MAKALAH LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

MAKALAH LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK Disusun Oleh : Lusklarita Meha (C0E021051) Dosen Pengampu : Dr. Wirmie Eka Putra, S.E., M.Si.,ClQnR., CSRS PROGRAM STUDI KEUANGAN DAERAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI 2023 KATA PENGANTAR Puji Syukur Penulis Panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Karena Dengan Rahmat Dan karunia- Nya, Penulis Dapat Menyelesaikan Makalah Yang Berjudul “Laporan Keuangan Sektor Publik” Adapun Tujuan Penulisan Dari Makalah Ini Adalah Untuk Memenuhi Tugas Semester 4 Pada mata Kuliah Akuntansi Keuangan Sektor Publik, Program Studi Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas jambi. Selain Itu, Makalah Ini Juga Bertujuan Untuk Menambah Wawasan Tentang Laporan keuangan sektor publik. Penulis Mengucapkan Terimakasih Yang Sebesarnya Kepada Bapak Dr.Wirmie Eka Putra, S.E.,M.Si.,ClQnR.,CSRS Selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Akuntansi keuangan sektor publik Yang Telah Memberikan Tugas Ini sehingga Dapat Menambah Pengetahuan Dan Wawasan Sesuai Dengan Bidang Studi Yang Penulis tekuni. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini.Penulis menyadari bahwa makalah yang telah ditulis ini masih jauh dari sempurna karena adanya keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Penulis berharap, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Jambi, 18 April 2023 Lusklarita Meha ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR................................................................................................................ ii DAFTAR ISI...............................................................................................................................iii BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ............................................................................................................ 1 1.2 Rumusan Masalah ....................................................................................................... 2 1.3 Tujuan Pembahasan .................................................................................................... 2 BAB II PEMBAHASAN ............................................................................................................. 3 2.2 Laporan Keuangan Sektor Publik ................................................................................ 3 2.2 Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor publik ................................................. 4 2.3 Jenis- Jenis Laporan Keuangan Dalam Sektor Publik ............................................... 5 2.4 Pemakai Laporan Keuangan Sektor publik serta Kepentingannya ............................ 9 2.5 Hak Dan Kebutuhan Pemakai Laporan Keuangan ..................................................... 12 BAB III PENUTUP .................................................................................................................... 14 3.1 Kesimpulan ................................................................................................................ 14 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................. 15 iii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Akuntan sektor publik memiliki kewajiban menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi maupun kebutuhan pihak eksternal sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Karena kebutuhan informasi di sektor publik lebih bervariasi, maka informasi tidak terbatas pada informasi keuangan yang dihsilkan dari sistem akuntansi organisasi. Informasi non-moneter seperti ukuran output pelayanan harus juga dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan. Informasi akuntansi merupakan alat untuk melaksanakan akuntabilitas sektor publik secara efektif, bukan tujuan akhir akuntansi sektor publik itu sendiri, karena kebutuhan informasi sektor publik lebih bervariasi. Pada bab ini akan berfokus pada teori pelaporan dalam sektor publik, sistem pelaporan keuangan sektor publik , siklus pelaporan keuangan, teknik laporan keuangan sektor publik, contoh laporan keuangan sektor publik, dan unsur-unsurnya dalam organisasi sektor publik (pemerintah pusat,pemerintah daerah,LSM,yayasan, serta partai politik. 1 1.2 Rumusan Masalah 1.Apa pengertian akuntansi sektor publik dan laporan keuangan ? 2.Apa tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik ? 3. Apa saja jenis laporan keuangan dalam sektor publik? 4. Siapa saja pemakai laporan keuangan sektor publik beserta kepentingannya? 5.Apa hak dan kebutuhan pemakai laporan keuangan? 1.3 Tujuan Pembahasan 1. Untuk mengetahui apa pengertian dari sektor publik dan laporan keuangan sektor publik. 2. Untuk mengetahui apa tujuan dan fungsi dari laporan keuangan sektor publik. 3. Untuk mengetahui apa saja jenis laporan keuangan dalam sektor publik. 4. Untuk mengetahui siapa saja pihak pemakai laporan keuangan sektor publik. 5. Untuk mengetahui apa hak dan kebutuhan pemakai laporan keuangan. 2 BAB II PEMBAHASAN 2.1 Laporan Keuangan Sektor Publik Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. Kompleksitas sektor publik tersebut menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bervariasi. Demikian juga bagi stekeholder sektor publik, mereka membutuhkan informasi yang lebih bervariasi, handal, dan relevan untuk pengambilan keputusan. Tugas dan tanggung jawab akuntan sektor publik adalah menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi maupun kebutuhan pihak eksternal. Akuntansi sektor publik memiliki peran penting untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Informasi keuangan bukan merupakan tujuan akhir akuntansi sektor publik. Informasi keuangan berfungsi memberikan dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Informasi akuntansi merupakan alat untuk melaksanakan akuntabilitas sektor publik secara efektif, bukan tujuan akhir sektor publik itu sendiri. Karena kebutuhan informasi di sektor publik lebih bervariasi, maka informasi tidak terbatas pada informasi keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi organisasi. Informasi non-moneter seperti ukuran output pelayanan harus juga dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan. Langenderfer (1973) dalam Glynn, J. J. (1993) menyatakan bahwa akuntansi secara normatif memiliki tiga aspek, yaitu : (1) sifat informasi yang diberikan ; (2) kepada siapa informasi tersebut diberikan ; dan (3) tujuan informasi tersebut diberikan. Lebih lanjut Langenderfer menyataka bahwa : Organisasi sektor publik dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti Laporan Surplus/Defisit, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Rugi/Laba, Laporan Aliran Kas, Neraca, serta Laporan Kinerja yang dinyatakan dalam 3 ukuran finansial dan non-finansial. Terdapat beberapa alasan mengapa perlu dibuat laporan keuangan. Dilihat dari sisi manajemen perusahaan, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Organisasi sektor publik diwajibkan untuk membuat laporan keuangan dan laporan tersebut perlu diaudit untuk menjamin telah dilakukannya true and fair presentation. 2.2 Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor publik Mardiasmo (2002) menyebutkan tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut: A. Kepatuhan dan Pengelolaan – Compliance and Stewardship Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentutan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan. B. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif – Accountability and Retrospective Reporting Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati tren antarkurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. C. Perencanaan dan Informasi Otorisasi – Planning and Authorization Information Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang dan memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana. D. Kelangsungan Organisasi – Viability2 Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang. 4 E. Hubungan Masyarakat – Public Relation Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas pretasi yang telah dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat, serta sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. F. Sumber Fakta dan Gambaran – Source of Facts and Figures Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam. Secara rinci tujuan akuntansi dan laporan keuangan organisasi pemerintah adalah : 1. Memberikan informasi keuangan untuk menemukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya financial jangka pendek unit pemerintah. 2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. 3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah di sepakati, dan ketentuan lain yang di syaratkan. 4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan operasional. 5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan operasional. 2.3 Jenis- Jenis Laporan Keuangan Dalam Sektor Publik A. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)/Balance sheets Laporan posisi keuangan, atau disebut juga dengan neraca ataupun laporan aktiva dan kewajiban adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aktiva, hutang dan modal pemilik pada satu saat tertentu. Secara minimum, laporan posisi keuangan harus memasukkan pos-pos yang menyajikan jumlah berikut : 1. Properti, pabrik dan peralatan 5 2. Aktiva-aktiva tak berwujud 3. Aktiva-aktiva financial 4. Investasi yang diperlukan dengan metode ekuitas 5. Persediaan 6. Pemulihan transaksi non pertukaran, termasuk pajak dan transfer 7. Piutang dari transaksi pertukaran 8. Kas dan setara kas 9. Hutang pajak dan transfer 10. Hutang karana transaksi pertukaran 11. Cadangan (provision) 12. Kewajiban tidak lancer 13. Pertisipasi minoritas, dan 14. Aktiva/ekuitas neto B. Laporan Kinerja Keuangan (Laporan Surplus/Devisit)/ performance reports Laporan kinerja keuangan atau disebut dengan laporan pendapatan dan biaya, laporan rugi laba, laporan operasi, adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan biaya selama satu periode tertentu. Laporan kinerja keuangan minimal harus mencakup pos-pos lini berikut : 1. Pendapatan dari aktivitas operasi 2. Surplus atau devisit dari aktivitas operasi 3. Biaya keuangan (biaya pinjaman) 4. Surplus atau devisit neto saham asosiasi dan joint venture yang menggunakan metode ekuitas 5. Surplus atau devisit dari aktivitas biasa 6. Pos-pos luar biasa 7. Saham partisipasi minoritas dari surplus atau devisit neto, dan 8. Surplus atau devisit neto untuk suatu periode. 6 C. Laporan perubahan aktiva/ekuitas neto Dari suatu entitas diantara dua tanggal pelaporan menggambarakan peningkatan atau penurunan kekayaan, bedasarkan prinsip pengukuran tertentu yang diadopsi dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Perubahan keseluruhan dalam aktiva atau ekuitas neto menyajikan total surplus/devisit neto untuk suatu periode, pendapatan dan biaya lainnya yang diakui secara langsung sebagai perubahan dalam aktiva/ekuitas neto dan setiap kontribusi oleh, dan kontribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Laporan perubahan dalam aktiva/ekuitas neto ini paling tidak meliputi : 1. Kontribusi oleh pemilik dan distribusi kepada pemili dalam kapasitanya sebagai pemilik. 2. Saldo untuk surplus dan devisit akumulasian pada awal periode dan pada tanggal pelaporan dan pergerakan selama periode. 3. Pengungkapan komponen aktiva/ekuitas neto secara terpisah, dan rekonsiliasi antara nilai tercatat dari setiap komponen aktova atau ekuitas neto pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan setiap perubahan. D. Laporan Arus Kas / cash flow statement Menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran dari kas selama satu periode tertentu. Penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasikan menurut kegiatan operasi, kegiatan pendanaan, dan kegiatan investasi.Informasi arus kas bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan karena menyediakan dasar taksiran kemampuan entitas untuk menghasilkan kas dan setara kas, dan kebutuhan entitas. E. Kebijakan Akuntansi dan Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan laporan keuangan Kebijakan Akuntansi dan Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan laporan keuangan dari entitas harus: 1. Menyediakan informasi mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, dan kebijakan akuntansi spesifik yang dipilih serta menetapkan terhadap transaksi-transaksi dan peristiwaperistiwa penting lainnya 7 2. Mengungkapkan informasi yang diwajibkan oleh standar akuntansi keuangan sector public, yang tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan kinerja keuangan, laporan arus kas, dan laporan perubahan aktiva/ekuitas neto, dan: 3. Menyediakan informasi yang tidak disajikan pada laporan keuangan, namun persyaratan penyajian wajar tetap ditetapkan. Kebijakan akuntansi yang dapat dipertimbangkan oleh suatu entitas untuk disajikan meliputi, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut: 1. Pengakuan pendapatan 2. Prinsip-prinsip konsolidasi, termasuk entitas pengendalian 3. Investasi-investasi 4. Pengakuan depresiasi/amortisasi aktiva berwujud dan tak berwujud 5. Kapitalisasi biaya dan pengeluaran lain 6. Persediaan yang dimiliki untuk dijual 7. Aktiva bersyarat lain 8. Kontrak-kontrak kontruksi 9. Investasi property 10. Instrument financial dan investasi 11. Sewa guna usaha/lease 12. Biaya penelitian dan pengembangan 13. Persediaan untuk dikonsumsi 14. Penyisihan 15. Biaya manfaat pensun 16. Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai (hedging) 17. Devinisi segmen-segmen dan dasar alokasi biaya antar segmen 18. Akuntansi inflasi 19. Hibah pemerintah. Analisis laporan keuangan dapat ditinjau dari ragam pelaporan yang ada, yaitu: • Laporan kinerja keuangan (Neraca) 8 2.4 • Likuiditas pemerintah • Komposisi investasi • Kekayaan pemerintah • Komposisi kewajiban • Ravaluasi cadangan • Komposisi hutang pension • Laporan kinerja keuangan (surplus/devisit) • Efektifitas penarikan pajak • Tingkat pelanggaran peraturan keuangan • Komposisi pendapatan • Komposisi pengeluaran • Beban bunga pinjaman • Rugi surplus translasi keuangan • Laporan arus kas • Komposisi arus kas • Tingkat panarikan pajak baik indivisual, organisasi maupun produk • Komposisi pajak tidak langsung • Komposisi likuiditas pendapatan lain-lain • Komposisi pengeluaran kas • Komposisi pengeluaran investasi • Komposisi pencairan investasi • Komposisi likuiditas pertukaran mata uang Pemakai Laporan Keuangan Sektor publik serta Kepentingannya Pemakai laporan keuangan sektor publik dapat diidentifikasikan dengan menelusuri siapa yang menjadi stakeholder organisasi. Drebin et al. (1981) mengidentifikasikan terdapat sepuluh kelompok pemakai laporan keuangan. Lebih lanjut Drebin menjelaskan keterkaitan antar kelompok pemakai laporan keuangan tersebut dan menjelaskan kebutuhannya. Kelompok pemakai laporan keuangan tersebut adalah : 9 a. Pembayar pajak (taxpayers) b. Pemberi dana bantuan (granlurx). c. Investor. d. Pengguna jasa (fee-paying service recipients) e. Karyawan/ pegawai f. Pemasok (vendor) g. Dewan legislatif h. Manajemen i. Pemilih (voters) j. Badan pengawas (oversight bodies) Pengklasifikasian tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pembayar pajak, pemberi dana bantuan, investor, dan pembayar jasa pelayanan merupakan sumber penyedia keuangan organisasi, karyawan dan pemasok merupakan penyedia tenaga kerja dan sumber daya material, dewan legislative, dan manajemen membuat keputusan alokasi sumber daya, dan aktivitas mereka semua diawasi oleh pemilih dan badan pengawas, termasuk level pemerintahan yang lebih tinggi. Anthony mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan sektor publik menjadi lima kelompok, yaitu: a. Lembaga pemerintah (governing bodies) b. Investor dan kreditor c. Pemberi sumber daya (resourceproviders) d. Badan pengawas (oversight bodies) e. Konstituen Pengklasfikasian pemakai laporan keuangan yang dilakukan Anthony adalah dengan mempertimbangkan semut organisasi nonbisnis, bukan untuk organisasi pemerintahan saja, sedangkan Drebin et al mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan untuk sektor pemerintahan saja. Jika dibandingkan dengan analisis Drebin et al., Anthony memasukkan pembayar pajak, pemilih, dan karyawan dalam satu kelompok yang ia sebut konstituen. Ia mengelompokkan pemberi dana bantuan dan pembayar jasa sebagai pemberi sumber daya, investor dan kreditor dikelompokkan menjadi satu. 10 Sementara itu, Hanley el d. (1992) mengklasifikasikan pengguna laporan keuangan sektor publik menjadi dua belas kelompok, yaitu: a. Anggota terpilih (electedmembers) b. Masyarakat sebagai pemilih dan/atau pembayar pajak c. Pelanggan atau klien d. Karyawan/pegawai e. Pelanggan dan pemasok f. Pemerintah g. Pesaing (competitors) h. Regulator i. Pemberi pinjaman (leaders) j. Donor dan sponsor k. Investor atau patner bisnis l. Kelompok penekan lainnya Pengklasifikasian pemakai laporan keuangan sektor publik menurut Borgonovi dan Anessi-Pessina(l997) : a. Masyarakat pengguna jasa publik b. Masyarakat pembayar pajak c. Perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan public sebagai input atas aktivitas organisasi d. Bank dan masyarakat sebagai kreditor pemerintah e. Badan-badan internasional, seperti Bank Dunia, IMF, ADB, PBB, dsb. f. Investor using dan Country Analyst g. Generasi yang akan datang h. Lembaga Negara i. Kelompok Politik (Partai Politik) j. Manajer publik (Gubernur, Bupati, Direktur BUMN/BUMD) k. Pegawai pemerintah 11 Serikat dagang sektor publik Governmental Accounting Standars Board (GASB) (1999, B184) mengidentifikasikan pemakai laporan keuangan pemerintah menjadi tiga kelompok besar, yaitu: a. Masyarakat yang kepadanya pemerintah bertanggungjawab, b. Legislatif dan Badan Pengawasan yang secara langsung mewakili rakyat, c. Investor dan kreditor yang memberi pinjaman dan/ atau berpartisipasi dalam proses pemberian pinjaman. 2.5 Hak Dan Kebutuhan Pemakai Laporan Keuangan Pada dasarnya masyarakat (publik) memiliki hak dasar terhadap pemerintah, yaitu : a. Hak untuk mengetahui (right to know), yaitu : • Mengetahui kebijakan pemerintah • Mengetahui keputusan yang diambil pemerintah • Mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu b. Hak untuk diberi informasi (right to be informed )yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan – permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik. c. Hak untuk didengar aspirasinya ( right to be heard and to be listen to ). Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yangbharus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (accountability & stewardship). Setiap pemakai laporan memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda – beda terhadap informasi keuangan yang diberikan oleh pemerintah. Bahkan di antara kelompok pemakai laporan keuangan tersebut dapat timbul konflik kepentingan. Laporan keuangan pemerintah disediakan 12 untuk memberi informasi kepada berbagai kelompok pemakai, meskipun setiap kelompok pemakai memiliki kebutuhan informasi yang berbeda – beda. Kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah tersebut dapat diringkas sebagai berikut : 1. Masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan. 2. Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang telah diberikan. Publik ingin mengetahui apakah pemerintah melakukan etaatan fiskal dan ketaatan pada peraturan perundangan atas pengeluaran – pengeluaran yang dilakukan. 3. Kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghiitung tingkat risiko, likuiditas, dan solvabilitas. 4. Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, encegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah, dan penyelewengan keuangan negara. 5. Manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi, pengukuran kinerja, dan membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan organisasi lain yang sejenis. 6. Pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi. 13 BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Akuntansi Sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Dilihat dari sisi internal organisasi laporan keuangan sektor publik merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi eksternal, laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban terhadap publik dan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Akuntansi sektor publik bertujuan untuk memberi informasi yang bertujuan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik, dan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan, serta untuk memberi informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Laporan keuangan pemerintahan dan laporan keuangan komersial memiliki perbedaan. Pernedaan tersebut meliputi jenis laporan yang dihasilkan, elemen laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, dan teknik akuntansi yang digunakan. 14 DAFTAR PUSTAKA https://www.academia.edu/40487077/Tugas_Akuntansi_Sektor_Publik_Makalah_Pelapora n_Keuangan_Sektor_Publik https://alexandria05.blogspot.com/2019/03/makalah-pelaporan-keuangan-sektorpublik.html 15