Strategi Pengawasan Logistik Pemilu

Talenta Conference Series. Local Wisdom, Social, and Arts, 2020

Tata kelola logistik pemilu 2019 mulai dari perencanaan dan pelaksanaan menimbulkan problematika di masyarakat. Dalam perencanaan pada masa prapemilihan terdapat perbedaan aturan mengenai kotak suara yang digunakan didalam negeri dan diluar negeri. Sedangkan dalam pelaksanaannya terdapat keterlambatan distribusi logistik, kekurangan dan tertukarnya surat suara, dan masalah logistik lainnya. Akibatnya dilaksanakan pemilihan ulang dan pemilu susulan yang terjadi dibeberapa daerah merupakan maladministrasi pemilu yang mengindikasikan adanya malpraktik pemilu. Tulisan ini menyajikan data-data yang diperoleh oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sebelum pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu Tahun 2019. Pada bagian pembahasan dipaparkan tentang peraturan KPU terkait logistik Pemilu Tahun 2019 dan Gambaran Umum Tata Kelola Logistik. Teori malpraktik pemilu dari beberapa ahli digunakan sebagai bahan pembanding dalam melakukan analisa data.

Wacana tentang penyederhanaan rekapitulasi surat suara dari TPS ke PPS, PPS ke PPK, dan PPK ke KPU menjadi dari TPS langsung ke KPU dengan mekanisme E-Rekap adalah niscaya. Bagaimanapun, keniscayaan itu dapat terlaksana dengan baik dengan berbagai kondisi. Salah satunya adalah dengan mempertimbangkan manajemen rantai pasok logistik pemilu.

Pelaksanaan Pemilukada secara langsung di Indonesia adalah pengalaman dan momentum yang sangat berharga bagi kedaulatan rakyat di aras lokal atau daerah. Sejak berdirinya Indonesia barulah pada tahun 2005 rakyat indonesia memiliki kesempatan memilih dan menentukan pimpinan daerah masing-masing.

Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia

Artikel ini mengulas tahapan distribusi logistik dan perilaku penyelenggara Pemilu dan antisipasi perilaku penyelenggara pada masa pandemi Covid-19. Metode penelitian ini, dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang mendeskripsikan kejadian dan peristiwa yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu khususnya pada tahapan distribusi logistik. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dengan informan penyelenggara pemilu di Kabupaten Buton Tengah. Aktivitas analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis dan diskusi/pembahasan menunjukkan bahwa terdapat sejumlah permasalahan terkait logistik pemilu yang tiba tidak tepat waktu pada saat penjemputan, tidak semua jenis logistik tiba di tempat, logistik tiba hanya sebagian saja sehingga hal tersebut memperlambat kinerja aparatur penyelenggara pemilu dan relawan yang bertugas meskipun pada akhirnya dapat diatasi oleh penyelenggara pemilu sehingga pemilihan umum dapat dilaks...

2020

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui standar minimal pergudangan logistik pemilu di daerah perkotaan. Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan masukan pada Pemilu yang untuk pertama kali dilakukan serentak ini. Masukan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dalam penyaluran atau distribusi surat suara sehingga dapat menghasilkan surat suara dan perangkat lainnya yang yang baik, pada saat diperlukan oleh pihak-pihak yang terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dengan key informan , observasi dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, maka disimpulkan KPUD Kota Depok sudah memenuhi kriteria gudang yang baik sebagai gudang logistik pemilu, karena sudah memenuhi kriteria standar minimal gudang yang baik, Sehingga disarankan KPUD menggunakan kriteria gudang tersebut, untuk menjamin kualitas dan keamanan logistik pemilu. Kata kunci: logistik pemilu, pemilu serentak, standar gudang,

Mitra Abdimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

The General Election and Regional Head Election (Pilkada) will be held in 2024. As the organizer of the Regency election, the Deli Serdang Bawaslu is responsible for overseeing elections that are carried out at all stages, including planning, preparation, implementation, and evaluation to ensure the creation of democracy quality. There are several strategies that will be launched by Deli Serdang Bawaslu in supervising the 2024 elections, namely the provision of Online Reporting (SIWASLU Application), provision of Google Forms, Citizens Forum, Monitoring Corner, and forming a School of Participatory Supervision Cadres (SKPP). In order for this strategy to work well, the Deli Serdang Bawaslu is constantly trying to collaborate between election organizers, election participants, stakeholders, the community, mass media and community organizations in maintaining the quality of clean and fair elections.

Keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah dan tingginya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah mengharuskan pemerintah melaksanakan pengadaan barang/jasa secara efisien dan efektif. Melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah dituntut untuk menghindari pemborosan sekaligus mampu memelihara dan meningkatkan kondisi perekonomian nasional. Proses pengadaan barang/jasa di lingkungan instansi pemerintah bukan hanya merupakan kegiatan rutin dalam memenuhi kebutuhan instansi, tetapi merupakan suatu kegiatan strategis dalam upaya memberi pelayanan kepada masyarakan dan melindungi pengusaha nasional serta peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.

Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK), 2019

KPU Kota Batam is a state institution that organizes public services in the electoral sector. In planning tasks and functions, KPU of Batam has compiled a strategic plan, a plan annual work and performance agreements. The implementation of strategic management is considered to affect the performance of the institution both in terms of financial performance and program performance. This research is a quantitative descriptive study with a correlational approach. The variables tested in this study are the application of strategic management as an independent variable and performance achievements as the dependent variable. This study uses secondary data consisting of institutional documents in the form of strategic planning documents, annual work plans, performance reports and budget realization. This study shows that there is a significant correlation (0.99) between the two variables. This study also shows that the realization of the budget is not yet optimal for goods and services expenditure accounts which show a weakness in the preparation of the budget and the inaction in implementing the program.

Metacommunication: Journal of Communication Studies

The large number of parties in the 2019 legislative elections made political parties have to compete for political power in their constituencies. Political marketing communication strategies are needed to get the most votes and win in the democratic event every 5 years in Indonesia. East Nusa Tenggara I became one of the electoral districts that experienced fierce competition among the political parties, due to the large number of elite legislative members and political activists in this area. However, Nasdem as a new party was able to gain the most votes and won the 2019 legislative elections. Therefore, the objective of this study is to understand how the political marketing communication strategy used by Nasdem in East Nusa Tenggara Province, especially in the NTT electoral district I to win the 2019 legislative elections. The research used the concept of political parties, political campaigns, and political marketing communication using a qualitative approach and in-depth interv...