e-Modul Mata Pelajaran Sejarah Indonesia Modul Elektronik (e-Modul

e-Modul Mata Pelajaran Sejarah Indonesia Modul Elektronik (e-Modul) SMAN 1 SUMBAWA BESAR Penyusun menu : Dian Sukmawati,S.Pd. (Guru SMAN 1 Sumbawa Besar) Editor : Aminu Irfanda S, S.Pd. M.Pd. Agus Surya Pratama, S.Pd. Drs. Lalu Karna Anna Nurhasanah, S.Pd. M.Pd. Mulyawansyah, S.PdT. Ade Maulana, S.Pd Daftar Isi COVER PENGEMBANG DAFTAR ISI PETUNJUK GLOSARIUM PENDAHULUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN A. Tujuan Pembelajaran B. Dinamika Politik Awal Demokrasi Terpimpin C. Peta Kekuatan politik Nasional D. Kebijakan politik Luar Negeri Masa Demokrasi Terpimpin E. Perkembangan Ekonomi Masa Demokrasi terpimpin H. Rangkuman Pembelajaran I. Latihan Pembelajaran EVALUASI AKHIR PEMBELAJARAN PENILAIAN DIRI DAFTAR PUSTAKA Glosarium 1 2 3 4 Nawaksara : Judul pidato presiden Soekarno pada 22 Juni 1966, menyampaikan pidato Nawaksara dalam persidangan MPRS. Nawa berasal dari bahasa sansekerta yang berarti sembilan dan aksara berarti huruf atau istilah. Pidato ini berisikan sembilan pokok persoalan yang dianggap penting oleh presiden Soekarno selaku mandtaris MPR. Isi pidato tersebut hanya sedikit menyinggung sebab-sebab meletusnya peristiwa berdarah yang terjadi pada 30 September 1965. Dokumen Gilchrist: Dokumen atau catatan yang dibuat Gilhrist duta besar Inggris pada tahun 1960an. Dokumen ini yang dijadikan alasan PKI menuduh AD akan melakukan kudeta terhadap Soekarno Konsepsi Presiden 1957: Konsepsi presiden Soekarno yang bertujuan untukmengatasi dan meyelesaikan krisi wibawaan kabinet yang sering dihadapi dengan dibentuknya kabinet yang anggotanya terdiri atas 4 partai pemenang dan dibentuknya dewan Nasional. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 : Keputusan atau ketetapan presiden Soekarno terkait dengan kondisi politik yang tidak stabil akibat Dewan Konstituante tidak berhasil meyelesaikan tugasnya menyususn UUD baru. Dekrit ini berisi 1. pembubaran Dewan Konstituante, 2. Kembali ke UUD 45 dan tidak berlaku lagi UUD, 3. Pembentukan MPRS dan DPAS. 5 Dwikora : Dwi komando rakyat yaitu komando presiden Soekarno untuk melakukan konfrontasi kepada malaysia yang diucapkan pada tangangal 3 Mei 1964 yaitu 1. perhebat ketahanan Revolusi Indonesia, 2. Bantuan perjuangan rakyat Manila, Singapura, Sabah Serawak dan Berunai untuk membubarkan negara boneka Malaysia. 6 GANEFO : Games Of The Emerging Forces merupakan Salah satu proyek mercusuar presiden Soekarno untuk menyelenggarakan pesta olahraga negara-negara New Emerging Forces (NEFOS) 7 Konfrontasi : Cara menentang musuh atau kesulitan dengan berhadapan langsung atau terang-terangan. Misalnya konfrontasi Indonesia dan malaysia. Kamu dapat mempelajari keseluruhan modul ini dengan cara yang berurutan. Jangan memaksakan diri sebelum benar-benar menguasai bagian dalam modul ini, karena masing-masing saling berkaitan. Setiap kegiatan belajar dilengkapi dengan latihan, dan evaluasi. Latihan dan evaluasi menjadi alat ukur tingkat penguasaan kamu setelah mempalajari materi dalam modul ini. Jika kamu belum menguasai 80% dari setiap kegiatan, maka kamu dapat mengulangi untuk mempelajari materi yang tersedia dalam modul ini. Apabila kamu masih mengalami kesulitan memahami materi yang ada dalam modul ini, silahkan diskusikan dengan teman atau guru kamu. Selamat mempelajari modul ini, semoga kamu berhasil dan sukses selalu. menu Nex Demokrasi Terpimpin A. Deskripsi Singkat Materi “Masalah kita, bangsa Indonesia, hanya bisa dipecahkan dengan perumusan nilai-nilai murni bangsa sendiri….” Kutipan diatas merupakan pidato Presiden Soekarno di depan Dewan Konstituante Republik Indonesia yang akan bersidang menyusun UUD baru menggantikan UUD Sementara 1950. Harapan Bung Karno bahwa UUD yang baru terbentuk nanti memuat nilai-nilai bangsa Indonesia, sehingga bisa menyelesaikan permasa-lahan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Presiden Soekarno mencoba mengusulkan pemikirannya melalui Kon-sepsi Presiden 1957 yang merupakan gagasan pembaharuan kehidupan politik dengan sistem Demokrasi Terpimpin sebagai upaya penyelesaian permasalahan bangsa Indonesia. Soekarno berpendapat bahwa sistem Demokrasi Terpimpin merupakan jawaban terhadap kegagalan sistem Demokrasi Liberal yang memun-culkan pergolakan, pembangkangan, dan instabilitas politik. Bagaimanakah penerapan sistem Demokrasi Terpimpin? Apakah Demokrasi Terpimpin mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia sesuai dengan harapan Bung karno? B. Prasyrat Untuk dapat mempelajari materi ini, terlebih dahulu kalian harus menguasai materi yang disajikan sebelumnya, yakni mengenai proses berakhirnya Demokrasi Liberal. Dalam materi tersebut disajikan latarbelakang dan juga faktor-faktor penyebab tuntutan pembaharuan dengan sistem Demokrasi Terpimpin dan jatuhnya pemerintahan parlementer, sehingga terjadi perubahan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Prev menu Next Petunjuk Penggunaan e-Modul Salam pelajar Indonesia, tetap semangat dalam belajar ya, selalu menjadi bagian dari generasi emas bangsa Indonesia ini. Dengan menggunakan modul ini kalian akan belajar konsep Sejarah Indonesia yang tidak terlalu sulit, yaitu tentang Demokrasi Terpimpin. Pada modul ini kalian akan mempelajari Masa Demokrasi Terpimpin meliputi Perkembangan Politik, perkembangan Ekonomi, dan Politik Luar Negeri. Setelah mempelajari modul ini diharapkan kalian memiliki kompetensi dasar sebagai berikut : 3.3 Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin. . 4.3 Melakukan penelitian sederhana tentang kehidupan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis. Modul ini terbagi menjadi empat sub topik kegiatan belajar yang harus kalian ikuti, yaitu: Pertama : Dinamika Politik masa Demokrasi terpimpin. Kedua : Peta Kekuatan Politik Nasional. Ketiga : Kebijakan Politik Luar Negeri Masa Demokrasi Terpimpin. Keempat : Perkembangan Ekonomi Terpimpin. Supaya belajar kalian dapat bermakna maka yang perlu kalian lakukan adalah : 1. Pastikan kalian mengerti target kompetensi yang akan dicapai 2. Mulailah dengan membaca materi. Catatlah atau tandai bagianbagian yang belum kalian pahami sebagai bahan diskusi bersama teman dan guru. 3. Kerjakan soal latihannya dan tes akhir modul untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian tentang materi yang telah disajikan. 4. Jika sudah lengkap mengerjakan soal latihan, cobalah buka kunci jawaban yang ada pada bagian akhir dari modul ini. Hitunglah skor yang kalian peroleh. 5. Jika skor masih dibawah 79, cobalah baca kembali materinya, usahakan jangan mengerjakan ulang soal yang salah sebelum kalian membaca ulang materinya. 6. Pelajari kembali soal-soal yang belum terjawab, apabila masih menemukan kesulitan, diskusikanlah bersama teman atau guru. Gunakan bacaan-bacaan lain/referensi yang dapat menunjang kalian untuk dapat menguasai materi yang disajikan. 7. Jika skor kalian sudah minimal delapan puluh, kalian bisa melanjutkan ke pembelajaran berikutnya; >>> Selamat Belajar <<< Untuk mengetahui apakah kalian sudah mencapai kompetensi yang diharapkan dari modul ini atau belum, maka kalian harus dapat : 1. Menjelaskan korelasi antara berakhirnya masa Demokrasi Liberal dan munculnya masa Demokrasi Terpimpin. 2. Menganalisis bentuk persaingan diantara kekuatan-kekuatan politik pada masa Demokrasi Terpimpin. 3. Mengidentifikasi kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin. 4. Meneladani sikap pantang menyerah dan proaktif tokoh sejarah dalam mempertahankan kedaulatan NKRI. Prev menu Next Kegiatan Pembelajaran Prev menu Next Demokrasi Terpimpin Tujuan Pembelajaran Untuk mengetahui keberhasilan dari akhir kegiatan pembelajaran ini, sebaiknya kalian mengetahui tujuan pembelajaran yang diharapkan, yaitu : 1. Menganalisis dinamika politik masa awal demokrasi Terpimpin 2. Menganalisis peta kekuatan politik nasional yang berlangsung pada masa Demokrasi Terpimpin. 3. Menganalisis kebijakan politik luar negeri masa Demokrasi terpimpin. 4. Menganalisis perkembangan ekonomi masa Demokrasi Terpimpin. Berdasarkan pengetahuan dan ketrampilan yang dikuasai, peserta didik mampu : 1. Meneladani sikap pantang menyerah dan proaktif tokoh sejarah dalam mempertahankan kedaulatan NKRI. 2. berpikir objektif dalam menghadapi kekuatan-kekuatan politik agar tidak terpancing dalam emosi kelompok atau emosi primordial. Prev menu Next A. Dinamika Politik Awal Demokrasi Terpimpin Latar belakang Lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Kehidupan sosial politik Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950-1959) belum pernah menacapai kestabilan secara nasional. Kabinet yang silih berganti membuat program kerja kabinet tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya.Partai-partai politik saling bersaiang dan saling menjatuhkan. Mereka lebih mengutamakan kepentingan kelompok masing-masing. Disisi lain, Dewan Konstituante yang dibentuk melalui Pemilihan Umum 1955 tidak berhasil menyelesaikan tugasnya menyusun UUD baru bagi Republik Indonesia. Kondisi tersebut membuat presiden Soekarno berkeinginan untuk menyederhanakan partai politik yang ada dan membentuk kabinet yang berintikan 4 partai yang menang dalam Pemilu 1955. Untuk mewujudkan keinginannya tersebut, pada tanggal 21 Februari 1957, dihadapan para tokoh politik dan tokoh militer menawarkan konsepsinya untuk menyelesaikan dan mengatasi krisis-krisis kewibawaaan pemerintah yang terlihat dari jatuh bangunnya kabinet. Lebih jauh Presiden Soekarno menekankan bahwa Demokrasi Liberal merupakan demokrasi impor yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Bangsa Indonesia. Untuk itu ia menggantikan dengan suatu demokrasi yang sesuai kepribadian BangsaIndonesia yaitu Demokrasi Terpimpin. Pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam konsepsi presiden 1957 sebagai berikut: 1. Pemberlakukan sistem Demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan politik yang mencerminkan aspirasimasyarakat secara seimbang. Langkah ini dilakukan untuk memperbarui struktur politik bangsa Indonesia. 2. Pembentukan Kabinet Gotong royong berdasarkan perimbangan kekuatan masyarakat. Kabinet tersebut terdiri atas wakil-wakil partai politik dan kekuatan politik yang disebut golongan karya. Upaya untuk menuju Demokrasi Terpimpin telah dirintis oleh Presiden Soekarno sebelum dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. langkah pertama adalah Pada 6 Mei 1957 Presiden Soekarno membentuk Dewan Nasional sebagai langkah pertama untuk mewujudkan Konsepsi Presiden 1957. Melalui panitia perumus Dewan Nasional, muncul usulan secara tertulis oleh kepala Staf Angkatan Darat Mayor Jenderal A.H Nasution kepada Presiden Soekarno tentang pemberlakuan kembali UUD 1945 sebagai landasan Demokrasi Terpimpin. Usulan Nasution kurang didukung oleh wakil-wakil partai di dalam Dewan Nasional yang cenderung mempertahankann UUDS 1950. Atas Desakan Nasution akhirnya presiden Soekarno menyetujui untuk kembali ke UUD 45. Presiden Soekarno mengeluarkan suatu keputusan pada 19 Februari tentang pelaksanaan Demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945. Keputusan ini kemudian disampaikan Soekarno di hadapan anggota DPR Pada 2 maret 1959. Karena yang berwenang menetapkan UUD adalahDewan konstituante, maka dalam sidang konstitusi tanggal 22 April 1959 presiden Soekarno meminta konstitante menetapkan kembali UUD 1945 apa adanya tanpa perubahan dan menetapkannya sebagai konstitusi Negara yang tetap. Usulan presiden Soekarno tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemungutan suara. Akan tetapi, hingga tiga kali pemungutan suara, anggota konstituante gagal menyepakati konstitusi Negara.Usulan presiden Soekarno tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemungutan suara. Akan tetapi, hingga tiga kali pemungutan suara, anggota konstituante gagal menyepakati konstitusi Negara.Pada 3 Juni 1959 sidang dewan konstituante memasuki masa reses dimana beberapa fraksi dalam dewan konstituante menyatakan tidak akan menghadiri sidang kecuali untuk membubarkan kostitaunte. Kondisi ini membuat situasi politik menjadi sangat genting, konflik politik antar partai semakin panas dan melibatkan masyarakat didalamnya ditambah munculnya beberapa pemberontakan di daerah yang mengancam kesatuan NKRI.Untuk mencegah munculnya eksesekses politik sebagai akibat ditolaknya usulan pemerintah kembali ke UUD 45 oleh dewan konstituante, Kepala Staf Angakata Darat (KSAD) selaku Penguasa Perang Pusat (Peperpu), A. H. Nasution mengeluarkan PEPERPU/040/1959 atas nama pemerintah yang berisi larangan adanya kegiatan politik, termasuk menunda semua sidang Dewan Konstituante yang berlaku mulai 3 Juni 1959 pukul 06.00 Pagi. KSAD dan ketua Umum PNI, Suwiryo menyarankan kepada Presiden Soekarno untuk mengumumkan kembli berlakunya UUD 45 dengan suatu Dekrit Presiden. 00:00 / 00:00 Pada tanggal 3 Juli 1959, Presiden Soekarno mengadakan pertemuan dengan dewan DPR Sartono, Perdana Menteri Djuanda, dan anggota Dewan nasional (Roeslan Abdoel Gani, dan Muh. Yamin), serta ketua Makamah Agung, Mr. Wirjono Prodjodikoro untuk menyepakati diberlakukannya kembali UUD 1945 sebagai konstitusi Negara tanpa persetujuan konsituante. Pertemuan tersebut dilanjutkan dengan pidato singkat Presiden Soekarno yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi tiga ketentuan pokok yaitu 1. Pembubaran konstituante 2. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang terdiri atas anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan serta Dewan pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Dekret Presiden 5 Juli 1959 merupakan jembatan politik dari era Demokrasi Liberal menuju era demokrasi Terpimpin. Situasi Politik Setelah Dekrit Presiden 1959 Dekret Presiden 5 Juli 1959 mendapat sambutan baik dari masyarakat yang hampir selama 10 tahun merasakan ketidakstabilan kehidupan sosila politik. Dekret juga didukung oleh TNI dan dua partai besar, PNI dan PKI serta mahkamah Agung. bahkan KSAD, salah satu konseptor Dekret, megeluarkan perintah harian kepad aseluruh jajaran TNI AD untukmelaksanakan dan mengamankan Dekret Presiden. Dukungan lain kemudian datang Dari DPR yang secara aklamasi menetapkan bersedia bekerja terus dibawah naungan UUD 45. Melalui Dekret Presiden, Konsep Demokrasi terpimpin yang dirumuskan Presiden Soekarno melalui konsep 1957 direalisasikan melalui Staatnoodrecht, hukum negara dalam bahaya perang. Sehari setelah Dekret presiden 5 Juli 1959, perdana menteri Djuanda mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno dan kabinet karya pun dibubarkan.10 Juli 1959 Presiden Soekarno membentuk kabinet baru yang dinamakan kabinet kerja yang dipimpin langsung oleh Soekarno sebagaiPerdana Menteri, sedangkan Djuanda bertindak sebagai menteri pertama dengan dua wakilnya yaitu J. Leimena dan Subandrio. Kabinet kerja terdiri dari Sembilan menteri dan 24 menteri muda sedangkan KSAD, angkatan Udara, Angkatan laut, Kepolisian, dan jaksa Agung diangkat sebagai menteri Negara ex officio. Untuk mengurangi pengaruh kepentingan partai politik maka tidak satupun menteri dalam kabinet yang berasal dari ketua umum partai politik sehingga untuk memberikan tekanan pada sifat nonpartai, beberapa menteri keluar dari partainya seperti Subandrio (PNI) dan J. Leimena (Partai Kristen Indonesia). Program kabinet meliputi penyelengaraan keamanan dalam negeri, pembebasan Irian barat, dan melengkapi sandang pangan rakyat. Kabinet kerja terdiri atas lembaga Yudikatif, jaksa Agung, Ketua mahkamah Agung, serta lembaga yang meliputi wakil ketua MPRS dan Ketua DPR-GR sehingga seorang pejabat dapat memangku jabatan pada dua bidang pemerintahan yang berbeda yaitu memegang jabatan lembaga legislatife atau yudikatif dengan status eksekutif. Sistem ini meninggalkan konsep Trias politica sekaligus menyipang dari prinsip-prinsip demokrasi. Langkah ini mendapat tentangan dari tokoh-tokoh partai politik tetapi tidak dihiraukan oleh Presiden Soekarno. Pembentukan kabinet kemudian diikuti Pembentukan dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 3 tahun 1955 tertanggal 22 Juli 1959 yang langsung diketuai oleh Presiden Soekarno dengan Roeslan Abdulgani sebagai wakil ketua. DPAS bertugas menjawab pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. 17 Agustus 1959 Presiden Soekarno dalam pidato kenegaran untuk merayakan ulang tahun kemerdekaan dengan lantang menjelaskan dasar dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 serta garis kebijakan presiden Soekarno dalam mengenalkan Demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno menuraikan ideologi Demokrasi Terpimpin yang isinya mencakup revolusi, gotong royong, demokrasi, anti imperialisme-kapilatalisme, anti demokrasi Liberal, dan perubahan secara total. Pidato ini berjudul “penemuan Kembali Revolusi Kita”. DPAS menetapkan pidato Presiden Soekarno menjadi GBHN dengan judul Manifesto Politik Republik Indonesia yang disingkat Manipol. 31 Desember 1959, Presiden Soekarno membentuk MPRS yang dilandasi oleh penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1959 dibawah pimpinan Charul Saleh. Anggota MPRS dipilih dan diangkat langsung oleh Presiden Soekarno. Pengangkatan ini bertentangan dengan UUD 1945 yang menyatakan bahwa anggota MPR dipilih melalui Pemilu.Tokoh-tokoh yang diangkat sebagai anggota MPRS harus memenuhi beberap persyaratan yaitu: 1. Setuju kembali ke UUD 1945 2. Setia pada perjuangan Bangsa Indonesia 3. Setuju dengan Manipol. Fungsi dan tugas MPRS tidak diatur berdasarkan UUD 45 tetapi berdasarkan ketetapan Presiden Soekarno Nomor 2 tahun 1959 sehingga fungsi dan tugas MPRS hanya menetapkan GBHN. Semetara itu, untuk DPR hasil pemilu 1955 tetap menjalankan tugasnya dengan landdasan UUd 45 dengan syaratmenyetujui segala perombakan yang diajukan pemerintah sampai dibentuknya DPR baru berdasarkan Penetapan Presiden No. 1/1959. Pada awalnya DPR lama seperti akan mengikuti apa saja yang akan menjadi kebijakan Presiden Soekarno, hal ini ketika secara aklamasi dalam sidang 22 Juli 1959 menyetujui Dekret Presiden 1959. Akan tetapi benih konflik mulai timbul ketika Sartono selaku ketua DPR menyarankan kepada Presiden untuk meminta mandat kepada DPRuntuk melakukan perombakan struktur kenegaraan sesuai dengan UUD 1945 dan untuk melaksanakan program kabinet. Bahkan Sartono menyakinkan bahwa mandat tersebut pasti akan diberikan, namun presiden Seokarno menolak, ia hanya akan datang ke DPR untuk menjelaskan perubahan konstitusi dan lain-lain, bukan untuk meminta mandat.Hal ini presiden tidak mau terikat dengan DPR. Konflik terbuka antara presiden akhirnya terjadi ketika DPR menolak rencana Anggaran Belanja Negara tahun 1960 yang diajukan pemerintah.Penolakkan tersebut mambawa dampak pembubaran DPR pada tanggal 5 maret 1960 oleh Presiden. Presiden membentuk DPR-Gotong Royong (DPR GR). Para nggota yang ditunjuk Presiden tidak berdasarkan perimbangan kekuatan partai politik, namun lebih berdasarkan perimbangan kekuatan partai politik, namun lebih berdasarkan perimbangan lima golongan, yaitu Nasionalis, ISlam, Komunis, Kristen-Katolik, dan golonganFungsional. Sehingga dalam DPR-GR terdiri atas dua kelompok besar yaitu wakil partai dan golongan fungsional (karya) dengna perbandingan 130 wakil partai dan 153 golongan fungsional. Pelantikan DPR-GR dilaksanakan pada 25 Juni 1960 dengn tugass pokok pelaksanaan Manipol, merealisasikanamnaat peneritaan rakyat dan melakssanakan demokrasi terpimpin. Kedudukan DPR-GR adalah pembantu Presiden/Mandataris MPR dan memberikan sumbangan tenaga kepada Pressiden untuk melakssanakan segala sesuatu yang telah ditetapkan MPR. Pembubaran DPR hasil Pemilu pada awalnya memunculkan reaksi dari berbagai pihak, antara lain dari pimpinan NU dan PNI yang mengancam akan menarik pencalonan anggotanya untu DPR-GR. Akan tetap sikap ini berubah setelah jatah kursi NU dalam DPRGRditambah. Namun K.H. Wahab Chasbulla, Rais Aam NU, menyatakan bahwa NU tidak bisa duduk bersama PKI dalam suatu kabinet dan NU sesungguhnya menolak kabinet Nasakom dan menolak kerjasama dengan PKI. Tokoh PNI yaitu Mr. Sartono dan Mr. Iskaq Tjokroadisurjo merasa prihatin terhadap perkembangan yang ada, bahkan Ishaq menyatakan bahwa anggota PNI yang duduk dalam DPR-GR bukanlah wakil PNI, sebab mereka adalah hasil dari penunjukkan. Sikap tokoh partai yang menolak DPR-GR bergabung dalam kelompok Liga Demokrasi. Tokoh yang terlibat dalam Liga Demokrasi ini meliputi tokoh partai NU, Masyumi, Partai katolik, Parkindo, IPKI, dan PSII danbeberap panglima daerahyang memberikan dukungan. Liga Demokrasi mengusulkan untuk penangguhann DPR-GR. Ligaini kemudian dibubarkan oelh Presiden. Tindakan Presiden Seokarno lainnya dalam menegakkan Demokrasi Terpimpin adalah membentuk Front Nasional yaitu organisasi masa yang bertugas memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945. Lembaga baru ini dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 13 tahun 1959. Fron ini diketuai oleh PResiden Soekarno. Langkah Presiden Seokarno lainya adalah melakukan regrouping kabinet berdasarkan Ketetapan Presiden no 94 tahun1962 tentang penginterasian lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi dengan eksekutif. MPRS, DPR-GR, DPA, mahkamah Agung, dan dewan Perancang Nasional dipimpin langsung oleh Presiden . Proses integrasi lembaga-lembaga Negara menyebabkan kedudukan pimpinan lembaga tersebut diangkat menjadi menteri dan berhak ikut serta dalam sidang-sidang kabinet tertentu dan juga ikut merumuskan dan mengamankan kebijaka pemerintah pada lembaganya masingmasing. Selain itu presiden juga membentuk suatau lembaga baru yang bernama Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPRS) berdasarkan ketetapan Presiden N0. 4/1962. MPPRS merupakan badan pembatu pemimin Besar Revolusi (PBR) dalam mengambil kebijakan khusus dan darurat untuk menyelesaikan revolusi. Keanggotan MPPRS meliputi sejumlah menteri yang mewakili MPRS, DPR-GR, Departemen-departemen, angkatan dan para pemimpin partai politik Nasakom. Penilaian terhadap pelaksanaan Demokrasi Terpimpin datang pertama kali dari M. Hatta, melalui tulisannya dalam majalah Islam "Panji Masyarakat" pada tahun 1960 yang berjudul "Demokrasi Kita". hatta mengungkapkan kritiknya kepada tindakan-tindakan presiden, tugas DPR sampai pada pengamatan adanya "Krisis Demokrasi", yaitu sebagai demokrasi yang tidak kenal batas kemerdekaan, lupa syarat-syarat hidupnya, dan melulu anarki lambat laun akan digantikan oleh diktator. Prev menu Next B. Peta Kekuatan Politik Nasional Antara tahun 1960-1965, kekuatan politik terpusat di tangan Presiden Soekarno yang memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI AD dan PKI disampingnya. Presiden Soekarno selalu mengungkapkan bahwa revolusi Indonesia memiliki lima gagasan penting yang terangkum dalam Manisfesto Politik / Manipol USDEK meliputi, UUD 45, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia. Dalam perkembangannya, Manipol-USDEK menjadi ideologi resmi sekaligus haluan Negara. Sejak tahun 1961 Manipol-USDEK menjadi salah satu mata kuliah wajib yang tercakup dalam Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi (Tubapi). Beberapa surat kabar yang pro masyumi dan PSI menolak ide tersebut. Kedua surat kabr tersebut dilarang terbit oleh pemerintah. Pada masa Demokrasi terpimpin peran partai politik dibatasi oleh pemerintah. Pembatasan partai politik dilakukan dengan cara menerapkan penetapan Presiden no 7 tahun 1959 tentang syarat- syarat penyederhanaan partai yang isinya sebagai berikut: 1. Menerima dan membela konstitusi 1945 dan pancasila 2. Menggunakan cara-cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita-cita politiknya 3. Partai politik setidaknya harusmemiliki cabang diseperempat wilayah Indonesia 4. Presiden berhak menyelidiki adminsitrasi dan keuangan partai 5. Presiden berhak membubarkan partai yang terindikasi berusaha merongrong politik pemerintah dan mendukung pemberontakan. Hingga tahun 1961 hanya ada Sembilan partai politik yang diakui dan dianggap memenuhi persyaratan oleh pemerintah. Melalui keputusan presiden Nomor 128 tahun 1961 partai-partai yang diakui antara lain PKI, Partai Murba, Partai katolik,PSII, PNI, NU, IPKI, Perti dan partindo. Dalam perkembangannya hubungan Presiden Soekarno dan DPR hasil pemilu 1955 semakin tidak harmonis. Beberapa fraksi dalam DPR menolak kebijakan Presiden Soekarno sehingga pecah konflik antara Presiden dengan DPR. Konflik memuncak saat DPR menolak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 1960 yang diajukan pemerinatah. Presiden menjadikan masalah ini dalih untuk membubarkan DPR hasilpemilu 1955 yang secara resmi dibubarkan Pada 24 Juni 1960. Selanjutnya, presiden Soekarno membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Presiden memilih dan mengangkat sendiri anggota DPR dan menegaskan bahwa seluruh anggota DPR terikat aturan yang ditetapkan presiden. Pada 17 Agustus 1961 Presiden Soekarno memperkenalkan ajaran Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan pimpinan Nasional (Resopim) yang bertujuan memperkuat kedudukan Presiden Soekarno. Inti ajaran adalah seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, jiwa oleh sosialisme, dan dikendalikan oleh satupimpinan nasional yang disebut Panglima Besar Revolusi (PBR), yaitu Presiden Soekarno. Sosialisasi Resopim mengakibatkan kedudukan lembaga tinggi dan tertinggi Negara ditetapkan dibawah presiden. Pada 1 Mei 1963 MPRS menetapkan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Dalam menjalankan sistem pemerintahan Demokrasi terpimpin Presiden Soekarno mendapat dukungan tiga kekuatan besar yaitu komunis, agama dan nasionalis. Sistem pemerintahan yang dikembangakan oleh Presiden Soekarno memberikan peluang bagi tumbuh dan berkembangnya ideology komunis. Presiden Soekarno juga mengeluarkan ajaran nasionalis, agama dan komunis (nasakom). Bagi Presiden Sekarno, Nasakom merupakan cermin paham berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia sehingga persatuan Indonesia dapat terwujud jika melaksanakan dan menerima ajaran Nasakom.Aajarn Nasakom mulai disebarkan kepada masyarakat dan pencetus ajaran Nasakom diannggapsama dengan upaya memperkuat kedududkan preseden karena jiak menolak ajaran nasakom berarti menolak kebijakan presiden. Dalam perkembangannya, PKI memanfaatkan ajaran Nasakom dengan sebaik-baiknya. D.N. Aidit sebagai ketua PKI kemudian berusaha menyebarkan cuplikan-cuplikan pidato Presiden Soekarno seolah-olah sejalan dengan gagasan dan cita-cita politik PKI. PKI berusaha memperoleh citra sebagia Pancasilais danpendukung kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno. Menurut ketua PKI, D.N. Aidit, strategi tersebut menguntungkan bagi eksistensi PKI. Selain itu melaksanakan Manipol secara konsekuen sama halnya dengan melaksanakan program PKI. PKI berhasil mendapatkan tempat dalam konstelasi politik Indonesia melalui Nasakom. Strategi ini pula yang berhasil menyakinkan Presiden Soekarno bahwa PKI merupakan partai pendukung utama kebijakan pemerintah. Bahkan, saat presiden Seokarno membubarkan beberapa partai politik yang terlibat dalam pemberontakan, PKI berhasil terhindar dari kebijakan pembubaran tersebut. Presiden Soekarno pun seolah tidak peduli dengan penolakan PKI dalam kabinet bahkan tetap memberikan porsi kabinet kepada PKI. Setelah berhasil mendekati presiden Soekarno, PKI berusaha mencari dukungan politik dari masyarakat. Melihat kedekatan PKI dan Presiden Soekarno, Angkatan Darat tidak tinggal diam. AD mengerahkan berbagai cara untuk menghambat pergerakan PKI. Pimpinan AD kemudian mengeluarkan perintah untuk menangkap D.N. Aidit dan melarang diterbitkan surat kabar harian Rakyat. Tidanakan ini mendapat protes dari presiden Soekarno dan memerintahkan agar segala keputusan AD dicabut kembali. Dalam sebuah sidang di Istana Negara, AD mengingatkan presiden Seokarno agar tidak terlampau percaya atas keloyalan PKI. Peringatan tersebut tidak dihiraukan presiden Soekarno dan tetap pada kebijakan melarang AD mengambil tindakan terhadap PKI. Mamasuki tahun1964 serangan terhadap PKI semakin banyak. Beberapa surat kabar yang berseberangan dengan PKI memberitakan penemuan dokumen rahasia PKi yang berisikan rencana perebutan kekuasaan. Akan tetapi pemberitaan tersebut dibantah oleh D.N. Aidit. Peristiwa tersebut berkembang menjadi isu politik besar pada 1964 Presiden soekarno berupaya menyelesaikan permasalahan ini dengna mengumpulkan seluruh pemimpin partai politik. Dalam pertemuan tersebut, seluruh pemimpin partai politik sepakat mengakhiri perseteruan karena pemerintah sedang berkonfrontasi dengan Malaysia. Prev menu Next C. Kebijakan Politik Luar Negeri Masa Demokrasi Terpimpin Pembebasan Irian Barat Pembebasan Irian Barat merupakan salah satu program dalam setiap kerja wajib kabinet yang berkuasa pada masa Demokrasi Liberal. Upaya tersebut terus berlanjut dan menjadi salah satu agenda utama pemerintah pada masa Demokrasi terpimpin. a. Latar Belakang masalah Irian barat Keputusan KMB menetapkan bahwa masalah Irian Barat akana diselesaikan satu tahun setelah penyerahan kedaulatan. Akan tetapi, Belanda terus menunda penyelesaian masalah tersebut hingga bertahun-tahun. Kondisi tersebut mengecewakan bangsa Indonesia.Presiden Soekarno menegaskan bahwa perjuangan bangsa Indonesia belum selesai sebelum Irian barat kembali menjadi bagian NKRI dan Indonesia tidak akan mundur sejengkal pun dari Irian barat. Dalam siding umum PBB 1961, Subandrio menegaskan bahwa Indonesia akan melaksanakna konfrontasi di segala bidang, yaitu bidang politik, ekonomi, dan militer. b. Perjuangan pembebasan Irian Barat Pemerintah Indonesia melakukan upaya pembebasan Irian Barat melalui empat cara, yaitu, konfrontasi ekonomi, konfrontasi politik, konfrontasi militer dan diplomasi. 1. Perjuangan Diplomasi Perjuangan dilakukan secara bilateral, namun gagal Indonesia membawa masalah Iran Barat ke dalam forum internasional melalui konfrensi Colombo april 1954, dan Konfrensi Asia Afrika April 1955 dengan mengirim beberapa diplomat yaitu Subandrio, Mukarto, Notowidagdo, Zairin Zain, Adam Malik, Ganis Harsono dan Alex Alatas. Dalam dua konfrensi ini, Indonesia berhasil medapat dukungan dari Negara-negara perseta Konfensi. Indonesia mengajukan masalah Irian barat dalam siding Umum PBB priode 1954-1957, akan tetapi upaya tersebut gagal karena Indonesia tidakmendapat dukungan dua pertiga anggota sidang. 2. Konfrontasi Politik Pada 1956 secara sepihak Indonesia membatalkan hasil KMB yang dikukuhkan dalam UU no 13 tahun 1956. Pada 17 Agustus 1956, Kabinet Ali Sastroamidjojo mengesahkan kekuasaannya atas Irian barat dengan membentuk pemerintahan sementara Irian barat di Soasiu, tidore. Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan sementara ini adalah mendeklarasikan pembentukan Provinsi Irian barat sebagai bagian dari republic Indonesia dengan Gubernur Zainal Abidinsyah (bangsawan tidore) 10 Februari 1958 pemerintah membentuk front Nasional Pembebasan Irian Barat. Pada 17 Agustus 1960 pemerintah secara resmi memutuskan hubungan diplomatic dengnaKerajaan Belanda yang ditandai dengan penutupan kantor perwakilan Belanda di Indonesia dan pemaggilan Duta Besar Indonesia untuk Belanda. 3. Konfrontasi Militer Pemerintah Indonesia berencana membeli senjata dari AS namun dialihkan ke negara-negara blok Timur, terutama Uni Soviet. Upaya pembelian senjata dipimpin Jenderal A.H. Nasution (menteri keamanan nasional). Pada 19 desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komndao Rakyat (trikora) diyogyakarta pada acara peringatan Agresi Militer Belanda II. Trikora diharapkan agarrakyat mendukung secara aktif usaha pengembalian Irian barat. Isi Trikora yaitu: Gagalkan pembentukan Negara boneka Papua BelandaKibarkan sang Merah putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia bersiaplah untuk mobilisasi umum guna meperta-hankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. 13 januari 1962 pemerintah membentuk komando mandala Pembebasan Irian Barat yang berbarkas di Makasar dengan Mayor Jenderal Soeharto sebagai panglima. Mayor Jederal Soeharto menyusun strategi pembebasan Irian barat dengan operasi militer yang dijalankan oleh TNI. Operasi tersebut yaitu Operasi Benteng Ketaton di fak-Fak dan kaimana, Operasi Serigala di Sorong dan Teminabuan, Operasi Jatayu di Sorong, kaimana, dan Merauke serta Operasi Jaya Wijaya dengan target utama kota Hollandia (jayapura). Pada 15 Januari 1962 terjadi pertempuran di Luat Aru antara kapal jenis motor torpedo boat ALRI dan dua kapal perusak Belanda. Dalam pertempuran ini Komodor Yos Sudarso dan kapten Wiratno gugur. 4. Konfrontasi Ekonomi Pembatalan Utang-utang Indonesia kepada Belanda senilai 3.661 juta gulden. Melarang maskapai penerbangan Belanda melakukan penerbangan dan pendaratan di wilayah Indonesia mulai tanggal 5 Desember 1957. Nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah no 23 tahun 1958 meliputi perusahaan penerbangan komersial Belanda (KLM) dan Nederlandsche Handels Maatschappij (NHM). Pemerintah Indonesia memindahkan pasar komoditas Indonesia dari Rotterdan (pelabuhan utama Belandda) ke Bremen (Jerman) sehingga Belanda yang menjadi penyalur komoditas Indonesia untuk dipasarkan di Eropa pun terkena dampak secara ekonomis. c. Persetujuan New York Sekretaris Jenderal PBB, U Thant meminta kesediaan diplomat dari AS, Ellsworth Bunker menjadi penengah perundingan antara Indonesia-Belanda. Ellsworth Bunker mengusulkan agar: Belanda menyerahkan Irian barat kepada Indonesia dengan perantara PBB yaitu United Nations Temporary Executive Authortity (UNTEA) dalam jangka waktu dua tahun. Rakyat Irian barat diberikan kesempatan menentukan pendapatnya supaya tetap berada dalam wilayah RI atau memisahkan diri. Pada 14 Agustus 1962 Indonesia mengadakan perundingan di Virgnia, Amerika Serikat dengan delegasi Indonesia dipimpin oleh Adam Malik sedangkan deligasi Belanda dipimpin oleh Dr.Van Royen. Adapun Ellsworth Bunker, menjadi penengah perundingan. Perundingan menghasilan kesepakatan yang disebut persetujuan New York. Salah satu isi persetujuan yaitu Belanda menyerahkan Irian Barat kepada United nation Temporary Executive Authority (UNTEA) selambatnya pada 1 Oktober 1962. Pemerintah sementara PBB menggunakan tenaga Indonesia baik sipil maupun alat-alat keamanan bersama dengan putra putri Irian Barat. Pada 31 Desember 1962 bendera Indonesia mulai dikibarkan disamping bendera PBB. Selambat-lambatnya 1 Mei 1963 UNTEA atas nama PBB menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Setelah penyerahan Irian Barat pemerintah Indonesia diwajibkan melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). d. Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat Pepera dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1969 – 4 Agustus 1969 yang diawasi langsung oleh PBB. Pepera dilaksanakan disetiap kabupaten yang semula menghendaki Pepera dilakukan semua orang dewasa baik pria maupun wanita. Dengan sistem one men one vote sesuai praktek internasional. Namun Indonesia menginginkan Pepera dilaksanakan dengan metode many men one vote. Metode ini lebih sesuai dengan sistem yang dianut Indonesia yaitu musyawarah mufakat atas dasar pancasila. Perwakilan PBB yang mengawasi jalannya Pepera selanjutnya membawa hasil Pepera dalam sidang umum ke 24 PBB pada November 1969. Dengan suara bulat Dewan Musyawarah Pepera memutuskan bahwa Irian Barat tetap merupakan bagian dari Republik Indonesia. Sidang Umum PBB tanggal 19 November 1969 sekaligus menyetujui hasil Pepera tersebut. Konfrontasi Malaysia Pada masa demokrasi Terpimpin, kondisi pencaturan politik dunia didominasi oleh pertentangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua Negara tersebut memiliki sistem politik dan pemerintahan yang berbeda. Kedua Negara tersebut membangun sekutu mereka sendiri yang kemudian dikenal dengan nama blok Barat dan blok Timur. Pemerintah Indonesia menolak mengikatkan diri kepada salah satu blok karena Indonesia memiliki konsep politik sendiri yang disebut politik luar negeri bebas aktif. Meskipun demikian, arah politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin ditentukan oleh Presiden Soekarno. Salah satu kebijakan luar negeri Indonesia yaitu konfronastai terhadap Malaysia Konfrontasi berawal pada 27 Mei 1961 dari munculnya keinginan Tengku Abdul Rahman dari persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yu dari Republik Singapura untuk menyatukan kedua Negara tersebut menjadi Federasi Malaysia. Gagasan tersebut mendapat tentangan dari Filipina dan Indonesia. Filipina menentang karena memiliki keinginan atas wilayah Sabah di Kalimantan Utara karena menganggap secara historis Sabah merupakan milik Sultan Sulu. Pemerintah Indonesia menentang karena menurut Presiden Soekarno pembentukan Federasi Malaysia merupakan sebagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaanya di Asia Tenggara. Pembentukan Federasi dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Konferensi Maphilindo (Mamaysia, Philipina dan Malaysia) di Filipina pada tanggal 31 Juli-5 Agustus 1963 merupakan upaya untuk meredakan ketenggangan diantara tiga Negara tersebut secara damai. Konferensi menghasilkan tiga dokumen penting yaitu Deklarasi Manila, persekutuan Manila dan Komunike Bersama. Inti pokok dari ketiga dokumen tersebut adalah Indonesia dan Filipina menyambut baik pembentukan Federasi Malaysia jika rakyat Kalimantan Utara setuju. Pembentukan Konferensi Malaysia disetujui oelh ketiga Negara untuk meminta sekjen PBB melakukan pendekatan terhadap persoalan sehingga diketahui keinginan rakyat didaerah-daerah yang akan dimasukkan ke dalam Federasi Malaysia. Kemudian ketiga kepala pemerintahan tersebut meminta Sekjen PBB membentuk tim penyelidik. Menindaklanjuti permohonan ketiga pimpinan pemerintahan tersebut, Sekretaris Jenderal PBB membentuk tim penyelidik yang dipimpin oleh Lawrence Michelmore. Tim ini memulai tugasnya di Malysia pada tanggal 14 September 1963. Namun sebelum misi PBB menyelesaikan tugasnya dan melaporkan hasil kerjanya, Fedrasi Malaysia diproklamirkan pada tanggal 16 September 1963. Indonesia menganggap proklamasi tersebut sebagai bentuk pelecehan atas martabat PBB dan pelanggaran Komunike Bersama Manila, yang secara jelas menyatakan bahwa penyelidikan kehendak Rakyat Sabah dan Sarawak harus terlebih dahulu dilaksanakan. Aksi-aksi demokrasi menentang terjadinya di Jakarta di balas pula dengan aksi-aksi demokrasi besar terhadap kedutaan RI di Kuala Lumpur, sehingga pada tanggal 17 September 1963, hubungan diplomatic Indonesia Malaysia diputuskan. Pemerintah RI pada tanggal 21 September memutuskan pula hubungan ekonomi dengan Malaya, Singapura, Serwak dan Sabah. Pada akhir tahun 1963 pemerintah RI menyatakan dukungannya terhadap perjuangan rakyat Kalimantan Utra dalam melawan Neokolonialisme Inggris. Konflik di Asia Tenggara menarik perhatian beberpa Negara seperti AS, Jepang dan Thailand dan menghendaki penyelesaian pertikaian secara damai. Namun masalah pokok sengketa tidak terpecahkan karena PM Federasi Laysia, Tengku Abdul Rahman tidak menghadiri forum pertemuan tiga Negara. Upaya lainnya, Indonesia, Malaysia dan Filipina melakukan pertemuan antara menteri-menteri luar negeri di Bangkok. Namun samapai dua kali pertemuan, tidak menghasilkan satu keputusan positif sehingga diplomasi mengalami kemacatan. Ditengah kemacetan diplomasi, pada tanggal 3 Mei 1964 Presiden Soekarno mengucapkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) di hadapan apel besar sukarelawan yang isinya: 1. 2. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia Bantuan perjuangan revolusioner rakyat- rakyat Manila, Singapura, Sarawak, Sabah dan berunai untuk membubarkan Negara boneka Malaysia. Untuk menjalankan konfrontasi Dwikora, presiden Soekarno membentuk Komando Siaga dengan marsekal Madya Oemar Dani sebagai Panglimanya. Walaupun pemerintah Indonesia telah memutuskan melakukan konfrontasi secara total, namunupaya penyelesaian diplomasi terus dilakukan. Presiden RI menghadiri pertemuan puncak di Tokyo pada tanggal 20 Juni 1964. Ditengah berlangsungnya Konfrontasi, Malaysia dicalonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tanggal 7 Januari 1965. Kondisi ini mendorong pemerintah Indonesia mengambil sikap menolak pencalonan Malaysia tersebut. Sikap Indonesia ini langsung disampaikan Presiden Soekarno pada pidatonya tanggal 31 Desember 1964 yang dengan tegas dan sepontan menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Keluarnya Indonesia dari PBB menyebabkan Indonesia kehilangan satu forum yang dapat digunakan untuk mencapai penyelesaian persengketaan dengan Malaysia secara damai. Politik Mercusuar Kondisi ekonomi semakin memburuk karena anggaran belanja Negara setiap tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan Negara yang memadai. penyebab pembengkaknya anggaran belanja tersebut adalah pembangunan proyek-proyek Mercusuar yang lebih bersifat politis dari pada ekonomi. Politik mercusuar adalah politik untuk mencari kemegahan/keindahan dalam pergaulan antara bangsa di dunia. Politik mercusuar digalakan Presiden Soekarno karena menganggap Indonesia sebagai mercusuar yang mampu menerangi jalan Negara-negara Nefo. Selain mendirikan bangunan megah yang menghabiskan biaya miliyaran rupiah, politik mercusuar diwujudkan melalui penyelenggaraan Asian Games IV dan Games Of The New Emerging Force (Ganefo), yaitu pesta olahraga Negara-negara Nefo pada 1963. Proyek-proyek mercusuar ini meliputi pembangunan Monumen Nasional (monas), pertokoan Sarinah, dan kompleks Olahraga Senayan. Jembatan Ampera juga merupakan salah satu dari proyek mercusuar. Pada awal pembangunannya jembatan ini diberi nama Jembatan Soekarno. Dalam perkembangannya, nama jembatan tersebut diganti menjadi Jembatan Ampera yang merupakan akronim dari amanat penderitaan rakyat (Ampera). Kini, jembatan Ampera menjadi ikon kota Palembang dan Provinsi Sumatra Selatan. Prev menu Next Demokrasi Terpimpin D. Perkembangan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin A. Sistem Ekonomi Terpimpin Pada dasarnya sistem ekonomi terpimpin merupakan penguasaan atau sekurang-kurangnya pengawasan terhadap alat-alat produksi serta distribusi yang vital bagi perekonomian negara. Pemerintah memiliki peranan besar dalam menentukan kebijakan ekonomi sehingga pengaturan ekonomi lelalui sistem komado semakin menonjol. Masalah kepemilikan asset national oleh Negara dan fungsi social-politik ditempatkan sebagai masalah strategi nasional. Pengambilalihan aset-aset milik pengusaha asing terutama Belanda ditargetkan oleh pemerintah mampu menasionalisasikan 80%. Namun dalam pelaksanaannya pemerintah hanya mampu menasionalisasikan sekitar 20% perusahan asing. Hal ini disebabkan para pemilik modal sudah terlebih dahulu menarik modalnya dari Indonesia. Dengan demikian kebijakan nasionalisasi perusahaan Belanda mengalami kegagalan. Sistem ekonomi terpimpin juga dilaksanakan dalam bentuk program pembangunan nasional semesta berencana. Dalam mendukung ide ini yang dicanangkan oleh presiden Soekarno, pemerintah berusaha memaksimalkan peran badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan meningkatkan peranan koperasi,. Salah satu koperasi yang dikembangkan adalah koperasi tani (koperta). Peranan koperta sama dengan perusahan Negara sebagi alat ekonomi terpimpin. Pemerintah juga memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Desember 1959 yang berisikan ketentuan bahwa semua perusahaan milik pengusaha Tionghoa dialihkan ke koperasi agar dapat menggantikan jalur distribusi yang semula dikuasai oleh pengusaha Tionghoa. Pengusaha swasta diorganisasikan sesuai bidangnya masing-masing yang dikenal dengan Organisasi Perusahaan Sejenis (OPS) dan Gabungan perusahaan Sejenis (GPS). OPS dan GBP bertugas mengalokasikan bahan baku, perundingan, kontrak-kontra perburuhan , dan pengumplan sumbnagn sukarela untuk kepentingan revolusi. Dalam perkembangannya pemerintah juga membentuk badan Musyawarah Pengusaha Swasta Nasiona (Bamunas) pada 10 Feb 1964 yang diatur dalam Peraturan presiden No,or 2 tahun 1964. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa bamunas bertugas membimbing dan menggerakan pengusaha swasta nasional untuk menyelesaikan revolusi nasional. B. Kebijakan Pemerintah untuk Mengatasi Permasalahan Ekonomi Permasalahan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin disebabkan oleh kekacauan kondisi politik dari ekonomi sebelum tahun 1959 yaitu inflasi. Beberapa upaya pemerintah mengatassi permasalahan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin sebagai berikut: a. Membentuk Dewan Perancang Nasional Pada 15 Agustus 1959 Kabinet kerja membentuk Dewan perancang Nasional (Deparnas). Deparnas dibentuk berdasarkan UndangUndang No 80 tahun 1958. Deparnas dipimpin oleh Muhammad yamin dan bertugas mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional serta menilai penyelenggaraan pembangunan. Pada 1963 Deparnas diganti menjadi badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Badan ini dipimpin langsung oleh presiden Soekarno. Bappenas memiliki beberapa tugas sebagai berikut: 1. Menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan, baik nasional maupun daerah 2. Mengawasi dan menilai laporan pelaksanaan pembangunan 3. Menyiapkan dan menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS Hingga saat ini Bappenas masih berfungsi sebagai badan yang bertugas merencanakan program pembangunan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. b. Sanering/Devaluasi Mata uang rupiah Pada 25 Agustus 1959 pemerintah menetapkan kebijakan sanering mata uang kertas yang nilainya diturunkan menjadi 10%. Nilai mata uang Rp 1.000 dan Rp. 500 yang ada dalam peredaran pada saat berlakunya peraturan ini diturunkan nilainya menjadi Rp. 100 dan Rp 50. Mata uang pecahan seratus kebawah tidak didevaluasi. Kebijakan Devaluasi mata uang rupiah bertujuan meningkatkan nilai rupiah tanpa merugikan rakyat kecil. Sebagai tindaklanjut kebijakan tersebut, pemerintah membentuk Panitai Penampung Operasi Keuangan (PPOK) yang bertugas menindaklanjuti tindakan moneter tanpa mengurangi tanggung jawab menteri, departemen, dan jawatan yang bersangkutan. c. Menekan Laju Inflasi Daya beli masyarakat yang menurun tajam dikarenakan inflasi akibat kekacauan politik sebelum 1959 yang terjadi bersamaan dengan kekacauan ekonomi. Dalam rangka membendung inflasi, pemerintah mengeluarkan peraturan Pemerintah Pengganti UU no 2 tahun 1959 dengan maksud untuk mengurangi banyaknya uang beredar serta memperbaiki keuangan dan perekonomian Negara. Pemerintah juga memberlakukan Kebijakan pembekuan sebagian simpanan pada bank-bank yang nilainya diatas Rp. 25.000 dengan tujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Pemerintah menginstruksikan penghematan bagi instansi pemerintah dan memperketat pengawasan semua pelaksanaan anggaran belanja, serta menertibkan manajemen dan administrasi perusahaan- perusahaan Negara. Dengan kebijakan moneter tersebut pemerintah berhasil mengendalikan inflasi dan mencapai keseimbangan serta kemantapan moneter dengan menghilangkan likuiditas dalam masyarakat. d. Deklarasi Ekonomi (Dekon) Dalam rangka memperbaiki ekonomi, pemerintah membentuk Panitia Tiga belass. Panitia ini terdiri atas ahli ekonomi, ahli politik, anggota Mus. Dua tokoh terkemuka yang berggabung dalam Panitia Tiga Belas adalah Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPR), anggota DPR, dan anggota DPA. Dua tokoh terkemuka yang bergabung dalam Panitia Tiga Belas D.N. Aidit (PKI) danAli Sastroamidjojo (PNI). Panitia ini menghasilkan konsep yang disebut Deklarasi ekonomi (Dekon) sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia dalam rangka pelaksanaan Ekonomi Terrpimpin. Pressiden Soekarno meresmikan Dekon pada 28 maret 1963 dengan tujuan sebagai berikut: 1. Menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialism 2. Mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Pada dasarnya dekon Pada dasarnya dekon memperhatikan berbagai priorotas seperti mendorong usaha swasta, memperbesar produuksi perolehan devisa, serta memberikan insentif kepada pihak pengusaha swasta yang berhasil menaikkan milai ekspor dan impor. Dekon disusul dengan empat belas peraturan pelaksanaan yang dikenal dedengan nama 26 Mei. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa pelakssanaan ekonomi Indonesia adalah berdikari yaitu berdiri dikaki sendiri. Pelaksanaan Dekon tidak terlepas dari campur tanggan politik PKI. PKI bersedia melaksanakan Dekon selama pelaksanaan strategi dasar ekonomi dilakukan orang-orang PKI. Peraturan 26 Mei yang diterapkan dalam deklarasi Ekonomi mendapat kritikdari PKI karena dianggap menguntungkan kaum imperialis. PKI juga berpendapat bahwa penerapan peraturan 26 mei akan berdampak pada kenaikan tariff listrik dan angkutan umum. Pada perkembangnnya, presiden Soekarno menunda pelaksanaan peraturan 26 mei karena sedang berkonsnsentrasi pada konfrontasi dengan Malaysia. Dalam perkembangannya, kebijakan Deklarasi Ekonomi gagal mengatasi keadaan ekonomi Indonesia yang semakin merosot. Ketidak berhasilan kebijakan tersebut ddisebabkan pemerintah gagal memperoleh pinjaman dana dari internasional Monetary Fund (IMF). Situasi ini jugadipengaruhi oleh perkembangan politik bansga Indonesia yang sedang berkonfrontasi dengan negara-negara barat dan Malaysia. F. Dana Revolusi Pada 1964 Presiden mengeluarkan instruksi presiden no 018 tahun 1964 dan keputusan Presiden No 360 Tahun 1964. Instruksi tersebut berisi ketentuan-ketentuan mengenai perhimpunan dan penggunaan Dana Revolusi. Selanjutnya, presiden Seokarno menunjuk Menteri urusan Bank Sentral Jusuf Muda Dalam untuk mengelola Dana Revolusi. Adapun ketentuan-ketentuan pengguanan dana devisa yaitu: 1. Dana Revolusi diperoleh dari devisa kredit jangka panjang (deffered payment). 2. Adanya pungutan terhadap perusahaan atau perseorangan yang mendapat fasilitas kredit antara 250 juta hingga 1 militar rupiah. 3. Perusahaan atau perseorangan tersebut diharuskan membayar dengan valuta asing sesuai jjumlah yang ditetapkan 4. Hasil pengumpulan dana revolusi digunakan untuk membiayai proyek-proyek mandataris presiden dikenal dengan proyek mercusuar. Proyek ini bersifat pretise politik dengan mengorbankan kondisi ekonomi dalam negeri. Akibat dari kebijakan Dana revolusi yaitu: 1. Utang-utang negara semakin meningkat, sedangkan kegiatan ekspor semakin menurun 2. Adanya kekacauan dibidang keuangann Negara akibat pemberian fasilitas alokasi kredit kepada perseorangan atau kepada perusahaan yang bukan sektor produksi dengan bunga tertententu. 3. Tingkat inflasi menunjukan kenaikan yang semakin tidak terkendali dimana pada 1959 tingkat inflasi hanya 19,24% meningkat hingga mencapai 635,35% pada 1966. Nilai positif yang dapat ditiru dari teladan para tokoh-tokoh bangsa pada masa Demokrasi Terpimpin adalah sikap peduli dan proaktif. Sikap peduli dan proaktif para meteri dan ahli ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin ditunjukan dengan kesediaan mereka menciptakan gagasan inovatif sebagai upaya menciptakan stabilitasi perekonomian Indonesia. Prev menu Next Rangkuman Materi Demokrasi Terpimpin Dinamika politik yang terjadi pada masa Demokrasi terpimpin antara lain diwarnai dengan tampilnya dua kekuatan Politik di Indonesia yang saling bersaing, yaitu PKI dan Angkatan Darat. Pada Masa Demokrasi Terpimpin pula, Indonesia melakukan operasi militer untuk membebaskan Papua dari penjajahan Belanda (Trikora). Selain itu konfrontasi dengan Malaysia juga terjadi (Dwikora). Kebijakan ekonomi yang dilakukan pada masa Demokrasi terpimpin antara lain berupa pembentukan Dewan Perancang Nasional dan Deklarasi Ekonomi, serta dilakukan Devaluasi Mata Uang. Proyek Mercusuar berupa pembangunan Monas, kompleks Olahraga Senayan, Pemukiman Kebayoran juga berlangsung. Prev menu Next Latihan Pembelajaran MULAI Soal Latihan Kerjakan soal-soal berikut dengan memilih jawaban yang paling tepat! Soal 1 Konsepsi Demokrasi Terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno sejak 21 Februari 1957. Langkah pertama yang ditempuh Soekarno dalam mewujudkan konsepsi tersebut adalah…. A. Membentuk Dewan Nasional B. Membubarkan Dewan Konstituante C. Meminta dukungan Angkatan Darat D. Membentuk kabinet gotong royong E. Membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Soal 2 Masa Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno melakukan penyimpangan terhadap UUD 45, salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah…. A. Pebredelan surat kabar yang menolak ideology ManipolUSDEK B. Penetapan Manipol-USDEK sebagai haluan Negara C. Pembubaran DPR hasil Pemilu 1955 D. Pembatasan kegiatan partai politik E. Pembentukan Front Nasional Soal 3 Pada masa Demokrasi terpimpin, PKI berusaha menyakinkan Presiden Soekarno bahwa PKI merupakan partai pendukung utama kebijakan pemerintah. PKI mencapai tujuan tersebut dengan cara…. A. Mengkritik kebijakan Presiden Soekarno melalui surat kabar Harian rakyat B. Mendukung pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup C. Menyusupkan kader PKI dalam MPRS dan Angkatan Darat D. Mengutip slogan - slogan Naskom dan pidato Soekarno E. Mengangkat D.N Aidit sebagai penasehat presiden Soekarno Soal 4 Pada 24 Juni 1960 Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilu 1955. Pembubaran tersebut dilakukan karena …. A. DPR menolak ajaran Resopim yang dicetuskan Presiden Soekarno B. anggota DPR tidak berasal dari partai politik pedukung C. anggota DPR didominasi oleh kader PKI D. DPR menolak RAPBN tahun 1960 E. DPR menolak Ideologi Nasakom Soal 5 Salah satu ajaran yang muncul pada masa Demokrasi terpimpin adalah Revolusi, Sosialisme Indonesia dan pimpinan nasional (Resipom). Ajaran tersebut bertujuan…. A. Memperkuat kedudukan Presiden Soekarno B. Mempertegas arah politik luar negari Indonesia C. Menempatkan AD sebagai kekuatan politik pemerintah D. Menyatukan tiga ideologis besar yaitu, komunis, nasionalis dan agama E. Mengkritik Pnyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) gerakan Benteng Soal 6 Pemerintah Indonesia berupaya memperjuangkan wilayah Irian barat melalui Sidang Umum PBB tahun 1954-1957. Akan tetapi, upaya terrsebut mengalami kegagalan karena… A. Pemerintah Indonesia memutus hubungan diplomatik dengan Belanda B. Dua pertiga peserta sidang menolak pengajuan masalah Irian Barat C. Masalah Irian Barat tidak didukung peserta Konferensi Asia-Afrika D. Indonesia melakukan agresi militer terhadap wilayah Irian Barat E. Irian Barat telah ditetapkan sebagai bagian Kerajaan Belanda. Soal 7 Pada 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat (Trikora) yang bertujuan…. A. Mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa Indonesia B. Menggerakan rakyat sebagai pendukung usaha pengembalian Irian Barat C. Mengadakan agresi militer sebagai usaha pengembalian Irian Barat D. Mengusahakan persenjataan ke Negara-negara blok komunis E. Membentuk pemerintahan sementara di Irian Barat. Soal 8 Amerika Serikat menekan Belanda agar bersedia berunding dengan Indonesia mengenai masalah Irian barat. Tekanan tersebut diberikan karena…. A. Belanda kalah dari Indonesia dalam konfrontasi militer Indonesia berhasil menguasai sebagian besar wilayah B. Irian Barat C. AS telah mengirim Ellsworth Bunker sebagai mediator D. AS mencegah keterlibatan Uni Soviet dalam konfrontasi E. Kedudukan Belanda tidak didukung sepenuhnya oleh rakyat Irian Barat. Soal 9 Pemerintah Indonesia menargetkan untuk menasionalisasi 80% perusahaan asing. Akan tetapi pada praktiknya upaya tersebut meleset dari target karena….. A. Pemilik perusahaan asing telah menarik modalnya dari Indonesia B. Pemerintah hiperinflasi C. Nasinalisasi perusahaan asing tidak mampu memperbaiki ekonomi rakyat D. Perusahaan asing di pengusaha Tionghoa E. Kebijakan nasionalisasi perusahaan asing membutuhkan dana besar Indonesia focus mengatasi Indonesia masalah didominasi oleh Soal 10 Pada 1964 Presiden Soekarno menerapkan kebijakan Dana Revolusi yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek mandataris presiden. Kebijakan tersebut berdampak pada.... A. Menurunnya nilai tukar rupiah B. Menurunnya tingkat inflasi C. Menurunnya pendapatan Negara D. Meningkatnya utang-utang Negara E. Meningkatnya cadangan devisa negara Simpan » Hasil Latihan Soal Maaf..., nilai Anda 0 Anda belum mencapai KKM, silahkan belajar lagi !! NO JAWABAN KUNCI KETERANGAN 1 - - ?? 2 - - ?? 3 - - ?? 4 - - ?? 5 - - ?? 6 - - ?? 7 - - ?? 8 - - ?? 9 - - ?? 10 - - ?? menu Next menu Next Evaluasi Pembelajaran MULAI Evaluasi Pembelajaran Kerjakan soal-soal berikut dengan memilih jawaban yang paling tepat! Soal 1 Perhatikan ciri-ciri berikut! 1. 2. 3. 4. kebebasan partai politik di batasi Presiden menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan Anggota DPR dipilih melalui Pemilu Pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri Ciri-ciri kehidupan politik pada masa Demokrasi Terpimpin ditunjukan oleh angka .... A. 1) dan 2) B. 1) dan 3) C. 2) dan 3) D. 2) dan 4) E. 3) dan 4) Soal 2 PEPERPU/040/1959 merupakan peraturan yang berisi laranganaktivitas politik, termasuk aktivitas anggota Konstituante.Latar Belakang keluarnya peraturan tersebut adalah …. A. munculnya ideologi Nasakom B. Bubarnya DPR hasil Pemilu 1955 C. Keluarnya Dekrit Presiden 5Juli 1959 D. Konflik antar partai yang semakin memanas E. Tampilnya PKI sebagai partai pendukung pemerintah Soal 3 Dalam kabinet kerja yang dibentuk oleh Presiden Soekarno terdapat beberapa menteri yang memutuskan untuk keluar dari partainya. Kondisi tersebut memberi pengaruh berupa … A. menurunnya jumlah menteri dari kalangan nonpartai politik B. menurunnya pengaruh kepentingan partai politik dalam kabinet C. meningkatnya Konstituante D. Meningkatnya jumlah kader tipa partai politik dalam jajaran kabinet Kerja E. Meningkatnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Soekarno tekanan untuk membubarkan Dewan Soal 4 Pada 24 Juli 1960 Presiden Soekarno membubrakan DPR hasil Pemilu 1955. Pembubaran tersebut dilakukan karena .... A. DPR menolak ajaran Resopim yang dicetuskan Presiden Soekarno B. Anggota DPR tidak berasal dari partai politik pendukung C. Anggota DPR didominasi oleh kader PKI D. DPR menolak RAPBN tahun 1960 E. DPR menolak Ideologi Nasakom Soal 5 Kedudukan Presiden Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin semakin kuat setelah ia membentuk Front Nasional. Adapun tugas Front Nasional adalah …. A. memperjuangkan cita-cita proklamasi dan UUD 1945 B. memberi peluang bagi perkembangan ideologi komunis C. mendukung setiap kebijakan yang dikeluarkan Presiden Soekarno D. menyusun undang-undang dasar baru pengganti UUDS 1950 E. menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Soal 6 Berlangsungnya perang dingin antara blok Barat dan Blok Timur turut mempenngaruhi upaya Indonesia dalam pembebasan Irian Barat. Pengaruh tersebut ditunjukan dengan …. A. pemberian bantuan militer Amerika Serikat kepada Indonesia B. perubahan sikap Amerika Serikat mengenai masalah Irian Barat C. penandatanganan kesepakatan Indonesia-Uni-Soviet D. pembentukan pemerintahan sementara di irian barat oleh Amerika Serikat E. penunjukkan Elisworth Bunker perundungan Indonesia-Belanda jual beli sebagai senjata penengah Soal 7 Ide Presiden Soekarno tentang Games Of New Emerging Forces pertama kali muncul pada pelaksanaan Asian Games tahun 1962. Presiden Soekarno memunculkan ide tersebut karena …. A. Asian Games diprakarsai oleh negara-negara Oldefo B. Indonesia bertindak sebagai tuan rumah Asian Games C. Asian Games dirasa tidak mencerminkan Spirit Bandung D. pemerintah Indonesia telah menyiapkan banyak bangunan megah E. penyelengagaraan Asian Games menelan dana yang terlalu banyak Soal 8 Program Pembangunan Nasional Semesta Berencana merupakan salah satu program yang dikeluarkan oleh Dewan Perancang Nasional pada 1961. Dalam perkembangannya,perogram tersebut mengalami kegagalan karena .... A. Sebagiaan besar alokasi dana pembangunan digunakan untuk kampanye militer B. pengusaha swasta menolak untuk mendukung program revolusi nasional C. rancangan anggaran pendapatan dan belanja diperketat pengawasannya D. pemerintah gagal meningkatkan peranan koperasi dalam pembangunan ekonomi E. Presiden Soekarno mengeluarkan deklarasi ekonomi yang diprakarsai Panitia Tiga Belas Soal 9 Kebijakan devaluasi mata uang rupaih diikuti dengan pembentukan Panita Penampung Operasi Keuangan (PPOK). Lembaga tersebut bertugas …. A. Menyelenggarakan pungutan wajib bagi perusahaan swasta B. menyusun rancangan anggaran pengeluaran keuangan negara C. menyusun rencana pendapatan negara jangka panjang dan rencana tahunan, baik nasional maupun lokal D. menindaklanjuti tindakan moneter tanpa mengurangi tanggung jawab menteri, departemen, dan jawatan yang bersangkutan pemasukan dan E. mengalokasi bahan baku, perundingan, kontrak-kontrak perburuhan, dan pengumpulan sumbangan sukarela untuk kepentingan revolusi Soal 10 Ajaran Nasakom yang dicetuskan Soekarno menimbulkan kedekatan antara PKI dan Presiden Soekarno. Salah satu upaya angkatan Darat mencegah kedekatan tersebut dilakukan dengan cara .... A. melarang aktivitas Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) B. melarang penerbitan surat kabar Harian Rakyat C. menolak usialan pembentukan Angkatan Kelima D. menentang ajaran Resopim dan Nasakom E. menolak konfrontasi dengan Malaysia Simpan » Hasil Evaluasi Akhir Maaf..., nilai Anda 0 Anda belum mencapai KKM, silahkan belajar lagi !! NO JAWABAN KUNCI KETERANGAN 1 - - ?? 2 - - ?? 3 - - ?? 4 - - ?? 5 - - ?? 6 - - ?? 7 - - ?? 8 - - ?? 9 - - ?? 10 - - ?? menu Selesai menu Selesai Penilaian Diri Nama Peserta : Mata pelajaran : Kelas NO 1 2 3 4 5 : Ketikkan Nama Ketikkan Kelas Ketikkan Mapel PERNYATAAN Saya mendukung penuh keberadaan suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia Saya meyakini sikap amanah dan bertanggung jawab adalah sikap yang harus dimiliki oleh suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia Saya telah memahami dengan baik materi suprastruktur politik dan siap mengamalkannya Saya telah memahami dengan baik materi infrastruktur politik dan siap mengamalkannya Saya telah memahami materi komunikasi politik dengan baik dan saya siap mengamalkannya Periksa YA TIDAK HASIL PENILAIAN DIRI NAMA : undefined TINGKAT PENCAPAIAN KELAS : undefined 0% MATA PELAJARAN : undefined Pelajari Lagi | Lanjutkan Daftar Pustaka 1. Abdulgani, Roeslan. 1971. 25 Tahun Indonesia. Djakarta: PT. Gunung Agung 2. Kemendikbud. 2018. Sejarah Indonesia untuk SMA/SMK Kelas XII. Jakarta: PT. Gramedia Selesai menu