Academia.edu no longer supports Internet Explorer.
To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser.
Antropologi Indonesia, 2014
Buku Panduan untuk memahami tindak korupsi sehingga tau langkah langkah pencegahan dibuat oleh KPK
The difficulties go much further than simply mens rea questions: can a company act' or 'cause something to happen? Yet companies do cause dreadful harms. and there are a number of ways the law has evolved in order to convict a company. Thus for many years the doctrine Of vicarious liability (3.36) has been used to convict companies of strict liability offences ". (Nicola Padfield: Criminal Law. Oxford University Press, 2006, page 79).
Tema : Membangun semangat belajar untuk meningkatkan prestasi
Tanggal dua delapan Juli lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istri keduanya,Evi Susanty sebagai tersangka penyuap hakim PTUN Medan dan anggota DPRD Sumatera Utara. (MajalahTempo,4/10/2015). Kemudian lima belas Oktober, giliran Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella juga ditetapkan tersangka oleh KPK terkait kasus tersebut. Terhembus kabar, bahwa adanya dugaan keterlibatan Ketua Umum Partai Nasdem ,Surya Paloh dalam hal ini. Tampaknya, ada praktek perdagangan pengaruh (Trading In Influence) oleh Surya Paloh dalam perkara ini. Dampak Korupsi Prihatin atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, yang melemahkan lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengancam pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.(pembukaanUNCAC:2003). Demikianlah latarbelakang keresahan yang ditimbulkan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Hal demikian bukan menjadi fatamorgana (pemandangan semu belaka). Tapi benar-benar terasa nyata, bukan hanya goresan tinta pada secarik kertas yang di gembor-gemorkan bahaya korupsi. Tapi langsung menyerang pada sendi kehidupan Negara seperti "efek domino" yang berantai. Bahkan secara instan maupun bertahap akan memperburuk kondisi perekonomian dan pelayanan masyarakat. Menimbulkan kelemahan dalam pembangunan negara untuk maju. Begitu sangat diabolik (kejam) korupsi. Berdasarkan Corruption Perception Index, tahun 2014 Indonesia berada pada di peringkat 107 dengan indeks 34. Pada tahun 2013 posisi indonesia ada pada peringkat 114 dengan indeks 32. Rata-rata indeks persepsi korupsi dunia yang terdiri dari 175 negara tercatat 43. Meskipun demikian, bagi rakyat bukan persepsi angka yang dirasakan, yang terasa adalah timbul tindakan pengkhianatan terhadap kepercayaan (betrayal of trust). Atas keprihatinan itu, demi kepentingan bersama, dunia internasional sepakat membentuk komitmen internasional untuk memberantas korupsi. Salah satunya disahkannya United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC) dalam konferensi Tingkat tinggi tanggal 9-11 desember 2003, di Merida, Mexico. Yakni perwujudan komitmen yang telah disepakati untuk memberantas korupsi yang telah overdosis.
2017
Al-Qur’an sebagai kitab suci, memiliki kekhazanahan dalam menyikapi berbagai aspek kehidupan manusia. Sumber inpirasi untuk menata hidup yang lebih baik. Posisi kesakralan al-Qur’an inilah kemudian ditelaah secara kritis dalam menjawab persoalan kegelisahan ummat manusia, salah satunya adalah korupsi. Kendatipun kata korupsi tidak ditemukan dalam al-Qur’an, namun praktik yang senada dengan itu, ditemukan dengan cukup variatif
Jurnal Kawistara
Penangkapan pucuk pimpinan sejumlah lembaga tinggi negara seperti Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua DPR, Ketua DPD, ketua BPK, juga beberapa ketua partai politik, puluhan hakim dan aparat pengadilan (non-hakim), ratusan anggota DPR dan kepala daerah, puluhan menteri dan pejabat eksekutif di bawah menteri, ratusan anggota DPRD kota/kabupaten, juga ratusan orang dari pihak swasta selama periode 2004-2018 menegaskan situasi darurat korupsi di Indonesia pasca-reformasi. Menguatnya kelembagaan KPK, membaiknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia selama 20 tahun terakhir ini (Transparency International, 2018), berkembangnya inisiatif masyarakat sipil seperti Gerakan “Saya Perempuan Anti Korupsi” (SPAK) untuk mencegah korupsi (Gabrillin, 2019), serta meningkatnya kesadaran anti-korupsi di tingkat sekolah menengah dan pendidikan tinggi (ACCH, 2011; Bernie, 2019; Zain, 2019), ternyata tidak serta-merta mendorong terbentuknya ‘perilaku anti-korupsi’ yang konsisten dari para pejabat publik negeri...
Corruption is one of the major challenges facing Indonesia today. It has a long history with roots in the pre-colonial period, but it was institutionalised in the modern period during the kleptocratic New Order regime of President Soeharto (1966-98) and has now reached endemic proportions. President Habibie's April 1999 decentralisation legislation helped spread what had previously been the centralised practices of corruption into the provinces and local government, and recent high profile cases such as that of former Indonesian Constitutional Court Chief Justice, Akil Mochtar, and Indonesian Parliament (DPR) Head, Setya Novanto, have underscored the scale of the problem. With the State Corruption Eradication Commission (KPK) seemingly under siege, the Indonesian situation might seem hopeless but in fact many countries have faced similar situations of endemic corruption and have succeeded in finding ways to contain the problem. One of these was Britain In the "long" eighteenth century (1660-1830) when it emerged from the European margins to become a world power. This essay, which will be published in March 2016 in a jointly authored volume, entitled "Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia; Dari Daendels ke DPR" (Komunitas Bambu), shows how Britain, which faced the challenge of "immoderate wealth" from its newly acquired Indian empire and where even the prime minister (Walpole, in office 1726-40) smuggled contraband goods in government cutters, got a handle on this problem, and indicates the lessons Indonesia might learn and apply in the very different circumstances of the current Reformasi era where power without responsibility is the norm for legislators.
Pola pemberantasan korupsi di negara kita Singapura bisa dijadikan contoh karena keberhasilan negara tersebut menurunkan tingkat korupsi dengan IPK 84 tertinggi seAsia
Propriedade intelectual e o capital: o conhecimento como mecanismo de poder e dominação global, 2024
International Webinar on Demonology in South and Southeast Asian Sculptural ArtAt: Department of Archaeology, University of Kerala, Thiruvananthapuram, Kerala, 2023
Nursing Education Perspectives, 2013
Studies in Second Language Learning and Teaching, 2018
Cuadernos del Instituto de Antropología y Pensamiento Latinoamericano., 2024
Художня культура. Актуальні проблеми. Вип. 19. Ч. 2. 2023. C.28-38
arXiv (Cornell University), 2020
İzmir iktisat dergisi, 2024
Universidad Ciencia y Tecnología, 2020
International Journal of Damage Mechanics, 2019
2nd International Conference on Quaternary Sciences, 2021
Current Treatment Options in Gastroenterology, 2020