Papers by Jurnal al-ihkam
Pemungutan pajak hotel atas rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) menimbulkan kek... more Pemungutan pajak hotel atas rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) menimbulkan kekaburan makna antara hotel dan rumah kos. Pemungutan tersebut dirasakan oleh masyarakat tidak memenuhi rasa keadilan. Beberapa persoalannya adalah hal mendasar terkait perbedaan antara hotel dan kos. Pertama, apakah makna "pelayanan yang disediakan rumah kos" dapat ditafsirkan sama dengan "pelayanan yang disediakan hotel". Kedua, bagaimanakah pengaturan pajak hotel atas rumah kos yang terdapat di dalam Undang Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bila ditinjau dari prinsip keadilan. Makna sebenarnya atas pelayanan hotel dan pelayanan rumah kos adalah berbeda dan pengaturan pajak hotel atas rumah kos belum bahkan tidak memenuhi prinsip keadilan. Tulisan ini merupakan hasil penelitian normatif. Analisis yang digunakan adalah metode interpretasi modern dan teori keadilan.
Rekonstruksi kronologis kisah Nabi Musa dalam al-Quran ini, ditujukan untuk mengetahui alur berce... more Rekonstruksi kronologis kisah Nabi Musa dalam al-Quran ini, ditujukan untuk mengetahui alur bercerita al-Quran secara umum dan bukan dari sisi gaya ceritanya (al-fann al-qashashi). Tulisan ini tidak mengarahkan fokusnya pada aspek linguistik tetapi perunutan cerita untuk kepentingan komparasi dengan teks di luar al-Quran (Perjanjian Lama). Metodenya adalah pertama, mengumpulkan seluruh ayat yang berisi tentang cerita Nabi Musa; kedua, merekonstruksi ayat-ayat terkumpul dalam satu alur kisah dan membabakkannya; ketiga, menerjemahkan ayat-ayat tersebut dengan lebih terbuka dalam suatu deskripsi-narasi yang bertutur. Metode yang sama juga ditempuh pada Perjanjian Lama. Secara tehnis, kisah Nabi Musa dalam Perjanjian Lama lebih mudah dikonstruksi daripada kisah Nabi Musa dalam al-Quran karena dalam Perjanjian Lama, kisah nabi Musa diceritakan dengan gamblang terutama di dalam Kitab Keluaran (exodus). Hasil perbandiangan menunjukkan perbedaan-perbedaan kisah Nabi Musa di dalam al-Quran dan Perjanjian Lama terutama dari sisi detail cerita. Dalam disiplin ilmu al-Quran, narasi Perjanjian Lama tentang Nabi Musa merupakan sumber israiliyat yang polemis.
Penerapan Asas Lex Specialis al-Ihkâ V o l . 1 2 N o . 1 J u n i 201 7 155 generally. On the othe... more Penerapan Asas Lex Specialis al-Ihkâ V o l . 1 2 N o . 1 J u n i 201 7 155 generally. On the other hand, the Act number 21/2008 regarding sharia banking applies more specifically. The application of lex specialis derogat legi generali principle confirms that the Law of the Republic of Indonesia Number 21/2008 has a stronger position than the Law Number 23/2004, which is generally in effect. The enforcement of the Law of the Republic of Indonesia Number 21/2008 affirms the existence of sharia banking to freely run its activities and products. In addition, when referring to the Law of the Republic of Indonesia Number 30/1999, the resolution of Islamic banking disputes can be done through two ways, namely, the district court and the arbitration body. However, after the Law of the Republic of Indonesia Number 21/2008, Article 55 comes into effect, it is clearly stated that the court authorized to enforce the decision of the National Sharia Arbitration Board (Basyarnas) and settle the disputes over sharia banking is a religious court.
Muhammadiyah memiliki Majelis Tarjih dan Tajdid dengan kompetensi melakukan ijtihad terhadap berb... more Muhammadiyah memiliki Majelis Tarjih dan Tajdid dengan kompetensi melakukan ijtihad terhadap berbagai problem hukum yang dialami umat Islam, baik dalam bentuk pemikiran ulang terhadap aturan hukum Islam yang telah ada, maupun menemukan dan menetapkan hukum terhadap peristiwa baru pada era modern. Ijtihad Muhammadiyah terhadap permasalahan hukum Islam kontemporer yang tidak ada nashnya, menggunakan ijtihād, baik secara bayāni, qiyāsi, maupun istislāhi serta sadd al-zari'ah dengan tetap mengacu kepada prinsip jalbu masalih wa daf'u mafāsid. Ijtihad Muhammadiyah tersebut telah menghasilkan berbagai fatwa dalam masalah yang dihadapi umat Islam kontemporer. Meskipun secara kuantitas, fatwa Muhammadiyah dalam bidang hukum Islam kontemporer masih minim dibandingkan dengan fatwa dalam masalah non kontemporer, namun telah memberikan kontribusi terhadap dinamika pemikiran hukum Islam kontemporer di Indonesia.
Abstrak: Asuransi syariah (takâful) berdasar pada prinsip saling berbagi tanggung jawab. Berbagi ... more Abstrak: Asuransi syariah (takâful) berdasar pada prinsip saling berbagi tanggung jawab. Berbagi tanggung jawab tersebut melalui premi yang dimiliki oleh masing-masing orang. Dalam prinsip hukum Islam, asuransi merupakan konsep saling membantu antara satu orang dengan yang lainnya tanpa ghurûr dan maysir. Prinsip berbagi tanggung jawab dalam asuransi syariah merupakan tolong menolong dengan dasar-dasar sistem sebagaimana telah ditentukan dalam al-Qur'an dan hadits. Asuransi syariah di Indonesia diatur bersama-sama asuransi konvensional dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Kondisi perundang-undangan tentang asuransi syariah yang diintegrasikan dengan asuransi konvensional merupakan kondisi yang tidak ideal mengingat perbedaan-perbedaan prinsipil di antara keduanya. Penerapan asuransi syariah (takâful) tidak semata-mata membutuhkan payung hukum tetapi juga aturan yang jelas dan khas. Selain membahas kedudukan asuransi syariah dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, kajian ini juga membahas asuransi dalam persepktif hukum Islam. Abstract: Sharia insurance (takâful) is based on the principle of sharing responsibility. It is done through premiums owned by each party. In the Islamic law principle, insurance constitutes the concept of mutual help between one person and another without ghurûr (deceiving) and maysir (gambling). The principle of sharing responsibility in the sharia insurance is helping each other on the basis of a system as defined in the Qur'an and hadith. Sharia insurance in Indonesia as well as
Abstrak: Fatwa tidak sama dengan hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh warga... more Abstrak: Fatwa tidak sama dengan hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh warganegara, namun fatwa dapat memiliki kekuatan mengikat setelah ditransformasi ke dalam peraturan perundang-undangan. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) kurang lebih sebanyak 107 fatwa dan telah memberi kontribusi positif terhadap regulasi sistem hukum ekonomi syariah. Fatwa DSN-MUI menjadi bagian penting dalam sistem Hukum Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa dan salah satu dari the living law-nya adalah Hukum Islam. Metode penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat, segala fakta dan permasalahan yang diteliti dikaitkan dengan teori-teori hukum dan dengan (1) pendekatan perundang-undangan (statute approach), (2) pendekatan sejarah (hystorical approach), (3) pendekatan politis (Political approach). Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif dengan memperhatikan sistem hukum yang berlaku dan kemudian dilakukan penafsiran. Abstract: Fatwa is not the same as the state law which has binding force for all citizens, but it may have binding force after being transformed into a legislation. Fatwas that have been issued by the DSN-MUI (the National Sharia Council of Indonesian Ulama Council) are approximately 107 fatwas and have contributed positively to the regulation of the legal system of Islamic economics. Fatwa of the DSN-MUI has became an important part in the law system of the
Abstrak: Hadits-hadits tentang hukuman mati secara umum berkualitas shahih dan diriwayatkan denga... more Abstrak: Hadits-hadits tentang hukuman mati secara umum berkualitas shahih dan diriwayatkan dengan banyak jalur sanad. Hadits-haditsnya pun dari sisi lain dapat dibagi menjadi dua macam: Pertama: Hadits qaulî yang berisi tentang sabda Nabi saw. "Barangsiapa yang berpindah agama maka bunuhlah". Ada pula beberapa riwayat dengan tambahan lafad "Meninggalkan agama dan berpisah dari jamaah muslimin". Kedua: Hadits-haditsfìlî dari Nabi saw. tentang beberapa orang murtad yang dibunuh karena kemurtadannya disertai dengan permusuhan dan tindak kriminal. Dari berbagai analisis disimpulkan bahwa Rasulullah saw. berkapasitas sebagai seorang imam ketika menyabdakan hadits-hadits tentang hukuman mati bagi pelaku riddah. Maka hukumannya merupakantàzir yang berlaku temporer tergantung situasi dan kondisi. Jika dipandang oleh imam, riddah membahayakan negara dan akidah kaum muslim, ia berhak menghukum dengan hukuman paling berat sekalipun, seperti yang telah dilakukan Ali bin Abi Thalib. Beliau menghukum dengan cara yang paling keras yaitu membakar. Abstract: The hadiths about the death penalty in general are authentic and narrated by many chains. In this case, the hadiths can be divided into two kinds: First: Qaulî hadith which contains the saying of the Prophet Muhammad such as; "Whoever changed his (Islamic) religion, then kill him". In other narration, there is also some of the extra lafad "Leaving religion and separating from the assembly of Muslims". Second:fìlî hadiths of the Prophet. about some apostates that were killed for their apostasies were accompanied by hostility and crime. It can be concluded from various analyses that the Messenger of Allah
Abstrak: Menurut pragmatisme, sesuatu dianggap baik dan benar jika bermanfaat. Pragmatisme ekonom... more Abstrak: Menurut pragmatisme, sesuatu dianggap baik dan benar jika bermanfaat. Pragmatisme ekonomi di berbagai negara turut mendorong pragmatisme ekonomi syariah di Indonesia. Akad mudharabah, tidak populer. Akad murâbahah, dominan. Pengadilan Negeri lebih dipilih untuk menetapkan eksekusi objek hak tanggungan. Karena itu, kajian ini fokus pada: pertama, mengapa pemenang lelang objek hak tanggungan pada perbankan syariah mengajukan eksekusi ke Pengadilan Negeri. Kedua, bagaimana legalitas lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terhadap objek hak tanggungan pada perbankan syariah. Ketiga, bagaimana implikasi dan solusi norma eksekusi objek hak tanggungan pada perbankan syariah. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif, diperoleh temuan bahwa permohonan eksekusi objek hak tanggungan ke Pengadilan Negeri disebabkan oleh pragmatisme. Demikian juga, lelang objek hak tanggungan yang sah, harus didahului proses rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Sedangkan eksekusi objek hak tanggungan pada perbankan syariah yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri, tidak sah. Solusinya, semua norma sengketa ekonomi syariah pra-Putusan MK No 93/PUU-X/2012 harus diharmonisasi atau direkonstruksi. Abstract:
Abstrak: Sejauh ini, keberadaan 'urf sebagai sumber hukum Islam tidak menonjol. Padahaìurf memili... more Abstrak: Sejauh ini, keberadaan 'urf sebagai sumber hukum Islam tidak menonjol. Padahaìurf memiliki posisi penting untuk pengembangan Islam di Nusantara yang kaya budaya. `Urf dapat menjadi pembendung kolompok yang anti terhadap tradisi lokal. Para ulama sejatinya telah berbicara panjang lebar tentang 'urf sebagai dasar hukum. Para mujtahid dan mufti disyaratkan menguasai tradisi suatu masyarakat dan cermat mempertimbangkannya. Untuk itu diperlukan upaya penguatan ‗urf dalam rangka pengembangan hukum Islam agar dapat tetap berperan di masa depan. Tujuan itu dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu memperbaiki cara memahami dan mendudukkan nash sebagai landasan utama hukum Islam, menegaskan posisi fiqih sebagai hasil ijtihad manusiawi yang historis dan kultural, dan melakukan negosiasi antara doktrin Islam dengan tradisi sekaligus menciptakan tradisi baru sebagai wujud penerjemahan doktrin yang bersifat mutlak. Abstract:
Abstrak: Kasus perjodohan oleh orang tua terhadap anak perempuannya masih dijumpai di dalam masya... more Abstrak: Kasus perjodohan oleh orang tua terhadap anak perempuannya masih dijumpai di dalam masyarakat muslim Indonesia. Tak jarang, praktek nikah paksa yang dilakukan oleh oknum orang tua justru berakhir dengan penyiksaan dhahir maupun batin kepada anak perempuan. Tulisan ini membahas apakah memilih calon suami merupakan hak perempuan secara mutlak ataukah ada campur tangan dari orang tua? Kebebasan memilih pasangan hidup bagi seorang perempuan sebenarnya telah dijamin oleh Syara ". Para pelaku praktek nikah paksa biasanya menggunakan hadis: " Perawan, bapaknya yang menikahkannya. " sebagai upaya untuk membenarkan tindakannya. Namun ternyata hadis tersebut termasuk dalam kategori hadis syâdz yang tertolak, karena bertentangan dengan riwayat-riwayat sahih yang memberikan kebebasan mutlak bagi perempuan untuk memilih suaminya. Seorang perempuan yang tidak mematuhi perintah orang tuanya untuk dinikahkan dengan laki-laki yang tidak dicintainya sama sekali bukan perempuan yang durhaka, karena pada dasarnya bakti kepada orang tua didasari dengan cinta dan kasih sayang, bukan keterpaksaan. Abstract: The cases of matchmaking by parents to their daughters are still found in Indonesian Muslim societies. Frequently, the practice of forced marriages committed by unscrupulous parents ended up in physical and psychological tortures experienced by women. This paper discusses whether choosing a spouse is the absolute right of women or there should be any interferences by parents. The freedom of choosing a spouse for a woman has actually been guaranteed by Syaria. The perpetrators of forced marriage practice usually use the
Islam Nusantara is a geographical religious tendencies representing Indonesian context. This term... more Islam Nusantara is a geographical religious tendencies representing Indonesian context. This term has become popular since 2015 by The 33th congress (Muktamar) of NU in Jombang. This concept creats variance responses between pro and contra estimated as deviative concept from the guidance of Prophet Muhammad. Therefore it appears a desire to examine this concept epistemologically to find a al-Ihkâ V o l . 1 1 N o . 2 D e s e m b e r 2016 393 holistical concept, through the study of literature. There are two problems representing this study; First, how is the basic epistemology of Islam Nusantara and its sociological implication. Second, how is the Islam Nusantara in the view of Islamic law (usul fiqh). Based on these problems, it can be found some conclusion; first, this concept is a product of thought of Nahdlatul Ulama' based on their struggle value, ahl al-sunnah wa al-jamâ`ah (aswaja) and the Islamization movement conducted by walisongo in Java. The implication of this pattern is moderation, tolerance, and awareness of nations plurality tendency. Secondly, Islam Nusantara is not wrong concept coming out of Islam, moreover in Islam itself also known a building of Islamic law epistemology ('urf) giving special space on local culture to be a law as long as does not digress from axiomatic Islamic text.
Abstrak: Sebagai organisasi keagamaan yang dibentuk oleh negara, seharusnya Majelis Ulama Indones... more Abstrak: Sebagai organisasi keagamaan yang dibentuk oleh negara, seharusnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) memposisikan dirinya sebagai " penjaga " pluralitas keberagamaan umat Islam. Namun, fatwa-fatwa MUI banyak yang eksklusif dan sangat potensial memunculkan perilaku radikalisme, semisal fatwa tentang Syi'ah, Ahmadiyah, dan pluralisme-liberalisme-sekularisme. Artikel ini hendak menunjukkan banyak data tentang radikalisme dengan justifikasi dari fatwa-fatwa tersebut. Fatwa-fatwa MUI dinilai mengarah kepada eksklusifisme disebabkan oleh beberapa hal seperti penggunaan nalar bayâni yang dapat dibuktikan dengan pemahaman wahyu secara tekstual; subordinasi eksplorasi akal; penggunaan logika deduktif Ilmu Kalam dan penggunaan argumen mashlahat teosentris. Untuk mewujudkan fatwa yang inklusif, perumusan fatwa hendaknya bersifat tafshîlî, yang memungkinkan adanya tawaran-tawaran alternatif hukum sebagaimana tradisi ulama-ulama masa lalu. Abstract: The Indonesian Ulama Council (MUI) as a religious organization which is established by the state should become guardiance for the Indonesian plurality of religion. However, many fatwas of MUI are exclusive and have a potential to bring out radicalism such as fatwas about Shi'ah, Ahmadiyah, and pluralism-liberalism-secularism. This article attempts to show data about radicalism with the justification of those fatwas. It is considered that fatwas of MUI lead to exclusive behavior due to some facts such as the use of bayânî epistemology which is proven by the textual understanding of the revelation; subordinating the exploration of intellect; the use of deductive logic and argument of mashlaḥat of theology. It is suggested that in order to realize an inclusive fatwa, the formulation of fatwa should be tafshîlî,
Abstrak: Keadilan secara umum dapat diartikan sebagai kebaikan, kebajikan dan kebenaran, yaitu su... more Abstrak: Keadilan secara umum dapat diartikan sebagai kebaikan, kebajikan dan kebenaran, yaitu suatu kewajiban moral yang mengikat antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Makna lain dari keadilan adalah sebagai hasil atau suatu keputusan yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan hukum. Keadilan juga diartikan sebagai unsur ideal, yaitu sebagai suatu cita atau suatu ide yang terdapat dalam semua hukum. Meski dahulu masalah keadilan telah menjadi bahan kajian baik di kalangan ahli filsafat maupun di kalangan ahli agama; politikus maupun para pemikir atau ahli hukum. Namun apabila timbul pertanyaan tentang keadilan, tidak bisa ditentukan ukuran pasti yang digunakan untuk menentukan sesuatu itu memenuhi unsur adil atau tidak. Berbagai jawaban tentang keadilan tidak pernah atau jarang yang memuaskan sehingga terus menjadi perdebatan. Berbagai rumusan mengenai keadilan merupakan rumusan yang relatif. Persoalan ini pada akhirnya mendorong banyak kalangan untuk mengambil jalan dengan menyerahkan perumusan keadilan kepada pembentuk undang-undang dan hakim yang akan menentukannya berdasarkan pertimbangan mereka sendiri. Abstract: In general, justice can be interpreted as goodness and righteousness which refers to a moral obligation which binds members of the community to each other. Another meaning of justice is as a result or a decision derived from the implementation of the law. Justice can also be interpreted as an ideal element, namely as an ideal or idea contained in all laws. Justice has become a topic of study both among philosophers and theologians; politicians, thinkers, or jurists.
Abstrak: Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena dampak negatifnya yang menyentuh sendi-sen... more Abstrak: Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena dampak negatifnya yang menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat luas. Masyarakat yang menjadi korban fenomena tindak korupsi, akan mati secara perlahan-lahan tapi pasti. Kejahatan ini memiliki potensi yang luar biasa untuk menciptakan kesengsaraan, kemelaratan, dan penderitaan orang banyak, terutama kalangan masyarakat bawah yang tidak memiliki akses ekonomi dan mereka dapat memperoleh hak-haknya hanya apabila diberi oleh negara. Korupsi merupakan istilah modern yang tidak ditemukan padanannya dalam kepustakaan hukum Islam. Tapi dengan mengenali unsur-unsur yang terkandung di dalamnya maka istilah ini dalam hukum pidana Islam berhubungan erat dengan pencurian (sariqah), penyuapan (risywah), penggelapan harta (ghulûl), dan perampokan (hirâbah) dengan sanksi hukum yang berbeda-beda. Korupsi terjadi karena beberapa faktor di antaranya karena pola hidup materialistik konsumtif, sistem politik, kepemimpinan yang lemah, pendidikan agama dan etika yang minim, sistem sosial, dan hukum yang menyuburkan perilaku koruptif. Untuk memberantas korupsi ini dapat dilakukan cara represif melalui jalur penal dan upaya preventif melalui jalur non penal. Abstract: Corruption is an extraordinary crime because of its negative impact on the aspects of community life. People who have been infected by this deadly virus would die slowly but surely. This crime has a tremendous potential to cause misery, destitution and suffering of many people, especially the lower class people who do not have access to the power and economy; those who would have their rights only if they were given by the state. Corruption is a modern term whose synonym could not be found in the Islamic legal literature.
Abstrak: Pengurusan berkaitan harta peninggalan si mati adalah merupakan salah satu perkara penti... more Abstrak: Pengurusan berkaitan harta peninggalan si mati adalah merupakan salah satu perkara penting yang mesti dilakukan oleh waris yang masih hidup. Namun amalan ini berbeda-beda dalam setiap masyarakat terutama di kawasan yang dipengaruhi oleh amalan adat. Harta peninggalan si mati bukan hanya digunakan untuk pengurusan jenazah dan pembagian kepada para waris, bahkan ia juga digunakan untuk tujuan fidyah akibat tidak melakukan sholat dan lain-lain lagi yang ditetapkan dalam masyarakat adat. Persoalan adat ini penting untuk dikaji dan diperjelas kepada masyarakat, karena ia bukan saja tiada dalam syara' bahkan menyebabkan hak orang lain semakin berkurang. Maka kajian ini dilakukan untuk menyelidiki sejauhmana amalan adat mempengaruhi kaedah pembagian harta pusaka dalam masyarakat Pidie di Nanggroe Aceh Darussalam Indonesia. Abstract: Handling inheritance from a deceased person is one of important matters that must be performed by the surviving heirs. However, the practice varies in communities, especially in areas affected by customary practices. The wealth of inheritance from the deceased is not only used as payment of funeral expenses and to be distributed to the heirs, but also used for the purpose of fidyah (compensation) for prayers left and others set in indigenous communities. The issue of
al-Ihkâ V o l . 1 1 N o . 2 D e s e m b e r 2016 220
Edisi XLI/Februari 2017 R e d a k s i m e n e r i m a k i r i m a n t u l i s a n s e s u a i d e... more Edisi XLI/Februari 2017 R e d a k s i m e n e r i m a k i r i m a n t u l i s a n s e s u a i d e n g a n r u b r i k b e r i k u t : Wacana, Opini, Manca, Budaya, Resensi, Cerpen, Humor dan puisi. Tulisan duharapkan aktual, faktual, orisinil dan belum pernah dimuat di media apapun, baik eletronik maupun cetak. Naskah diketik rapi, spasi 1,5 dan maksimal 5 halaman A4 dengan menyerahkan identitas diri (narasi), nomor yang yang bisa di hubungi beserta foto terbaru. Tulisan yang masuk menjadi hak redaksi. r e d a k s i b e r h a k m e n g e d i t t a n p a m e n g u b a h t u l i s . Penulis yang naskahnya dimuat akan mendapatkan bingkisan menarik. Bingkisan bisa diambil di kantor LPM ACTIVITA tiga hari setelah pendistribusian.
Abstrak: Semenjak akhir abad ke 18 atau awal abad ke-19 Masehi telah tumbuh perjumpaan intensif a... more Abstrak: Semenjak akhir abad ke 18 atau awal abad ke-19 Masehi telah tumbuh perjumpaan intensif antara dunia Islam dan dunia Barat. Pada periode ini, kaum Muslim harus menghadapi pilihan yang sangat dilematis, antara keinginan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam dengan kebutuhan mengikuti gagasan-gagasan modern. Ini kemudian melahirkan corak pemikiran skriptualis dan substansialis. Melalui topik jender, kedua corak pemikiran ini juga terjadi di kalangan ulama' NU Cabang Sumenep. Secara ideologis, keduanya berbeda karena metode pemaknaan mereka terhadap teks ajaran Islam juga berbeda. Sedangkan secara sosiologis, keduanya berbeda dalam memandang fenomena sosial yang berkembang. Dalam hal jender, ulama' skriptualis berpegang teguh kepada ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin berdasarkan atas ayat al-Qur'ân dan Hadîts. Sedangkan kalangan ulama' substansialis meneguhkan kebolehan perempuan untuk memegang jabatan publik. Ini didasarkan atas pemaknaan substansial terhadap al-Qur'ân surat al-Nisâ': 34 dan hadîts Nabi. Abstract: Since the last 18th century or in the beginning of 19th AD has known intensive interaction between Islam and the West. In this period, moslem have to face the dilemma, between the wish to revere the islamic teaching values with the need to follow modern arguments. It causes skriptualis and substansialis thinking. Through the topic of gender, these two thinking also happen in NU ulama' of Sumenep. Ideologically, both of them are different since their method of meaning to islamic teaching also different. While sosiologically, those are different in thinking the developing social phenomenon. In
Abstrak: Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi bangsa ini, dan ternyata tidak mudah... more Abstrak: Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi bangsa ini, dan ternyata tidak mudah untuk diatasi. Penanggulangan kemiskinan memerlukan pemahaman mengenai dimensi dan pengukuran kemiskinan yang operasional sehingga menghasilkan strategi yang tepat. Strategi tersebut harus menyentuh pendekatan ekonomi mikro dan makro, langsung dan tidak langsung, yang dilakukan secara simultan dan berkelanjutan, dan hal ini dapat dilakukan apabila kita bisa memberdayakan wakaf tunai. Wakaf tunai bertujuan menghimpun dana abadi yang bersumber dari umat, yang kemudian dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kepentingan dakwah dan masyarakat. Dana wakaf yang terkumpul ini selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. Abstract: The poverty is a complex problem faced by this country, and it is not easy to solve. The solution of poverty needs the understanding concerning the dimension and the operational measurement to make a correct strategy. This strategy must use the approach of micro and macro economy, direcly and indirectly, done simultaneously and continously. It can be done if we are able to empower the donation cash. Its purpose to collect the eternal fund from the people, then it can be used maximally for the interest of religious speech and society. The donation fund which is collected can be given and invested by nadzir to any sectors of business that are rightful and productive in order to make its profit advantageous to the people development and nation for the whole.
Abstrak: Sistem Ekonomi Islam berangkat dari kesadaran tentang etika, sebuah ethical economy, sed... more Abstrak: Sistem Ekonomi Islam berangkat dari kesadaran tentang etika, sebuah ethical economy, sedangkan sistem ekonomi lain, baik kapitalisme maupun sosialisme, berangkat dari kepentingan (interest). Kapitalisme berangkat dari kepentingan perorangan (selfishness) dan sosialisme berangkat dari kepentingan kolektif (collectivism). Ekonomi Islam meletakkan hak individu dan masyarakat dalam neraca keseimbangan yang adil. Berkenaan dengan bagaimana konsep ekonomi Islam itu, terdapat tiga madzhab yang memiliki pandangan yang berbeda, yaitu: Pertama, madzhab Bagir al-Sadr yang memandang bahwa ilmu ekonomi (economics) tidak pernah bisa sejalan dengan Islam, karena keduanya berasal dari filosofi yang saling kontradiktif. Karenanya, madzhab ini menggunakan istilah iqtishâd, bukan ekonomi Islam. Kedua, madzhab Mainstream yang berpandangan bahwa, sebagaimana ekonomi konvensional, kelangkaan sumber daya menjadi penyebab munculnya masalah ekonomi. Ketiga, madzhab Alternatif Kritis yang berpendapat bahwa analisis kritis bukan saja harus dilakukan terhadap sosialisme dan kapitalisme, tetapi juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Abstract: Economic system of Islam is based on the awareness of ethic, an ethical economy, while the others, both capitalism or socialism, are based on interest. Capitalism began from individual interest and socialism was from collective one. Islamic economy has individual right and society in the fair balance. In the case of Islam economy system , there are three sects having the different perspectives. First, Bagir al-Sadr sect thinks that economics cannot in the same way with Islam since both of them are from the contradictive phylosophy.
Uploads
Papers by Jurnal al-ihkam