Social welfare

Oleh Siti Maimunah, FISIP UI 1206298405 Membaca sejarah modern Indonesia karya Adrian Vickers bagai De javu, yang dalam istilah Perancis seperti mengalami sesuatu yang berulang. Mendapat kepingan--kepingan peristiwa penting, yang terjadi berkali--kali atau dirasakan jejaknya di sebuah Negara bernama Indonesia, jauh sebelum Negara itu sendiri lahir. Ia menunjukkan pengulangan itu terjadi sejak masa penjajahan hingga rejim penguasa paska kemerdekaan, yang menjadikan politik dan ekonomi sebagai panglima. Melibas aspek penopang kebangsaan lainnya, sosial, budaya, ekologi, bahkan mengikis ideologi, mental bangsa.

Jika ruang adalah wadah untuk melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidup warga Negara. Maka penataan ruang tak berlaku untuk industri pertambangan. Itu sebabnya sekitar 40 persen wilayah Jawa Timur dikuasai 32 blok migas, dan separuhnya di wilayah Sidoarjo. Sementara di Samarinda --ibu kota Kalimantan Timur, sekitar 71 persen wilayahnya dikuasai konsesi tambang batubara. Tulisan ini ingin menunjukkan bagaimana kebijakan tata ruang bukan melayani kelangsungan ruang hidup warga, karena menempatkan Pertambangan dengan segala daya rusaknya sebagai panglima, menentukan dan mendominasi penataan ruang di negeri kepulauan ini. Serta bagaimana warga kepulauan jatuh bangun dan berjuang melawan pertambangan.

HAMPIR satu setengah dekade undang-undang tentang korupsi diterapkan di Indonesia. Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi juga banyak dipuji-puji. Sayangnya, pengungkapan korupsi di bidang eksploitasi sumber daya alam jalan di tempat. Februari lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa kinerja 247 perusahaan tambang di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur sepanjang 2010-2011. Uji kinerja ini tak berarti dibandingkan percepatan jumlah perizinan yang mencapai 10.667 izin usaha pertambangan (Jatam, 2013). Kelambanan pemerintah membuat korupsi menemukan "rumahnya" di sektor pertambangan.

Pembantaian Marikana di Afrika Selatan mesti dibaca dari kaca mata lain. Bukan sebatas aksi buruh menuntut gaji dan diberondong peluru. Marikana dan sekitarnya merupakan sirkuit kapital yang memastikan industri militer, elektronik, otomotive dan perhiasan – di negara-negara industri terus berdenyut. Marikana salah satu titik penting yang menopang agresi militer Amerika Serikat ke negara lain.

Setelah 18 tahun jadi anggota WTO, Indonesia  justru tak beranjak dari kelas negara pemasok bahan mentah dan  penyedia pasar raksasa. Mustahil negeri ini mencapai kedaulatan pangan, air, dan energi serta bebas dari korupsi jika terus mendukung keberadaan WTO.

Sejak Soeharto jatuh, Demokrasi yang berkembang di Indonesia banyak dipuji  berbagai pihak. Namun Enam belas tahun sejak reformasi digulirkan, laju eksploitasi sumber daya alam justru meningkat bersama lahirnya beragam kebijakan dan produk hukum mengenai Sumber Daya Alam. Ijin-ijin eksploitasi pertambangan naik 10 kali lipat dibanding masa Soeharto. Alih fungsi lahan pangan mejadi kawasan tambang, kebun  sawit dan pusat-pusat ekonomi dan pemukiman menjadi salah satu penyebab berkurangnya jumlah petani dan nelayan. Perusakan lingkungan dan bencana yang menyertainya  juga makin meluas. Banjir dengan besaran yang tak pernah terjadi sebelumnya, melumpuhkan Jakarta dan ibu kota-ibu kota propinsi, seperti Manado dan Samarinda.
Para politikus yang dipilih langsung menjadi anggota legislatif maupun menjabat pemerintah memisahkan urusan keselamatan rakyat dan lingkungan dengan urusan pertumbuhan ekonomi. Membaiknya demokrasi namun belum diikuti perubahan sistem kekuasaan – di bawah kendali rejim ekstraksi, berakibat demokrasi Indonesia mahal biayanya secara ekologis dan beresiko  membahayakan keselamatan rakyat dalam jangka panjang.

Kasus perkosaan YY ini sama sekali tidak cukup hanya dipandang sebagai persoalan moral dan mental bobrok para pemudasecara individual dan karenanya tawaran solusinya "hukuman kebiri",  "hentikan penjualan bebas minuman keras",  atau “tembak mati pelaku” atau "orang  tua harus lebih peduli anak”. Belum satupun elit pejabat negara yang dapat menghubungkan kasus perkosaan YY ini dengan kemiskinan kronis dan politik agraria.

Bagi orang Papua, operasi tambang PT FI bagai pisau bedah yang memutus ikatan manusia dengan alamnya. Ikatan antara suku-suku pegunungan Tengah Papua yang memandang alam sebagai ibu, disimbolkan dengan tubuh perempuan. Puncak gunung adalah Ninggok tempat meletakkan kepala ibu, wilayah spiritual tertinggi, tempat berhubungan dengan sang pencipta. Sementara dada hingga perut Ibu adalah lahan lebih landai, tempat sungai, kebun dan hutan penuh kekayaan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Ninggok, tempat peristirahatan kepala ibu itu telah dihancurkan PT Freeport-Itulah puncak gunung Etzberg, yang kini menjadi lubang raksasa sedalam 360 meter. Sementara dada dan perut sang ibu telah berubah. Dataran rendah sungai Ajkwa itu kini menjadi tempat buangan limbah tailing PT FI yang jumlahnya mencapai 300 ribu ton perhari. Pisau bedah itu tak hanya meninggalkan luka secara spiritual tapi juga luka fisik dan ingatan.

Buku ini juga miskin cerita perempuan, seolah mengamini kolonialisme yang berwajah laki-laki, maskulin, patriarki. Tentu ada sosok perempuan yang disebut Ratu Elizabeth. Perempuan paling berkuasa di Inggris yang memiliki 3.000 koleksi gaun terkenal, mewakili kehidupan bangsawan yang bergelimang kemewahan. Akan tetapi, ini juga kekuatan buku Milton. Jika di bangku SD kita membaca heroisme pahlawan Nusantara mengusir penjajah, kali ini heroisme versi sang penjajah.

Tanah air dan Perempuan merupakan dua hal yang selalu diperjuangkan Aleta Baun.


Pikiran-pikiran dan pesan-pesan Aleta Baun (51th) tentang perjuangan tanah air, merupakan pengalaman dan pengetahuan perempuan, yang bisa tak lekang dimakan waktu, bahkan telah terbukti melintas batas negara. Salah satunya disampaikan Aleta Baun dihadapan perwakilan 65 negara World Culture Forum (11 Oktober 2016) di Bali. Pidato bertajuk "Kami tak jual yang tidak bisa kami buat" itu diberitakan media berhasil menggetarkan WCF2.
Tiga tahun sebelumnya, April 2013, saat menerima penghargaan Goldman Prize Award3 di San Fransisco Amerika Serikat, pidato Aleta juga dikutip banyak media internasional. Salah satunya – Earth Island Journal4, bahkan mengutipnya untuk mengkritik pematenan gen masyarakat adat Myriad oleh industri farmasi yang kasusnya sedang disidangkan Mahkamah Agung Amerika Serikat. Ini kasus besar yang menentukan masa depan industri bioteknologi mematenkan berbagai gen mahluk hidup. Enam bulan kemudian, Pengadilan memutuskan paten gen manusia dilarang5. Kedua pidato di atas berisi pengetahuan, pengalaman, dan pesan Aleta Baun menyelamatkan tanah air orang Mollo di kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

Puisi selalu dihubungkan dengan seni, perasaan yang diungkapkan dengan narasi yang simbolis dan indah. Dalam buku "Perlawanan Politik & Puitik Petani tembakau Temanggung"  ini, penulis menggambarkan perjuangan petani yang keras sebagai perlawanan politik seindah puisi, puitik. Puisi bisa menjadi senjata perlawanan petani.

Namun, buku ini menyisakan pertanyaan, apakah politik produksi-konsumsi tembakau adalah medan yang tepat untuk memeriksa relasi opresif antara petani dan negara. Narasi perlawanan politik dalam buku ini menyederhanakan kerumitan politik pertembakauan, menjadikannya seolah hanya dua pelaku tunggal yang berhadapan, pemerintah dan petani tembakau yang pertama regulator, yang kedua pekerja. Di mana kapital tembakau dan produk olahannya? Padahal, skala bisnis mereka meraksasa, 2 dari 10 besar korporasi yang terdaftar di Bursa Saham Indonesia (IDX) adalah perusahaan rokok. Pada 2014, konsumsi rokok Indonesia mencapai 344 miliar batang, sekitar dua kali lipat konsumsi pada 2005.

Budaya konsumsi berujung kepada masalah sosial dan lingkungan, salah satunya adalah sampah. Apapun yang kita produksi dan konsumsi hasilnya adalah sampah, baik sampah yang berasal dari produksi barang, hingga barang dikonsumsi. Di Jakarta saja, sampah yang dihasilkan mencapai 6.500 ton per hari, naik 5 persen tiap tahun,". Tak hanya penghasil sampah, tapi daur produksi konsumsi ini terus menerus butuh sumber daya, seperti energi untuk mengangkut dan mengolahnya. Celakanya, saat ini baru 3 persen sampah di Jakarta yang sudah diolah. Sisanya ditimbun ke tempat pembuangan akhir sampah (TPA)2.

Masalah utama dalam sampah elektronik tak hanya jumlahnya yang terus naik, tapi juga sulit terurai secara alamiah, juga menyimpan sejumlah bahan beracun, se-perti timbel, merkuri, berilium, bromium, dan kadmium. "Satu lampu neon saja, jika pecah, akan melepaskan tiga hingga lima miligram merkuri," ujar Syarif Hidayat, Manajer Teknik PT Pra-sadha Pamunah Limbah Industri. Akumulasi merkuri dalam tubuh manusia akan merusak sistem saraf dan ginjal. Dari sekeping ponsel saja, menurut laporan UNEP, Recycling-from E-Waste to Resources, setidaknya ada 40 elemen, seperti tembaga, nikel, kobalt, perak, emas, dan paladium. Jika tak dikelola dengan baik, racun dalam barang elektronik ini bisa jadi masalah sosial baru

Makalah ini disampaikan pada Kongres Perempuan Ulama Indonesia (KUPI) di Cirebon April 2017 untuk menjawab pertanyaan : (1) Bagaimana eksploitasi alam atas nama pembangunan justru melahirkan ketimpangan ekonomi dan sosial, (2) Bagaimana pergulatan perempuan dalam situasi tanah air yang porak poranda karena perusakan alam atas nama pembangunan. (2) Mengapa kehadiran Kongres Perempuan Ulama Indonesia (KUPI) penting membantu melakukan "terobosan sosial" untuk mendorong perjuangan tanah air.

Apa yang menyebabkan sistem pemerintahan dan hukum tak berfungsi dalam kasus kematian sepanjang 2011-2018 (dua kali periode presiden, dan tiga kali periode gubernur)? Saya mencoba memahami situasi ini lewat penjelasan  Winters (2011) tentang Gellert (2011) tentang rejim ekstraksi yang menggambarkan situasi politik Indonesia pasca oligarki sultanik Soeharto jatuh, dan menuju ke oligarki kolektif dalam demokrasi elektoral.

Pidato ”The Game of Thrones” Presiden Joko Widodo pada Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia di Bali pada Oktober 2018 menyerukan kepada pemimpin dunia tentang dampak perubahan iklim. Seruan ini sangat relevan untuk mengatasi dampak perubahan iklim global. Namun di dalam negeri, Indonesia sendiri angka pembongkaran dan pembakaran batubara energi fosil penyebab utama perubahan iklim naik lebih dari dua kali lipat dalam sepuluh tahun terakhir. Kontradiksi menjadi pola para pemimpin Indonesia menanggapi krisis iklim. Laporan Climate Land Use Alliance (2018) tentang penilaian dan pelingkupan infrastruktur dan industri ekstraktif berkaitan dengan penggundulan hutan Indonesia menguatkan kontradiksi itu. Laporan menyebutkan, industri batubara berkontribusi pada emisi gas rumah kaca (GRK) melalui kehilangan hutan pada konsesi batubara, emisi akibat ekstraksi dan proses pengiriman, serta proses pembakarannya untuk pembangkit listrik.

Artikel ini menanggapi makian "dungu" penguasa dan kekerasan terhadap mahasiswa yang memprotes penghancuran kawasan karst Sangkulirang Mangkalihat, di  Kalimantan Timur. Banyak studi membuktikan, bahkan kelelawar, kelapa dan ikan memberikan kita pelajaran betapa berharganya kawasan karst ini terutama secara ekonomi dan sosial ekologis.

Sekitar 300 kilometer arah utara Samarinda, ibukota Kalimantan Timur, terdapat tandon air alam raksasa bernama Karst Sangkulirang-Mangkalihat, dengan tabiat air bawah tanah yang masih misterius. Kawasan karst sebagai ruang hidup bersama atau the commons (Giovanna Ricoveri, 2013), yaitu sumber daya pendukung kehidupan digunakan bersama untuk memenuhi kebutuhan dasar (subsisten), bukan dimiliki perorangan dan tak untuk komoditas (komodifikasi). Hubungan timbal balik alam dan manusia dalam the commons membentuk pengetahuan setempat dan mempengaruhi hubungan sosial dan alam sekitar, termasuk lahirnya praktik komuning pengelolaan air bersih. Praktik ekonomi bersama atau komuning merupakan pengelolaan sumber daya pendukung kehidupan komunal untuk membangun ekonomi masyarakat dengan berkelanjutan dan mempertimbangkan lingkungan sekitar (Graham, Gibson, et.al, 2008). Namun praktik-praktik komunal ini dalam 10 tahun terakhir mulai terancam di tengah percepatan pembangunan ekstraktif di Sangkulirang Mangkalihat.

Since the 13th World Climate Summit in Bali in December 2007, the production of hard coal in Indonesia has tripled from 188.66 million tons to approx. 610 million tons. Being the host country of the climate summit and sending hundreds of delegates itself did not necessarily change the development model in Indonesia. Despite the promise to cut greenhouse gas emissions to 26% by 2020, Indonesia is now the second largest exporter of thermal coal after Australia. Almost 80% of the coal from Indonesia is exported to India, China, South Korea, Vietnam, Thailand and the Philippines. The rest will be used for domestic coal-fired power plants with a forecast that the need for this will continue to increase in the future.
What is the impact of this situation in Kalimantan (Indonesian part of the island of Borneo), whose forest is described as one of the 'lungs of the earth' and which is also one of the main areas for the exploitation of coal?