Academia.eduAcademia.edu

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL Diktat Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Hukum Dagang Program Study Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Singaperbangsa Karawang Tahun Akademik 2014-2015 Oleh: Aef Saefudin Pratama NPM: 1341173300082 UNIVERSITAS NEGERI SINGAPERBANGSA KARAWANG Jl. H.S Ronggowaluyo Telukjambe-Karawang Telp. : 0267- 400 177, Website : www.unsika.ac.id KATA PENGANTAR Segala puji bagi Allah pencipta alam semesta, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wata'ala, karena berkat rahmat dan ridhanya kami dapat menyelesaikan makalah tepat pada waktunya. Makalah ini digunakan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Dagang Program Study Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Singaperbangsa Karawang Tahun ajaran 2014-2015. Makalah ini kami buat dengan tujuan agar dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi kami maupun mahasiswa yang lain yang akan membaca atau mempelajari makalah ini. Serta memberi penjelasan mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen disingkat sebagai BPSK. Tidak lupa pula, kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga makalah ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya. Makalah ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini, supaya kelak kami dapat lebih baik dalam menyusun makalah selanjutnya. Semoga makalah ini memberikan informasi bagi masayarakat dan mahasiswa/mahasisiwi dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Karawang, 10 Desember 2014 Penyusun DAFTAR ISI Kata Pengantar ......................................................................................... ii Daftar Isi ................................................................................................... iii BAB I : Pendahuluan ................................................................................ 4 Latar Belakang ................................................................................ 4 Rumusan Masalah .......................................................................... 4 Tujuan Penulisan ............................................................................. 5 Metode Ilmiah .................................................................................. 5 Sistematika Penulisan ...................................................................... 5 BAB II : Landasan Teori ........................................................................... 7 BAB III : Pembahasan .............................................................................. 8 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual ............................................. 8 Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual ...................................... 8 Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual ............................................. 9 Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia ................... 12 Sejarah Hak kekayaan Intelektual di Indonesia ............................... 12 BAB IV : Penutup ..................................................................................... 17 Kesimpulan ..................................................................................... 17 Saran ............................................................................................... 17 Daftar Pustaka ........................................................................................... 18 BAB I PENDAHUUAN Latar Belakang Dalam kehidupan bernegara terdapat berbagai norma yang mengatur kehidupan agar terjadai keseimbangan dan keteraturan hidup. Ketika salah satu norma tersebut tak dijalankan dengan benar maka akan berpotensi terjadi hal yang tak diinginkan, dan roda kehidupan akan tersendat. Ada beberapa norma yang tertulis maupun tidak tertulis. Norma yang tertulis salah satunya adalah norma hukum. Meskipun hukum sebagi aturan yang baku dan harus dikuti, namun tetap saja banyak pihak yang memandang hukum sebagi sesuatu yang bias dbeli dngan uang dan kekuasaan. Termasuk didalamnya hukum tentang pengaturan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang saat ini semakin diperhatikan oleh khalayak. Karena banyaknya klaim dan semakin sulitnya proses peradilan untuk menindaklanjuti klaim tersebut jika tak memiliki mukum yang kuat. Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) secara esensial berbicara mengenai hak atas kekayaan yang lahir dari intelektual manusia. HaKI memiliki 3 unsur penting yaitu hak, manusia dan intelektual. Dari ketiga unsur tersebut, maka terciptalah karya ciptaan. Untuk karya-karya ciptaan perlu mendapatkan perlindungan untuk mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk meniru, memperbanyak serta memperdagangkan karya ciptaan orang lain. Hak Kekayaan Intelektual mencakup 2 kelompok yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Keduanya dilindungi dan diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa melanggarnya akan dikenai sanksi yang seberat-beratnya. Untuk itu kita wajib menghargai karya-karya ciptaan orang lain dan berusaha mengurangi pembelian-pembelian produk bajakan yang semakin marak sekarang ini. Rumusan Masalah Apa Pengertian Hak Kekayaan Intelektual ? Apa saja prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual ? Apa Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual ? Apa Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia ? Bagaimana Sejarah Hak kekayaan Intelektual di Indonesia ? Tujuan Penulisan Makalah Dalam Penyusunan Makalah ini yang berisi tentang Hak Kekayaan Intelektual, Penulis berharap dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun pembaca dan masyarak luas. Adapun tujuan lain dari penyusunan makalah ini adalah sebagai berikut. Bagi Penulis. Penyusunan Makalah ini untuk memenuhi salah satu tugas kelompok mata kuliah Hukum Dagang Program Studi Ilmu Hukum Fakultas HukumUniversitas Negeri SingaperbangsaKarawang tahun akademik 2014-2015. Bagi Pembaca dan Masyarakat Luas Penyusunan Makalah inidimaksudkan untuk menambah pengetahuan tentang, Sejarah, Bentuk dan Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Metode Ilmiah Dalam penyusunan makalah ini, penulis menggunakan study pustaka dalam hal pengumpulan data sebagai sumber utama. Metode pustaka yang kami lakukan adalah dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan materi pada beberapa buku dan sumber lainnya (Media Internet). Sistematika Penulisan Kata Pengantar Daftar isi BAB I Pendahuluan Latar Belakang Rumusan Masalah Tujuan Penulisan Metode Ilmiah Sistematika Penulisan BAB II LANDASAN TEORI BAB III PEMBAHASAN Pengertian Hak Kekayaan Intelektual. Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual. Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual. Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Sejarah Hak kekayaan Intelektual di Indonesia. BAB IV KESIMPULAN Kesimpulan Saran DAFTAR PUSTAKA BAB II LANDASAN TEORI Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir, Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hak memiliki pengertian tentang suatu hal yang benar,milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, wewenang menurut hukum, dsb). Kekayaan adalah perihal yang (bersifat, ciri) kaya, harta yang menjadi milik orang, kekuasaan. Intelektual adalah cerdas, berakal dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan, atau yang mempunyai kecerdasan tinggi, cendikiawan, atau totalitas pengertian atau kesadaran terutama yang menyangkut pemikiran dan pemahaman. Kekayaan Intektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya ini dihasilkan atas kemampuan intelektual melalui pemikiran, daya cipta, dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu, dan biaya untuk memperoleh “Produk” baru dengan landasan kegiatan penelitian yang sejenis. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak eksklusif Yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15) UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta UU No. 7 Tahun 1994 Tentang Ratifikasi Trade Related Aspects of Intellectuals Property Rights ( TRIPs ) BAB III PEMBAHASAN Pengertian Hak Kekayaan Intelektual Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan padanan dari bahasa Inggris Intellectual Property Right. Kata “intelektual” tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (the Creations of the Human Mind) (WIPO, 1988:3). Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak eksklusif Yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Secara sederhana HAKI mencakup Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merk. Namun jika dilihat lebih rinci HAKI merupakan bagian dari benda (Saidin : 1995), yaitu benda tidak berwujud (benda imateriil). Terdapat tiga jenis benda yang dapat dijadikan kekayaan atau hak milik, yaitu : Benda bergerak, seperti emas, perak, kopi, teh, alat-alat elektronik, peralatan telekominukasi dan informasi, dan sebagainya; Benda tidak bergerak, seperti tanah, rumah, toko, dan pabrik; Benda tidak berwujud, seperti paten, merek, dan hak cipta. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk dalam bagian hak atas benda tak berwujud. Berbeda dengan hak-hak kelompok pertama dan kedua yang sifatnya berwujud. Hak Atas Kekayaan Intelektual sifatnya berwujud, berupa informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan dan sebagainya yang tidak mempunyai bentuk tertentu. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual Prinsip-prinsip yang terdaftar dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah prinsip ekonomi, prinsip keadilan, prinsip kebudayaan, dan prinsip sosial: Prinsip Ekonomi. Prinsip ekonomi merupakan hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memeberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. Prinsip Keadilan. Prinsip keadilan merupakan di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemiliknya. Prinsip Kebudayaan. Prinsip kebudayaan, yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia Prinsip Sosial Prinsip sosial ( mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara ), artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan bedasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan WIPO Hak atas Kekayaan Intelaktual dapat dibagi menjadi dua bagian dalam 2 golongan besar, yaitu : Hak Cipta ( copyrights ) Hak eksklusif yang diberikan negara bagi pencipta suatu karya (misal karya seni untuk mengumumkan, memperbanyak, atau memberikan izin bagi orang lain untuk memperbanyak ciptaanya tanpa mengurangi hak pencipta sendiri. UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan sastra dan seni. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 ayat 1). Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan. Hak ciptahanyadiberikan secara ekslusif kepadapencipta, yaitu “seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalambentuk yang khas dan bersifat pribadi. Hak Kekayaan Industri ( industrial property rights ) Hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri ( industrial property right ) berdasarkan pasal 1 Konvensi Paris mengenai perlindungan Hak Kekayaan Industri Tahun 1883 yang telah diamandemen pada tanggal 2 Oktober 1979, meliputi : Paten Paten adalah hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepadapihaklain untuk melaksanakannya (UU No 14 Tahun 2001 Tentang Paten). Hak Paten Adalah hak eksklusif yang diberikan negara bagi pencipta di bidang teknologi. Yang untuk selamawaktu tertentu melaksanakan sendiri ciptaanya tersebut atau memberikan persetujuannya kepadapihak lain untuk melaksankannya, Merek Merek adalah tanda yang berupa gambar,nama, kata, hurup-hurup, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalamkegiatan perdagangan barang atau jasa. (UU no 15 Tahun 2001 Tentang Merek ) Merk dagang adalah hasil karya, atau sekumpulan huruf, angka, atau gambar sebagai daya pembeda yang digunakan oleh individu atau badan hukum dari keluaran pihak lain. Hak Design Industri Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan eksetis dan dapat diwujudkan dalampola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. (Pasal 1 ayat 1 UU No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri) Hak desain industri, yakni perlindungan terhadap kreasi dua atau tiga dimensi yang memiliki nilai estetis untuk suatu rancangan dan spesifikasi suatu proses industry. Hak Design Tata Letak Sirkuit Terpadu (intergrated circuit). Hak desain tata letak sirkuit terpadu ( integrated circuit ), yakni perlindungan hak atas rancangan tata letak di dalam sirkuit terpadu, yang merupakan komponen elektronik yang diminiaturisasi. Rahasia Dagang Rahasia dagang, yang merupakan rahasia yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau individu dalam proses produksi Varietas Tanaman Varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotype yang dapat membedakan dari jenis yang sama atau spesies yang sama oleh sekurang- kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. (Pasal 1 Ayat 3). Dasar Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Di Indonesia UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15) UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta UU No. 7 Tahun 1994 Tentang Ratifikasi Trade Related Aspects of Intellectuals Property Rights ( TRIPs ) Sejarah Hak kekayaan Intelektual di Indonesia Secara historis, undang- undang mengenai HAKI pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. caxton, Galileo dan Guttenberg tercatat sebagai penemu-penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut, dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian di adopsi oleh kerajaan Inggris dijaman TUDOR tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris yaitu Statute of Monopolies (1623). Amerika Serikat baru mempunyai undang- undang paten tahun 1791. Upaya harmonisasi dalam bidang HKI pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah paten, merek dagang dan desain. Kemudian Berne Convention 1886 untuk masalah copyright atau hak cipta. Tujuan dari konvensi-konvensi tersebut antara lain standarisasi, pembahasan masalah baru, tukar menukar informasi, perlindungan minimum dan prosedur mendapatkan hak. Kedua konvensi itu kemudian membentuk biro administrative bernama the United International Bureau for the Protection of Intellectual Property yang kemudian di kenal dengan nama World Intellectual Property Organization (WIPO). WIPO kemudian menjadi bahan administrative khusus di bawah PBB yang menangani masalah HKI anggota PBB. Sebagai tambahan pada tahun 2001 WIPO telah menetapkan tanggal 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia. Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912). Indonesia yang pada waktu itu masih bernama Netherlands East-Indies telah menjadi anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888 dan anggota Berne Convention for the Protection of Literary and Aristic Works sejak tahun 1914. Pada jaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 s.d. 1945, semua peraturan perundang- undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku. Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. UU Hak Cipta dan UU peningggalan Belanda tetap berlaku, namun tidak demikian halnya dengan UU Paten yang dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam UU Paten peninggalan Belanda, permohonan paten dapat diajukan di kantor paten yang berada di Batavia ( sekarang Jakarta ), namun pemeriksaan atas permohonan paten tersebut harus dilakukan di Octrooiraad yang berada di Belanda. Pada tahun 1953 Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang paten, yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.S. 5/41/4, yang mengatur tentang pengajuan semetara permintaan paten dalam negeri, dan Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.G. 1/2/17 yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri. Pada tanggal 11 Oktober 1961 pemerintah RI mengundangkan UU No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961) untuk menggantikan UU Merek kolonial Belanda. UU Merek 1961 yang merupakan undang-undang Indonesia pertama di bidang HKI. Berdasarkan pasal 24, UU No. 21 Th. 1961, yang berbunyi "Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Merek 1961 dan mulai berlaku satu bulan setelah undang-undang ini diundangkan". Undang-undang tersebut mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Penetapan UU Merek 1961 dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan/bajakan. Saat ini, setiap tanggal 11 November yang merupakan tanggal berlakunya UU No. 21 tahun 1961 juga telah ditetapkan sebagai Hari HKI Nasional. Pada tanggal 10 Mei1979 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris [Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Revision 1967) ] berdasarkan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979. Partisipasi Indonesia dalam Konvensi Paris saat itu belum penuh karena Indonesia membuat pengecualian (reservasi) terhadap sejumlah ketentuan,yaitu Pasal 1 s.d. 12, dan Pasal 28 ayat (1). Pada tanggal 12 April 1982 Pemerintah mengesahkan UU No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta ( UU Hak Cipta 1982) untuk menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda. Pengesahan UU Hak Cipta 1982 dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan dibidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa. Tahun 1986 dapat disebut sebagai awal era modern sistem HKI di tanah air. Pada tanggal 23 Juli 1986 Presiden RI membentuk sebuah tim khusus di bidang HKI melalui Keputusan No. 34/1986 (Tim ini lebih dikenal dengan sebutan Tim Keppres 34). Tugas utama Tim Keppres 34 adalah mencangkup penyusunan kebijakan nasional di bidang HKI, perancangan peraturan perundang-undangan di bidang HKI dan sosialisasi sistem HKI di kalangan instansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat luas. Tim Keppres 34 selanjutnya membuat sejumlah terobosan, antara lain dengan mengambil inisiatif baru dalam menangani perdebatan nasional tentang perlunya sistem paten di tanah air. Setelah Tim Keppres 34 merevisi kembali RUU Paten yang telah diselesaikan pada tahun 1982, akhirnya pada tahun 1989 Pemerintah mengesahkan UU Paten. Pada tanggal 19 September 1987 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 7 tahun 1987 sebagai perubahan atas UU No. 12 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dalam penjelasan UU No. 7 tahun 1987 secara jelas dinyatakan bahwa perubahan atas UU No. 12 tahun 1982 dilakukan karena semakin meningkatnya pelanggaran hak cipta yang dapat membahayakan kehidupan sosial dan menghancurkan kreativitas masyarakat. Menyusuli pengesahan UU No. 7 tahun 1987 Pemerintah Indonesia menandatangani sejumlah kesepakatan bilateral di bidang hak cipta sebagai pelaksanaan dari UU tersebut. Pada tahun 1988 berdasarkan Keputusan Presiden No. 32 di tetapkan pembentukan Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merek (DJ HCPM) untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit eselon II dilingkungan Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman. Pada tanggal 13 Oktober 1989 Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui RUU tentang Paten, yang selanjutnya disahkan menjadi UU No. 6 tahun 1989 (UU Paten 1989) oleh Presiden RI pada tanggal 1 November 1989. UU Paten 1989 mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1991. Pengesahan UU Paten 1989 mengakhiri perdebatan panjang tentang seberapa pentingnya sistem paten dan manfaatnya bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan UU Paten 1989, perangkat hukum di bidang paten diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan suatu iklim yang lebih baik bagi kegiatan penemuan teknologi. Hal ini disebabkan karena dalam pembangunan nasional secara umum dan khususnya di sektor indusri, teknologi memiliki peranan sangat penting. Pengesahan UU Paten 1989 juga dimaksudkan untuk menarik investasi asing dan mempermudah masuknya teknologi ke dalam negeri. Namun demikian, ditegaskan pula bahwa upaya untuk mengembangkan sistem HKI, termasuk paten, di Indonesia tidaklah semata-mata karena tekanan dunia internasional, namun juga karena kebutuhan nasional untuk menciptakan suatu sistem perlindungan HKI yang efektif. Pada tanggal 28 Agustus 1992 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek (UU Merek 1992), yang mulai berlaku tanggal 1 April 1993. UU Merek 1992 menggantikan UU Merek 1961. Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah RI menandatangani Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations , yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPS). Tiga tahun kemudian, pada tahun 1997 Pemerintah RI merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang HKI, yaitu UU Hak Cipta 1987 jo. UU No. 6 tahun 1982, UU Paten 1989, dan UU Merek 1992. Di penghujung tahun 2000, disahkan tiga UU baru di bidang HKI, yaitu UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri dan UU No 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Dalam upaya untuk menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI dengan Persetujuan TRIPS, pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten, dan UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Kedua UU ini menggantikan UU yang lama di bidang terkait. Pada pertengahan tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan UU yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak diundangkannya. BAB IV PENUTUP Kesimpulan Hak kekayaan intelektual melindungi dan menghargai kreatifitas intelektual seseorang. Adanya hukum yang mengatur hak kekayaan intelektual setidaknya dapat membatasi maraknya sistem pembajakan di Indonesia ini yang semakin lama semakin meningkat. Padahal hukum yang mengatrur Hak kekayaan intelektual sudah sejak lama ada sejak pada zaman penjajahan belanda. Regenerasi atau transformasi hukum yang mengatur hak atas kekayaan intelektual ini, untuk semakin meningkan kesadaran manusia untuk lebih menghargai karya orang lain dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Dengan meningkatnya kreatifitas tiap individu Hak kekayaan intelektual tidak hanya menjadi sebuah hukum yang abstrak saja. Tetapi bisa menjadi motivasi tiap individu untuk berlomba-lomba mengahasilkan karya-karya yang terbaik yang dapat dijual di masayrakat, jadi secara tidak langsung kejahatan terhadap hak kekayaan intelektual seperti pembajakan pun akan hilang dan setiap masyarakat akan menghargai jerih payah seseorang menciptakan sesuatu yang bermakna. Saran Pengetahuan masyarakat tentang adany hak kekayaan intelektual masih dapat dikatakan minim, contoh kasus pembajakan dimana-mana, duplikat dan sebagainya masih marak dan sangat dengan mudah ditemukan di masyarakat bebas. Sosialisi terhadap adanyahukumyang melindungi hak atas kekayaan intelektual harusnya lebih ditekankan. Seperti situs www.dgip.go.id sebenarnya sudah cukup baik memberikan informasi-informasi secara online. Namun akan sangat jauh lebih baik bila adanya sosialisasi-sosialisai yang terjun langsung ke masyarakat. DAFTAR PUSTAKA www.dgip.go.id http://id.wikipedia.org/wiki/Kekayaan_intelektual Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi.Syafrinaldi. 2010. UIR Press. ISBN 979-8885-40-6 Djubaedillah. R, Sejarah, Teori dan Praktek Hak Milik Intelektual di Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 Harapan, M. Yahya, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang Undang No. 19 Tahun 1992, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994. Rizawanto Wanita, Undang Undang Merek Baru 2001, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. 18