran, antara sektor pertanian dan non pertanian. Pada
penelitian tentang kajian perkembangan kawasan pinggiran Kota Banda Aceh, yang
menjadi bagian dari Rural Urban Fringe adalah Kecamatan Lueng Bata dimana
kecamatan ini berjalan dan berkembang sesuai dengan arahan kebijakan Pemerintah
Kota Banda.
Karakteristik dari Rural Urban Fringe:
Subzona dengan penggunaan lahan yang seimbang antara lahan yang berorientasi
kekotaan dan kedesaan, dengan kisaran 40%-60%.
Penggunaan lahan kedesaan sedikit lebih tinggi daripada penggunaan lahan
kekotaan.
Faktor yang mempengaruhi Kecamatan Lueng Bata menjadi Rural Urban Fringe, yaitu:
1. Tingkat pendidikan penduduknya masih menengah ke bawah, didominasi oleh
lulusan Sekolah Menengah walaupun ada beberapa yang mungkin merupakan
lulusan Pendidikan Diploma (D1-D3).
2. Jenis pekerjaan yang masih terbatas, didominasi oleh buruh industri, buruh
perusahaan, usaha kecil, petani, dan sebagainya.
3. Tingkat pendapatan yang dapat dikatakan masih mencukupi untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari, walaupun tingkat pendapatan tersebut masih dapat
dikategorikan dalam golongan “pendapatan sederhana”.
4. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dan masih jauh jika dibandingkan
dengan sarana dan prasarana yang ada diperkotaan.
4.2.3 REKOMENDASI PENGEMBANGAN WILAYAH BERDASARKAN ZONASI WILAYAH
PERI URBAN
4.3.1 Rekomendasi Makro
Berdasarkan identifikasi model zonasi wilayah peri Urban yang telah dijelaskan pada
sub bab sebelumnya maka terdapat beberapa rekomendais yang mungkin dapat
diaplikasikan untuk mengembangkan kawasan pinggiran Kota Banda Aceh. Adapun
rekomendasi yang diusulkan untuk kawasan pinggiran Banda Aceh adalah sebagai
berikut:
1. Kerjasama yang terintegrasi antara kawasan perkotaan dengan kawasan pinggiran
agar perkembangan kawasan pinggiran tidak melampaui daya dukung dan daya
tampung lingkungan.
Perencanaan Wilayah dan Kota
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, FTSP, ITS Surabaya
J
19
PENGEMBANGAN KAWASAN PINGGIRAN KOTA (URBAN FRINGE) BANDA ACEH
2. Pada tipologi perkembangan kelompok-kelompok permukiman yang tidak teratur,
perlu strategi dalam mengembangkan struktur jaringan jalan yang menghubungkan
persil-persil ke akses jalan utama, untuk mengurangi adanya persaingan dalam
memperoleh lahan serta dilakukan pendefinisian kembali kepada pola dan struktur
ruang yang telah ada, meliputi tidak hanya fisik tetapi juga pada struktur ekonomi dan
perilaku masyarakatnya. Terutama pada kawasan permukiman yang menempati
lahan-lahan pekarangan yang dihuni oleh penduduk yang telah lama tinggal secara
turun temurun. Jenis penanganan yang mungkin dapat diterapkan yakni: a)
Gentrifikasi (perbaikan dan peningkatan); b) Rehabilitasi (perbaikan); c) Renovasi,
yaitu jenis penanganan dengan melakukan perubahan sebagian atau beberapa
bagian; d) Rekonstruksi, yakni penanganan dengan tujuan mengembalikan kepada
kondisi asalnya; preservasi (pemeliharaan dan pengendalian)
3. Perlunya arahan pengembangan wilayah cepat berkembang pada daerah hinterland
yang belum tersentuh oleh kebijakan pengembangan perumahan permukiman,
dengan menyusun Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) maupun Rencana
Teknis Tata Ruang Kota (RTRK) pada kawasan cepat berkembang untuk mengatur
penggunaan tanah sampai ke persil-persil.
4. Perlu adanya strategi dalam mengembangkan struktur jaringan jalan yang
menghubungkan persil persil ke akses jalan utama untuk mengurangi adaya
persaingan dalam memperoleh lahan
5. Perlu adanya arahan pengembangan wilayah cepat berkembang pada daerah
hitterland yang belum tersentuh kebijakan
4.2.2
Rekomendasi Untuk Kawasan Ur-ral Fringe
Yang termasuk kedalam kawasan Ur ral fringe adalah kecamatan banda raya dan ulee
Kareng. Kedua kecamatan ini tumbuh dan berkembang pesat tanpa adanya arahan
kebijakan. Untuk itu, perlu adanya kebijakan pengendalian penggunaan lahan
permukiman disepanjang jalan.
4.2.3
Rekomendasi Untuk Kawasan Rur-ban Fringe
Yang termasuk kedalam kawasan Rurban Fringe adalah Kecamatan Lueng bata.
Kecamatan ini termasuk kedalam arahan pengembangan Kawasan pinggiran Kota
Banda Aceh namun, tidak berkembang begitu pesat. Untuk itu, perlu adanya
penambahan infrastruktur agar kecamatan ini dapat berkembang sesuai dengana
arahan kebijakan, selain itu perlu adanya aksesbilitas yang baik dengan cara
meningkatkan kualitas jalan.
Perencanaan Wilayah dan Kota
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, FTSP, ITS Surabaya
J
20
PENGEMBANGAN KAWASAN PINGGIRAN KOTA (URBAN FRINGE) BANDA ACEH
BAB V
PENUTUP
5.1
KESIMPULAN
Berdasarakan beberapa penjelesan pada baba sebelumnya maka dapat disimpulkan
bahwa penggunaan lahan di kawasan pinggiran Kota Banda Aceh mengalami
pekembangan yang sangat signifikan pada kurun waktu 5 tahun yaitu tahun 2008
dengan 2012 khususnya pada Kecamatan Ulee Kareng yaitu sebesar 57,13 persen
perkembangan lahan terbangun. Sedangkan Kecamatan Banda Raya sebesar 34,04
persen dan Kecamatan Lueng Bata sebesar 7,48 persen. Kecamatan Lueng Bata
berkembang sesuai dengan arahan kebijakan Pemerintah Kota Banda. Namun
perkembangan kawasan pinggiran Kota Banda Aceh pada Kecamatan Banda Raya
dan Ulee Kareng berjalan secara alami tanpa arahan kebijakan Pemerintah Kota
Banda Aceh. Untuk itu, perlu adanya arahan pengembangan wilayah cepat
berkembang pada daerah hinterland yang belum tersentuh oleh kebijakan
pengembangan perumahan permukiman, dengan menyusun RDTRK maupun RTRK
pada kawasan cepat berkembang.
5.2
LESSON LEARNED
Dari penulisan laporan ini, adapun pelajaran yang dapat kita ambil adalah :
1. Suatu perkotaan dapat tumbuh secara alami diluar arahan perencanaan, untuk itu,
sebagai seorang planner kita harus selalu siap menghadapi hal tersebut dan dapat
berpikir visioner.
2. Kawasa pinggiran bukan merupakan kawasan yang harus digusur, melainkan
kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan dengan arahan kebijakan
pengembangan yang tepat dan sesuai dengan karakteristik kawasan.
Perencanaan Wilayah dan Kota
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, FTSP, ITS Surabaya
J
21