Papers by Jurnal Administratio
Administratio, 2021
Kabupaten Kuantan Singingi juga harus melakukan penguatan terhadap BUMDes yang dimiliki desa. Ber... more Kabupaten Kuantan Singingi juga harus melakukan penguatan terhadap BUMDes yang dimiliki desa. Berdasarkan data yang diperoleh, Kabupaten Kuantan Singingi memiliki jumlah desa sebanyak 218 desa, dari jumlah desa tersebut ada sebanyak 100 desa yang sudah memiliki BUMDes dan 118 desa yang belum memiliki BUMDes. Dari desa yang sudah memiliki BUMDes salah satunya adalah Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Realitas BUMDes di Desa Sako Margasari masih bergerak dalam kegiatan simpan pinjam bagi masyarakat desa. BUMDes yang dimiliki oleh Desa Sako Margasari belum bergerak dalam membentuk unit-unit usaha baru dalam upaya memperkuat permodalan BUMDes guna menunjang perekonomian masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa strategi BUMDes Bintang Muda Jaya Desa Sako Margasari dalam mengembangkan unit usaha baru melalui inovasi teknologi di Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi masih berjalan belum maksimal. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat penerapan strategi BUMDes Bintang Muda Jaya Desa Sako Margasari dalam mengembangkan unit usaha baru melalui inovasi teknologi di Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi adalah faktor rendahnya kompetensi pengelola BUMDes, faktor minimnya modal usaha untuk membuka unit usaha baru dan faktor kurangnya mitra dari BUMDes
Administratio, 2021
Indonesia telah naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah ke atas sejak tahun 2020. Peran ... more Indonesia telah naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah ke atas sejak tahun 2020. Peran Indonesia dalam konteks bantuan luar negeri juga mulai bergeser dari negara penerima bantuan menjadi negara donor. Pemberian bantuan kepada pemerintah/lembaga asing yang telah berlangsung selama ini masih belum terkoordinasi dengan baik karena bersifat sektoral dan diinisiasi oleh kementerian teknis sesuai bidang masingmasing. Hal ini berpotensi kurang selaras dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran LDKPI sebagai lembaga yang baru dibentuk oleh pemerintah untuk menjadi sarana pendukung kebijakan luar negeri Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan LDKPI sebagai lembaga pengelola kerja sama internasional dapat memperbaiki tata kelola pemberian bantuan kepada pemerintah/lembaga asing yang selama ini belum melalui satu pintu khusus. Sentralisasi penyaluran bantuan kerja sama internasional dan pengelolaan lembaga yang profesional dan modern akan meningkatkan keselarasan dengan kebijakan diplomasi luar negeri pemerintah, memangkas birokrasi dan proses bisnis yang rumit, serta dapat mengurangi beban keterbatasan ruang fiskal di APBN.
Administratio, 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala desa terhadap pembangunan sektor pertanian... more Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala desa terhadap pembangunan sektor pertanian komoditas padi organik di Desa Wates Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian di Desa Wates Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Adapun informan kunci dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Wates dan perwakilan gabungan kelompok tani (gapoktan) Desa Wates. Instrumen penelitian terdiri dari pedoman wawancara catatan observasi lapang, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian diketahui jika Kepala Desa Wates mempunyai peran yang sangat signifikan terhadap pembangunan pertanian di Desa Wates, yaitu ditunjukkan dengan: 1) Kepala desa dapat membuat perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, 2) Kepala desa selalu memberikan pengarahan kepada perangkat desa dalam melaksanakan pembangunan, 3) Kepala desa akan mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan, 4) Kepala desa mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa; 5) Kepala Desa mengawasi aktivitas dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa.
Administratio, 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi prospek terciptanya kawasan kota... more Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi prospek terciptanya kawasan kota pintar percontohan di Polder Sangatta Utara, Kabupaten Kutai, dalam rangka peningkatan pengembangan kota pintar berbasis teknologi. Dalam analisis ini, teknik pengumpulan data diperoleh melalui penggunaan purposive sampling dan teknik accidental sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan secara detail prospek pertumbuhan Kabupaten Kutai Timur yang merupakan kawasan percontohan smart city di Sangatta Utara. Hasil penelitian menunjukkan, untuk Penelitian Polder Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, prospek pengembangan kawasan percontohan Kota Cerdas. Meningkatkan kunjungan wisatawan ke luar daerah, meningkatkan perekonomian daerah, mempromosikan akses informasi bagi masyarakat, meningkatkan pemahaman teknologi, menciptakan lapangan kerja, menarik wisatawan dengan membangun pariwisata di Polder Sangatta Utara dengan promosi objek wisata yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan, pertumbuhan, pembangunan dan pengembangan objek wisata.
Administratio, 2021
Dalam beberapa penelitian sebelumnya tentang e-village budgeting di Banyuwangi, asas good governa... more Dalam beberapa penelitian sebelumnya tentang e-village budgeting di Banyuwangi, asas good governance belum diteliti secara utuh, namun masih secara parsial. Penggunaan good governance hanya sebagai kerangka konseptual semata. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai implementasi e-village budgeting dalam keselarasannya dengan asas-asas good governance. Penulis menggunakan pengertian dan asas good governance berdasarkan UNESCAP. Penulis membatasi penelitian dengan meneliti dari segi transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, rule of law dan equity and inclusiveness. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelusuran studi literatur. Implikasi hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi evillage budgeting ini memenuhi asas good governance sehingga dikatakan bahwa inovasi ini berdampak pada masyarakat. Penulis juga menemukan bahwa dasar pemikiran penerapan e-village budgeting adalah kebutuhan untuk menunjang pelayanan masyarakat yang lebih baik dalam sistem demokrasi yang telah terinstitusioalisasi dan menjadi norma yang berlaku dalam dunia global. Kata kunci: tata kelola pemerintahan yang baik; pemerintahan daring; pendanaan desa secara daring
Administratio, 2021
The US-China Trade War and the COVID-19 pandemic are unprecedented incidents involving Indonesia'... more The US-China Trade War and the COVID-19 pandemic are unprecedented incidents involving Indonesia's traditional markets as the main actors, i.e. the US and China which impacted Indonesia's economy and trade indirectly. Market diversification to new market or non-traditional market is one way out that can be done to minimize the impact of the global crisis on the country, when traditional markets are unreliable, such as the United Arab Emirates (UAE) that has made a positive contribution both in investment and trade for Indonesia in the midst of a pandemic. However, Indonesia's exports to the UAE experienced a significant decline in 2018 after previous two years continued to increase. So that knowing the competitiveness of Indonesia's export products in the UAE is the purpose of this study. This research answers the prospects and challenges of Indonesian export products in the UAE by measuring the export performance in 2016-2018 using the Constant Market Share (CMS) and Revealed Comparative Advantage (RCA) analysis methods. This research uses descriptive quantitative method with secondary data and triangulation of data sources, methods, and theories as the validity and reliability methods. The results of this study indicate that CMS and RCA analysis output are different so that the prospects and challenges for Indonesian products are also explained by the Indonesian approach and trade policies which lead to the conclusion that the UAE is a potential market to become non-traditional market for Indonesian economic development when its traditional markets are unreliable.
Administratio, 2021
Sejak implementasi otonomi daerah tahun 1999, sektor kesehatan menjadi urusan pemerintahan yang d... more Sejak implementasi otonomi daerah tahun 1999, sektor kesehatan menjadi urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh daerah. Konsekuensinya, Kementerian Kesehatan tidak lagi memiliki Kantor Wilayah seperti halnya Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama. Walau demikian, sebagai tindak lanjut otonomi daerah pula, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang antara lain mengatur berdirinya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM berfungsi sebagai instansi pusat yang memiliki perangkat di daerah. Pada tahun 2018, BPOM melakukan reformasi administrasi melalui penambahan 40 Unit Pelaksana Teknis baru setingkat Eselon IV berupa Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM). Penelitian ini memotret reformasi administrasi tersebut dalam perspektif New Public Service menggunakan kerangka pikir evaluasi perubahan proses bisnis, yaitu PNS, masyarakat, institusi publik, dan proses. Kehadiran Loka POM melalui reformasi administrasi BPOM memperlihatkan hadirnya sejumlah nilainilai New Public Service baik pada elemen PNS, masyarakat, institusi publik, dan proses. Transformasi tersebut juga ditunjang dengan sejumlah data-data capaian yang memperlihatkan perluas cakupan pengawasan Obat dan Makanan yang memungkinkan masyarakat lebih terlindungi dari Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek negatif terhadap kesehatan. Diperlukan suatu perangkat yang relevan dan komprehensif untuk dapat mengukur outcome terutama pada elemen masyarakat sehingga peran dari BPOM secara umum maupun Balai Besar, Balai, dan Loka POM secara khusus pada masyarakat dapat diketahui dengan lebih cermat.
Fenomena bencan alam yang datang silih berganti belakangan ini menyentak pikiran dan membuat kita... more Fenomena bencan alam yang datang silih berganti belakangan ini menyentak pikiran dan membuat kita berpikir kebelakang untuk menghubungkan kejadian-kejadian tersebut dengan proses pendidikan yang telah diterapkan. Eco-school merupakan program besar yang mewadahi keinginan sekolah untuk berperan dalam melestarikan lingkungan. Program eco-school menggabungkan pembelajaran dan tindakan, sehingga menjadi metode yang efektif untuk mengubah perilaku dan membentuk karakter. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter menegaskan pentingnya melakukan revolusi karakter bangsa. Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) ini sejalan dengan agenda Nawacita penguatan karakter bangsa melalui budi pekerti dan pembangunan karakter peserta didik sebagai bagian dari revolusi mental. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, secara implisit ditegaskan Pemerintah menjadikan pembangunan karakter sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. Untuk dapat mencapai target maksimal dari penerapan eco-school maka dibutuhkan strategi yang sesuai dan mumpuni dalam mengeksekusi seluruh program tersebut. Mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti, maka penelitian memperoleh formulasi strategi berupa langkah kerja eco-school yakni: a) sosialisasi; b) pendidikan; c) pemberdayaan; d) pembudayaan; e) kerjasama peran stakeholder. Model strategi yang tersebut diharapkan dapat berkontribusi guna membentuk karakter siswa peduli lingkungan yang kemudian secara beriringan mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelajutan (sustainable development) melalui karakter peduli lingkungan. Abstract The natural disasters that come and go recently have attracted our minds and made us relate the incidents to the applied educational process. Eco-school is a big program that accommodates the hope of the schools to play a role in environmental preservation. Eco-school program combines learning and action, making it an effective method for changing behavior and shaping character. The Law number 20 of 2003 concerning National Education System and Presidential Regulation number 87 of 2017 concerning Character Education Strengthening clarify the importance of carrying out a national character revolution. The Character Education Strengthening (Penguatan Pendidikan Karakter, abbreviated as PPK) Program is in line with the agenda of Nawacita in strengthening the character of the nation through students' character building as part of the mental revolution. In the 2005-2025 National Long-Term Development Plan (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, abbreviated as RPJPN), the Government implicitly emphasizes that character development is one of the priorities in national development. It needs an appropriate strategy to execute all the programs in order to be able to achieve the maximum target of eco-school implementation. Prioritizing the process of deep communication interaction between the researchers and the phenomenon under study, a strategy formulation was formed in the form of eco-school work steps. This includes: a) socialization; b) education; c) empowerment; d) civilization; and e) cooperation of stakeholders. This strategy is expected to contribute to shaping the students' character who cares about the environment which, simultaneously, will support the achievement of sustainable development through an environmentally caring character
Pelaksanaan implementasi kebijakan bukan hanya sekedar membahas masalah pelaksanaan keputusan, te... more Pelaksanaan implementasi kebijakan bukan hanya sekedar membahas masalah pelaksanaan keputusan, tetapi secara lebih jauh implementasi kebijakan membahas mengenai langkah aktualisasi yang lebih bersifat interaktif antara pemerintah dan masyarakat. Kesiapsiagaan bencana salah satu perhatian penting dalam kesiapsiagaan non alam yakni meminimalisir risiko terjadinya kegagalan teknologi pada kapal. Sering kali berita kecelakaan kapal terjadi karena kegagalan teknologi maupun ketidaksiapan dari personel untuk memenuhi fasilitas dalam proses produksi kapal. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji implementasi kesiapsiagaan PT DRU dalam menghadapi risiko bencana. Secara umum PT DRU belum menjalankan kolaborasi dengan berbagai instansi kebencanaan untuk mengantisipasi terjadinya risiko bencana yang besar. Responsivitas PT DRU melalui HSE sebagai unit yang menangani kesiapsiagaan bencana dalam lingkup internal menunjukkan adanya ketidakmajuan organisasi dalam peningkatan kapasitas personel maupun kelengkapan fasilitas keselamatan. Dalam unit organisasi menunjukan bahwa HSE terbentuk saat PT DRU berdiri karena mengingat pentingnya unit pengelolaan risiko bencana dengan mengoptimalkan kesiapsiagaan bencana melalui pelatihan-pelatihan. Abstract The implementation of the policy is not just discussing the problem of implementing the decision, but further the implementation of the policy discusses the actualization step which is more interactive between the government and the community. Disaster preparedness is one of the important concerns in non-natural preparedness, namely minimizing the risk of technological failure on ships. Oftentimes news of ship accidents occur because of technological failures and the unreadiness of personnel to provide facilities in the ship production process. The purpose of this study is to examine the implementation of PT DRU's preparedness in dealing with disaster risks. In general, PT DRU has not yet collaborated with various disaster agencies to anticipate the occurrence of major disaster risks. The responsiveness of PT DRU through HSE as a unit that handles disaster preparedness on an internal basis shows the organization's lack of progress in increasing the capacity of personnel and completeness of safety facilities. In the organizational unit it shows that HSE was formed when PT DRU was established because of the importance of disaster risk management units by optimizing disaster preparedness through training.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan konsumtif yang dipraktikkan oleh masyarakat pe... more Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan konsumtif yang dipraktikkan oleh masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Mojodeso, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif teori masyarakat konsumtif Jean Baudrillard. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dan teknik interpretasi dilakukan dengan pemahaman yang lebih mendalam. Perilaku konsumtif yang dipraktikkan oleh masyarakat penerima PKH ditunjukkan melalui aktivitas konsumsi atau berbelanja atas dasar keinginan, bukan atas dasar kebutuhan. Tindakan tersebut ditemukan dalam beberapa perilaku, diantaranya : (1) Ibu-ibu penerima manfaat bantuan PKH lebih sering menghabiskan dana yang diterima dalam waktu dua hingga tiga hari saja, (2) dana tersebut dipergunakan untuk berbelanja bahan-bahan konsumsi dalam jumlah yang besar, (3) aktivitas belanja di pasar membuat mereka membeli berbagai macam jenis barang yang awalnya tidak direncanakan. Untuk mengontrol penggunaan dana terhadap masyarakat penerima PKH, pemerintah desa mengadakan program sosialisasi yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : (1) Teori masyarakat konsumtif Jean Baudrillard ditunjukkan dengan praktik belanja anggota PKH yang membeli atas dasar keinginan, bukan atas dasar kebutuhan, (2) anggota PKH tidak memiliki pengetahuan tentang literasi ekonomi sehingga memiliki perilaku konsumtif dalam menggunakan dana PKH, oleh karena itu pemerintah desa perlu memberikan pemahaman terkait literasi ekonomi dalam program sosialisasi. Abstract This study aims to determine the consumptive actions practiced by the beneficiaries of the Family Hope Program in Mojodeso Village, Kapas District, Bojonegoro Regency. This study uses a qualitative approach with the perspective of Jean Baudrillard's consumptive society theory. Informants were selected using purposive sampling technique. Data analysis and interpretation techniques are carried out with a deeper understanding. The consumptive behavior practiced by PKH recipient communities is shown through consumption activities or shopping on the basis of desire, not on the basis of need. This action was found in several behaviors, including: (1) Mothers who received PKH assistance more often spent the funds received within only two to three days, (2) the funds were used to shop for large amounts of consumption materials, (3) shopping activities in the market make them buy various types of goods that were not originally planned. To control the use of funds for PKH recipient communities, the village government held a socialization program which was held once a month. The conclusions of this study are: (1) Jean Baudrillard's theory of consumptive society is shown by the spending practice of PKH members who buy on the basis of desire, not on the basis of need, (2) PKH members do not have knowledge of economic literacy so they have consumptive behavior in using PKH funds Therefore, the village government needs to provide an understanding of economic literacy in the socialization program.
Penyelundupan benih lobster merupakan salah satu tindak pidana yang sedang marak terjadi di wilay... more Penyelundupan benih lobster merupakan salah satu tindak pidana yang sedang marak terjadi di wilayah perairan Provinsi Lampung, hal ini diketahui berdasarkan data pada Ditreskrimsus Polda Lampung yang menunjukkan bahwa terhitung sejak Tahun 2017 hingga Tahun 2019 jumlah tindak pidana tersebut cenderung meningkat.Penelitian ini akan memfokuskan pada permasalahan tentang terjadinya tindak pidana penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung, upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung, hambatan dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung, dan kerangka internasional dalam pencegahan penyelundupan benih lobster. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung terjadi karena tingginya kebutuhan lobster dari berbagai negara sedangkan di perairan Lampung memiliki potensi lobster yang cukup memadai, rendahnya kesadaran masyarakat atas dampak lingkungan, pemberian sanksi pidana kepada pelaku belum memberikan edukasi, serta pengawasan di wilayah perbatasan perairan tidak dilakukan secara optimal. Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan adalah dengan tindakan preventif dan tindakan represif. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat paling dominan dalam tindakan preventif adalah faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, selanjutnya dalam tindakan represif adalah faktor perundang-undangan yang mewajibkan adanya koordinasi proses penyidikan antara penyidik kepolisian dengan PPNS dan faktor penegak hukum yakni tidak semua penyidik berpendidikan sarjana hukum serta menumpuknya beban kerja. Kerangka internasional pencegahan penyelundupan benih lobster bersumber dari ketentuan yang termuat dalam UNCLOS 1982, RMFO, CCRF, IPOA, serta RPOA. Abstract Smuggling of lobster seeds is one of the crimes that is rife in the waters of Lampung Province, it is known based on data from the Lampung Police Directorate General that shows that from 2017 to 2019 the number of these crimes tends to increase. This research will focus on the problem concerning the crime of smuggling lobster seeds in Lampung Province, efforts to deal with criminal acts of smuggling lobster seeds in Lampung Province, obstacles in overcoming the crime of smuggling lobster seeds in Lampung Province, and the international framework in preventing lobster smuggling. The method used in this research is normative-empirical legal research. The research showed that the crime of smuggling lobster seeds in Lampung Province occurred because of the high demand for lobsters from various countries while in the waters of Lampung have sufficient potential lobster, low public awareness of environmental impacts, criminal sanctions for perpetrators have not provided education, and supervision in the border region waters are not carried out optimally. The countermeasures taken are preventive and repressive measures. While the most dominant inhibiting factor in preventive action is the community and cultural factors, furthermore in repressive measures is the legislation that requires the coordination of the investigation process between police investigators and PPNS and law enforcement factors ie not all investigators have a legal degree education and accumulate them workload. The international framework for preventing smuggling of lobster seeds originates from the provisions contained in UNCLOS 1982, RMFO, CCRF, IPOA, and RPOA.
Kajian ini bertujuan mendeskripsikan proses manajemen pendidikan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Me... more Kajian ini bertujuan mendeskripsikan proses manajemen pendidikan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan yang meliputi perencanaan pendidikan, pengorganisasian pendidikan, penggerakan pendidikan dan pengawasan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah deskripsi kualitatif dengan pengambilan informan secara purposive sampling. Teknik pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, focus discussion group (FGD) dan studi dokumenter. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa perencanaan analisis kebutuhan guru belum didukung dengan data yang lengkap, pengorganisasian Nusa Tenggara Timur terlampau besar, penggerakan berupa motivasi guru Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Nusa Tenggara Timur cukup tinggi serta pengawasan masih terbatas baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Abstract This study aims to describe the educational management of high schools / vocational high schools in the province of East Nusa Tenggara. The research method used is a qualitative description by taking informants by purposive sampling. The data collection technique was carried out by means of in-depth interviews, focus discussion groups (FGD) and documentary studies. The results of this study indicate that the planning of teacher needs analysis has not been supported by complete data, the organization of East Nusa Tenggara is too large, the mobilization in the form of high school / vocational high school teacher motivation in East Nusa Tenggara Province is quite high and supervision is still limited in terms of quantity. and quality.
Secara subtantif, tata kelola pemerintahan mempunyai tiga unsur penting. Ketiga unsur tersebut me... more Secara subtantif, tata kelola pemerintahan mempunyai tiga unsur penting. Ketiga unsur tersebut menjadi acuan dalam menjalankan roda pemerintahan. Begitu juga dalam pengelolaan pariwisata yang membutuhkan 3 pihak yang harus berkolaborasi, yakni : Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat sekitar lokasi pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tata Kelola Manajemen Pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pariwisata di Kabupaten Pandeglang, khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung berjalan sesuai dengan harapan baik, namun dalam pelaksanaannya tidak dapat dipungkiri bahwa sering terjadi konflik. Selanjutnya dalam hal Public Private Partnership tercipta kontrak yang baik antara pihak swasta dan pemerintah, namun dari pengelolaan diserahkan kepada pihak swasta, dan pemerintah hanya membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan wisata di daerah tersebut. Kata Kunci: Tata Kelola, Manajemen, Public Private Partnership Abstract Substantially, governance has three essential elements. These three elements become a reference in running the government, likewise, in tourism management, which requires three parties that must collaborate: Local Government, private sector, and communities around the tourism location. This study aims to determine the Governance of Tourism Management in the Tanjung Lesung Special Economic Zone. The method used in this research is descriptive qualitative research with data collection techniques are interviews, documentation, and observation. Based on the results of the study, it can be concluded that the management of tourism in the Pandeglang Regency, especially in the Tanjung Lesung Special Economic Zone, is running according to good expectations. Still, in its implementation, it cannot be denied that conflicts often occur. Furthermore, in the case of the Public-Private Partnership, a good contract is created between the private sector and the government, but the management is left to the private sector, and the government only makes policies related to tourism management in the area.
Penelitian ini menganalisis penanggulangan banjir yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Dae... more Penelitian ini menganalisis penanggulangan banjir yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi. Sebagaimana diketahui Kota Bekasi termasuk kategori tinggi untuk bencana banjir, karena Kota Bekasi sendiri terletak pada tiga Daerah Aliran Sungai (DAS). Permasalahan bencana banjir di Kota Bekasi selalu terjadi setiap tahunnya apabila sudah memasuki musim penghujan dan hampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Bekasi berpotensi direndam banjir. Oleh karena itu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, BPBD dibentuk dalam rangka mengupayakan penyelenggaraan dan pelayanan masyarakat di bidang penanggulangan bencana daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pada tahap pra bencana tindakan mitigasi dilakukan dengan memasang early warning system di lima lokasi aliran Sungai Cikeas-Cileungsi, kemudian menyebarluaskan peringatan dini kepada masyarakat, sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi sosialisasi tanggap bencana belum dilakukan menyeluruh kepada masyarakat korban banjir Kota Bekasi. Selanjutnya pada saat bencana, BPBD belum bisa mengevakuasi warga korban banjir Kota Bekasi secara maksimal dan menyeluruh. Pada tahap pasca bencana, BPBD melakukan rehabilitasi pembersihan sampah dan lumpur pasca banjir serta melakukan trauma healing korban banjir. Kegiatan rekonstruksi berupa pembangunan kembali rumah yang rusak, sejauh ini masyarakat menggunakan uang pribadi masing-masing dan tidak mendapat dana bantuan apapun dari pemerintah. Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa pelaksanaan penanggulangan banjir oleh BPBD Kota Bekasi belum berjalan dengan baik serta masih ditemukan hambatan dan kekurangan. Saran yang diberikan dengan melakukan normalisasi kali atau sungai, membentuk kelurahan tangguh bencana, mengoptimalisasi sarana prasarana serta meningkatkan tindakan pemulihan. Abstract This study analyzes flood countermeasures carried out Bekasi City Disaster Management Agency (BPBD). As known, Bekasi City in high category flood disaster, because Bekasi City is located in three river basins (DAS). The problem flood disasters in Bekasi City always occurs every year when has entered rainy season and almost all sub-districts in Bekasi City have potential to flooded. Therefore, based on Law Number 24 of 2007, BPBD was formed in context endeavoring for implementation and community service in area regional disaster management. This research uses qualitative research methods with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The results showed at pre-disaster stage mitigation measures were carried out installing an early warning system in five locations of Cikeas-Cileungsi River, then disseminating early warnings to community so far it has been going well. However, socialization disaster response has not been carried out thoroughly to flood victims in Bekasi City. Furthermore, at time disaster, BPBD could not evacuate residents of Bekasi City floods maximally and thoroughly. In post-disaster stage, BPBD conducts rehabilitation post-flood waste and mud cleaning as well trauma healing flood victims. Reconstruction activities are in form rebuilding damaged houses. So far, people have used their own personal money and have not received any assistance funds from government. Based on this explanation, implementation flood prevention by Bekasi City BPBD has not been going well and obstacles and shortcomings are still found. Suggestions are given normalizing rivers, establishing disaster resilient sub-districts, optimizing infrastructure and increasing recovery measures.
Administratio, 2020
In many developing countries, namely in South East Asia, political leaderships are marked by nume... more In many developing countries, namely in South East Asia, political leaderships are marked by numerous hereditary systems, also include Indonesia. Banten is the writers selected region as a research subject in this writing. The former Governor of Banten, Ratu Atut Chosiyah, has relatives in seven regencies and cities all across Banten, including national scale, in such creates her own political dynasty. This paper are about to answer two questions and reveal some close facts to discuss in Indonesia related to political dynasty. Does this hereditary systems works well in serving the people's need? Does political dynasty close other people opportunity to run for public offices as well? If this so, political dynasty will be a threat for ongoing Indonesian democratic practices, especially bureaucratic reform efforts. Research metdhod is done through qualitative descriptive with literature study to gain data and information required. The conclusion of this writing is that political dynasty do more harm than give benefit and it would definitely endanger the lives of local democracy. In terms of public service, little advantages received from this sort of practices. Abstrak Di banyak negara-negara berkembang, terutama di Asia Tenggara, kepemimpinan politik ditandai dengan cukup banyaknya sistem keturunan, termasuk di Indonesia. Banten menjadi daerah yang penulis pilih sebagai subjek kajian dalam tulisan ini. Mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, memiliki keluarga di dalam tujuh kabupaten dan kota di seluruh Banten, termasuk juga di tingkat nasional, sehingga menciptakan dinasti politiknya sendiri. Tulisan ini akan menjawab dua pertanyaan dan mengungkapkan fakta-fakta terkait dinasti politik yang jarang dibahas di Indonesia. Pertama, apakah sistem keturunan dalam politik mampu bekerja dengan baik dalam melayani kebutuhan masyarakat? Kedua, apakah dinasti politik menutup kesempatan masyarakat biasa untuk mencalonkan diri dalam jabatan-jabatan publik? Apabila iya, dinasti politik akan menjadi ancaman bagi praktik-praktik demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia, khususnya usaha-usaha reformasi birokrasi. Metode penelitian dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan studi pustaka untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan. Kesimpulan dari tulisan ini adalah dinasti politik lebih banyak menghasilkan kerugian dibandingkan keuntungan, serta pastinya mengancam kelangsungan hidup dari demokrasi lokal. Dalam konteks pelayanan publik, keuntungan yang didapatkan sangat kecil dari praktek-praktek seperti ini.
Administratio, 2020
Keberlanjutan dan keunggulan kompetitif organisasi sangat tergantung sumber daya manusia yang mam... more Keberlanjutan dan keunggulan kompetitif organisasi sangat tergantung sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan perubahan yang serba digitalisasi. Revolusi Industri 4.0 telah mengubah arah Talent Management dalam menciptakan ASN dimasa depan untuk menyelenggarakan pelayanan publik berbasis digitalisasi yang serba kompleks. Tujuan Peneitian ini berfokus membahas subtansi talent management dan masalah yang terkait dengan mengidentifikasi bakat dengan menggunakan konsep yang berkaitan dengan Industri 4.0. Talent management memiliki dampak dalam keberhasilan suatu organisasi, karena memberi kesempatan untuk merekrut, mempertahankan dan mengembangkan bakat yang diperlukan secara efektif yang kemudian dikembangkan sebagai pemimpin masa depan yang mewakili kombinasi sistem cyber-fisik. Teknologi baru ini akan memengaruhi semua lintas disiplin dan bahkan menantang fungsi sumber daya manusia, bagaimana Industry 4.0 akan mengubah landscape untuk pengembangan bakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data ditempuh melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Ability yang dibutuhkan dalam talent management dalam era 4.0 yaitu kemampuan koqnitif, kemampuanketrampilan teknis dan ketrampilan pemecahan masalah yang rumit; (2) Ketrampilan dasar TIK diperlukan untuk memasuki era digitalisasi. Kata Kunci: Revolusi Industri 4.0; Talent Management; Aparatur Sipil Negara; Teknologi, informasi dan Komunikasi (TIK) Abstract Sustainability and competitive advantage of an organization are very dependent on human resources that can compete with changes that are all digitizing. The Industrial Revolution 4.0 has changed the Direction of Talent Management in creating ASN in the future to facilitate complex digital-based public services. The purpose of this study is to discuss the substance of talent management and competency-related issues using concepts related to Industry 4.0. Talent management has an interest in the organization, because it gives an opportunity to recruit, support and develop the talent that is need and then developed as a future player which is a combination of cyber-physical systems. This new technology will affect all cross-disciplines and even oppose human resources, how Industry 4.0 will change the landscape for talent development. The research method used is a qualitative method. Data collection done through the collection, interview and documentation of informants who are directly involved in carrying out these activities. The process of data analysis adds data reduction, data presentation, and completes conclusions. The results showed that (1) the abilities needed in talent management in the 4.0 era were positive abilities, technical abilities and complex problem solving skills; (2) Basic ICT skills are need to be move to the digitalisation era.
Administratio, 2020
Abstrak Tahapan penting proses kebijakan publik adalah implementasi kebijakan yang akan menetukan... more Abstrak Tahapan penting proses kebijakan publik adalah implementasi kebijakan yang akan menetukan suatu proses, dimana tujuan dan dampak kebijakan akan dihasilkan. Beberapa faktor yang penting bagi keberhasilan implementasi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi serta struktur birokrasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi baik secara mandiri maupun bersama sama terhadap keberhasilan implementasi program P2K2 Dinas Sosial Kabupaten Cilacap. Metode penelitian yang digunakan bersifat analisis kuantitatif, data yang diperoleh berdasarkan jawaban kuesioner dianalisis dengan statistik regresi regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara mandiri hanya variable Komunikasi (X1) dan Struktur Birokrasi (X4) yang mampu berpengaruh signifikan terhadap implementasi program P2K2. Namun secara bersama-sama Komunikasi (X1), Sumberdaya (X2), Disposisi (X3) dan Struktur Birokrasi (X4) mampu mempengaruhi keberhasilan implementasi program P2K2 Dinas Sosial Kabupaten Cilacap sebesar 76,5%, sedangkan 23,5 % dipengaruhi oleh variabel lain yang belum kami teliti. Abstract An important stage in the public policy process is the implementation of policies which will determine a process, where the objectives and impact of the policy will be generated. Some factors that are important for successful implementation are communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The purpose of this study was to determine the magnitude of the influence of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure both independently and jointly on the successful implementation of the Cilacap Regency Social Service Family Capacity Building Meeting program. The research method used is quantitative analysis, the data obtained based on the answers to the questionnaire were analyzed statistics multiple linear regression. The results showed that independently only the Communication variable (X1) and the Bureaucratic Structure (X4) were able to significantly influence the implementation of the P2K2 program. But together Communication (X1), Resources (X2), Disposition (X3) and Bureaucratic Structure (X4) were able to influence the successful implementation of the P2K2 program of the Social Service Office of Cilacap Regency by 76.5%, while 23.5% were influenced by other variables which we haven't examined.
Administratio, 2020
Abstrak Penelitian ini menganalisa penyediaan pelayanan transportasi publik yang ramah untuk peny... more Abstrak Penelitian ini menganalisa penyediaan pelayanan transportasi publik yang ramah untuk penyandang disabilitas di DKI Jakarta. Diketahui bersama Kota Jakarta adalah ibu kota negara yang maju setra modern sehingga sudah selayaknya menyediakan transportasi publik yang ramah bagi penyandang disabilitas. Sebagaimana diketahui bahwa penyandang disabilitas adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan secara fisik sehingga harus ada model transportasi khusus. Hal tersebut juga sudah terjamin sebagaimana yang tertuang pada Undang-undang Nomor 08 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas atas hak dan kedudukan sebagai warga negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan dipadukan dengan teori Pelayanan Publik inklusif, teori aksesibilitas ramah disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini Pemerintah DKI Jakarta Badan Usaha Milik Daerah PT TransJakarta telah menyediakan model transportasi yang ramah untuk penyandang disabilitas berupa minibus. Model Transportasi tersebut dapat diakses oleh seluruh penduduk DKI Jakarta yang mengalami disabilitas. Selain mudah diakses transpotasi ini juga tidak dipungut biaya alias gratis. Transportasi tersebut bisa dipesan melalui telepon seluler biasa atau aplikasi melalui smartphone. Adanya inovasi pelayanan transportasi public ramah penyandang disabilitasdi DKI Jakarta ini diharapkan menjadi role model untuk daerah-daerah lainya dalam pemenuhan kebutuhan fasilitas publik untuk para penyandang disabilitas. Kata kunci: Inovasi, transportasi public, penyandang disabilitas Abstract This study analyzes the provision of friendly public transportation services for people with disabilities in DKI Jakarta. Known together with the city of Jakarta is the capital of a modern state that is setra modern so it should provide friendly public transportation for people with disabilities. Disiability denial is a society that has limited special transportation models. It has also been agreed as stated in Law Number 08 of 2016 concerning disability of the rights and positions as citizens. This research uses descriptive qualitative research methods and combined with inclusive Public Service theory, the theory of accessibility-friendly disability. The results of the study show that the Government of DKI Jakarta Regionally-Owned Enterprise PT TransJakarta has provided a model of transportation that is friendly for the disabled using minibuses. Transportation Model that can be accessed by all DKI Jakarta residents with disabilities. Besides being easily accessible, this is also free of charge. Such transportation can be ordered via regular cell phones or applications via smartphones. The innovation of disability-friendly public transportation services in DKI Jakarta is expected to be a role model for other regions in meeting the needs of public facilities for people with disabilities.
Administratio, 2020
Abstrak Pembangunan desa secara sosial mengubah nilai-nilai sosial dengan menemukan nilai perkemb... more Abstrak Pembangunan desa secara sosial mengubah nilai-nilai sosial dengan menemukan nilai perkembangan teknologi di desa pengembangan masyarakat yang mengarah pada pengembangan desa-desa baru. Ini tentu saja membutuhkan kemitraan dengan komponen komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kemitraan antara Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga tradisional dalam pengembangan Desa. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian tentang insentif tentang latar belakang situasi saat ini dan interaksi antara sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat dalam pengembangan Desa. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kayeli, Kabupaten Buru. Sumber utama data penelitian diperoleh dari observasi langsung dan wawancara dengan informan. Hasil penelitian menunjukkan hubungan kemitraan antara kepala desa, lembaga konsultatif desa dan lembaga tradisional di desa Kayeli menunjukkan efektivitas dalam komunikasi. Abstract Village development socially changes social values by discovering the value of technological development in the village of community development that leads to the development of new villages. This of course requires a partnership with the community component. This study aims to explain the partnership between the Village Head, the Village Consultative Body and traditional institutions in the development of the Village. This research is a field research, namely research on incentives about the background of the present situation and the interaction between social, individuals, groups, institutions and communities in the development of the Village. The study was conducted in Kayeli Subdistrict, Buru Regency. The main source of research data was obtained from direct observation and interviews with the informants. The results of the study show the partnership relationship between village heads, village consultative institutions and traditional institutions in Kayeli village demonstrating effectiveness in communication.
Administratio, 2020
Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum 2019 di Provinsi Banten. Selain itu, untuk ... more Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum 2019 di Provinsi Banten. Selain itu, untuk menganalisis apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan informan menggunakan purposive sampling. Selain itu, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Pemilihan Umum 2019 di Provinsi Banten terdapat Aparatur Sipil Negara yang tidak netral dengan berpihak pada salah satu calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan salah satu pasangan calon Presiden/Wakil Presiden (Capres-Cawapres). Faktor penghambat netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum 2019 di Provinsi Banten disebabkan oleh pola pikir Aparatur Sipil Negara yang belum terbentuk, keberadaan hubungan kekerabatan dan sanksi yang masih lemah. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Banten perlu meningkatkan pengawasan, bimbingan, dan menjatuhkan sanksi tegas terhadap Aparatur Sipil Negara yang terlibat dalam politik praktis dalam Pemilihan Umum 2019.
Uploads
Papers by Jurnal Administratio