UNIVERSITAS BENGKULU FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BENGKULU FAKULTAS HUKUM Analisis Hukum Terhadap Ihdad Bagi Perempuan Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam Dan Kesetaraan Gender SKRIPSI Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi Persyaratan Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum Oleh : FREDY SISWANTO NPM B1A105030 BENGKULU 2014 i. PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI Dengan ini saya menyatakan bahwa: 1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainya; 2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri, yang disusun tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing; 3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskahdengan disebutkan nama pengarang yang dicantumkan dalam daftar pustaka; 4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ada dikemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Bengkulu. Bengkulu,..………………. Yang Membuat Pernyataan Materai 6000 Fredy Siswanto B1A105030 iv KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirobbil ’aalamin, Segala puji kehadirat Allah Swt karena atas limpahan rahmat dan berkat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul ”Analisis Hukum Terhadap Ihdad Bagi Perempuan Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam Dan Kesetaraan Gender”. Selain itu tidak lupa Shalawat serta salam, dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw semoga kita semua mendapatkan syafaat di akhir zaman. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak berjasa untuk membantu penulis baik dari segi waktu, tenaga serta pikiran sehingga dapat meyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat: 1. Bapak M. Abdi, S.H.,M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu; 2. Bapak Dr. Sirman Dahwal, S.H.,M.H sebagai Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis dengan penuh kesabaran dari awal sampai selesai skripsi ini; 3. Bapak Adi Bastian Salam, S.H.,M.H selaku Pembimbing Pendamping yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dari awal sampai selesai skripsi ini; v 4. Bapak H. Subanrio S.H.,M.H dan Bapak Dr. Akhmad Muslih S.H.,M.Hum selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini; 5. Bapak M. Daruddin, S.H.,M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dari awal hingga akhir kuliah; 6. Buat teman-teman yang selalu mendukung dan memberi teguran, nasihat, dan motivasi; Om Mulyanto Winada, S.E., Alan Fofi, S.H., Gumbira Kurniadi, S.E., Herman Kuswiran (wir), Koko Wahyudi, S.sos., Meizan Fajri (koko), Muhammad Arif Mahifa, S.H., Rendy Frans O, S.H., Rizky Rahman, Silmi Bahri, S.H., Yudha Erlangga, S.H., dan Zery Tabib, S.E; 7. Seluruh rakan-rekan seperjuangan yang telah banyak membantu penulis untuk menyelesaikan pendidikan ini; 8. Banyak pihak yang tidak dapat penulis tuliskan dalam lembaran kertas ini, penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih. Akhirnya semoga Allah Swt selalu memberikan kedamaian dan kesuksesan kepada kita semua. Aamiin.... Aamiin Ya Robbal Alamin.... Bengkulu, Afril 2014 Penulis, Fredy Siswanto vi MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: ‘’Rabbi Zidny Ilma (Wahai Tuhanku Tambahkanlah Ilmu Untukku)’’ (Q.S. Thaha: 114). "Sukses Selalu Disertai Dengan Kegagalan Dan Lebih Baik Terlambat Daripada Tidak Pernah, Maka Jadilah Orang Yang Baik Tetapi Jangan Buang Waktu Untuk Membuktikanya. So Be It”. Skripsi ini Aku Persembahkan Kepada: 1. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan do’a, restu, kasih sayang orang tua penuh dedikasi dan tanggung jawab; 2. Keluarga besar penulis; 3. Almamaterku Universitas Bengkulu; 4. Dan untuk, yang telah membuka skripsi ini. vii DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ...................................................................................... HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING ............................................ HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI ............................................ HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI ….... KATA PENGANTAR .................................................................................... MOTTO DAN PERSEMBAHAN................................................................. DAFTAR ISI ................................................................................................... ABSTRAK ...................................................................................................... ABSTRACT ………………………………………………………………... BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang................................................................................. B. Identifikasi Masalah ........................................................................ C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..................................................... D. Kerangka pemikiran ........................................................................ E. Keaslian Penelitian .......................................................................... F. Metode Penelitian ........................................................................... 1. a. Jenis Penelitian ...................................................................... b. Pendekatan Penelitian ............................................................ 2. Bahan Hukum ............................................................................ 3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum ...................................... 4. Analisis Bahan Hukum .............................................................. 1 5 5 6 7 8 8 9 10 11 12 BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Pengertian Ihdad .............................................................................. B. Dasar Hukum Ihdad ........................................................................ C. Tujuan Ihdad ................................................................................... D. Dampak Ihdad ................................................................................. E. Tujuan Umum Terhadap Gender ..................................................... 1. Pengertian Gender…………………………………………….. 2. Teoeri Dasar tentang Gender ..................................................... F. Tinjauan Terhadap Hukum Islam .................................................... a. Hukum Islam ............................................................................. b. Sumber-sumber Hukum Islam ................................................... 13 17 19 20 24 24 28 30 30 42 BAB III KETENTUAN MENGENAI IHDAD BAGI PEREMPUAN MENURUT HUKUM ISLAM ...................................................................... 58 BAB IV IHDAD BAGI PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM MENURUT ANALISIS GENDER ............................................................... 67 viii i ii iii iv v vii viii x xi BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ...................................................................................... B. Saran ................................................................................................ 74 75 DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 76 ix ABSTRAK Islam menghormati perempuan sebagai manusia, yang mempunyai fungsi sebagai isteri, ibu, bahkan sebagai seorang anggota masyarakat. Keberadaan perempuan (khususnya perempuan pekerja) yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia wajib melaksanakan iddah. Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya melaksanakan ihdad, bagi perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya. Para fuqaha berpendapat bahwa perempuan yang sedang ber-ihdad dilarang memakai perhiasan, berdekatan, berhubungan dengan laki-laki, dan melakukan semua perkara yang dapat menarik perhatian kaum lelaki kepadanya. Dengan kondisi seperti ini, jelas akan menjadi problematika ketika perempuan yang harus bekerja di luar untuk menghidupi keluarganya, namun ia memiliki keterbatasan waktu untuk bekerja karena melaksanakan kewajibannya berihdad setelah ditinggal mati oleh suaminya. Untuk itu, penulis memerlukan pemahaman dengan sebuah analisis gender. Berdasarkan uraian latar belakang penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuliskannya ke dalam sebuah skripsi yang berjudul Analisis Hukum Terhadap Ihdad Bagi Perempuan Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam Dan Kesetaraan Gender. Dalam pokok permsalahan ini adalah bagaimana ketentuan mengenai ihdad bagi perempuan menurut hukum Islam dan bagaimana ihdad bagi perempuan dalam hukum Islam menurut analisis gender. Metode penelitian yang diguankan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan ketentuan mengenai Ihdad bagi perempuan menurut hukum Islam bahwa kepatutan seorang perempuan dalam masa berkabung adalah menunjukkan kondisi di mana isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Dan selama masa itu, isteri hendaknya melakukan masa berkabung dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Larangan itu lebih sebagai cara untuk menghindari fitnah dan sekaligus bertujuan untuk menghormati kematian suami. Ihdad bagi perempuan dalam hukum Islam menurut gender dapat dikatakan bahwa dalam kehidupan berelasi dengan yang lain terdapat nilai tatakrama dan norma hukum yang membedakan peran laki-laki dan perempuan, artinya masa berkabung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terspesifikasi bagi siapapun, baik laki-laki atau perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mencerminkan kesetaraan gender, bahwa bagi laki-laki ataupun perempuan ketika ditinggal mati oleh pasangannya harus melakukan masa berkabung. Masa berkabung yang dicantumkan dalam hukum Islam dengan makna ihdad, adalah berlaku bagi laki-laki dan perempuan, meskipun dengan bentuk atau cara yang berbeda. x ABSTRACT Islamic a saluting women as human beings, which has a function as a wife, mother, even as a member of society. The existence of women (especially women workers) were left for dead by her husband, then she must carry out the waiting period. The scholars are agreed that it is obligatory to implement ihdad, for women who are divorced or widowed husband. The jurists found that women were forbidden to wear jewelry ihdad, adjacent, related to men, and do all things that may attract the attention of men to him. With conditions such as these, would obviously be problematic when women who have to work outside to support his family, but he has limited time to work because ihdad perform its obligations after being left for dead by her husband. To the authors requires an understanding of the gender analysis. Based on the description of the background of the authors are interested in doing further research and write in a thesis entitled Analysis of the Law Against Ihdad For Women Seen From Aspects of Islamic Law and Gender Equality. In principal this is how a problem ihdad provisions on women under Islamic law and how ihdad for women under Islamic law according to gender analysis. Use research method is normative research, legal research is done by examining library materials or secondary data. The results showed Provisions on Ihdad for women under Islamic law that the propriety of a woman in mourning is showing the condition in which the wife must refrain or mourn for four months and ten days. And during that time, the wife should do the mourning period with no ornate, eye bercelak not and should not be out of the house. The ban was more as a way to avoid libel and also aims to honor the death of her husband. Ihdad for women under Islamic law according to gender can be said that in the lives of others are related to the value of manners and legal norms that distinguish the roles of men and women, meaning the period of mourning in the Compilation of Islamic Law (KHI) unspecified for anyone, both men or women. It shows that in the Compilation of Islamic Law (KHI) has reflected gender equality, that for both men and women when left for dead by his partner should do the mourning period. The period of mourning is included in the meaning ihdad Islamic law, is applicable to both men and women, although with a different shape or manner. xi BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Islam menghormati perempuan sebagai manusia, yang mempunyai fungsi sebagai isteri, ibu, bahkan sebagai seorang anggota masyarakat. Namun pada zaman sebelum Islam, banyak sebagian masyarakat dari berbagai tingkat usia melanggar hak perempuan untuk mendapatkan ilmu agama dan bekerja. Bahkan mereka pun melarang perempuan pergi ke suatu tempat untuk beribadah atau menuntut ilmu dan pemaksaan terhadap perempuan untuk menikah dengan orang yang tidak disukainya dan mengurungnya di rumah. 1 Tetapi, fenomena itu terjadi saat tidak ada satu agama pun yang menyadari akan kemuliaan perempuan. Maka, Islam datang untuk memuliakan perempuan saat tak ada satu tempat pun di dunia yang mengangkat harkat dan martabat perempuan. Pandangan Islam yang benar mengenai status perempuan merupakan isi risalah Nabi. Ilmu modern telah menyatakan bahwa spesialisasi dalam dunia kerja adalah tempat paling baik untuk mendongkrak profesionalitas dan produktifitas. Agama 1 Yusuf Qaradhawi, 2009, Fikih Wanita, Bandung, Al Kautsar, Hal. 8. 1 Islam juga menganjurkan umatnya untuk bekerja. 2 Bahkan pahalanya bisa lebih besar dari pada jihad di jalan Allah Swt. Dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan zaman, perempuan Islam Indonesia perlu memilih prioritas dan serentetan kewajiban dalam Islam, kondisi intelektual dan kondisi sosial ekonomi perlu mendapatkan prioritas utama agar seseorang dapat mencapai kualitas standar terjamin dan terpenuhi hak-haknya dengan baik. 3 Sehingga dengan demikian, perempuan Islam Indonesia dapat berperan pada masa kini dan masa mendatang dalam peradaban dunia modern untuk ikut mengisi pembangunan nasional dalam rangka pengabdian kepada Allah Swt. Keberadaan perempuan (khususnya perempuan pekerja) yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia wajib melaksanakan iddah serta konsekuensinya, yakni ihdad, iddah merupakan masa penantian seorang perempuan sebelum menikah lagi, setelah bercerai dari suaminya atau setelah suaminya meninggal dunia. 4 Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya melaksanakan iddah serta ihdad, bagi perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya, yang tujuannya agar melihat kondisi perempuan dalam keadaan hamil atau tidak. 5 2 Syaikh Fuad Shalih, 2008, Menjadi Pengantin Sepanjang Masa, Solo, Aqwam Media Profetika. 2008. Hal. 373. 3 Ali Yafie, 1995, Menggagas Fiqh Sosial, Bandung, Mizan, Hal. 19. 4 Sayyid Sabiq, 1990, Fikih Sunnah VIII, Terj. Moh. Talib, Bandung; al-Ma’arif, Hal. 140. 5 Slamet Abidin, Aminuddin, 1999, Fiqih Munakahat II, Bandung, Pustaka Setia, Hal. 121. 2 Para fuqaha berpendapat bahwa perempuan yang sedang ber-ihdad dilarang memakai perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya, seperti perhiasan, intan dan celak. Dengan hal-hal yang harus dijauhi oleh perempuan yang berihdad adalah saling berdekatan yaitu perempuan yang sedang dalam masa ihdad tidak diperbolehkan berhubungan dengan lakilaki, dan melakukan semua perkara yang dapat menarik perhatian kaum lelaki kepadanya. 6 Abu Muhammad mengatakan sebagaimana dikutif oleh Abdul Rahman Ghazaly berpendapat syarat untuk berihdad adalah iman, sehingga hal itu menunjukkan bahwa ihdad juga merupakan suatu ibadah. Ihdad dimaksudkan untuk mencegah pandangan kaum lelaki selama masa iddah perempuan, dan demikian pula untuk mencegah perempuan dari memandang kaum lelaki. Hal ini dilakukan dalam rangka menutup jalan kerusakan (sadd al-dzari’ah). 7 Dengan kondisi seperti ini, jelas akan menjadi problematika ketika perempuan yang harus bekerja di luar untuk menghidupi keluarganya, namun ia memiliki keterbatasan waktu untuk bekerja karena melaksanakan kewajibannya berihdad setelah ditinggal mati oleh suaminya. Untuk itu penulis memerlukan pemahaman dengan sebuah analisis gender yang dijadikan sebagai pisau analisis untuk memahami persoalan tersebut. Sekaligus pada zaman modern ini, perempuan pun pada kenyataannya harus hidup dengan kondisi berbeda, di mana seorang perempuan banyak mendominasi dunia kerja ataupun paling tidak minimal perempuan di era modern banyak yang eksis di ranah publik untuk dapat memenuhi kebutuhan kesehariannya, baik keluarga dan saudara, terlebih ketika 6 Ibid., Hal. 135. 7 Abdul Rahman Ghazaly, 2003, Fiqih Munakahat, Jakarta, Kencana, Hal. 305. 3 perempuan ditinggal mati oleh suaminya maka tentu saja bagi perempuan tersebut akan mendapatkan tugas ganda dalam keluarganya. 8 Pada saat sini perempuan membutuhkan banyak pertimbangan hukum, terutama pada masa di mana seorang perempuan harus menyelesaikan tugasnya dalam memenuhi kewajiban rumah tangga, menjadi tulang punggung keluarga, sebagai pengganti suaminya yang telah meninggal dunia, sekaligus dalam kondisi perempuan tersebut berihdad. Di mana dalam masa ihdad seorang perempuan tidak diperkenankan bersolek dan berhias terlalu berlebihan, sehingga dalam menyikapi kesenjangan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam persoalan ihdad, maka kaum perempuan yang saat ini tidak lagi menjadi figur yang aktif pada wilayah domestik saja, maka diperlukan sekali membincang posisi kaum perempuan dalam Islam dengan menggunakan analisis gender. Oleh karena itu, perlu menelaah dan memperhatikan antara ketetapan hukum dan kebutuhan sosial dalam wilayah hak-hak perempuan yang banyak kalangan menganggap perempuan telah terisolasi dengan ketetapan hukum tersebut. Dan kami rasa butuh membincang dan menelaah kembali bagaimana posisi perempuan ketika terbelit hukum yang kemudian seorang perempuan tidak dapat merealisasikan kembali hak serta kewajibannya terutama dalam wilayah hukum ihdad, yang merupakan tradisi hukum tetap bahwa seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya secara otomatis terkena hukum ini. 8 Huzaemah Tahido Yanggo, 2000, Membincang Perspektif Islam, Surabaya, Risalah Gusti, Hal. 151. 4 Feminisme Diskursus Gender Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuliskannya ke dalam sebuah skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Ihdad Bagi Perempuan Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam Dan Kesetaraan Gender”. B. Identifikasi Masalah a. Bagaimana ketentuan mengenai ihdad bagi perempuan menurut hukum Islam? b. Bagaimana ihdad bagi perempuan dalam hukum Islam menurut analisis gender? C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian a. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan mengenai ihdad bagi perempuan menurut hukum Islam. b. Untuk mengetahui dan menganalisis Ihdad bagi perempuan dalam hukum Islam menurut analisis gender. 2. Kegunaan Penelitian a. Kegunaan teoritis Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum umumnya dan hukum Islam pada khususnya. b. Kegunaan praktis Secara peraktis hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan serta solusi yang objektif, dalam rangka 5 memahami ketentuan mengenai ihdad bagi perempuan dalam Hukum Islam dengan analisis dari aspek gender. D. Kerangka Pemikiran Menurut Abdul Wahhab Khallaf hukum didefinisikan sebagai berikut: “Hukum dengan mengganti kalimat khitabullah (tuntutan Allah ta’ala) dalam definisi di atas dengan khitabus syari’ (tuntutan syari’) dengan tujuan agar hukum itu bukan saja ditentukan Allah, melainkan juga ditentukan Rasulullah melalui sunnahnya dan melalui ijma’ para ulama” Menurut Amir Syarifuddin, sebagai berikut, bahwa: “Hukum berfungsi sebagai seperangkat peraturan yang berdasarkan Wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam”. Sedangkan Abdurrahman Ghazaliy mendifinisikan ihdad di dalam bukunya: “Ihdad yaitu masa berkabung bagi seorang isteri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah 4 bulan 10 hari beserta larangan-larangannya” Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 113 tentang putusnya perkawinan menyatakan sebagai berikut: “Perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan”. Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 170 tentang masa berkabung dijelaskan sebagai berikut: Isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah”. 6 E. Keaslian Penelitian Bahwa saya selaku penulis skripsi ini, sebelum membuat skripsi yang berjudul “Analisis Hukum terhadap Ihdad Bagi Perempuan Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam Dan Kesetaraan Gender” saya telah mencari data-data terlebih dahulu mengenai dengan masalah ini di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu tidak dan belum menemui judul atau permasalahan yang sama seperti penelitian yang dilakukan oleh penulis, tetapi pada saat mencari data melalui media internet penulis menemukan skripsi yang membahas tentang ihdad yang berjudul “Dilema Praktik Ihdad (Studi Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Islam Kebayoran Lama)” yang disusun oleh Heni, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2010. Setelah melakukan analisis dari satu-satunya judul yang penulis temukan melalui media internet, penulis melihat bahwa pembahasanya berbeda dengan judul penulis. Penulis menjelaskan perbedaan judul skripsi yang penulis buat dengan judul yang ditemukan melalui media internet tersebut. Di dalam judul ini lebih bertujuan untuk mengetahui efektifitas masa ihdad di Masyarakat Muslim Kebayoran Lama dan pemahaman Masyarakat Muslim Kebayoran Lama tentang ihdad. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh penulis menganalisis bagaimana ketentuan mengenai ihdad bagi perempuan menurut hukum Islam dan menganalisis bagaimana ihdad bagi perempuan dalam hukum Islam menurut analisis gender. Belum lagi metode penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian yang dilakukan 7 sebelumnya menggunakan metode penelitian empiris pada Masyrakat Islam Kebayoran Lama. Jadi berdasarkan penjelasan di atas, judul skripsi yang penulis buat ini tidak ada persamaan atau meniru skripsi orang lain. Bahwa skripsi yang dibuat ini merupakan data yang otentik, tidak merupakan jiplakan dari naskah atau karya tulis penelitian orang lain yang sebelumnya. F. Metode Penelitian Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dalam penelitian diperlukan metode dan prosedur kerja yang baik. Sehingga akan mudah memperoleh data yang bisa mewakilinya. Berkaitan dengan metode penelitian, dalam penyusunan sebuah penulisan hukum ada beberapa hal yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian a. Jenis Penelitian Penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. 9 Penelitian hukum dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Perbedaan mendasar dari klasifikasi penelitian hukum tersebut terletak pada cara pandang peneliti terhadap hukum. Penelitian hukum normatif, hukum dipandang sebagai 9 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group. Hal. 35. 8 suatu norma atau kaidah yang otonom dan terlepas dari hubungan hukum dengan masyarakat. Sementara penelitian hukum empiris atau sosiologis, hukum dipandang dalam kaitannya dengan masyarakat atau sebagai gejala sosial. 10 Jenis penelitian yang penulis gunakan termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. 11 Pembahasan didasarkan pada peraturan perundang-undangan, dokumen, jurnal hukum, laporan hasil penelitian serta referensi yang relevan. Penelitian ini ditujukan kepada usaha untuk memperoleh gambaran fakta atau gejala tertentu dan menganalisisnya secara deduktif yuridis kualitatif dengan didukung oleh fakta-fakta hukum. b. Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian dalam peneletian ini dilakukan secara yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sejarah (historical approach). Pendekatan Undang-undang (statute approach) dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum 10 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, Jakarta, UI Pres, Hal. 43. 11 Soerjono Seokanto dan Sri Mamuji, 2003, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali Pers, Hal. 15. 9 yang sedang diganti. 12 Pendekatan sejarah (historical approach) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. 13 2. Sumber Bahan Hukum a. Sumber Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dalam penelitian ini terdiri atas: a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen. b) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. b. Sumber Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang antara lain: a) Hasil karya dari pakar hukum yang berkaitan dengan judul penelitian; b) Buku bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian; c) Internet; 12 Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 93. 13 Ibid., Hal. 94. 10 d) Hasil penelitian dan literatur lain yang relevan. Penelusuran literatur dalam penelitian ini diperoleh melalui: i. Perpustakaan Universitas Bengkulu; ii. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu; iii.Perpustakaan Daerah; iv. Koleksi Pribadi atau PIhak Lain; v. Internet. c. Sumber Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain: a) Kamus Besar Bahasa Indoensia (KBBI); b) Kamus Bahasa Inggris; c) Kamus Hukum; d) Ensekopledia. 3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum Data yang terkumpul masih merupakan bahan mentah. Oleh karena itu masih perlu diolah lebih lanjut agar bisa disajikan sebagai hasil penelitian. Adapun proses pengolahan data yaitu Editing (to edit atinya membetulkan) adalah memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan.14 14 Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, GhaliaIndonesia, Jakarta, Hal. 64. 11 Pendapat lain mengatakan Editing merupakan pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan. 15 Dari hasil penelitian yang dilakukan kemudian diedit untuk relevansi data yang pokok atau penting, sehingga akan tersusun deskripsi hasil penelitian yang sesuai dengan kebenaran atau kenyataan dalam upaya menemukan jawaban permasalahan. 4. Analisi Bahan Hukum Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian disajikan dengan pendekatan kualitatif. Pada tahap awal dilakukan pengumpulan data primer dan sekunder, kemudian data dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan. Data-data tersebut selanjutnya dikelompokkan untuk mendapatkan gambaran yang utuh, menyeluruh dan tepat sebagai pemecahan masalahmasalah yang akan dijawab. Berikutnya dilakukan penulisan hasil penelitian dengan metode deskriptis analitis di mana seluruh fakta dan permasalahan yang berhubungan dengan objek penelitian akan disajikan secara utuh setelah dianalisis berdasarkan norma-norma hukum yang dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan. 16 15 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 53. 16 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pres, Jakarta, Hal. 10. 12 BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Pengertian Ihdad Ihdad secara etimologi adalah menahan atau menjauhi. Secara definitif, sebagaimana tersebut dalam beberapa kitab fikih, adalah “menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa iddah”. Pembicaraan di sini menyangkut: untuk siapa dia berbuat, kenapa dia berbuat, apa yang tidak boleh diperbuat dan hukum berbuat. 17 Ihdad maknanya meninggalkan perhiasan dan wangi-wangian di waktu tertentu, oleh seseorang yang ditinggalkan oleh orang dekat yang dikasihinya karena kehilangan dan kesedihan yang mendalam. Perlu ditekankan di sisni, ihdad berbeda dengn ‘iddah, meskipun terkadang masa ihdad sama dengan masa ‘iddah. Adapun mengenai untuk siapa, atau atas dasar apa seseorang melakukan ihdad, hampir semua ulama berpendapat bahwa ihdad hanya dilakukan untuk suami yang menikahinya dengan nikah yang sah dan yang meninggal dalam masa perkawinannya dan tidak berlaku untuk lainnya. Masa berkabung (ihdad) bagi perempuan yang diatur oleh syari’at. 18 Perempuan berkabung 17 Amir Syarifuddin, 2007, Hukum Perkawina Islam di Indonesia Antar Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan, Jakarta, Kencana, Hal. 320. 18 ’Athif Lamadhoh, 2007, Fikih Sunnah Untuk Remaja, Jakarta, Cendekia Sentra Musliam, Hal. 258. 13 atas kematian suaminya selama empat bulan sepuluh hari, berdasarkan firman Allah Swt, yang artinya: 19 “Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari…” Mengenai kenapa seseorang harus berkabung, maka dalam hal ini menjadi bahasan di kalangan ulama. Adapun pendapat yang disepakati adalah, bahwa ihdad atau berkabung hanya berlaku terhadap perempuan yang bercerai dari suaminya karena kematian suaminya. Inilah maksud semula dari ditetapkannya berkabung dalam Islam. Tujuannya ialah untuk menghormati dan mengenang suaminya yang meninggal. Dasar dari kewajiban berkabung untuk suami yang meninggal itu adalah sabda Nabi Saw yang bartinya: Menceritakan padaku Muhammad bin al-Mutsanna menceritakan padaku Ja’far, menceritakan padaku Syu’bah dari Humaid bin Nafi’ berkata aku mendengarkan Zainab binti Umm Salamah berkata Hamim (saudara laki-lakinya) meninggalkan Ummi Habibah, kemudian Umi Habibah memakai wangi-wangian berwarna kuning, kemudian mengusapnya dengan dua tangannya, dan Ummi Habibah berkata sesungguhnya aku memakai wangi-wangian ini karena aku mendengarkan Rasulullah Saw bersabda “Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabungdi atas tiga hari, kecuali untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Dan Ummi Habibah memberitahukan tentang ibunya dan tentang Zainab isteri Rasulullah, dan tentang seorang perempuan yang menjadi bagian isteri Rasul. 20 Makna ihdad secara etimologi adalah mencegah, dan di antara pencegahan itu adalah mencegah perempuan dari berhias. Hal yang termasuk 19 Q.S. Al-Baqarah : 234. 20 Hadist Riwayat Muslim 14 dalam pengertian ihdad adalah menampakkan kesedihan. Adapun ihdad secara terminologi adalah antisipasi seorang perempuan dari berhias dan termasuk di dalam pengertian tersebut adalah masa tertentu atau khusus dalam kondisi tertentu, dan yang demikian adalah ihdad atau tercegahnya seorang perempuan untuk tinggal pada suatu tempat kecuali tempat tinggalnya sendiri. 21 Jika dilihat arti kata berhias dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka berhias itu adalah memperelok diri dengan pakaian dan sebagainya yang indah-indah atau bisa juga diartikan dengan berdandan. Sedangkan berdandan itu asal kata dari dandan yang memiliki dua arti yaitu pertama, mengenakan pakaian dan perhiasan serta alat-alat rias. Kedua, memperbaiki, atau menjadikan baik (rapi). 22 Ibnu Jarir At- Thabari, mengartikan perhiasan adalah wajah dan dua telapak tangan, juga termasuk yang ada pada keduanya seperti celak, cincin, gelang dan khidab (pewarna tangan). 23 Menurut Abu Yahya Zakaria al-Anshary sebagaimana dikutif oleh Tihami dan Sohari Sahrani, Menyatakan: ihdad berasal dari kata ahadda, dan kadang-kadang bisa juga disebut alHidad yang diambil dari kata hadda. Secara etimologis (lughawi) ihdad berarti al-Man’u (cegahan atau larangan). Sedangkan menurut Abdul Mujieb, bahwa yang dimaksud dengan ihdad adalah masa berkabung 21 Mansour Fiqih, 1996, Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial, Jakarta, Pustaka Pelajar, Hal. 4. 22 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996, Kamus Besar Bahas Indonesia , Jakarta, Balai Pustaka, Cet. Ke-7, Hal. 348. 23 Ibnu Jarir Al-Thabari, 1998 Jami’ al-Bayan Fi Ta’wil Ayat al-Quran, Beirut, Daar el-Fikri, Juz 17, Hal.119. 15 bagi seorang isteri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah empat bulan sepuluh hari disertai dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, ke luar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa. 24 Yang dimaksud dengan ihdad (masa berkabung) adalah masa di mana seseorang harus memiliki rasa, yaitu; 1) Mempersiapkan. 2) Menata mental. 3) Menambahkan kesabaran bagi orang yang ditinggal. Di mana tiga poin di sini adalah merupakan tawaran hukum agar seseorang melakukan hal yang sesuai dengan dasar syari’at dari dasar syari’at tersebut antara lain, dengan kompromi, keserasian dan keadilan. 25 Menurut Hadist ihdad adalah: ”Dari Abu Rabi’ al-Zuhry sesungguhnya aku dari Hammad dari Ayyub dari Hafshah dari Ummi Athiyyah dia berkata sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda tidak boleh berkabung bagi seorang perempuan atas satu mayit lebih dari tiga malam kecuali atas suami (boleh) empat bulan sepuluh hari dan janganlah memakai pakaian (yang dimaksudkan untuk perhiasan, sekalipun pencelupan itu dilakukan sebelum kain tersebut ditenun, atau kain itu menjadi kasar/kesat (setelah dicelup).” dan janganlah bercelak , memakai wangai-wangian kecuail ia bersih dari qusth dan adzfar.” 26 Sayyid Abu Bakar al-Dimyati, definisi ihdad adalah: ”Menahan diri dari bersolek/berhias pada badan.” Dengan redaksi sedikit berbeda, Wahbah alZuhaili memberikan definisi tentang makna ihdad: ”ialah meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata dan minyak, baik minyak yang mengharumkan maupun yang tidak.” Selanjutnya, sebagaimana definisi kedua 24 Tihami dan Sohari Sahrani, 2009, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta, Rajawali Press, Hal. 342. 25 Huzaemah Tahido Yanggo, Op. Cit. Hal. 153. 26 Ibid., Hal. 154. 16 di atas, Wahbah al- Zuhaili menegaskan maksud meninggalkan harumharuman, perhiasan, celak mata, dan minyak adalah khusus yang berkaitan dengan anggota badan perempuan. Karena itu, perempuan yang sedang dalam keadaan ihdad tidak dilarang memperindah tempat tidur, karpet, gorden dan alat-alat rumah tangganya. Ia juga tidak dilarang duduk di atas kain sutera. 27 B. Dasar Hukum Ihdad Berihdad atas kematian suami wajib dijalani seorang isteri selama empat bulan sepuluh hari. Demikian pendapat mayoritas ulama bahkan hampir seluruh mereka kecuali Hasan Basry dan Asy-Sya’bi sepakat pendapatnya mengatakan bahwa ihdad hukumnya sunnah bagi wanita muslimah yang merdeka, selama masa iddah kematian suami. 28 Adapun landasan hukum disyari’atkannya ihdad adalah sebagai berikut: 1. Ayat Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 234 yang artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” 2. Hadist Nabi Muhammad Saw yang artinya: “Dari Zainab binti Abi Salamah r.a. berkata: Dia datang ke rumah Ummu Habibah, Istri Nabi saw. Kata Zainab, aku mendengar Ummu Salamh menceritakan bahwa seorang wanita datang menemui Rasulullah saw. Kemudian bertanya, wahai Rasulullah, anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan ia mengeluh karna sakit kedua matanya, bolehkah ia memakai celak untuk kedua matanya? Rasulullah menjawab, 27 Tihami dan Sohari Sahrani, Op.Cit, Hal. 343. . 28 Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muktasid, Juz 2, Hal. 92. 17 tidak boleh. Beliau mengatakan itu dua atau tiga kali. Setiap perkataannya tersebut dikatakannya tidak boleh. Kemudian beliau bersabda, sesungguhhnya ‘iddah wanita itu empat bulan sepuluh hari.” (HR. Muslim) 29 Dari Ummu Habibah r.a. katanya: saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: Seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, tidak diperbolehkan berkabung atas seorang yang meninggal dunia lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya, maka ia boleh berkabung selama empat bulan sepuluh hari. (HR. al- Bukhari dan Muslim) 30 “Dari Ummu Athiyah, bahwasanya Rasulullah Saw telah bersabda: “Tidak boleh berkabung seorang perempuan atas satu mayit lebih dari tiga malam, kecuali atas suami (boleh) empat bulan sepuluh hari, dan jangan ia pakai pakaian yang bercelup kecuali kain genggang dan jangan ia bercelak dan jangan memakai bau-bauan, kecuali kalau ia bersih”. 31 “Seorang wanita tidak boleh berihdad karena kematian lebih dari tiga hari, kecuali karena kematian suami, maka ia berihdad selama empat bulan sepuluh hari. Janganlah wanita itu memakai pakaian berwarna, kecuali baju lurik, jangan menggunakan celak mata dan memakai harum-haruman, jangan memakai inai, dan menyisir rambut kecuali ia baru suci dari menstruasi, maka bolehlah ia mengambil sepotong kayu wangi”. (HR: Ahmad, al-Bukhori, Muslim, Abu dawud, an-Nasa’I dan Ibnu Majah) 32 “Datang seorang wanita menemui Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ia berkata, ”Wahai Rasulullah, suami putriku telah meninggal dunia. Sementara putriku mengeluhkan rasa sakit pada matanya. Apakah ia boleh mencelaki matanya?” ”Tidak,” jawab Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam sebanyak dua atau tiga kali.” 33 29 An-Nawawi, 1984, Sahih Muslim Syarh An Nawawi, Beirut, Daar el-Ihya, Cet. Ke-3, Juz 10, Hal.113. 30 Ahmad Sunarto, 2002, Terjemah Hadist Shahih Muslim, Bandung, Husaini, Hal. 877. 31 A. Hasan, 2009, Terjemah Bulughul Maram, Bandung, Diponogoro, Hal. 498. 32 Syaikh Kamil Muhammad’ Uwaidah, Fiqih Wanita, Solo, Hal. 421. 33 Muhammad bin Ismail Al-Kahlami, Subulus Salam, Pustaka Belajar, Hal. 202. 18 3. Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 170 tentang masa berkabung dijelaskan sebagai berikut: “Isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah” C. Tujuan Ihdad 1. Memberi alokasi waktu yang cukup untuk turut berduka cita atau berkabung dan sekaligus menjaga fitnah 34 Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 ayat (1) menegaskan “Seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan menjaga timbulnya fitnah. 2. Untuk memelihara keharmonisan hubungan keluarga suami yang meninggal dengan pihak isteri yang ditinggalkan dan keluarga besarnya. 35 3. Ihdad untuk menampakan kesedihan dan kedukaan atas kematian suaminya, dan ukuran untuk bersedih karena yang lainnya. Selain cerai mati, maka talak dalam bentuk apapun tidak membutuhkan adanya ihdad. Hal ini sesuai dengan wanita-wanita yang hidup pada masa Nabi dan Khulafa el-Rasyidin tidak pernah melakukan ihdad selain cerai mati. 36 4. Bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan dalam keadaan hamil, hikmah ihdad adalah selama empat bulan sepuluh hari sicalon bayi 34 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta, PT Raja Garfindo Persada, Hal. 319. 35 Majelis Ulama Indonesia, 1998, Jakarta, MUI, Hal. 64. 36 Syaikh Hasan Ayyub, 2006, Fikih Keluarga, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, Hal. 372. 19 yang tengah berada dalam perut ibu akan sempurna penciptaannya, yaitu dengan ditiupkannya ruh adalah setelah seratus dua puluh hari berlalu. Sepuluh hari tersebut bentuk mu’anats yang dimaksudkan sebagai waktu malamnya. 37 D. Dampak Ihdad Kita ketahui bahwa bila seorang suami yang meninggal, wajib bagi isterinya untuk berihdad selama empat bulan sepuluh hari. Namun, bila si isteri dalam keadaan hamil maka ihdadnya berakhir dengan melahirkan kandungannya, baik masanya lama atau sebentar. Hal ini sesuai dengan Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam 38 yang berbunyi: 1. Isteri yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melaksanakan masa berkabung sebagai tanda turut berduka cita sekaligus menjaga timbulnya fitnah. 2. Seorang suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan. Menurut Wahbah Zuhaili bahwa ihdad merupakan hak syar’i dan merupakan ungkapan atau manifestasi rasa duka cita karena hilangnya karunia Allah. Dalam bentuk perkawinan sehingga ia tidak mungkin lagi berkumpul dengan bekas suaminya. 39 37 Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Fikih Wanita, Solo, Hal. 421. 38 Abdurrahman, 2000, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta, Kencana, Hal. 155. 39 Wahbah Zuhaili, 1989, al-Fiqh al-Islamy Wa’adillatuhu, Bandung, Hal. 7206. 20 Silang pendapat di antara fuqaha yang mewajibkannya atas wanita muslimah, bukan wanita kafir, disebabkan oleh persoalan, karena bagi fuqaha yang menganggap ihdad sebagai suatu ibadah (yang tidak dapat dipahami ma’nanya), maka mereka tidak mewajibkan atas wanita kafir, sedangkan bagi fuqaha yang menganggapnya suatu ibadah yang dapat dipahami ma’nanya, yaitu untuk menghindarkan pandangan lelaki kepadanya dan untuk mencegah wanita yang berihdad memandang kepada lelaki, maka mereka mempersamakan antar wanita kafir dengan wanita muslimah. 40 Mengenai hukum ihdad bagi wanita kitabah (ahli kitab), para ulama berbeda pendapat. Menurut Jumhur kewajiban ihdad meliputi semua isteri yang dinikahi secara sah, baik wanita yang masih kecil, dewasa, gila, muslimah atau kitabiah. Bahkan Hanabilah berpendapat termasuk budak yang dijadikan isteri. 41 Senada dengan pendapat jumhur adalah pendapat Imam Malik. Imam Malik menyatakan Wajib ihdad atas wanita kitabah, karena wanita kitabah yang melakukan perkawinan dengan laki-laki muslim memiliki hak yang sama dengan hak wanita yang beragama Islam. Selain itu, ihdad adalah ibadah yang tidak dipahami maknanya yaitu menghindarkan wanita dari pandangan laki-laki atau sebaliknya. Karena itu, 40 Abdurrahman Ghazaly, 2003, Fikih Munakahat, Jakarta, Kencana, Hal. 307. 41 Wahbah Zuhaili, 1989, al-Fiqh al-Islamy Wa’adillatuhu, Bandung, Hal.7205. 21 wanita muslimah dan non muslimah termasuk kitabah sama-sama wajib ihdad. 42 Adapun menurut Abu Hanifah tidak wajib ihdad atas wanita kitabiyah, demikian juga pendapat As-Syafi’i. Alasan mereka ialah bahwa hadits Nabi: “Tidak boleh bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari kemudian berihdad dan seterusnya.” Menunjukan bahwa syarat wanita yang berihdad adalah beriman, tanpa keimanan berarti tidak berlaku ketentuan-ketentuan tentang ihdad pada diri wanita tersebut. Karenanya tidak wajib ihdad atas wanita non muslimah termasuk kitabiyah. 43 Akan hal silang pendapat fuqaha mengenai hamba mukatabah (hamba perempuan yang menebus kemerdekaannya dengan cara mencicil), maka hal itu terjadi dari segi ketidak jelasan statusnya sebagai orang merdeka atau sebagai budak. Sedangkan mengenai hamba perempuan yang dimiliki dan hamba perempuan yang telah memperoleh anak dari tuannya (ummul walad), maka hal yang mendorong jumhur ulama menggugurkan kewajiban ihdad dari keduanya. 44 Selanjutnya mengenai hal-hal yang dilarang selama ihdad disimpulkan pula oleh Ibnu Rusyd secara umum, yaitu segala bentuk perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki, kecuali sesuatu yang bukan dianggap sebagai perhiasan. Namun menurutnya pula, para fuqaha membolehkan pemakaian 42 Ibnu Rusyd, 1989, Bidayatul Mujtahid, juz 2, Hal. 93. 43 Ibid., Hal. 93 44 Abdurrahman Ghazaly, 2003, Fikih Munakahat, Jakarta, kencana, Hal. 308. 22 celak mata kalau terpaksa, tetapi sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa celak itu bukan dianggap sebagai perhiasan, dan sebagian lagi mensyaratkan bahwa pemakaian dilakukan hanya pada malam hari. 45 Sekalipun para ulama sepakat tentang wajibnya ihdad bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, tetapi mereka berbeda pendapat tentang penggunaan celak mata. Perbedaan tersebut dilatarbelakangi oleh pandangan mereka terhadap celak mata itu sendiri, yaitu ada yang menganggap bahwa celak mata itu sebagai perhiasan dan ada pula yang menganggap bukan perhiasan. Ibrahim Al-Bajuri rahimahullahu menyatakan bahwa dibolehkannya menggunakan sesuatu yang dapat menghilangkan aroma tidak sedap bila memang sifatnya bukan untuk berhias atau berwangi-wangi seperti menggunakan minyak pada rambut kepala atau selainnya. 46 Dalam kondisi wanita karir, cara ihdad menggunakan cara lain. Bagi wanita yang berprofesi di luar rumah seperti dokter, perawat dll, maka mereka boleh ke luar rumah untuk menunaikan kewajibannya. Demikian pula karena mereka berhadapan dengan orang banyak, maka boleh baginya memakai parfum sekedarnya, serta ia boleh memakai aksesoris alakadarnya asal tidak dimaksudkan untuk berhias dan pamer. 47 45 Abu Ishak Syairazi, Al-Muhazzab Fi Fiq Imam Syafi’I, Semarang, Putera Semarang, tth, juz 2, Hal.149. 46 Ibrahim Al-Bajuri, 2000, Hasyiyah Al-Bajuri, Surabaya, Daar el-Abidin, juz 2, Hal. 175. 47 Abu Yasid, 2005, Fiqh Realitas, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hal. 330. 23 Ibnu Qudamah 48 rahimahullahu menyebutkan ada tiga macam yang harus dijauhi wanita yang berihdad yaitu: 1. Bersolek atau menghiasi dirinya seperti memakai pacar, memakai kosmetik pada wajah, memakai itsmid (celak). 2. Meninggalkan pakaian perhiasan seperti pakaian yang dicelup agar menjadi indah misalnya mu’ashfar, muza’far, celupan berwarna merah, dan seluruh warna yang memperindah pemakainya seperti biru, hijau, dan kuning. 3. Perhiasan seluruhnya seperti cincin dan yang lainnya. Ibnu Qudamah rahimahullahu berkata, “Perkataan ‘Atha` rahimahullahu, ‘Dibolehkan memakai perhiasan dari perak karena yang dilarang adalah perhiasan dari emas’, pendapat Atha’ ini tidaklah benar. Karena larangan yang disebutkan dalam hadits sifatnya umum, dan juga perhiasan akan menambah kebagusan si wanita dan memberi dorongan untuk menggaulinya. E. Tujuan Umum Terhadap Gender 1. Pengertian Gender Perubahan Kata ”jender” berasal dari bahasa Inggris, gender yang berarti ”jenis kelamin”. Dalam Webster’s New World Dictionary, gender 48 Ibnu Qudamah, 1989, Al-Mughni, Kairo, Hazr, Hal. 286. 24 diartikan sebagai ”perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.” 49 Gender diartikan sebagai konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang terjadi yang diakibatkan perubahan-perubahan sosial dan budaya masyarakat. Adapun sesungguhnya pengertian jenis kelamin merupakan satu pengertian bahwa dikotomi atau pembagian dua jenis kelamin manusia adalah hanya ditentukan secara biologis dengan tanda-tanda tertentu yang secara umum tidak dapat ditukarkan dan dapat dikenali semenjak manusia terlahir, yang pada akhirnya ketentuan dari Tuhan itu disebut dengan kodrat, dan dari sesuatu yang kodrati inilah muncul satu istilah yang lazim disebut dengan jenis kelamin, dari sini dapat ditarik satu kesimpulan bahwa gender dalam tafsir sosial adalah merupakan perbedaan jenis kelamin secara biologis antara laki-laki dan perempuan. Penjara Menurut Raihan, 50 pengertian gender dalam bahasa Inggris adalah: Jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Selanjutnya gender atau yang lebih popular dikenal dengan kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan adalah “Kondisi dinamis, di mana laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan hak, kewajiban, kedudukan, peranan dan kesempatan yang dilandasi sikap dan perilaku saling menghargai, saling menghormati, saling membantu dan saling mengerti dalam pembangunan di berbagai bidang”. 49 Nasruddin Umar, 2001, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur’an, Jakarta, Paramadina, Hal. 33. 50 Raihan Putry Ali Muhammad, 2002, Gender Dalam Perspektif Islam, Aceh: Biro Pemberdayaan Perempuan Setdaprov Nanggroe Aceh Darussalam, Hal. 1. 25 Banda Di dalam Women’s Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, melintas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Hillary M. Lips dalam bukunya yang terkenal sex dan gender, 51 an Introduction mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Misalnya, perempuan dikenal dengan lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri-ciri dari sifat itu merupakan sifat yang dapat dipertukarkan, misalnya ada laki-laki yang lemah lembut; ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. Perubahan ciri dan sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain. Dan hal tersebut merupakan konsep dari hasil kontruksi sosial dan kultural, bukan kodrati atau alami. 52 Lembaga H.T. Wilson dalam Sex and Gender mengartikan gender sebagai sebuah suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan lakilaki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. 53 51 Mufidah Ch, 2003, Paradigma Gender, Malang, Bayumedia, Hal. 3. 52 Mansour Fakih, Op.Cit., Hal. 8. 53 Op.Cit., Hal. 34. 26 Siti Muslikhati berpendapat Gender adalah: 54 Salah satu konsep tentang klasifikasi sifat laki-laki (maskulin) dan perempuan (feminin) yang dibentuk secara sosio-kultural, di dalam Women’s Studies Encyclopedia, dijelaskan bahwa gender adalah konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, posisi, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara lakilaki dan perempuan dalam masyarakat. Pada dataran ini, ada garis yang bersifat kultur, di mana ciri dan sifat-sifat yang diletakkan pada laki-laki dan perempuan bisa saja dipertukarkan, karena hal tersebut tidak bersifat kodrati. Agar memudahkan dalam memberikan pengertian gender tersebut, pengertian gender dibedakan dengan pengertian seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu, dengan (alat) tanda-tanda tertentu pula. 55 Alat-alat tersebut selalu melekat pada manusia selamanya, tidak dapat dipertukarkan, bersifat permanen dan dapat dikenali semenjak manusia lahir. Itulah yang disebut dengan ketentuan Tuhan atau kodrat. Namun, ketika kita melihat pada kenyataan yang terjadi sekarang ini, misalnya dalam bidang ekonomi atau sosial, banyak perempuan yang lebih unggul dari pada laki-laki, jadi keutamaan laki-laki yang melebihi perempuan sebagaimana dikemukakan dalam Al-Qur’an bukan karena kekurangan perempuan yang bersifat kodrati dan permanen, melainkan berdasarkan pada pembagian tugas sesuai 54 Siti Muslikhati, 2004, Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam, Jakarta, Gema Insani, Hal. 20. 55 Mufidah CH, 2008, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, Malang, UIN Press, Hal. 3. 27 dengan kondisi dan tradisi yang berlaku di masyarakat, dan berdasarkan pada peraturan Tuhan yang dapat berubah. 56 2. Teori Dasar Tentang Gender a. Teori Kodrat Alam Menurut teori ini perbedaan biologis yang membedakan jenis kelamin dalam memandang jender. Teori ini dibagi menjadi, dua yaitu: 57 i. Teori Nature Teori ini memandang perbedaan gender sebagai kodrat alam yang tidak perlu dipermasalahkan. ii. Teori Nurture Teori ini lebih memandang perbedaan gender sebagai hasil rekayasa budaya dan bukan kodrati, sehingga perbedaan gender tidak berlaku universal dan dapat dipertukarkan. b. Teori Kebudayaan Pada teori ini memandang gender sebagai akibat dari konstruksi budaya Menurut teori ini terjadi keunggulan laki-laki terhadap perempuan karena konstruksi budaya, materi, atau harta kekayaan. Gender itu merupakan hasil proses budaya masyarakat yang membedakan peran 56 Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), 2003, Wajah Baru Relasi Suami-Isteri, Yogyakarta, LKIS, Hal. 45. 57 Suryadi dan Idris, 2004, Gender di Indonesia, Yogyakarta, Alumni, Hal. 24. 28 sosial laki-laki dan perempuan. Pemilahan peran sosial berdasarkan jenis kelamin dapat dipertukarkan, dibentuk dan dilatihkan. 58 c. Teori Fungsional Struktural Berdasarkan teori ini munculnya tuntutan untuk kesetaraan gender dalam peran sosial di masyarakat sebagai akibat adanya perubahan struktur nilai sosial ekonomi masyarakat. Dalam era globalisasi yang penuh dengan berbagai persaingan peran seseorang tidak lagi mengacu kepada norma-norma kehidupan sosial yang lebih banyak mempertimbangkan faktor jenis kelamin, akan tetapi ditentukan oleh daya saing dan keterampilan. 59 d. Teori Evolusi Menurut teori ini semua yang terjadi di jagat raya tidak berlangsung secara otomatis tetapi mengalami proses evolusi atau perubahanperubahan yang berjalan secara perlahan tapi pasti, terus-menerus tanpa berhenti. Kesetaraan gender merupakan gejala alam atau tuntutan yang menghendaki kesetaraan, yang harus direspon oleh umat manusia dalam rangka adaptasi dengan alam. Berdasarkan teori ini pembagian tugas dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan pada zaman dahulu tidak pernah dipermasalahkan karena lamanya menuntut demikian. Sekarang 58 Suryadi dan Idris, Ibid., Hal. 25. 59 Ibid.. 29 tuntutan kesetaraan gender menjadi permasalahan yang menjadi perhatian manusia di seluruh dunia juga karena alam menuntut demikian disebabkan adanya perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang berlaku di masyarakat yang memungkinkan peran laki-laki dan perempuan bisa sama atau dipertukarkan. F. Tinjauan Terhadap Hukum Islam a. Hukum Islam Hukum Islam menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa sekarang karena umat Islam di Indonesia merupakan kelompok mayoritas baik di Indonesia sendiri maupun kelompok terbesar di dunia. Hukum Islam sebagai hukum yang dibuat dan berlaku terutama bagi umat tersebut adalah merupakan hukum dengan subjek yang besar. Hukum Islam menempati posisi yang sangat strategis bukan saja bagi umat Islam Indonesia tapi bagi dunia Islam pada umumnya dan sekaligus juga menempati posisi yang strategis dalam Sistem Hukum Indonesia. Jika ditelaah lebih jauh, Indonesia bukanlah sebuah Negara Islam, tetapi sebuah Negara Nasional tidak memberi tempat hanya pada umat Islam untuk melaksanakan Hukum Islam, tetapi juga memberi tempat pada umat-umat penganut agama lain seperti Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Budha, tetapi negara secara formal juga tidak sepenuhnya menutup mata dari pelaksanaan hukum Islam sehingga di samping punya landasan dogmatik pelajaran agama, keberadaan hukum 30 Islam juga didukung oleh umatnya dan untuk sebagian punya landasan formal dari Kekuasaan Negara Republik Indonesia. 60 Walaupun Negara Republik Indonesia bukan merupakan Negara Islam, Pancasila sebagai dasar Negara menjamin untuk menjalankan syari’at agama dengan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa-nya. Hukum Islam menempati posisi yang sangat penting sekali, hal ini sejalan dengan ajaran tauhid yang merupakan sendi pokok dari ajaran Islam. Hukum Islam telah memberikan landasan idiil yang cukup kokoh untuk melaksanakan ketentuan Hukum Islam dalam Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Kemudian dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan pula bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Landasan konsitusional itulah yang menjadi jaminan formal dari setiap muslim dan umat Islam di Indonesia untuk melaksanakan ketentuan Hukum Islam dalam kehidupannya di tengah-tengah masyarakat dan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dan Negara Republik Indonesia dalam rangka kegiatan pembangunannya telah menempatkan pembinaan Hukum Nasional sebagai salah satu bidang garapannya. Selama beberapa abad Indonesia masih disibukkan dengan berbagai kegiatan merancang apa dan bagaimana Hukum Nasional yang dibentuk, di situlah peluang Hukum 60 Abdurrahman, Pressindo, Hal. 1-3. 2004, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta, 31 Akademika Islam untuk dapat menjadi salah satu bahan Hukum Nasional. Selain dari Hukum Islam, bahan Hukum Nasional juga mengadopsi Hukum Barat dan Hukum Adat. Jika Hukum Islam ingin mendapatkan tempat yang lebih luas dalam kehidupan Hukum Nasional harus dapat menunjukkan keunggulan komparatifnya dari berbagai Hukum yang lainnya. 61 Selain itu, Hukum Islam selalu menampakkan dua wajah. Hukum Islam yang bersifat universal dengan daya jangkau untuk semua tempat dan segala zaman, namun di sisi lainnya Hukum Islam juga dituntut untuk menempatkan diri dengan wajahnya yang khas. Hukum Islam Indonesia masa kini yang merupakan sebuah label yang diberikan pada ketentuanketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia dan sekaligus menampilkan corak khas ke-Indonesiaannya. Sistem dan budaya Indonesia akan lebih terefleksi di dalamnya sehingga Hukum Islam dimaksud untuk beberapa bagian tertentu seperti kaidah hukum maupun pola pemikirannya tetap bersumberkan pada sumber yang sama yaitu Al-Qur’an dan Sunnah.62 Hukum Islam pun terus berkembang dari sejak awal mulanya Islam masuk ke Indonesia sampai masa kini, dan hal itu sudah barang tentu diwarnai momentum-momentum yang terjadi dalam waktu yang dilaluinya. Umat Islam pun membuat Kompilasi Hukum Islam dalam rangka member arti yang positif bagi kehidupan beragama dalam rangka kebangkitan umat Islam dan berperan penting dalam pembentukan Hukum 61 Ibid., 62 Ibid., Hal. 4. 32 Nasional. Kompilasi Hukum Islam sebaiknya dilihat sebagai batu loncatan untuk meraih masa depan lebih baik yang merupakan bentuk karya besar. Kompilasi Hukum Islam harus diterima sebagai hasil yang optimal. Walaupun demikian, Kompilasi Hukum Islam tidak bersifat mutlak sebagaimana halnya wahyu Tuhan maka kita juga punya peluang untuk memberikan beberapa pertimbangan yang masih diperlukan untuk menyempurnakannya lebih baik, terbuka dalam menerima usah usaha penyempurnaan. Hukum Islam baik di Indonesia maupun di dunia Islam pada umumnya sampai hari ini adalah hukum fiqh hasil penafsiran pada abad ke dua dan beberapa abad berikutnya. Kitab-kitab klasik di bidang fiqh masih tetap berfungsi, namun kajian pada umumnya banyak dipusatkan pada masalah-masalah ibadat, tidak banyak diarahkan pada fiqh muammalah. Hal ini membuat hukum Islam begitu kaku berhadapan dengan masalahmasalah yang terjadi saat ini. Materi-materi yang ada di dalam buku-buku fiqh tidak atau belum disistematisasikan sehingga bisa disesuaikan dengan masa sekarang. Banyak masalah baru yang belum ada padanannya pada masa Rasulullah dan pada masa para mujtahid di masa madzhab-madzhab terbentuk, oleh karena itu ijtihad perlu digalakkan kembali. Menurut H. Muhammad Daud Ali, dalam membicarakan hukum Islam di Indonesia, pusat perhatian akan ditujukan pada kedudukan hukum 33 Islam dalam Sistem hukum Indonesia. 63 Sedangkan menurut Ichtianto, hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipegangi/ditaati oleh mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat, merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam dan ada dalam kehidupan Nasional dan merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya. 64 Menurut Rahmat Djatnika, penerapan hukum Islam di Indonesia dalam kehidupan masyarakat dapat dilakukan dengan penyesuaian pada budaya Indonesia yang hasilnya kadang-kadang berbeda dengan hasil ijtihad penerapan hukum Islam di negeri-negeri Islam lainnya. 65 Penerapan hukum Islam melalui perundang-undangan seperti Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan pegangan dalam penerapan hukumnya, walaupun masih sebagian kecil telah berkembang dengan penerapannya yang menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat untuk menuju tujuan hukum Islam seperti masalah monogami, masalah batas umur boleh kawin, masalah jatuhnya thalak di hadapan sidang Pengadilan, masalah harta bersama, masalah nadzor dan saksi pada perwakafan tanah milik, dan masalah ikrar perwakafan harus tertulis. Penerapan hukum tersebut mengandung masalah ijtihadiyah yang diselesaikan dengan ijtihad ulama Indonesia dengan menggunakan metode-metode istihlah, istihsan, ‘urf dan 63 Ibid., Hal. 16. 64 Ibid., 65 Ibid., Hal. 17. 34 lain sebagainya yang merupakan metode istidlal dengan tujuan jabal mashalih wa dar’u al mafasid. Kalau ada yang tidak sependapat dengan hasil ijtihad tersebut sedangkan hakim memutuskan dengan ketentuan dalam perundang-undangan, maka ijtihad hakim tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad lain. Berbeda pendapat dengan yang dikemukakan Nasution bahwa ijtihad bisa dilawan dengan ijtihad. Politik hukum Nasional yang ditetapkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara menurut Masrani Basran adalah kodifikasi hukum, dimungkin unifikasi hukum. Oleh karena kebutuhan yang amat mendesak, maka Mahkamah Agung berpendapat perlunya ditetapkan sasaran antara yaitu Kompilasi Hukum Islam. 66 Kompilasi Hukum Islam pun harus segera dibentuk, Kompiliasi Hukum Islam merupakan kumpulan pendapatpendapat dalam masalah fiqh yang selama ini dianut oleh umat Islam Indonesia diwujudkan dengan bentuk kitab hukum dengan bahasa UndangUndang. Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di ataranya dilatarbelakangi oleh beberapa hal: 1. Kesimpangsiuran putusan dan tajamnya perbedaan pendapat mengenai masalah hukum Islam. Menurut K.H. Hasan Basry Ketua Umum MUI, sesorang yang punya andil besar dalam pembentukan Kompilasi Hukum Islam, Umat Islam di Indonesia memerlukan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman fiqh yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang wajib 66 Ibid., Hal. 59. 35 dipatuhi oleh seluruh Bangsa Indonesia yang beragama Islam. Dengan ini diharapkan tidak akan terjadi kesimpangsiuran keputusan dalam lembaga-lembaga Peradilan Agama dan sebab-sebab khilaf yang disebabkan oleh masalah fiqh akan diakhiri. 67 Sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam, dalam praktik ada keputusan Peradilan Agama yang saling berbeda dan mengakibatkan Keputusan Peradilan Agama tidak seragam padahal kasusnya sama. Bahkan Keputusan tersebut dapat dijadikan alat politik untuk memukul orang lain yang dianggap sepaham. Menurut Pendapat Hakim Agung Bustanul Arifin, yang juga merupakan tokoh berperan besar dalam pembentukan Kompilasi Hukum Islam, Hukum Islam (fiqh) tersebar sejumlah besar kitab susunan para fuqaha beberapa abad yang lalu. Dalam setiap masalah selalu ditemukan lebih dari satu pendapat (qaul), hal ini menyebabkan masyarakat bertanya “Hukum Islam yang mana?” Pribadi-pribadi atau kelompokkelompok tertentu mungkin telah menganut paham tertentu. Bustanul Arifin tidak mengingkari adanya perbedaan pendapat, namun jika diberlakukan di Pengadilan suatu peraturan harus jelas dan sama bagi semua orang untuk kepastian hukum. 68 67 Ibid., Hal. 20. 68 Ibid., Hal. 21. 36 2. Masalah fiqh berbeda-beda dikhawatirkan jadi pemecah. Sebuah perbedaan di antara fiqh-fiqh yang ada semestinya membawa rahmat, bukanlah perpecahan. Jangan sampai fiqh yang seharusnya membawa rahmat justru menjadi perpecahan yang nantinya mendatangkan laknat Allah. Dasar Peradilan Agama adalah kitab-kitab fiqh. Hal ini membuka peluang bagi terjadinya pembangkangan atau setidaknya keluhan, ketika pihak yang kalah perkara mempertanyakan pemakaian kitab/pendapat yang memang tidak menguntungkannya, seraya menunjuk kitab/pendapat yang menawarkan penyelesaian yang berbeda. Antara para hakim pun sering berselisih sesama mereka tentang pemilihan kitab rujukan. Fiqh yang kita pakai sekarang jauh sebelum lahirnya paham Kebangsaan. Ketika itu praktik ketatanegaraan Islam masih memakai konsep umat. Berbeda dengan paham kebangsaan, konsep umat menyatukan berbagai kelompok masyarakat dengan tali agama. Paham kebangsaan baru lahir setelah Perang Dunia Pertama, kemudian Negaranegara Islam pun menganutnya, termasuk negara-negara di Dunia Arab. Dengan demikian, kita tak lagi bisa memakai sejumlah produk dan peristilahan yang dihasilkan sebelum lahirnya paham kebangsaan itu. 69 3. Pemilihan kitab rujukan yang ada di antara hakim berbeda. Kitab-kitab rujukan bagi Pengadilan Agama pada dasarnya sangat beragam, akan tetapi pada tahun 1958 telah dikeluarkan Surat 69 Ibid., Hal. 23. 37 Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah di luar Jawa dan Madura. Dalam huruf B Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum yang memeriksa dan memutus perkara maka para Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’iyah dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman kitabkitab di bawah ini: 70 1. Al Bajuri; 2. Fathul Muin dengan syarahnya; 3. Syarqawi alat tahrir; 4. Qulyubi/Muhalli; 5. Fathul Wahab dengan Syarahnya; 6. Tuhfah; 7. Targhibul Musytaq; 8. Qawaninusy Syar’iyah lissayyid Usman bin Yahya; 9. Qawaninusy Syar’iyah lissayid Shodaqoh Dakhlan; 10. Syamsuri lil Fara’idl; 11. Bughyatul Mustarsyidin; 12. Al Fiqh ‘alal Muadzahibil Arba’ah; dan 13. Mughnil Muhtaj. 70 Ibid., Hal. 22. 38 Umumnya kitab-kitab tersebut adalah kitab-kitab kuno dalam Mahzab Syafi’i, kecuali mungkin untuk kitab Al Fiqh ‘alal Muadzahibil Arba’ah termasuk bersifat komparatif atau perbandingan Madzhab. Hampir semua kitab ditulis dalam bahasa Arab, kecuali kitab Qawaninusy Syar’iyah lissayyid Usman bin Yahya yang ditulis dalam bahasa Melayu Arab. Materi yang ada di dalam kitab-kitab rujukan tersebut masih belum memadai dan kepastian hukum yang merupakan kebutuhan bagi pencari keadilan masih belum terpenuhi. Di antara ke-13 kitab rujukan tersebut pun sudah jarang menjadi rujukan para hakim Pengadilan Agama di Indonesia. 4. Kitab kuning yang merupakan ijtihad, berisi pendapat dan pasti berbeda antara pendapat mujtahid yang satu dengan yang lainnya. Menurut tulisan Masrani Basran, Situasi Hukum Islam di negara Indonesia tetap tinggal dalam kitab-kitab kuning, kitab-kitab yang merupakan karangan dan bahasan Sarjana-sarjana Hukum Islam, sebagai karangan dan hasil pemikiran (ijtihad seseorang), maka tiap-tiap kitab kuning itu diwarnai dengan pendapat dan pendirian masing-masing pengarangnya. Untuk dasar pemberian fatwa-fatwa tergantung pada kemauan dan kehendak orang-orang yang meminta fatwa tersebut. 71 Hakim Pengadilan Agama harus mampu menentukan hukum dalam suatu perkara/sengketa yang harus mampu mengatasinya mencarikan pemecahannya dan bila ia tidak mampu melakukannya 71 Ibid., Hal. 25. 39 akan merusak rasa keadilan bagi pihak-pihak yang mencari keadilan. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara merupakan suatu masalah adanya perbedaan-perbedaan pendapat tentang hukum, seharusnya diberikan batasan-batasan tertentu melalui putusan-putusan Hakim inconcreto, dalam perkara secara konkrit sehingga perbedaanperbedaan pendapat tersebut akan diarahkan pada kesatuan pendapat, kesatuan penafsiran tentang suatu aturan hukum yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, kitab kuning yang ada ditulis dalam bahasa Arab abad 8,9 dan 10 M sehingga yang bisa membacanya hanyalah orangorang yang benar-benar belajar khusus untuk itu, diperkirakan di Indonesia jarang yang melakukannya dan makin hari semakin sedikit, apalagi untuk memahami isi kitab kuning tersebut. Hal ini menyebabkan rakyat yang sebenarnya amat berkepentingan untuk mengetahui hak dan kewajibannya hanya mempercayakan pendapat dari ulama baik berupa nasihat maupun fatwa ulama saja. Dengan demikian, hakim-hakim Pengadilan akan kehilangan kewibawaannya dalam memberikan keputusan, walau benar sekali pun tetap diragukan jika berbeda dengan pendapat fatwa. Hukum akan sulit ditegakkan dan semakin sulit meningkatkan kesadaran hukum masyarakat jika ada kekacaauan pengertian antara putusan Hakim (Qada) dan fatwa (Ifta). Menurut Masrani Basran, untuk mengatasi kesulitan tersebut, 40 dilaksanakan proyek yurisprudensi Islam yang beruang lingkup mengadakan Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya, Yahya Harahap, salah seorang Hakim Agung yang juga punya andil besar dalam pembentukan Kompilasi Hukum Islam menekankan pada adanya penonjolan kecendurungan mengutamakan fatwa atau penafsiran ulama dalam menemukan dan menerapkan hukum, para Hakim di Peradilan Agama sudah menjadikan kitab-kitab fiqh sebagai landasan hukum. Kitab-kitab fiqh sudah berubah fungsi dari semula sebagai literatur pengkajian ilmu hukum Islam menjadi “Kitab Hukum” (perundang-undangan).72 Hukum Islam yang diterapkan dan ditegakkan seolah-olah bukan lagi berdasarkan hukum tapi sudah menjurus ke arah penerapan menurut kitab. Pertimbangan dan putusan dijatuhkan, berdasarkan pada kitab. Seharusnya Pengadilan harus berdasarkan hukum. Orang tidak boleh diadili berdasarkan buku atau pendapat ahli atau ulama manapun karena hal ini tidak dapat dipertahankan . M. Yahya Harahap dalam tulisannya menyebutkan tujuan dari pembentukan Kompilasi Hukum Islam, di antaranya: a) Untuk merumuskan secara sistematis Hukum Islam di Indonesia secara konkrit. b) Guna dijadikan sebagai landasan penerapan hukum Islam di Lingkungan Peradilan Agama. 72 Ibid., Hal. 27. 41 c) Sifat kompilasi berwawasan nasional (bersifat supra sub kultural, aliran atau mahdzab) yang akan diperlakukan bagi seluruh masyarakat Islam Indonesia, jika timbul sengketa di depan sidang Peradilan Agama (kalau di luar proses peradilan, tentu bebas menentukan pilihan dari sumber fiqh yang ada). d) Dapat terbina penegakan kepastian Hukum yang lebih seragam dalam pergaulan lalu lintas masyarakat Islam. Dengan demikian penyusunann Kompilasi Hukum Islam diharapkan merupakan peeraturan-peraturan hukum Islam yang sesuai dengan kondisi kebutuhan hukum dan kesadaran hukum umat Islam Indonesia. Gagasan ini pernah disampaikan oleh Hasbih Ash-Shidiqi dan Hazairin. akan perlunya disusun Fiqh Indonesia. b. Sumber-sumber Hukum Islam Garis hukum adalah ketentuan yang jelas yang dirumuskan secara tersendiri dan mempunyai hubungan dengan penggolongan dari al ahkam al khamsah. Hubungan antara garis hukum dengan al ahkam al khamsah ada yang langsung ada juga yang tidak langsung. Banyak di antara garis hukum belum pasti dapat ditentukan hukumnya apakah wajib, haram, sunnah, makruh atau mubah dengan melihat pada garis hukum itu saja. Ada pula sebagian garis hukum yang di dalamnya sekaligus telah ada penegasan hukumnya sehingga hukumnya langsung bertaut dan termuat dalam garis hukum yang bersangkutan. Untuk garis hukum yang belum pasti hukumnya penerapan dan penyesuaian kepada hukum dibantu dengan bahan-bahan 42 dan keterangan-keterangan lainnya. Cara untuk membentuk garis hukum adalah dengan mempergunakan ayat-ayat Al-Qur’an, hadits Rasul dan pendapat atau ijtihad ulil-amri, ijtihad yang sangat dikenal adalah atsar sahabat Rasul begitu juga dengan ijtihad mujtahid-mujtahid Islam lainnya. Dapat diperhatikan dengan seksama jika terjadi pendapat yang berbeda tentang suatu hal, lebih baik dikembalikan kepada Allah dan Rasul, tidak dikembalikan ke ulil amri, seperti yang disebutkan dalam firman Allah Surah An-Nisa: 59 “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ullil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang Demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” 73 Dasar pembentukan garis hukum itu berupa ayat Al Quran, hadits Rasul, dan ijtihad ulil amri, yang mana merupakan sumber dari hukum Islam, ’dalil’ hukum Islam, atau ’pokok’ hukum Islam, atau ’dasar’ hukum Islam 74. Berdasarkan hadits Mu’az bin Jabal, ketiga sumber hukum Islam tersebut merupakan rangkaian kesatuan, dengan urutan keutamaan, tidak boleh dibalik. Urutannya adalah Al Qur’an dan As Sunnah yang terdapat dalam kitab-kitab Hadits yang biasa disebut Al Hadits merupakan sumber utama, sedangkan akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad menentukan norma benar-salahnya suatu perbuatan merupakan 73 Al-Qur’an dan Terjemahan, Q.S:IV:59. 74 Ali, Op.Cit., Hal. 75-76. 43 sumber tambahan atau sumber pengembangan. Dari hadits Mu’az bin Jabal dapat dismpulkan hal lain di antaranya: ”(1)Al-Qur’an bukanlah kitab hukum yang memuat kaidah-kaidah hukum secara lengkap dan terperinci. Pada umumnya hanya memuat kaidah-kaidah hukum fundamental yang harus dikaji dengan teliti dan dikembangkan oleh pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk diterapkan dalam masyarakat, (2) Sunnah Nabi Muhammad dalam Al-Hadits pun sepanjang yang mengenai soal muamallah yaitu soal hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, pada umumnya hanya mengandung kaidah-kaidah umum yang harus dirinci oleh orang yang memenuhi syarat untuk dapat diterapkan pada atau dalam kasus-kasus tertentu, (3) Hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur’an dan As Sunnah atau Al-Hadist itu perlu dikaji, dirinci lebih lanjut, (4) Hakim (atau penguasa) tidak boleh menolak untuk menyelesaikan suatu masalah atau sengketa dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada. Ia wajib memecahkan masalah atau menyelesaikan sengketa yang disampaikan kepadanya dengan berijtihad, melalui berbagai jalan (metode), cara atau upaya.” Dasar dari pembentukan garis hukum seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, berupa ayat Al-Qur’an, Hadits Rasul, dan ijtihad ulil amri. a. Al-Qur’an Al-Qur’an adalah kalam (diktum) Allah Swt yang diturunkan oleh-Nya dengan perantaan malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah. Juga sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman umat manusia dan sebagai amal ibadah jika dibacanya, 75 merupakan sumber hukum utama yang memuat kaidah-kaidah fundamental (asasi) yang perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut. Al-Qur’an adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah, asli seperti yang disampaikan 75 Abdul Wahhab Khallaf, 1985, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul-Fiqh), Jakarta, Rajawali Pers, Hal. 22. 44 oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan kehidupannya mencapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Al-Qur’an adalah kalam (diktum) Allah Swt yang diturunkan oleh-Nya dengan perantaan Malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah. Al-Qur’an merupakan intisari dari semua pengetahuan, yang bersifat prinsipal saja. Sesuatu yang mustahil jika manusia mencoba mencari penjelasan ilmiah yang terinci di dalam Al-Qur’an dilakukan oleh beberapa penafsir. Untuk menemukan maksud dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam AlQur’an manusia harus menghayati arti sebenarnya sehingga dapat diketemukan dasarnya, bukan rincian ilmu pengetahuan dalam AlQur’an. Menurut para ahli, garis-garis besarnya Al-Qur’an memuat soalsoal yang berkenaan dengan akidah, syari’ah baik ibadah maupun muamallah, akhlak, kisah-kisah umat manusia di masa lalu, berita-berita tentang zaman yang akan datang (kehidupan akhirat), dan benih atau prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, dasar-dasar hukum, yang berlaku bagi alam semesta termasuk manusia di dalamnya. 76 Dengan sempurnanya turunnya Al-Qur’an maka menjadi lengkapalah syari’at Islam. 77 76 Ali, Op.Cit., Hal. 83. 77 Muhammad Abu Zahra, 1999, Ushu Fiqh (Ushul al Fiqih), diterjemahkan oleh Saefullah MA, et.Al., cet.5, Jakarta, Pustaka Firdaus, Hal. ix. 45 Hukum Muamallah dapat dirinci sebagai berikut: 78 1. Hukum badan pribadi, yang berhubungan dengan unit keluarga mengatur hubungan suami-isteri dan sanak kerabat, antara satu dengan yang lainnya. 2. Hukum Perdata, yang berhubungan dengan muamallah antara perorangan, masyarakat dan persekutuannya seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai-menggadai, pertanggungan, syirkah, utang piutang dan memenuhi janji secara disiplin. Mengatur hubungan perorangan, masyarakat yang menyangkut harta kekayaan dan memelihara hak setiap orang bersangkutan yang mempunyai hak. 3. Hukum Pidana, yang berhubungan dengan tindak kriminal dan masalah pidananya bagi si pelaku kriminal. 4. Hukum Acara, yang berhubungan dengan pengadilan, kesaksian dan sumpah, merealisasikan keadilan di antara sesama ummat manusia. 5. Hukum Ketatanegaraan, yang berhubungan dengan peraturan pemerintahan dan dasar-dasarnya, membatasi hubungan antara penguasa dengan rakyatnya. 6. Hukum Internasional, yang berhubungan dengan masalahmasalah hubungan antar negara-negara Islam dengan bukan 78 Khallaf, Op.Cit., Hal. 41-412. 46 negara Islam dalam situasi damai maupun dalam keadaan perang. 7. Hukum Ekonomi dan Keuangan, yang berhubungan dengan hak orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang yang tidak mendapat bagian dari harta orang yang kaya dan mengatur irrigasi serta perbankan. 79 Mengenai muammalah ini sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat untuk melakukan usaha itu karena berhubungan langsung dengan kehidupan sosial manusia. Hal yang menarik adalah hukum Islam tidak membedakan dengan tajam antara hukum perdata dengan hukum publik karena menurut sistem hukum Islam pada Hukum perdata terdapat segi-segi publik begitu juga sebaliknya, pada hukum public ada segi-segi perdatanya. 80 Al-Qur’an yang terdiri dari 30 juz dan 114 surat dan 6666 ayat sebagian surat, dan ayatnya turun di Mekkah, sebanyak 86 surat dan sebagian surat dan ayat turun di Mekkah, sebagian surat dan ayat turun di Madinah sebanyak 28 surat. 81 Dimulai dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Ayat-ayat Al-Qur’an yang turun di Madinah, surahnya cenderung lebih panjang dibanding surah Makiyah 79 Khallaf, Ibid., 80 Ali, Op.Cit., Hal. 55. 81 Nazar Bakry, 1996, Fiqh dan Ushul Fiqh, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hal. 33. 47 karena lebih mengandung muamalah. Ayat-ayat Al-Qur’an yang turun di Madinah mengandung hukum-hukum (syari’at) antara lain hukum pemerintahan, hukum hubungan antara orang-orang muslim dan non muslim mengenai perjanjian dan perdamaian. Pada kenyataanya, saat ini kita temui bermacam-macam buku tafsir Al-Qur’an, perbedaan keahlian orang yang menyusun tafsir memberi corak tersendiri kepada tafsir yang disusunnya hal itu disebakan oleh padatnya kata-kata dalam ayat Al-Qur’an dan mengandung makna yang tidak mudah dipahami. Tafsir Al-Qur’an pun berkembang terus dari massa ke massa. Namun perlu diingat baik-baik bahwa bagaimanapun baiknya penjelasan, tafsiran atau terjemahan AlQur’an bukanlah Al-Qur’an, karena tafsiran atau terjemahan Al-Qur’an tidak sama dan tidak boleh disamakan dengan Al-Qur’an. Menafsiri sebuah surat atau ayat dengan lafazh Al-Qur’an dengan lafazh Arab sebagai sinonim lafazh-lafazh Al-Qur’an, yang bias memberikan makna seperti lafazzh asalnya, tidaklah kemudian lafazh-lafazh sinonim itu termasuk Al-Qur’an sekalipun penafsiran itu sudah sesuai dengan makna yang ditafsiri karena Al-Qur’an terdiri dari lafazh-lafazh Arab yang khusus. Penafsiran/terjemahan tidak pula mendapat ketetapan hukum-hukum Al-Qur’an. Penafsiran/terjemahan hanya boleh dianggap sebagai penjelas makna Al-Qur’an. 82 82 Khallaf, Op.Cit., 48 b. Hadits dan Sunnah Rasul Hadits merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Qur’an, karena melalui kitab-kitab hadits seorang Muslim mengenal Nabi dan isi AlQur’an. Tanpa Hadits atau sering juga disebut As-Sunnah, sebagian besar isi Al-Qur’an akan tersembunyi dari mata manusia. Antara AlQur’an dengan As-Sunnah tidak boleh dicerai pisahkan. Dalam perkatan sehari-hari, hadits dan Sunnah adalah sama, namun para ahli ada yang membedakannya. Hadits artinya kabar, berita atau baru. Jika dihubungkan dengan nabi artinya kabar, berita mengenai sesuatu dari nabi. Sunnah, menurut beberapa ahli hukum Islam adalah kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat Arab, Sunnah dalam pengertian ini disebut Sunatut taqrir, sunnah dalam bentuk pendiaman nabi tanda menyetujui sesuatu perbuatan atau hal. Setelah Islam berkembang, kebiasaan orang Arab ini ada pula yang diubah Nabi dan kemudian oleh para sahabatnya. Hadits adalah keterangan resmi yang berasal dari Nabi yang disampaikan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sunnah Rasul ada yang berupa sunnah qauliyah (perkataan Rasul), sunnah fi’liyah (perbuatan Rasul) dan Sunnah taqririyah atau sunnah sukutiyah (sikap diam Rasulullah). Hadits-hadits terkumpul dalam kitab-kitab hadits, yang terkemuka adalah Al-Kutub Al-Sittah (kitab-kitab hadits yang disusun oleh enam orang muhaddis) yaitu: Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tarmizi, Ibnu Majah, Nasa’i. .Hadits atau 49 Sunnah Rasul yang terdapat dalam kitab-kitab hadits terdiri dari dua bagian, isnad dan matn. Isnad/sanad merupakan sandaran dari suatu hadits yaitu orang-orang yang menjadi mata rantai penghubung yang menyampaikan hadits itu sejak dari Rasul sampai kepada ahli hadits yang membukukannya. Bagian yang kedua adalah bagian matn yaitu materi atau isi hadits atau sunnah. Dalam penilaian untuk penggunaan suatu hadits sebagai alas an menetapkan hukum, umumnya oleh ahli Hukum Islam di masa yang lalu lebih ditekankan pada Isnad/sanad, sedangkan Matn diletakkan pada tempat kedua. Menurut pendapat Sayuti Thalib, kedudukan Matn adalah juga sangat penting untuk penafsiran suatu hadits, untuk itu Matn harus mendapat penilaian sama sekuat penilaian atas Isnad/sanad suatu hadits. Ucapan dan perbuatan Rasul yang dimaksudkan untuk membentuk hukum syariat Islam secara umum dan sebagai tuntutan bagi ummat Islam, haruslah diikuti. Namun ada beberapa yang bukan merupakan syariat, yaitu dalam keadaan tertentu Rasulullah Saw, di antaranya adalah: 83 1. Hal-hal yang keluar dari Rasulullah Saw yang bersifat kemanusiaan seperti berdiri, duduk, berjalan, tidur, makan, minum. Hal tersebut bukan syariat karena bukan bersumber kepada tugas (risalah) nya tetapi bersumber dari naluri kemanusiaan. Perlu diperhatikan, jika 83 Khallaf, Op.Cit., 50 perbuatan kemanusiaan itu adalah tuntunan, maka perbuatan tersebut termasuk hukum (syari’at) Islam. 2. Hal-hal yang keluar dari Rasulullah yang bersifat pengetahuan kemanusiaan, kepandaian, dan beberapa eksperimen manusiawi bukan merupakan hukum (syari’at) Islam. 3. Hal-hal yang keluar dari Rasulullah dan ada dalil syar’i yang menunjukkan atas kekhususan bagi Nabi dan bukan tuntunan, maka hal itu bukanlah hukum (syariat) Islam. c. Ijtihad ulil amri Dalam kamus bahasa Arab, Al-Munjid, susunan Ma’luf al Yasu’i Beirut, ijtihad diartikan adalah bersungguh-sungguh sehabis usaha. Menurut Abdul Hamid Hakim, arti ijtihad dari segi tehnis hukum adalah bersungguh-sungguh sekuat-kuatnya untuk mencapai hukum syari’i dengan jalan mengambil hukum dari Al-Qur’an dan Sunnah. Sedangkan menurut kata-kata atau bahasa, menurut A. Hamid Hakim, ijtihad berarti bersungguh-sungguh yaitu bersusah payah. Imma Syafi’i sendiri menyamakan arti ijtihad dengan arti qiyas yaitu berijtihad berarti menjalankan qiyas atau membandingkan suatu hukum kepada suatu hukum yang lain, ijtihad diartikan secara sempit. Menrut M. Hasbi AshSiddieqy ijtihad dalam arti luas adalah mempergunakan segala kesanggupan untuk mengeluarkan hukum syara’ dari kitab Allah dan hadits Rasul. Muhammad Daud Ali mengartikan ijtihad sebagai usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan mengarahkan seluruh 51 kemampuan dilakukan oleh orang (ahli Hukum) yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, ijtihad adalah mencurahkan seluruh kemampuan berpikir untuk mengeluarkan hukum syar’i dari dalil-dalil syara’ yaitu Al-Qur’an dan Sunnah. 84 Menurut Satria Effendi M. Zein, arti ijtihad secara etimologi adalah bersungguh-sungguh dalam menggunakan tenaga baik fisik maupun pikiran, di kalangan ulama ushul fiqih, seperti yang dikemukakan Ibnu Abd al-Syukur dari kalangan hanafiyah ijtihad adalah pengerahan kemampuan untuk menemukan kesimpulan- kesimpulan hukum syara’ sampai ke tingkat zanni (dugaan Keras) sehingga yang berijtihad itu merasakan tidak lagi bisa lebih dari itu. 85 Sayuti Thalib mengartikan ijtihad sebagai usaha yang bersungguh-sungguh untuk merumuskan garis hukum dari Al-Qur’an dan Sunnah Rasul. 86 Pembentukan hukum sesuatu hal biasanya tidak hanya dibahas dari segi ijtihad saja, tapi juga dari segi taqlid. Ijtihad berada di pihak paling tinggi berupa mengeluarkan hukum dari alasanalasannya (orang yang berijtihad disebut Mujtahid), sedangkan taqlid hanya mengikuti saja pendapat mujtahid tanpa mengetahui alasan84 Ibid., 85 Ibid., 86 Zahra, Op.Cit., 52 alasannya. Orang yang bertaqlid disebut Muqallid, tidaklah salah. Yang dapat dikatakan salah adalah Muqallid yang tidak mau berusaha mengetahui alasan sesuatu persolan. 87 Dan yang lebih dapat dipersalahkan adalah orang yang berusaha agar orang lain yang bertaqlid selalu dihalang-halangi untuk mengetahui alasan yang sebenarnya. Ijtihad merupakan pembentukan garis hukum dilakukan oleh ulil-amri. Dalam Surat An-Nisa ayat 59 menurut Satria Effendi M. Zein dipahami dalam dua pengertian: a) Ulil amri dalam pengertian umara atau penguasa. Yang dimaksud penguasa adalah petugas-petugas kekuasaan Negara Islam. Ketentuan hukum yang dibentuk oleh umara adalah ketentuan hukum ketatanegaraan disebut siyasah syar’iyah. Para umara di antaranya: Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin ’Affan, Ali bin Abi Thalib, Mua’adz bin Jabal, dan lain-lain. b) Ulil Amri dalam pengertian ulama atau mujtahid atau sebagai pembina hukum (Islam). Walaupun ulama atau mujtahid tidak memegang fungsi dalam lingkungan penguasa, mereka tetap diakui sebagai pembina hukum dan diperintahkan mentaati dan mengikuti hasil-hasil ijtihad mereka dalam menafsirkan Al-Qur’an dan Sunnah Rasul dan mengembangkannya. Beberapa para ahli Hukum Islam yang terkenal di antaranya: Zaid bin Tsabit, Ibnu ’Abbas, Imam 87 Thalib, Op.Cit., 53 Syafi’i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, A. Hassan, Hazairin. Cara mereka menetapkan hukumnya dengan meneliti Bahasa Arab, menafsirkan kata demi kata dan mengetahui dasar Ushul Fiqih. Di samping itu, mereka tidak terlepas daripada dapat membedakan antara hukum adat, hukum akal dan hukum syara’. Para mujtahid perlu mempunyai syarat sebagai berikut: 88 - Benar-benar mengetahui nash-nash (ketentuan-ketentuan) AlQur’an dan Hadits yang berhubungan dengan masalah yang diijtihadkannya. - Benar-benar mengetahui/ mengerti Bahasa Arab yang hendak ditafsirkan serta mengerti susunan Al-qur’an sehingga ia dapat mengambil hukum dengan teliti. - Betul-betul tahu dengan ilmu hadits sehingga ia dapat membedakan antara hadits yang dapat menjadi dalil dengan hadits dila’if. - Mengetahui tiang dan dasar utama untuk berijtihad yakni ilmu Ush Fiqh. 88 Ali, Op.Cit., Hal. 118. 54 Ada beberapa cara atau metode untuk melakukan ijtihad, baik ijtihad yang dilakukan sendiri-sendiri maupun dengan bersama-sama dengan orang lain. Metode tersebut di antaranya: 89 1) Ijma’, yakni persetujuan atau kesesuian pendapat para ahli mengenai suatu masalah (hukum syari’at mengenai suatu kejadian/kasus) pada suatu tempat di suatu massa yang diperoleh dengan suatu cara di tempat yang sama. Ijma’ dilakukan setelah Rasulullah wafat. Ijma’ yang hakiki hanya mungkin terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Saat Rasulullah masih hidup, Beliau sendirilah sebagai tempat kembali hukum syariat Islam sehingga tidak terdapat perselisihan mengenai hukum Syariat Islam dan tidak terjadi pua kesepakatan (ittiqaf), karena kesepakatan tersebut tidak akan terwujud kecuali dari beberapa orang. 90 Sekarang ijma’ hanya berarti persetujuan atau kesesuaian pendapat di suatu tempat mengenai tafsiran ayat-ayat hukum tertentu dalam Al-Qur’an. Kini sulit dicari suatu cara dan sarana yang dapat dipergunakan untuk memperoleh persetujuan seluruh ahli mengenai suatu masalah pada suatu massa di tempat yang berbeda karena luasnya bagian dunia yang didiami oleh umat Islam, beragamnya sejarah, budaya dan lingkungannya. 2) Qiyas adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan hal lain yang 89 Ibid., Hal. 120-123. 90 Khallaf, Op.Cit., Hal. 64. 55 hukumnya disebut dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah karena ada persamaan illat (penyebab atau alasan/ dasar hukumnya). Qiyas adalah ukuran yang dipergunakan oleh akal budi untuk membanding suatu hal dengan hal lain. 3) Istidal adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan, contohnya menarik kesimpulan dari adat istiadat dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam. 4) Maslahat Mursalah adalah menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik dalam Al-Qur’an maupun dalam kitabkitab hadits, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. Artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak madharat serta menghilangkan kesulitan. Maslahat jadi baru menurut barunya keadaan ummat manusia dan berkembang menurut perkembangan lingkungan. 91 5) Istihsan menurut bahasa adalah menganggap baik 92, dapat diartikan istihsan sebagai cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Metode ini merupakan cara yang unik dalam menggunakan akal pikiran dengan mengesampingkan analogi yang ketat dan bersifat lahiriah demi kepentingan masyarakat dan keadilan. Istihsan adalah 91 Ibid., Hal. 127. 92 Ibid., Hal. 120. 56 suatu cara untuk mengambil keputusan yang tepat menurut suatu keadaan. 93 6) Istisab adalah menetapkan hukum sesuatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya. Dengan kata lain, istisab adalah melangsungkan berlakunya hukum yang telah ada karena belum ada ketentuan lain yang membatalkannya. 7) ’Urf atau adat istiadat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dikukuhkan tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Adat istiadat berkenaan dengan soal muamalah. Menurut kaidah hukum Islam adat dapat dikuhkan menjadi hukum (al-’adatu muhakammah), hukum adat tersebut dapat berlaku bagi umat Islam. 93 Ibid., 57 BAB III KETENTUAN MENGENAI IHDAD BAGI PEREMPUAN MENURUT HUKUM ISLAM Ihdad (berkabung) perempuan yang ditinggal mati oleh suami telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentang masa berkabung seorang perempuan (isteri) yang ditinggal mati suaminya, dijelaskan dalam Pasal 170, Bab XIX, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang ”MASA BERKABUNG”,94 sebagai berikut: a) Isteri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. dalam menjaga timbulnya fitnah, batasan atau kadar fitnah yang dimaksudkan adalah, sebatas seseorang yang berkabung terhindar dari terjadinya hkitbah sebelum masa berkabung usai. Aturan dalam KHI di atas, menurut hemat penulis adalah merupakan bentuk dari ijtihad para pemikir Islam di Indonesia. Di antaranya adalah Munawwir Syadzali sebagai perumus KHI ketika menjabat sebagai Menteri Agama, di mana dalam pembentukan KHI, Munawwir memiliki dasar yang 94 Intruksi presiden R.I. No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I, Jakarta, 2000, Hal. 78. 58 meliputi 95 kewenangan berijtihad atau pintu ijtihad terbuka, di mana seseorang dapat berusaha dalam menemukan sebuah hukum dan dari hukum tersebut menimbulkan kemanfaatan serta tidak mengurangi nilai-nilai dari legislasi hukum syari’ atau aturan syari’at, berikutnya adalah dasar pemikiran di mana hukum Islam bersifat dinamis artinya, bahwa Islam merupakan agama yang tidak kaku dan merupakan rahmatan lil alamin, yang menjadi rahmat bagi setiap makhluk, adapun dinamis menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang memiliki kepedulian sekaligus agama yang solutif terhadap berbagai problematika. Dalam hal ini, keadilan yang menjadi dasar dalam merumuskan KHI serta teori al-Adah, nasakh dan al-Maslahah, di mana dengan teori tersebut, Munawwir mencetuskan konsep reaktualisasi hukum Islam, sesuai dengan pengembangan hukum Islam di Indonesia, yakni melalui proses ijtihad dengan dorongan rasionalisasi, selain juga menggunakan dasar-dasar utama yang menjadi legislasi pokok dalam mengijtihadi sebuah hukum. Termasuk dalam Pasal 170, Bab XIX di atas, yang sesuai dengan metodologi dalam penerapan ijtihad para perumus KHI, yakni: 96 Dalam Teori al-Adah ini, jika suatu nash berasal dari adat istiadat atau tradisi dan kemudian terdapat tradisi yang kemudian adat berubah maka 95 Mahsun Fuad, 2005, Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Parsipatoris Hingga Emansipatoris, Yogyakarta, LKIS, Pelangi Aksara, Hal. 91-92. 96 Ibid.. 59 gugurlah hukum dalam nash tersebut, sebagimana dalam konteks ihdad, bahwa dalam KHI secara garis besar adalah menunjukkan perempuan (isteri) memiliki kewajiban melaksanakan iddah serta ihdad, karena ditinggal mati oleh suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini merupakan suatu kondisi di mana isteri harus menahan diri atau berkabung selama (4) empat bulan (10) sepuluh hari. Ketentuan tersebut adalah sama dengan ketentuan dalam nash yang telah jelas dalam hadits seperti yang ada pada riwayat Bukhari, sebagai berikut: 97 Artinya: ”Diriwayatkan dari Zainab binti Abi Salamah, beliau berkata; ketika mendatangi Ummi Habibah, Abi Sufyan (ayah Ummi Habibah) meninggal, sedangkan Ummi Habibah menggunakan minyak berwarna kuning pada hari ketiga (kematian ayahnya) kemudian mengusap dua tangannya dengan minyak dan berkata; aku membutuhkan minyak ini, aku mendengar Nabi bersabda ”Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan ihdad di atas tiga hari, kecuali kepada suaminya selama empat bulan sepuluhhari”. (HR. Bukhari). Menurut hemat penulis, atas dasar hadits tersebut, menunjukkan bahwa syari’ memberikan ketentuan ihdad, adalah disebabkan kematian suami, sehingga perempuan mendapat implikasi hukum yakni melaksanakan ihdad dan menurut hadits di atas, ihdad tidak diperintahkan kecuali karena kematian suami bukan yang lain, dalam hal ini, menunjukkan ketaatan seorang isteri atas suaminya, sebagaimana etika suaminya ketika masih hidup, oleh karena itu dapat memberikan pengertian bahwa awal mula pensyari’atan 97 Abi Abdillah, Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim al-Bukhory, Shahih al-Bukhary, Jilid Tiga Juz Enam, (Beirut, Lebanon: Dar Al-Fikr, 1981 M/1401 H), Hal. 185. 60 ihdad adalah untuk ta’abbudi, yakni mempertahankan syari’at Allah, sehingga bagi siapapun yang melaksanakannya, adalah akan memiliki nilai ibadah di mata Allah dan pasti menimbulkan suatu kemaslahatan serta bentuk rasa hormat seorang perempuan kepada suaminya. Penulis menyatakan demikian, karena dalam sebuah perkawinan, diawali dengan sebuah janji kuat serta suci, di mana dua mempelai melakukan perjanjian suci di hadapan Allah, maka tidak sah secara syara’, dan dinilai kurang berperi kemanusiaan, jika seseorang melupakan perjanjian tersebut, seketika dikatakan demikian, karena bagi seorang perempuan yang langsung berdandan dan bersolek setelah kematian suaminya, atau kurang menjaga muru’ahnya, terutama dihapan lawan jenis, maka perempuan tersebut dipandang kurang etis di masyarakat dan di mata Allah Swt. Sebagaimana yang telah terjadi di beberapa daerah dan ketentuan tersebut telah menjadi kepercayaan bersama, bahwa seorang perempuan yang telah ditinggal mati suaminya, dan kemudiam tanpa melaksanakan masa berkabung atau ihdad, perempuan seketika beraktifitas seperti biasanya serta bersolek seperti biasanya maka perempuan tersebut, akan menjadi pembicaraan masyarakat, selain juga tidak melakukan syari’at agama. Seolah-olah perempuan tersebut dengan mudah melupakan janjinya terhadap Allah. Seorang perempuan tidak dikatakan menepati janji, ketika seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya, berlebihan dalam berdandan dan mengenakan pakaian mewah yang berbau wangi. Maka dengan 61 hal itu, menurut hemat penulis adalah seolah-olah perempuan tersebut ingin segera mendapatkan perhatian dari lawan jenisnya yang akan mampu menimbulkan fitnah. Hal ini bertentangan dengan kandungan makna yang dimaksudkan oleh KHI, yakni tujuan dari pada ihdad adalah untuk menjaga perempuan dari fitnah. b) Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan. Seorang suami yang ditinggal mati oleh isterinya memiliki kewajiban untuk melakukan masa berkabung dengan cara yang sesuai kepatutan. Sekaligus memberikan pesan bahwa bagi seorang yang ditinggalkan, tentunya masa bekabung ihdad bagi laki-laki, di mana masa berkabung adalah bertujuan mempersiapkan, menata mental, serta menambahkan kesabaran makna kepatutan ini, adalah belum memiliki kejelasan dan masih sangat bersifat umum, yakni apakah dari perlakuan, atau dari segi yang lain. Oleh karena itu, ulama memberikan penjelasan tentang isi dari makna patut yang penulis kutip dari pandangan ulama fiqh, yakni Syaikhu al-Islam Zakariyya al-Anshary, sebagai berikut 98: Artinya: “Ihdad adalah meninggalkan mengenakan pakaian yang dirancang, untuk berhias, meskipun belum dirapikan dan kasar, berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan dari Ummi Athiyyah, sesungguhmya kita dilarang ketika ditinggal mati suami kita, Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung untuk orang mati kecuali untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari, dengan memakai celak, wangi-wangian dan 98 Zakariyya al-Anshary, Fath al-Wahhab, Juz II, (Kediri: Dar al-Ummah, t. t,), Hal .107-108. 62 mengenakan pakaian yang telah dirancang dan meninggalkan dengan hal yang disenangi yang digunakan untuk berhias, seperti permata dan sesuatu yang terbuat dari emas atau perak dan meninggalkan memakai wangi-wangian badan ataupun baju, meninggalkan mengenakan minyak rambut, meninggalkan mengenakan celak dengan celak kecuali karena butuh, seperti sakit mata, maka yang demikian di perbolehkan, mengenakan celak pada malam hari, meninggalkan bedakan dan mewarnai kuku yang tampak, seperti dengan pacar kuku.” Dari statemen tersebut, penulis beranggapan bahwa mengingat pembentukan dari KHI sendiri adalah juga dengan memadukan pandangan Imam dan Ulama Madzhab, maka ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang kepatutan seorang perempuan dalam masa berkabung adalah menunjukkan kondisi di mana isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Dan selama masa itu, isteri hendaknya melakukan masa berkabung dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Cara ini bertujuan hanya untuk menghormati kematian suami. Apabila masa iddah telah habis, maka tidak ada larangan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah. Adapun kembali kepada metodologi dalam pembentukan Kompilasi Hukum Islam, maka penulis akan berusaha mengimplementasikan dasar atau teori yang digunakan para mujtahid dalam membentuk Kompilasi Hukum Islam, seperti halnya teori al-Adah di atas, maka dalam teori kedua ini penulis menggunakan teori nasakh dan limitasi yang dimunculkan oleh Muhammad Shahrur. 63 Teori nasakh, merupakan teori di mana seorang mujtahid melakukan pembatalan hukum yang terkandung dalam nash. Dalam hal ini adalah merupakan suatu keharusan karena suatu perubahan hukum sangat erat kaitannya dengan perubahan tempat, serta waktu, sehingga muncul kemaslahatan yang merupakan tujuan dari sebuah ijtihad Munawwir memberikan isyarat bahwa layaknya dalam KHI pun harus mempertimbangkan kemaslahatan termasuk dalam masalah ihdad, di mana pengaturan ihdad yang di kandung dalam KHI menjadi masa berkabung dan juga memiliki nilai kemaslahatan dalam pembentukannya, baik dalam hal nilai sosial dengan masyarakat ataupun dengan Allah, karena ihdad dalam hal ini adalah selain menjaga nama baik juga dalam ihdad terdapat nilai-nilai ibadah, karena melaksanakan syari’at Allah Swt. Dalam teori nasakh ini, maka bukan berarti seorang dapat membatalkan hukum Allah Swt. Dalam konteks ini adalah ber-ihdad, namun seseorang dapat mengkompromikan kandungan hukum yang ada dalam ketentuan-ketentuan syara’, seperti seorang perempuan mendapat kewajiban untuk menafkahi keluarganya setelah suaminya meninggal, maka dalam konteks ini, seseorang dapat menggunakan teori limitasi yang dirumuskan oleh Shahrur, yakni teori hadd al-A’la dan hadd al-Adna (teori atas bawah), sehingga bagi perempuan yan suaminya meninggal, tetap melakukan ihdad, meskipun tidak sampai batas paling atas, yakni empat bulan sepuluh hari, namun bagi perempuan tersebut tidak boleh kurang dari batas melakukan 64 ihdad, yakni empat bulan sepuluh hari dan disertai alasan, jika melaksanakan ihdad secara penuh, maka akan muncul madharat yang lebih besar, seperti dipecat dari tempat kerjanya, sehingga orang tersebut kehilangan pekerjaannya dan lain sebagainya. Dalam praktiknya, seorang perempuan yang memiliki tuntutan demi terwujudnya suatu kemaslahatan, dapat dikompromikan dengan cara melakukan ihdad tidak lebih dari empat bulan sepuluh hari, namun disesuaikan dengan tuntutan kapan seorang perempuan harus menunaikan kewajibannya. Dalam kondisi seperti ini, penulis perlu mengutip hadits Nabi Saw, yaitu: 99 Artinya: ”Muhammad bin Hatim bin Maimun menceritakan padaku dan menceritakan padaku Yahya bin Sa’id dari Ibn Juraih, menceritakan padaku Muhammad bin Rafi’, menceritakan padaku Abdul ar-Razaq menceritakan padaku Ibnu Juraih, menceritakan padaku Harun bin Abdullah, menceritakan Hajaj bin Muhammad, berkata; Ibn Juraih abu zubair jabir bin abdullah berkata; ibnu juraih menceritakan padaku abu zubair bahwasanya mendengar bahwa Jabir bin Abdullah berkata; bibiku diceraikan tiga (talaq ba’in), maka dia keluar (dalam kondisi ber ihdad), untuk memeras kurma dan seorang laki-laki mendatanginya dan melarangnya kemudian bibiku bertanya kepada Rasulullah Saw, maka Rasulullah bersabda, keluarlah dan peras kurmamu, jikalau kamu memang jujur atau kamu melakukan kebaikan.” (HR. Muslim). Hadits di atas menunjukkan bahwa seorang perempuan yang memiliki kebutuhan dan memiliki komitmen untuk berlaku jujur serta bertindak baik demi kemaslahatan diri dan keluarga, di perbolehkan melaksanakan ihdad sesuai dengan kadar dan kebutuhannya saja. Namun 99 Op.Cit, Muslim bin Hajjaj. Hal. 200. 65 tidak berarti meninggalkan nilai-nilai serta tujuan dalam ihdad, yakni untuk dapat menghindari diri dari fitnah dan dalam kondisi demikian, maka seorang perempuan yang melakukan kewajiban demi kemaslahatan dan masih dalam tanggungan masa iddah serta ihdad seyogyanya tetap melaksanakan ketentuan sesuai yang dapat dilakukan. Hemat penulis larangan perempuan keluar rumah tanpa ada keperluan mendesak bagi perempuan yang sedang menjalani masa iddah serta ihdad masih dapat diterima. Bisa jadi larangan itu lebih sebagai cara untuk menghindari fitnah dan sekaligus bertujuan untuk menghormati kematian suami. Dengan kewajibannya sebagai seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya dan sebagai seorang perempuan (isteri) yang harus ke luar rumah untuk bekerja menghidupi keluarganya. Di sisi lain dia harus melaksanakan iddah sebagai konsekuensi aturan syariat yang harus dijalankan, dan di sisi lain dia harus bekerja, setelah kematian suaminya secara otomatis si isteri menjadi kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab penuh menghidupi keluarga dan anak-anaknya. 66