Papers by Novendri M Nggilu
Jurnal Konstitusi
Disparitas mekanisme seleksi pemilihan hakim konstitusi telah menimbulkan trifurkasi seleksi haki... more Disparitas mekanisme seleksi pemilihan hakim konstitusi telah menimbulkan trifurkasi seleksi hakim konstitusi yang dilaksanakan oleh Presiden, DPR dan MA. Trifurkasi seleksi hakim konstitusi ini tidak bisa dilepaskan dari kontruksi norma dalam UU Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang seleksi hakim konstitusi yang memiliki tingkat fleksibilitas tinggi sehingga dapat ditafsirkan secara bebas dan sesuai selera masing-masing rezim oleh lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengajukan hakim konstitusi. Desain ulang seleksi hakim konstitusi adalah hal yang urgen untuk menetapkan standar baku mengenai penilaian pemilihan hakim konstitusi secara transparan, partisipatif, objektif dan akuntabel. Model rekrutmen dan seleksi hakim Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan Panel seleksi baik oleh lembaga masing-masing Pengusul Hakim Konstitusi ataupun Panel seleksi dalam bentuk kesepakatan bersama lembaga pengusul hakim konstitusi adalah pembaharuan hukum yang tujuan utamanya ...
JURNAL LEGALITAS
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi penyebab penya... more Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkotika oleh pegawai negeri sipil dikota gorontalo serta upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika oleh pegawai negeri sipil di kota gorontalo. Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun Penelitian ini adalah jenis Penelitian normatif-empiris, Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah, antara lain: Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach); Pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor-faktor terjadinya penyalahgunaan narkotika yang melibatkan pegawai Negeri Sipil di Kota Gorontalo di akibatkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal, faktor internal yaitu dengan mencoba-coba untuk menyalahgunakan narkotika, dan faktor eksternal yaitu dengan faktor lingkungan tempat tinggal dan lingkungan pergaulan. Dan upaya-upaya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil dilakukan mulai dari upaya preventif yang dilakukan dengan cara penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya narkoba, upaya Represif yang bersifat tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Gorontalo Kota dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, dan melakukan upaya Rehabilitasi secara sosial dan secara fisik, selain itu melakukan tes urine secara berkala disetiap instansi, harus adanya sosialisasi secara rutin dan penindakan hukum secara tegas bagi PNS yang melakukan penyalahgunaan Narkotika.
Proceedings of the 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019)
The purpose of this paper is to see the urgency of the extradition treaty between Indonesia and S... more The purpose of this paper is to see the urgency of the extradition treaty between Indonesia and Singapore in terms of law enforcement of criminal acts of corruption. As is well known, there are quite a number of corruptors who fled to Singapore so that they were not ensnared by Indonesian law. Indonesian law enforcers have difficulty in arresting perpetrators of corruption due to the absence of an extradition treaty between Indonesia and Singapore. Meanwhile, on the other hand, Indonesia has ratified Law No. 1 of 1979 concerning Extradition. The research method used is a normative juridical method, with a library approach. The results of the extradition agreement between Indonesia and Singapore are very necessary to be followed up. Considering that there are quite a number of corruption actors who fled to Singapore and facilitated law enforcement in eradicating corruption. Suggestions offered to realize the extradition agreement are carried out in collaboration with the Indonesian police force with the Singapore Police (police to police).
Artikel ini bertujuan untuk memenuhi luaran laporan pengabdian pada program penanganan sampah mel... more Artikel ini bertujuan untuk memenuhi luaran laporan pengabdian pada program penanganan sampah melalui Bank Sampah di Kabupaten Boalemo. Metode yang digunakan yaitu dengan mendesain peraturan desa melalui pelatihan dan pendampingan penyusunan Peraturan Desa serta sosisalisasi dan pelatihan untuk kader desa dan masyarakat dalam penanganan sampah di desa Bongo Nol. Hasil yang dicapai dalam program KKS pengabdian ini adalah ; (1) terbentuknya peraturan desa Bongo Nol tentang Pembentukan dan Pengelolaan Bank Sampah yang menjadi basis yuridis bagi pemerintah desa untuk mengelola sampah yang dapat meningkatkan pendapatan bagi desa dan masyarakat desa Bongo Nol dengan bentuk penyertaan dana desa yang menjadi modal dalam pembentukan Bank Sampah, pengangkatan pengelola bank sampah, dalam proses pencapaian pembentukan peraturan desa tersebut, dilakukan tahapan pencapaian melalui pendampingan kepada aparat desa dalam penyusunan perdes, uji publik kepada masyarakat desa, pembahasan, sementara pr...
Proceedings of the The First International Conference On Islamic Development Studies 2019, ICIDS 2019, 10 September 2019, Bandar Lampung, Indonesia, 2019
The diversity of tribes, languages, customs, and beliefs that exist in Indonesia makes Indonesia ... more The diversity of tribes, languages, customs, and beliefs that exist in Indonesia makes Indonesia as a traditional culture-rich country. In the context of cultural diversity, a Dutch legal expert, Van Vollen Hoven has divided into 19 customary law territories, which of course has a distinctive cultural characteristic, which is undoubtedly different. Indonesia has 1,128 tribes spread across Indonesia with more than 300 regional dialects, more than 3,000 (three thousand) native Indonesian dances, and there are various other arts such as traditional songs, traditional musical instruments, traditional arts, etc. As one of the provinces in Indonesia, Gorontalo has a cultural expression wealth from regional stories, songs, traditional clothes, to local martial arts known as long. The expression of traditional culture must be protected and preserved, regarding the social conditions, and the current world development, both the flow of globalization put IT progress as one of the global currents. The urgency of traditional cultural expression settings is that there will be protected and legal guarantees which can be a medium for improvement of society and region welfare, as well as a form of appreciation and struggle to preserve and protect the cultural heritage of our ancestors.
Proceedings of the The First International Conference On Islamic Development Studies 2019, ICIDS 2019, 10 September 2019, Bandar Lampung, Indonesia, 2019
The research problems are about what participative amendment model of the 1945 Constitution of th... more The research problems are about what participative amendment model of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is. In this study, the researchers used statute and conceptual approaches as well as comparative approach, with primary and secondary sources of authorities. This research used prescriptive analysis. In general, this study examines the constitutional, conventional process amendment as managed in Article 3 Paragraph (1) and Article 37 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the conventional amendment which constitutes the MPR's authority is considered challenging to result in a democratic and participatory constitution. This can be seen from two Dimensions, namely as follows; a very strong MPR has changed the philosophical dimension in which the philosophical constitution limits power with an orientation of interests and power; second is the historical dimension referring to the process and 1999, 2000, 2001 and 2002 constitutional amendments outcome. Therefore, the good results vanadium existence that will be primarily determined by the process, this research hence is directed to reconceptualize the change model of the 1945 Indonesia Republic Constitution which is participative by constitution commission institution which has the state auxiliary body characteristic as well as describes how the process and mechanism action which is participatory as to produce the people's constitution without negating the constitutional amendment authority is currently attached to the MPR institution. To strengthen this paper analysis, researchers also conducted a constitutional comparison amendment in 3 (three) countries, namely Thailand, Philippines, and South Africa.
Jurnal Pembaharuan Hukum
The results of the fou rth amendment Constitution of NRI 1945 leaving academic debate, not only i... more The results of the fou rth amendment Constitution of NRI 1945 leaving academic debate, not only in terms of the substance of the constitution that still has weaknesses and needs to be improved and perfected through the fifth amendment of the Constitution of N R I 1945, but also in terms of process changes that lead to refractive mainly against the spirit of Constitutional Commission , Refraction spirit of the Constitutional Commission took place on two points: first, the establishment of the Constitutional Commission which was form ed to have lost momentum, as well as the tasks assigned by the Assembly to the Constitutional Commission so minimalist that is limited to conduct a comprehensive review and was impressed merely fix systematize and writing of the Constitution of NRI 1945 w hich have been produced by the Assembly.
Jurnal Konstitusi
Perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan MPR membuktikan, bahwa ada benturan kepentingan sehingga ... more Perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan MPR membuktikan, bahwa ada benturan kepentingan sehingga menjadikan perubahan konstitusi yang ‘tambal sulam’ dan tidak berorientasi kepentingan jangka panjang, serta jauh dari kata memuaskan karena ‘elitis’ dan kurang partisipatif, maka perubahan konstitusi seharusnya tidak dilakukan oleh satu lembaga saja yang dalam hal ini adalah MPR. Oleh karna itu, penting kirannya melibatkan Mahkamah Konstitusi agar tercipta hasil perubahan UUD NRI 1945 yang partisipatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang apa urgensi pelibatan mahkamah konstitusi dalam perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bagaimana prospektif pelibatan mahkamah konstitusi dalam perubahan undang undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini mengunakan Jenis penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Urgensi pelibatan MK dalam perubahan Undang Undang Dasar di dasarkan pada beberapa hal, antara lain: Pe...
Jurnal Konstitusi
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang secara fungsional menjalankan tugas untuk mengawal konst... more Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang secara fungsional menjalankan tugas untuk mengawal konstitusi Indonesia, untuk memastikan apakah Konstitusi Indonesia dilaksanakan secara penuh dan bertanggung jawab atau tidak. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan jaminan constitution justice value baik dalam perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maupun dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang seharusnya dijalankan oleh semua pihak yang terkait dengan putusan tersebut, tak jarang memunculkan situasi terbalik. Oleh sebab itu, tulisan ini hendak menjawab pertanyaan penelitian tentang ; 1) bentuk-bentuk tindakan constitution disobedience terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, 2) implikasi dari tindakan constitution disobedience tersebut, dan 3) bagaimana sanksi bagi tindakan constitution disobedience agar dapat menjamin penegakan konstitusi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normati...
The existence of an empty regulation on food and drug control by BPOM at the level of the law sho... more The existence of an empty regulation on food and drug control by BPOM at the level of the law shows the authority of BPOM in implementing constitutional activism in terms of ensuring the quality and quality of basic needs of citizens, namely drugs and food. This paper aims to describe the legal politics of establishing regional regulations on improving drug and food control as part of the constitutional effort to fill the regulatory space at the law level with regional regulations as a legal umbrella for the implementation of drug and food control in the regions. The approach used in this paper is the statute approach, the case approach, and the conceptual approach, and the analytical technique in extracting legal material is prescriptive analysis. The results of the study found that the regulatory space for drug and food control by BPOM at the level of the law can be filled with the formation of regional regulations, bearing in mind that the problem also faced by BPOM in supervisio...
Indonesian constitutional amendment that occurred in 1999-2002 had blind spots, especially in ter... more Indonesian constitutional amendment that occurred in 1999-2002 had blind spots, especially in terms of the process, low public participation, especially when compared to countries that made constitutional amendments in the regime transition, an important reminder to revise in the momentum of the Fifth Amendment to the Indonesian constitution. This article aims to define the constitutional amendment process that relies on democratic principles requiring public participation in the amendment process, especially in the 4.0 era where technological advances become an important part in legal development, including the constitutional amendments. This study used a qualitative method with a historical, conceptual, and comparative approach. The resistance that the People's Consultative Assembly (MPR) holds towards the results of a comprehensive study by the Constitutional Commission formed by the MPR itself indicates that the MPR dominates of the implementation of constitutional amendment...
Journal of Legal, Ethical, and Regulatory Issue, 2020
Indonesian constitutional amendment that occurred in 1999-2002 had blind spots, especially in ter... more Indonesian constitutional amendment that occurred in 1999-2002 had blind spots, especially in terms of the process, low public participation, especially when compared to countries that made constitutional amendments in the regime transition, an important reminder to revise in the momentum of the Fifth Amendment to the Indonesian constitution. This article aims to define the constitutional amendment process that relies on democratic principles requiring public participation in the amendment process, especially in the 4.0 era where technological advances become an important part in legal development, including the constitutional amendments. This study used a qualitative method with a historical, conceptual, and comparative approach. The resistance that the People's Consultative Assembly (MPR) holds towards the results of a comprehensive study by the Constitutional Commission formed by the MPR itself indicates that the MPR dominates of the implementation of constitutional amendments in 1999-2002 by the MPR, which also led to low public participation. The momentum of the fifth amendment of the Indonesian Constitution must be carried out on the basis of democratic principles that open the way for public involvement in constitutional dialogue directly and by the use of technological advances in the 4.0 era, which in fact can bridge over the demographic and topographical conditions that have been an obstacle to public participation in general policy formulation.
Jurnal Konstitusi, 2019
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang secara fungsional menjalankan tugas untuk mengawal konst... more Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang secara fungsional menjalankan tugas untuk mengawal konstitusi Indonesia, untuk memastikan apakah Konstitusi Indonesia dilaksanakan secara penuh dan bertanggung jawab atau tidak. Putusan- putusan Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan jaminan constitution justice value baik dalam perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maupun dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang seharusnya dijalankan oleh semua pihak yang terkait dengan putusan tersebut, tak jarang memunculkan situasi terbalik. Oleh sebab itu, tulisan ini hendak menjawab pertanyaan penelitian tentang ; 1) bentuk-bentuk tindakan constitution disobedience terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, 2) implikasi dari tindakan constitution disobedience tersebut, dan 3) bagaimana sanksi bagi tindakan constitution disobedience agar dapat menjamin penegakan konstitusi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, dengan sumber bahan hukum kepustakaan dan teknik analisis preskriptif. Temuan dari penelitian ini adalah ; 1) adanya bentuk pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi baik dengan cara menghidupkan kembali pasal-pasal yang telah dibatalkan oleh MK, atau bahkan pembangkangan terhadap putusan MK melalui putusan pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung. 2) pembangkangan terhadap putusan MK berakibat pada ketidakpastian hukum sampai pada terjadinya constitutional justice delay. 3) alternatif sanksi yang dapat dibebankan pada pihak yang melakukan pembangkangan terhadap putusan MK adalah sanksi contempt of court melalui perluasan makna contempt of court, atau dengan cara pembebanan dwangsom atau uang paksa
Seminar Nasional MPR : Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional", 2016
Perubahan konstitusi merupakan sebuah hal yang lumrah dan lazim dalam paham konstitusional modern... more Perubahan konstitusi merupakan sebuah hal yang lumrah dan lazim dalam paham konstitusional modern, bahkan Denny Indrayana menyatakan bahwa perubahan konstitusi atau yang dikenal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan sebutan amandemen merupakan "sunatullah", karena konstitusi juga harus mampu merespon perkembangan dan dinamika yang terjadi baik dari sisi sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Meskipun konstitusi dapat dirubah, namun harus memiliki prasyarat yang jelas terkait dengan paradigma perubaahan Konstitusi atau di Indonesiaa disebut dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kondisi kontemporer, gagasan perlunya dilakukan amandemen lanjutan terhadap UUD 1945 salah satunya didasarkan pada pandangan tentang perlu dikembalikannya Garis-Garis Besar Daripada Haluan Negara (GBHN) yang itu mengandung konsekuensi ketatanegaraan dengan memperkuat kedudukan dan kewenangan MPR yang harus ditegaskan dalam UUD 1945. Pandangan perlunya dikembalikannya GBHN ini dianggap sebuah solusi untuk memecah kebuntuan dari kekacauan dalam pelaksanaan pembangunan nasional baik antara presiden, gubernur, bupati/walikota. Di samping itu, alasan lainnya terkait adanya wacana dikembalikannya GBHN adalah tidak adanya mekanisme pertanggungjawaban serta pengawasan terkait dengan pelaksanaan rencana pembangunan nasional sebagaimana yang tertuang dalam UU RPJPN oleh presiden, oleh sebab itu perlunya dikembalikannya GBHN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan pilihann yang tepat agar adanya arah dan pelaksanaan pembangunan nasioal dari tingkat pusat hingga ke daerah.
Jurnal Pembaharuan Hukum, 2018
The results of the fourth amendment Constitution of NRI 1945 leaving academic debate, not only in... more The results of the fourth amendment Constitution of NRI 1945 leaving academic debate, not only in terms of the substance of the constitution that still has weaknesses and needs to be improved and perfected through the fifth amendment of the Constitution of NRI 1945, but also in terms of process changes that lead to refractive mainly against the spirit of Constitutional Commission , Refraction spirit of the Constitutional Commission took place on two points: first, the establishment of the Constitutional Commission which was formed to have lost momentum, as well as the tasks assigned by the Assembly to the Constitutional Commission so minimalist that is limited to conduct a comprehensive review and was impressed merely fix systematize and writing of the Constitution of NRI 1945 which have been produced by the Assembly.
Mahkamah Konstitusi RI, 2017
Disparitas mekanisme seleksi pemilihan hakim konstitusi telah menimbulkan trifurkasi seleksi haki... more Disparitas mekanisme seleksi pemilihan hakim konstitusi telah menimbulkan trifurkasi seleksi hakim konstitusi yang dilaksanakan oleh Presiden, DPR dan MA. Trifurkasi seleksi hakim konstitusi ini tidak bisa dilepaskan dari kontruksi norma dalam UU Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang seleksi hakim konstitusi yang memiliki tingkat fleksibilitas tinggi sehingga dapat ditafsirkan secara bebas dan sesuai selera masing-masing rezim oleh lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengajukan hakim konstitusi. Desain ulang seleksi hakim konstitusi adalah hal yang urgen untuk menetapkan standar baku mengenai penilaian pemilihan hakim konstitusi secara transparan, partisipatif, objektif dan akuntabel. Model rekrutmen dan seleksi hakim Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan Panel seleksi baik oleh lembaga masing masing Pengusul Hakim Konstitusi ataupun Panel seleksi dalam bentuk kesepakatan bersama lembaga pengusul hakim konstitusi adalah pembaharuan hukum yang tujuan utamanya adalah menghasilkan hakim konstitusi yang memiliki integritas ideal sebagai seorang negarawan sejati. Proses rekrutmen dengan menggunakan panel seleksi yang jelas dan baku merupakan pemenuhan terhadap prinsip utama dalam pengisian jabatan hakim konstitusi yang diamanatkan oleh Undang-undang Mahkamah Konstitusi.
Seminar Nasional MPR : Nasionalisme, Warga Negara, dan Hak Asasi Manusia, 2018
NASIONALISME : ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN Oleh DRS. ADRIAN LAHAY, M.SI NOVENDRI M. NGGILU, SH.,... more NASIONALISME : ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN Oleh DRS. ADRIAN LAHAY, M.SI NOVENDRI M. NGGILU, SH.,MH A. PENDAHULUAN Kilas sejarah bangsa Indonesia menunjukkan dengan sangat jelas tentang perjuangan untuk keluar dari kondisi penjajahan, dimulai dari pembentukan organisasi Budi Oetomo sebagai pemantiknya, dilanjutkan dengan ikrar Sumpah Pemuda sebagai pelecut semangat perjuangan hingga gerakan masif melawan penjajahan yang akhirnya menghantarkan Indonesia menjadi negara yang merdeka dan beradaulat. Kilas sejarah itu mencerminkan betapa nasionalisme menjadi kunci keberhaslan kemerdekaan.
Seminar Nasional MPR, 2017
OLEH : NOVENDRI M. NGGILU, SH., MH 1 Perjuangan politik dan hukum yang dilakukan MPR pada tahun 1... more OLEH : NOVENDRI M. NGGILU, SH., MH 1 Perjuangan politik dan hukum yang dilakukan MPR pada tahun 1999-2002 untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2 merupakan awal dari desakralisasi terhadap keberadaan UUD 1945. Keberhasilan MPR dalam perubahan UUD 1945 merupakan pemutusan mata rantai kemandegan konstitusional menuju sistem ketatanegaraan yang baik dan bersih. Komitmen MPR terhadap perubahan begitu besar tanpa mengabaikan nilai-nilai khusus bangsa Indonesia. Tercapainya kesepakatan nasional tentang Pembukaan UUD 1945, bentuk negara kesatuan dan republik, serta sistem pemerintahan presidensiil merupakan bukti komitmen historis perjanjian luhur suatu bangsa. Meskipun MPR telah berhasil merobohkan "sakralisasi" amandemen UUD NRI Tahun 1945 pada tahun 1999-2002, namun harus diakui, masih terdapat kritikan yang mengemuka tentang kelemahan hasil amandemen UUD NRI Tahun 1945 pada 1999-2002, hal itu salah satunya dikemukakan oleh Denny Indrayana yang mengkritik tentang proses perubahan yang bersifat pragmatis sehingga menghasilkan hasil yang masih memiiliki kelemahan ketatanegaraan. Apalagi jika ditilik kurun waktu UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen yang telah berusia 14 tahun, banyak hal yang perlu dikoreksi hingga diperkuat dalam upaya menghadirkan UUD NRI Tahun 1945 sebagai the people constitution, hal tersebut semakin menguatkan gagasan amandemen kelima terhadap UUD NRI Tahun 1945. Gagasan untuk melakukan amandemen kelima terhadap UUD NRI Tahun 1945 telah lama mengemuka, khususnya dari lembaga DPD RI. Upaya dari DPD untuk 1 Penulis adalah Dosen Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. 2 Selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945 perubahan UUD 1945 antara lain disebabkan bidang yang dipilih justeru bidang-bidang yang mengandung pertentangan-pertentangan kultural, keagamaan, dan sosiologis. Padahal bidang-bidang ini belum dapat dikatakan mendesak. 10 Melalui perubahan keempat, telah dikenal juga pembatasan perubahan dalam UUD 1945 dengan pencantuman ketentuan dalam pasal 37 ayat (5); "khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan". Ketentuan mengenai pembatasan semacam ini di negara-negara lain sudah lama dikenal. Di samping itu dalam UUD adanya pembatasan bahwa Pembukaan tidak dapat dirubah merupakan sebuah kenyataan ketatanegaraan Indonesia. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Mahfud MD mengemukakan bahwa di dalam filsafat hukum dipahami bahwa sebagai staatsfundalmentalnorm (kaidah negara yang fundamental) Pembukaan itu tidak dapat dirubah oleh siapapun, termasuk oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, karena Pembukaan memuat pernyataan kemerdekaan yang tidak dapat dicabut kecuali dengan konsekuensi menerima pembubaran negara. 11 Dengan kata lain, pembatasan perubahan UUD Indonesia di samping dibatasi terkait dengan bentuk negara Indonesia (kesatuan), juga terdapat pembatasan tentang tidak dapat dilakukannya perubahan dan pencabutan Pembukaan (preambul).
International Conference Globalization on Law and Local Wisdom, 2018
The basic question to be answered in this paper is what is the Local Wisdom Value of Gorontalo t... more The basic question to be answered in this paper is what is the Local Wisdom Value of Gorontalo that is used in the prevention and countermeasures of narcotics, psychotropic substances and other addictive substances in Gorontalo Province. To answer this question, an approach to statute approach, case approach and conseptual approach is used with primary sources of authorities and secondary sources of authorities with prescriptive analysis techniques.
In general, the problem of abuse of narcotics, psychotropic substances and other addictive substances is a major problem faced by the Indonesian people, so qualifying is an extraordinary crime, because not only causes an impact on the personal user, but also can affect the future of the nation's future generation. As an extraordinary crime, it is necessary to take extraordinary precautions and countermeasures, not only related to the provision of instruments in combating narcotics, psychotropic and addictive substances up to the regional level, but also a variety of strategic approaches and the involvement of all parties in prevention., control, and eradication. As a comprehensive and synergistic effort, the Gorontalo Provincial government prepares regional regulations to prevent and control narcotics, psychotropic substances and other addictive substances by using a local wisdom approach by involving not only elements of government, society and the private sector, but also involving elements of the Gorontalo Customary Council. The approach used is the requirement for a drug-free certificate in the Gorontalo wedding customs procession, in addition to the regulation of Mohile Ambungu's traditional sanctions to narcotics, psychotropic and other addictive abusers into a comprehensive effort carried out in the Gorontalo area in suppressing the case drug users who always increase every year.
Seminar Nasional MPR, Nasionalisme, Warga Negara, dan Hak Asasi Manusia, 2017
Indonesia sebagai negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai grondnorm, tentunya menjadikan... more Indonesia sebagai negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai grondnorm, tentunya menjadikannya sebagai rujukan penyelenggaraan kehidupan bernegara. Konstitusi yang mensyaratkan adanya pengaturan tentang hak asasai manusia, pembentukan lembaga negara yang bersifat fundamental, pembagian tugas yang bersifat fundamental pula menjadi rujukan spirit perubahan konstitusi yang dilaksanakan pada tahun 1999-2002. 1 Perubahan konstitusi yang dilakukan pada tahun 1999-2002 tersebut menjadikan penguatan pengaturan tentang hak asasi manusia sebagai salah satu fokus perubahan konstitusi. Secara teoritik, hak warga negara dibagi menjadi dua, yaitu hak asasi manusia, sebauh yang yang secara asasi melekat pada diri manusia sejak dia lahir dan meninggal, serta hak konstitusial yang merupakan hak yang baru diperoleh seseorang warga negara sejak orang tersebut menjadi warga negara, dan hak tersebut diberikan oleh negara melalui konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 2 Di dalam UUD NRI Tahun 1945, setiap warga negara diberikan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 3 Dalam perspektif ketatanegaraan dan kebijakan publik, hak warga negara untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan termasuk kebijakan hukum merupakan aktualisasi dari sistem demokrasi konstitusional, apalagi dalam Pasal 28F UUD NRI 1 Sri Soemantri, dikutip dalam Novendri M. Nggilu, Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang Partisipatif dan Populis), (Yogyakarta; UII Press, 2014), hal. 28 2 Selanjutnya akan disingkat dengan UUD NRI Tahun 1945. 3 Vide Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945
Uploads
Papers by Novendri M Nggilu
In general, the problem of abuse of narcotics, psychotropic substances and other addictive substances is a major problem faced by the Indonesian people, so qualifying is an extraordinary crime, because not only causes an impact on the personal user, but also can affect the future of the nation's future generation. As an extraordinary crime, it is necessary to take extraordinary precautions and countermeasures, not only related to the provision of instruments in combating narcotics, psychotropic and addictive substances up to the regional level, but also a variety of strategic approaches and the involvement of all parties in prevention., control, and eradication. As a comprehensive and synergistic effort, the Gorontalo Provincial government prepares regional regulations to prevent and control narcotics, psychotropic substances and other addictive substances by using a local wisdom approach by involving not only elements of government, society and the private sector, but also involving elements of the Gorontalo Customary Council. The approach used is the requirement for a drug-free certificate in the Gorontalo wedding customs procession, in addition to the regulation of Mohile Ambungu's traditional sanctions to narcotics, psychotropic and other addictive abusers into a comprehensive effort carried out in the Gorontalo area in suppressing the case drug users who always increase every year.
In general, the problem of abuse of narcotics, psychotropic substances and other addictive substances is a major problem faced by the Indonesian people, so qualifying is an extraordinary crime, because not only causes an impact on the personal user, but also can affect the future of the nation's future generation. As an extraordinary crime, it is necessary to take extraordinary precautions and countermeasures, not only related to the provision of instruments in combating narcotics, psychotropic and addictive substances up to the regional level, but also a variety of strategic approaches and the involvement of all parties in prevention., control, and eradication. As a comprehensive and synergistic effort, the Gorontalo Provincial government prepares regional regulations to prevent and control narcotics, psychotropic substances and other addictive substances by using a local wisdom approach by involving not only elements of government, society and the private sector, but also involving elements of the Gorontalo Customary Council. The approach used is the requirement for a drug-free certificate in the Gorontalo wedding customs procession, in addition to the regulation of Mohile Ambungu's traditional sanctions to narcotics, psychotropic and other addictive abusers into a comprehensive effort carried out in the Gorontalo area in suppressing the case drug users who always increase every year.
Perubahan UUD 1945. Bagaimana prosedur pembentukannya sehingga tidak
menafikan kewenangan konstitusional MPR dalam melakukan perubahan undang-
undang dasar, serta bagaimana tugas dan kewenangan Komisi Konstitusi tersebut.
Penelitian ini tergolong dalam penelitian normatif dengan pendekatan historis,
komparatif, peraturan perundang-undangan, dan konseptual. Bahan dihimpun
lewat studi dokumen, kemudian dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian
menunjukan bahwa upaya melakukan perubahan undang-undang dasar lewat
lembaga khusus telah ada sejak tahun 1956, kemudian upaya lanjutan dilakukan
pada tahun 1998, 1999, namun selalu terhenti karena kondisi politik dan
pemerintahan yang terjadi ketika itu. Perbedaan filosofis antara parpol dan filosofi
konstitusi, serta penuntasan reformasi konstitusional lewat lembaga Komisi
Konstitusi menjadi alasan pentingnya Komisi Konstitusi, sebab keberhasilan
penuntasan reformasi konstitusi merupakan sesuatu yang berpengaruh terhadap
keberhasilan transisi. Penyerahan perubahan secara mutlak ke parlemen akan
menjadikan hasil perubahan terkontaminasi dengan kompromi politik pragmatis
jangka pendek yang akan merancukan rumusan perubahan. Kewenangan
konstitusional merubah UUD berada di tangan MPR, maka dari itu, pembentukan
Komisi Konstitusi berada pula di tangan MPR, namun dapat pula didelegasikan ke
Presiden. Tugas utama dari Komisi Konstitusi nantinya adalah menyusun naskah
perubahan (amandemen kelima) dan tugas yang penting lainnya adalah
melibatkan partisipasi masyarakat luas, sehingga legitimasi dari hasil kerjanya
akan semakin kuat pula. Di samping itu, upaya pelibatan masyarakat luas ini dapat
dijadikan upaya pendidikan berkonstitusi bagi masyarakat, sehingga akan
memberikan pemahaman dan kedewasaan berkonstitusi bagi masyarakat
Indonesia.