MENGANALISIS KEBUTUHAN SARANA DAN PRASAR

MENGANALISIS KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA BERDASARKAN PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK (KABUPATEN TAKALAR) DISUSUN OLEH: HABIBI (21.023.22.201.191) FAKULTAS TEKNIK PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS ANDI DJEMMA PALOPO 2024 ABSTRAK Perencanaan fasilitas umum adalah hal yang urgent dalam perencanaan wilayah. Dengan merencanakan fasilitas umum, kita dapat mengettahui kebutuhan sarana dan prasarana dasar di suatu wilayah. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui proyeksi atau kebutuhan fasilitas umum, terutama sarana kesehatan, perekonomian, dan pendidikan di Kabupaten Mamuju. Metode yang digunakan adalah proyeksi dengan teknik analisis aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Dari hasil analisis memperlihatkan bahwa kebutuhan SD pada tahun 2045 di Kabupaten Mamuju sebanyak 361 unit, kebutuhan puskesmas pada tahun 2045 sebanyak 24 unit, dan kebutuhan pasar pada tahun 2045 sebanyak 45 unit. Dengan diketahuinya estimasi kebutuhan ini, maka pemetintah kabupaten Mamuju dapat merencanakan sarana dan prasarana umum sesuai dengan kebutuhan. Kata kunci : Fasilitas Umum; Takalar; Sarana Pendidikan; Sarana Kesehatan; Sarana Perekonomian; Proyeksi. BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Makna dari fasilitas umum adalah prasarana dan sarana penunjang atau pelengkap pada fasilitas umum yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan kepada penggunanya sesuai dengan kebutuhan dan kuantitas kehidupan yang layak bagi penggunanya. Salah satu contoh dari fasilitas umum adalah rumah sakit, sekolah. Seperti diketahui bahwa hampir semua rencana pembangunan perlu ditunjang dengan data jumlah penduduk, persebaran dan susunannya menurut umur penduduk yang relevan dengan rencana tersebut. Data yang diperlukan tidak hanya menyangkut keadaan pada waktu rencana itu disusun, tetapi juga informasi masa lampau dan yang lebih penting lagi adalah informasi perkiraan pada waktu yang akan datang. Data penduduk pada waktu yang lalu dan waktu kini sudah dapat diperoleh dari hasil-hasil survei dan sensus, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan data penduduk pada masa yang akan datang. 2. RUMUSAN MASALAH Bagaimana kebutuhan sarana pendidikan, perdagangan, dan kesehatan di kabupaten / kota Mamuju pada masa yang akan datang. 3. TUJUAN MAKALAH Untuk menghitung kebutuhan sarana pendidikan, perdagangan, dan kesehatan di kabupaten / kota Mamuju pada masa yang akan datang. BAB II TINJAUAN TEORI 2.1 TEORI TENTANG INFRAKSTUKTUR WILAYAH Pengertian Infrastruktur, menurut American Public Works Association (Stone,1974 dalam Kodoatie, R.J.,2005) infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsifungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Berdasarkan pengertian infrastruktur tersebut maka infrastruktur merupakan sistem fisik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Infrastruktur menurut Grigg (Nurmadimah, 2012:19) adalah “semua fasilititas fisik yang sering disebut dengan pekerjaan umum”. Menurut AGCA (associated General Conctractor of America), mendefinisikan infraktruktur adalah semua aset berumur panjang yang dimiliki oleh pemerintah setempat, pemerintah daerah maupun pusat dan utilitas yang dimiliki oleh para pengusaha (Nurmadimah, 2012:20). Infrastruktur memiliki keterkaitan dalam perkembangan wilayah karena ini ciri dari laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jika suatu daerah memiliki kelengkapan sistem infrastruktur yang lebih baik maka akan memiliki tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat juga akan lebih baik dan sebaliknya. Hal ini dapat diartikan bahwa infrastruktur sangatlah penting dalam suatu negara karena infrastruktur merupakan salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi (Kwik Kian Gie dalam Chaerunnisa, 2014). Tersedianya infrastruktur suatu negara maka dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Selain itu, infrastruktur memiliki posisi yang sangat penting dalam keberadaan perekonomian suatu negara sebagai pendorong produktivitas output dan melakukan kegiatan ekonomi. Namun disisi lain ada dua kendala dalam pengadaan infrastruktur, Yanuar dalam Purnomo (2009) menyatakan bahwa adanya dua kendala dalam pengadaan infrastruktur, yaitu kemungkinan ada kegagalan pasar (market failure) dan pembiayaan. Maka dengan kendala tersebut pemerintah mengadakan infrasktruktur melalui pengeluaran pemerintah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui pembangunan negara. Menurut teori Wagner dalam Chaerunnisa (2014) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah akan tumbuh cepat dari GDP (Gross Domestic Product), dengan kata lain elastisitas pengeluaran pemerintah terhadap GDP lebih dari satu. Maka dalam perekonomian, jika pendapatan per kapita meningkat secara relatif maka pengeluaran pemerintah juga ikut meningkat. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Desty Nurhidayanti (2014) bahwa infrastruktur berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi jika dari kebutuhan dasar infrastruktur mengalami penurunan maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami penurunan. Jika mengalami di suatu negara dalam kurangnya infrastruktur akan menyebabkan banyak masyarakat hidup terkurung di wilayah terisolasi dengan tingkat kemiskinan yang sangat parah. Oleh karena itu infrastruktur memliki peranan positif terhadap pertumbuhan ekonomi (J’afar M dalam Prapti, 21 Suryawardana dan Triyani, 2015). Serta pemerintah juga harus menyiapkan infrastruktur yang mampu mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat dalam jangka panjang. Penelitian yang dilakukan oleh Desty Nurhidayanti Chaerunnisa (2014) berjudul “Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi” menyimpulkan bahwa jalan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi apabila jalan mengalami peningkatan maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Definisi infrastruktur dalam kamus besar bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum. Sarana secara umum diketahui sebagai fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan, jembatan, sanitasi, telpon, dan sebagainya. Dalam ilmu ekonomi infrastruktur merupakan wujud dari publik capital (modal publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah. Infrastruktur dalam penelitian ini meliputi jalan, jembatan, dan sistem saluran pembuangan (Mankiw, 2003). Menurut Grigg (1998) infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung, dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Dalam hal ini, hal-hal yang terkait dengan infrastruktur tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sistem lingkungan dapat terhubung karena adanya infrastruktur yang menopang antara sistem sosial dan sistem ekonomi. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Maka infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar- dasar dalam mengambil kebijakan (J. Kodoatie, 2005). Infrastruktur merupakan barang barang publik yang bersifat non ekslusif (tidak ada orang yang dapat dikesampingkan), non rival (konsumsi seorang individu tidak mengurangi konsumsi individu lainnya) serta umumnya biaya produksi marginal adalah nol. Infrastruktur umumnya juga tidak dapat diperjualbelikan (non tradable) (Henner, 2000). Seperti adanya jalan yang baik di suatu negara maka dapat memperlancar transportasi pengiriman bahan baku sampai ke pabrik sesuai tujuan. Maka ini disebut infrastruktur yang disediakan pemerintah disebut barang publik, selain itu seperti jalan tol merupakan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah (Stiglizt dalam Hapsari, 2011). Infrastruktur mengacu pada fasilitas kapital fisik dan termasuk pula dalam kerangka kerja organisasional, pengetahuan dan teknologi yang penting untuk organisasi masyarakat dan pembangunan ekonomi mereka. Infrastruktur meliputi undang- undang, sistem pendidikan dan kesehatan publik, sistem distribusi dan perawatan air, pengumpulan sampah dan limbah, pengelolaan dan pembuangannya, sistem keselamatan publik, seperti pemadam kebakaran dan keamanan, sistem komunikasi, sistem transportasi, dan utilitas publik (Tatom, 1993). Infrastruktur lebih mengarah kepada sifat barang publik. Jenis barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, akan tetapi tidak seorang pun yang bersedia menghasilkannya atau mungkin dihasilkan oleh pihak swasta akan tetapi dalam jumlah yang terbatas, jenis barang tersebut dinamakan barang publik (Mangkoesobroto, 1993). Yanuar dalam Purnomo (2009) menyatakan bahwa adanya dua kendala dalam pengadaan infrastruktur, yaitu kemungkinan ada kegagalan pasar (market failure) dan pembiayaan. Kegagalan pasar ini dikarenakan jenis infrastruktur memiliki manfaat yang tidak hanya dirasakan secara pribadi namun juga dapat dirasakan oleh orang lain. Infrastruktur memiliki sifat eksternalitas, sesuai dengan sifatnya dimana infrastruktur disediakan oleh pemerintah dan bagi setiap pihak yang menggunakan infrastruktur tidak memberikan bayaran langsung atas penggunaan infrastruktur. Infrastruktur seperti jalan, pendidikan, kesehatan, memiliki sifat eksternalitas positif. Dengan memberikan dukungan kepada fasilitas tersebut dapat meningkatkan produktivitas semua input dalam proses produksi (Canning dan Pedroni, 2004). Beberapa literatur teori pertumbuhan baru (new growth theory) mencoba menjelaskan pentingnya infrastruktur dalam mendorong perekonomian. Teori ini memasukkan infrastruktur sebagai input dalam mempengaruhi output agregat dan juga merupakan sumber yang mungkin dalam meningkatkan batas-batas kemajuan teknologi yang didapat dari munculnya eksternalitas pada pembangunan infrastruktur (Hulten dan Schwab, 1991). Pada situasi dimana trdapat banyak jalur masuk station dan juga tersedia fsilitas pelayanan, maka asumsi pengguna fasilitas pelayanan tunggal dapat dilakukan asalkan aliran kendaraan terbagi secara merata atau sama di antara fasilitas-fasilitas yang ada (Martin, 1967). Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator dalam mengukur keberhasilan suatu perekonomian dan baik buruknya kualitas kebijakan pemerintah serta tinggi atau rendahnya mutu aparatnya di bidang ekonomi (Widayati, 2010). Pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat yang ditunjukkan oleh besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang melebihi tingkat pertumbuhan penduduk dapat meningkatan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 38/ 2015 mendefinisikan infrastruktur sebagai salah satu teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung jaringan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. The World Bank dalam Prasetyo dan Firdaus (2009) membagi infrastruktur menjadi 3 yaitu: 1. Infrastruktur ekonomi, infrastruktur dalam bentuk nyata atau fisik untuk menunjang aktivitas ekonomi, public utilities berupa tenaga, gas, air, telekomunikasi, sanitasi dan public work berupa irigasi, jalan, drainase, bendungan serta untuk sektor transportasi berupa jalan, pelabuhan dan seterusnya. 2. Infrastruktur sosial dapat berupa perumahan, kesehatan dan pendidikan. 3. Infrastruktur administrasi dapat berupa koordinasi dan penegakan hukum. Infrastruktur wilayah adalah elemen penting dalam pengembangan suatu daerah, termasuk di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Beberapa teori yang relevan untuk memahami pembangunan infrastruktur di wilayah seperti Takalar meliputi: 1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional: Teori ini menekankan bahwa infrastruktur yang baik dapat memacu pertumbuhan ekonomi regional. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, listrik, dan air bersih adalah dasar bagi perkembangan ekonomi lokal karena meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi. 2. Teori Pembangunan Wilayah: Teori ini fokus pada distribusi pembangunan di berbagai wilayah. Dalam konteks Takalar, pembangunan infrastruktur diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta mempercepat pembangunan di daerah yang kurang berkembang. 3. Teori Tata Ruang: Ini terkait dengan bagaimana infrastruktur direncanakan dan ditempatkan untuk mendukung fungsi-fungsi tertentu dalam wilayah. Infrastruktur di Takalar harus direncanakan dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti konektivitas, aksesibilitas, dan integrasi dengan rencana tata ruang yang ada. 4. Teori Sistem Transportasi: Menurut teori ini, pengembangan sistem transportasi yang efisien sangat penting untuk mobilitas orang dan barang. Di Takalar, peningkatan kualitas jalan dan transportasi umum dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan akses ke pasar, layanan, dan peluang pekerjaan. 5. Teori Ekologi Perkotaan: Teori ini mengkaji bagaimana infrastruktur berinteraksi dengan lingkungan. Infrastruktur di Takalar harus dirancang dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan keberlanjutan untuk memastikan bahwa pembangunan tidak merusak ekosistem lokal. Di Takalar, pembangunan infrastruktur yang efektif dan berkelanjutan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ini perlu direncanakan dengan baik, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan menggunakan pendekatan yang holistik serta terintegrasi. 2.2 URGENSI PROYEKSI KEBUTUHAN FASILITAS DAN INFRASTRUKTUR WILAYAH Melakukan proyeksi kebutuhan fasilitas umum di suatu wilayah atau kabupaten/kota sangat penting. Proyeksi memungkinkan pemerintah lokal untuk merencanakan dan mengembangkan infrastruktur serta fasilitas umum yang sesuai dengan kebutuhan penduduknya, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini memastikan bahwa wilayah tersebut dapat mendukung pertumbuhan populasi dan perkembangan ekonomi. Dengan memahami kebutuhan fasilitas umum yang akan datang, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien, menghindari pemborosan, dan memastikan bahwa investasi infrastruktur memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Proyeksi kebutuhan fasilitas umum dalam suatu wilayah atau kabupaten/kota penting untuk memahami dan merespons dinamika sosial dan perubahan perilaku yang muncul dari generasi baru, termasuk Generasi Z. Generasi Z diketahui memiliki preferensi yang berbeda dari generasi sebelumnya dalam hal transportasi dan perjalanan. Mereka cenderung lebih memilih transportasi umum, berbagi tumpangan, dan moda transportasi ramah lingkungan (Fisu dkk, 2024). Proyeksi yang mempertimbangkan perubahan ini penting untuk menyediakan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Proyeksi kebutuhan fasilitas umum sangat penting untuk mengantisipasi pertumbuhan atau perubahan dalam populasi, termasuk migrasi penduduk, perubahan demografis, dan urbanisasi. Fasilitas umum yang memadai, seperti rumah sakit, sekolah, dan sistem transportasi, merupakan komponen penting dalam kualitas hidup warga. Proyeksi yang tepat memastikan bahwa layanan tersebut tetap dapat diakses dan tidak kelebihan kapasitas seiring waktu. Secara keseluruhan, proyeksi kebutuhan fasilitas umum adalah komponen kunci dalam perencanaan strategis yang memastikan pengembangan wilayah yang terorganisir, inklusif, dan berkelanjutan, sambil mengoptimalkan manfaat bagi masyarakat dan ekonomi lokal. Proyeksi yang melibatkan komunitas memastikan bahwa fasilitas yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penduduk lokal. Ini meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab komunitas terhadap fasilitas tersebut, yang bisa mempengaruhi pemeliharaan dan keberlanjutan jangka panjang (Marzaman dkk, 2021; Nurhijrah dkk, 2021; Fisu & Marzaman, 2018; Nurhijrah & Fisu, 2019, Fisu dkk, 2023; Marzaman dkk, 2019).Proyeksi yang akurat membantu pemerintah lokal untuk bersiap menghadapi situasi darurat dan bencana alam, termasuk kebakaran (Tufail dkk, 2023) dengan memastikan fasilitas seperti tempat penampungan, sistem drainase, dan layanan darurat telah dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan potensial. Fasilitas umum yang memadai mendukung pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan daya tarik wilayah untuk investasi, pariwisata (Ahmad dkk 2019), dan bisnis baru, yang pada akhirnya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah. Proyeksi membantu dalam menentukan infrastruktur apa saja yang diperlukan untuk mendukung pariwisata, termasuk transportasi, akomodasi, dan atraksi wisata. Proyeksi yang tepat memungkinkan pemerintah daerah dan investor untuk merencanakan dan mengalokasikan dana dengan lebih baik, memastikan bahwa investasi infrastruktur, misalnya pelabuhan dilakukan secara strategis dan efisien (Fisu, dkk, 2020). Ini juga memungkinkan pemerintah dan swasta untuk berkolaborasi dalam menyediakan fasilitas yang diperlukan (Fisu, dkk, 2022). Proyeksi membantu memastikan bahwa fasilitas umum yang ada dan yang direncanakan memenuhi standar nasional dan internasional, serta regulasi yang berlaku, yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan keselamatan. Dengan proyeksi yang baik, pembangunan infrastruktur dapat dilakukan dengan cara yang berkelanjutan, memperhatikan aspek lingkungan dan sosial untuk generasi saat ini dan yang akan datang. Proyeksi memungkinkan pemerintah setempat untuk responsif terhadap tren dan perubahan sosial-ekonomi, termasuk perubahan dalam industri, teknologi, dan pola pekerjaan. Proyeksi kebutuhan fasilitas umum sangat penting dalam pengelolaan ruang dan perencanaan tata kota untuk memastikan bahwa pengembangan fisik wilayah terorganisasi dengan baik dan berkelanjutan (Fisu, 2016; Fisu, 2018). 2.3 STANDAR PERMUKIMAN A. Sarana pendidikan dan pembelajaran Dasar penyediaan sarana pendidikan adalah untuk melayani setiap unit administrasi pemerintahan baik yang informal (RT, RW) maupun yang formal (Kelurahan, Kecamatan), dan bukan didasarkan semata-mata pada jumlah penduduk yang akan dilayani oleh sarana tersebut. Dasar penyediaan sarana pendidikan ini juga mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentukan grup bangunan/blok yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu. Perencanaan sarana pendidikan harus didasarkan pada tujuan pendidikan yang akan dicapai, dimana sarana pendidikan dan pembelajaran ini akan menyediakan ruang belajar harus memungkinkan siswa untuk dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap secara optimal. No Jenis Sarana Jumlah Penduduk pendukun g (jiwa) Kebutuhan Per Satuan Sarana Luas Lantai Min. (m2) 1 Taman Kanak kanak 1.250 216 termasuk rumah penjaga 36 m2 2 Sekolah Dasar 1.600 633 Luas Lahan Min. (m2) Standar d (m2/jiw a) Kriteria Radius pencapaian 500 0,28 m2/j 500 m’ 2.000 1,25 1.000 m’ 3 SLTP 4.800 2.282 9.000 1,88 1.000 m 4 SMU 4.8 3.835 12.500 2,6 3.000 m’ 5 Keterangan Lokasi dan Penyelesaian Di tengah kelompok warga. Tidak menyeberang jalan raya. Bergabung dengan taman sehingga terjadi pengelompokan kegiatan Dapat dijangkau dengan kendaraan umum. Disatukan dengan lapangan olah raga. Tidak selalu harus di pusat lingkungan. 2 rombongan prabelajar @ 60 murid dapat bersatu dengan sarana lain Kebutuhan harus berdasarkan perhitungan dengan rumus 2, 3 dan 4. Dapat digabung dengan sarana pendidikan lain, mis. SD, SMP, SMA dalam satu komplek Di tengah kelompok warga SMU 2.5 72 150 0,09 1.000 m tidak menyebe rang jalan lingkungan. CATATAN: Acuan diambil dari SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota B . Sarana kesehatan Kriteria Kebutuhan Per Satuan Sarana Jenis sarana POSYANDU Jumlah Penduduk pendukung (jiwa) 1.250 Luas Lantai Min. (m2) 36 Luas Lahan Min. Standard (m2/jiw a) Lokasi Radius pencapaian (m2) 60 0,048 500 BALAI PENGOBAT AN WARGA 2.500 150 300 0,12 1,5 m' BKIA / Klinik Bersalin 30.000 1.500 3.000 0.1 4.000 m' Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan Puskesmas dan Balai Pengobatan 30.000 150 Keterangan dan Penyelesaian 300 0.006 1.500 m' Di tengah ke lompok tetangga tidak menyeberang jalan raya Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya. Dapat berga bung dengan balai warga atau sarana hunian/rumah Dapat bergabung dalam lokasi balai warga Dapat dijangkau dengan kendaraan umum Idem Dapat berg bung dalam lokasi kantor kelurahan Dapat bergabung dalam lokasi kantor kecamatan 120.000 420 1.000 0.008 3.000 m' Idem Tempat Praktek Dokter 5.000 18 - - 1.500m' Idem Apotik / Rumah Obat 30.000 120 250 0..25 1.500 m' Idem Dapat bersatu dengan rumah tinggal/tempat usaha/apotik C . Sarana perdagangan dan niaga NO 1 JENIS SARANA Toko / Warung 2 Pertokoan 3 Pusat Pertokoan + Pasar Lingkungan 4 Pusat Perbelanjaan dan Niaga (toko + pasar + bank + kantor) Jumlah Penduduk pendukung (jiwa) 250 6.000 30.000 120.000 Kebutuhan Per Satuan Sarana Luas Lantai Min. (m2) 50 (termasuk gudang) 1.200 13.500 36.000 Luas Lahan Min. (m2) 100 (bila berdiri sendir) 3.000 10.000 36.000 Kriteria Standard (m2/ jiwa) 0.4 0.5 Radius pencapaian 300 m 2.000 m' Lokasi dan Penyelesaian Di tengah kelompok tetangga. Dapat merupakan bagian dari sarana lain Di pusat kegiatan sub lingkungan. KDB 40% Dapat berbentuk P&D 0.33 Dapat dijangkau dengan kendaraan umum 0.3 Terletak di jalan utama. Termasuk sarana parkir sesuai ketentuan setempat 2.3 METODE PROYEKSI PENDUDUK Proyeksi penduduk merupakan perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan (migrasi). Ketiga komponen ini membentuk struktur dan jumlah penduduk di masa mendatang. Proyeksi penduduk adalah prediksi jumlah warga di suatu wilayah atau negara pada periode mendatang, berdasarkan tren dan faktor demografi masa lalu. Ini merupakan instrumen fundamental yang sangat berguna bagi perencana, baik di sektor publik maupun swasta. Proyeksi penduduk juga memegang peran krusial dalam merancang pembangunan, termasuk strategi ekonomi, pengembangan infrastruktur, dan kebijakan sosial. Perencanaan pembangunan lokal maupun nasional sangat memerlukan data dasar populasi seperti total individu, usia, jenis kelamin, dan karakteristik lainnya. Oleh karena itu, proyeksi penduduk memiliki manfaat besar dan merupakan kunci dalam perencanaan pembangunan. Tak hanya menjadi pijakan untuk menetapkan arah dan landasan keputusan di masa depan, namun juga berguna untuk mengevaluasi prestasi pembangunan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Dalam menghitung proyeksi penduduk, terdapat tiga metode yang digunakan untuk melakukan analisis proyeksi penduduk, metode tersebut diantaranya Metode Linier (Arithmatic Method), Metode Bungan Berganda (Geomtric rate of Growth Method), dan Metode Eksponensial. 1. Metode Aritmatik/Linear Proyeksi penduduk dengan menggunakan metode aritmatik mengasumsikan bahwa jumlah penduduk pada masa depan akan bertambah dengan jumlah yang sama setiap tahun. Rumus yang digunakan pada metode proyeksi atirmatik sebagai berikut: Keterangan: Pn : Jumlah penduduk pada tahun tertentu P0 : Jumlah penduduk pada tahun awal r : tingkat pertumbuhan penduduk n : selisih waktu antar tahun awal dan tahun proyeksi 2. Metode Geometrik/Bunga Berganda Proyeksi penduduk metode geometrik menggunakan asumsi bahwa jumlah penduduk akan bertambah secara geometrik menggunakan dasar perhitungan bunga majemuk. Metode ini mencoba mengatasi keterbatasan metode eksponensial dan aritmatika dengan memperkenalkan laju pertumbuhan yang dapat berubah-ubah seiring waktu. Ini menghasilkan model yang lebih realistis dalam jangka panjang karena memperhitungkan penurunan laju pertumbuhan seiring pemenuhan batasan sumber daya. Rumus berikut merupakan rumus yang digunakan pada metode geometrik. Keterangan: Pn : Jumlah penduduk pada tahun tertentu P0 : Jumlah penduduk pada tahun awal r : tingkat pertumbuhan penduduk n : selisih waktu antar tahun awal dan tahun proyeksi 3. Metode Eksponensial Metode eksponensial menggambarkan pertambahan penduduk yang terjadi secara sedikit-sedikit sepanjang tahun, berbeda dengan metode geometrik yang mengasumsikan bahwa pertambahan penduduk hanya terjadi pada satu saat selama kurun waktu tertentu. Rumus yang digunakan pada metode eksponensial dapat dilihat pada rumus berikut: Keterangan: Pn : Jumlah penduduk pada tahun tertentu P0 : Jumlah penduduk pada tahun awal r : tingkat pertumbuhan penduduk n : selisih waktu antar tahun awal dan tahun proyeksi e : 2,7182818 (bilangan konstanta) BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH 3.1 PROFIL WILAYAH Kabupaten Takalar (Makassar: ᨈᨀᨒᨑ, translit. Takàlara’, pengucapan bahasa Makassar: [taˈkalaraʔ]) adalah sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kotanya terletak di Pattallassang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 566,51 km². Dari kiri ke kanan, atas ke bawah: Pantai Punaga di Desa Punaga, Hutan mangrove di Desa Laikang, Pantai Topejawa di Desa Topejawa, Tradisi A'manca' di Desa Cikoang, Tradisi Maudu Lompoa di Desa Cikoang, Persawahan di Desa Bontokassi, Sungai Bissua, Pulau Sanrobengi, Nelayan di perairan Takalar. Mimiliki Julukan: Makassar: Butta Panrannuangku (ᨅᨘᨈ ᨄᨑᨊᨘᨕᨀᨘ) tanah yang membawa kebahagiaan atau tanah harapan[1] Motto: Takalar Kota "MENYALA" (Menarik, Nyaman dan Asri) Kabupaten Takalar yang hari jadinya pada tanggal 10 Februari 1960. Sebelumnya, Takalar sebagai Onder afdeling yang tergabung dalam daerah Swatantra MAKASSAR bersama-sama dengan Onder afdeling Makassar, Gowa, Maros, Pangkadjene dan Djeneponto. Onder afdeling Takalar, membawahi beberapa district (adat gemen chap) yaitu: District Polombangkeng, District Galesong, District Topedjawa, District Takalar, District Laikang, District Sanrobone. Setiap District diperintah oleh seorang Kepala Pemerintahan yang bergelar Karaeng, kecuali District Topedjawa diperintah oleh Kepala Pemerintahan yang bergelar Lo’mo. Setelah terbentuknya Kabupaten Takalar, maka Districk Polombangkeng dijadikan 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Polombangkeng Selatan dan Polombangkeng Utara, Districk Galesong dijadikan 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Galesong Selatan dan Kecamatan Galesong Utara, Districk Topejawa, Districk Takalar, Districk Laikang dan Districk Sanrobone menjadi Kecamatan TOTALLASA (Singkatan dari Topejawa, Takalar, Laikang dan Sanrobone) yang selanjutnya berubah menjadi Kecamatan Mangarabombang dan Kecamatan Mappakasunggu. Perkembangan selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 terbentuk lagi sebuah Kecamatan yaitu Kecamatan Pattallassang (Kecamatan Ibu kota) dan terakhir dengan Perda Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007 dan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007, dua kecamatan baru terbentuk lagi yaitu Kecamatan Sanrobone (Pemekaran dari Kecamatan Mappakasunggu) dan Kecamatan Galesong (Pemekaran dari Kecamatan Galesong Selatan dan Kecamatan Galesong Utara).Kepulauan Tanakeke adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kemudian, Kecamatan Kepulauan Tanakeke dibentuk dari pemekaran dari Kecamatan Mappakasunggu berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 3 tahun 2019, sehingga saat ini Kabupaten Takalar telah mempunyai 10 (sepuluh) Kecamatan dengan 76 Desa dan 24 Kelurahan. 3.2 DATA EKISTING Data Kependudukan Kabupaten Takalar 5 Tahun Terakhir dari tahun 2019 sampai 2023 Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Takalar Yang bisa kita bisa lihat ditebel dibawah ini Tahun jumlah penduduk metode eksponensial (jiwa) R 2019 298,69 2020 300,85 2021 304,17 2022 308,53 2023 312,81 1% Dibawah ini merupakan tabel ekisting dari sarana pendidikan di Takalar yang diambil 5 tahun terkhir dari tahun 2019 hingga 2023 yang mengalami peningkatan. Data ini diambil dari bps Takalar Tahun sarana pendidikan Takalar 2019 2020 2021 2022 2023 tk/paud 172 174 176 177 179 sd/mi 272 275 277 279 290 Smp 57 57 57 58 60 Sma 20 21 28 29 30 Dibawah ini merupakan tabel ekisting dari sarana kesehatan di Takalar yang diambil 5 tahun terkhir dari tahun 2019 hingga 2023 yang mengalami peningkatan. Data ini diambil dari bps Takalar Tahun sarana Kesehatan TAKALAR 2019 2020 2021 2022 2023 Posyandu 425 381 484 402 404 Pustu 26 16 33 26 25 Puskesmas 17 12 17 12 15 Klinik 7 9 10 7 8 Apotek 8 16 23 15 16 rumah sakit 2 2 3 3 3 Dibawah ini merupakan tabel ekisting dari sarana perdagangan di Takalar yang diambil 5 tahun terkhir dari tahun 2019 hingga 2023 yang mengalami peningkatan. Data ini diambil dari bps Takalar Tahun sarana perdagangan TAKALAR 2019 2020 2021 2022 2023 toko/warung 382 390 390 413 427 Pertokoan 22 26 35 36 42 Pasar 3 3 4 4 4 BAB IV ANALISA UMUM WILAYAH 4.3 KEBUTUHAN SARANA PEREKONOMIAN KABUPATEN TAKALAR Kebutuhan Sarana Perekonomian Sangatlah Penting Di Suatu Kota Maka Dari Itu laporan ini dibuat untuk menganalisis kebutuhan sarana Perekonmian dalam 20 tahun kedepan Di Kabupaten TAKALAR sarana perdagangan std Jumlah penduduk toko/warung Pertokoan Pasar 250 6.000 30.000 2023 (eksisting) 2028 Tahun 2033 2038 2043 272.286 335.000 413.000 509.000 628.000 427 42 4 1 2 2 3 56 69 85 105 11 14 17 21 Dari tabel di atas kita dapat mengetahui jumlah sarana Perekonomian yang dibutuhkan di kabupaten TAKALAR dalam 20 tahun ke depan. 1. Warung/Toko Berdasarkan ketentuan yang ada 250 jumlah penduduk disuatu kota/kabupaten sudah tersedia 1 unit warung. pada tahun 2028 di kabupaten Toraja utara harus sudah tersedia 1 ribu unit Warung,di tahun 2033 sudah tersedia 2 ribu unit, di tahun 2038 harus tersedia 2 ribu unit dan di tahun 2043 harus tersedia 3 ribu unit Warung yang dibutuhkan di kabupaten Takalar. 2. Pertokoan/kios Berdasarkan ketentuan yang ada 6.000 jumlah penduduk disuatu kota/kabupaten sudah tersedia 1 unit pertokoan. pada tahun 2028 di kabupaten Takalar Sudah tersedia 56 ribu unit pertokoan ,di tahun 2033 sudah tersedia 69 ribu unit, di tahun 2038 harus tersedia 85 ribu unit dan di tahun 2043 harus tersedia 105 ribu unit pertokoan yang dibutuhkan di kabupaten TAKALAR. 3. Pasar Berdasarkan ketentuan yang ada 30.000 jumlah penduduk disuatu kota/kabupaten harus tersedia 1 unit pasar. pada tahun 2028 harus tersedia 11 ribu unit pasar, pada tahun 2033, di tahun 2038 harus tersedia 17 ribu unit,dan 2043 di kabupaten Takalar harus dibangun 21 ribu unit pasar. 4.2 KEBUTUHAN SARANA PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA Kebutuhan Sarana Pendidikan Sangatlah Penting Di Suatu Kota Maka Dari Itu laporan ini dibuat untuk menganalisis kebutuhan sarana Pendidikan dalam 20 tahun kedepan Di Kabupaten Takalar. Berikut Tabel Jumlah Sarana Pendidikan Yang Dibutuhkan Di Kabupaten TAKALAR: sarana pedidikan std Jumlah penduduk 2023 (eksisting) 272.286 2028 Tahun 2033 2038 2043 tk/paud 1.250 105 335.000 268 413.000 330 509.000 407 628.000 502 sd/mi 1.600 190 209 258 318 393 Smp 4.800 60 70 86 106 131 Sma 4.800 29 70 86 106 131 Dari tabel di atas kita dapat mengetahui jumlah sarana Pendidikan yang dibutuhkan di kabupaten Takalar dalam 20 tahun ke depan 1. TK/ PAUD Berdasarkan ketentuan yang ada 1.250 jumlah penduduk disuatu kota/kabupaten harus tersedia 1 unit (TK/PAUD). pada tahun 2028 di kabupaten Takalar membutuhkan 268 ribu unit tk/paud yang akan di bangun, di tahun 2033 kabupaten takalar membutuhkan 330 ribu unit yang akan dibangun, di tahun 2038 membutuhkan 407 unit yang akan dibangun, dan di tahun 2043 harus tersedia 502 ribu unit TK/PAUD di Takalar yang harus di bangun 2. Sekolah Dasar(SD) Berdasarkan ketentuan yang ada 1.600 jumlah penduduk disuatu kota/kabupaten harus tersedia 1 unit (SD). pada tahun 2028 di kabupaten Takalar membutuhkan 209 ribu sarana unit SD yang akan dibangun,di tahun 2033 membutuhkan 258 ribu unit sd yang akan dibangun, di tahun 2038 membutuhkan 318 ribu unit yang akan dibangun, dan di tahun 2043 harus tersedia 393 ribu unit Sekolah Dasar Yang dibutuhkan di kabupaten Takalar. . 3. SMP Berdasarkan ketentuan yang ada 4.800 jumlah penduduk disuatu kota/kabupaten harus tersedia 1 unit (SMP). pada tahun 2028 di kabupaten Takalar membutuhkan 70 ribu sarana unit SMP yang akan dibangun,di tahun 2033 membutuhkan 86 ribu unit SMP yang akan dibangun, di tahun 2038 membutuhkan 106 ribu unit yang akan dibangun, dan di tahun 2043 harus tersedia 131 ribu unit SMP Yang dibutuhkan di kabupaten Takalar 4. SMA Berdasarkan ketentuan yang ada 4.800 jumlah penduduk disuatu kota/kabupaten harus tersedia 1 unit (SMA). pada tahun 2028 di kabupaten Takalar membutuhkan 70 ribu sarana unit SMA yang akan dibangun,di tahun 2033 membutuhkan 86 ribu unit SMA yang akan dibangun, di tahun 2038 membutuhkan 106 ribu unit yang akan dibangun, dan di tahun 2043 harus tersedia 131 ribu unit SAM Yang dibutuhkan di kabupaten Takalar 4.3 KEBUTUHAN SARANA KESEHATAN KABUPATEN TAKALAR Kebutuhan Sarana Kesehatan Sangatlah Penting Di Suatu Kota Maka Dari Itu laporan ini dibuat untuk menganalisis kebutuhan sarana Kesehatan dalam 20 tahun kedepan Di Kabupaten TAKALAR Berikut Tabel Jumlah Sarana Kesehatan Yang Dibutuhkan Di Kabupaten Takalar; sarana Kesehatan std Jumlah penduduk Posyandu Apotek Klinik Pustu Puskesmas rumah sakit 2023 (eksisting) 272.286 1.250 30.000 30.000 30.000 120.000 240.000 427 42 28 36 26 3 2028 335.000 268 11 11 11 3 1 Tahun 2033 2038 413.000 330 14 14 14 3 2 509.000 407 17 17 17 4 2 2043 628.000 502 21 21 21 5 3 Dari tabel di atas kita dapat mengetahui jumlah sarana Kesehatan yang dibutuhkan di kabupaten Takalar dalam 20 tahun ke depan 1. unit posyandu Berdasarkan ketentuan yang ada 1.250 jumlah penduduk disuatu kota/kabupaten harus tersedia 1 unit balai pengobatan. pada tahun 2028 di kabupaten takaiar harus dibangun 268 ribu sarana unit balai pengobatan, di tahun 2033 harus sudah dibangun 330 ribu unit, di tahun 2038 harus dibangun 407 ribu unit, dan di tahun 2043 harus dibangun 502 ribu unit balai pengobatan 2. Unit apotek Berdasarkan ketentuan yang ada 30.000 jumlah penduduk harus tersedia 1 unit apotek. pada tahun 2028 di kabupaten Takalar harus dibangun 11 ribu unit apotek,di tahun 2033 harus dibangun 14 ribu unit, di tahun 2038 harus dibangun 17 ribu unit,dan di tahun 2043 harus dibangun 21 ribu unit apotek 3. unit klinik Berdasarkan ketentuan yang ada 30.000 jumlah penduduk harus tersedia 1 unit klinik. pada tahun 2028 di kabupaten Takalar harus dibangun 11 ribu unit klinik,di tahun 2033 harus dibangun 14 ribu unit, di tahun 2038 harus dibangun 17 ribu unit,dan di tahun 2043 harus dibangun 21 ribu unit klinik 5. unit pustu Berdasarkan ketentuan yang ada 30.000 jumlah penduduk harus tersedia 1 unit pustu. pada tahun 2028 di kabupaten takalar harus dibangun 11 ribu unit apotek,di tahun 2033 harus dibangun 14 ribu unit, di tahun 2038 harus dibangun 17 ribu unit,dan di tahun 2043 harus dibangun 21 ribu unit pustu. 6. unit Puskesmas Berdasarkan ketentuan yang ada 120.000 jumlah penduduk harus tersedia 1 unit puskesmas. pada tahun 2028 di kabupaten Takalar harus dibangun 3 ribu unit apotek,di tahun 2033 harus dibangun 3 ribu unit, di tahun 2038 harus dibangun 4 ribu unit,dan di tahun 2043 harus dibangun 5 ribu unit puskesmasa 7. unit Rumah Sakit Berdasarkan ketentuan yang ada 30.000 jumlah penduduk harus tersedia 1 unit rumah sakit. pada tahun 2028 di kabupaten Takalar harus dibangun 1 ribu unit apotek,di tahun 2033 harus dibangun 2 ribu unit, di tahun 2038 harus dibangun 2 ribu unit,dan di tahun 2043 harus dibangun 3 ribu unit rumah sakit DAFTAR PUSTAKA Ahmad, A., Fisu, A. A., & Didiharyono, D. (2019). Analisis Potensi Ekosistem Mangrove Sebagai Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus: Kabupaten Wakatobi). Prosiding, 4(1). Canning, D. dan P. Pedroni. (2004). Infrastructure and Long Run Economic Growth. University of Belfast. Charunnisa Nurhidayanti Desty, (2014). Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan ekonomi Di Kota sukabumi : Periode Tahun (1990-2012). Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Didiharyono, D., Syukri, M., Fisu, A. A., & Apriyanto, A. (2024). Modelling and mapping the poverty levels with applied spatial regression model in South Sulawesi province of Indonesia. Journal of Social Economics Research, 11(1), 32-44. Didit, Purnomo. (2009). Fenomena migrasi tenga kerja dan peranya bagi Pembangunan daera asal (Studi empiris di kabupaten wonogiri) Jurnal Ekonomi Pembangunan VOL . 10 NO, Juni (2009), hal. 84 – 102 . Dunia,Firdaus A. (2009). Akuntasi Biaya Salemba Empat. Jakarta. Fisu, A. A., Syabri, I., & Andani, I. G. A. (2024). How do young people move around in urban spaces?: Exploring trip patterns of generation-Z in urban areas by examining travel histories on Google Maps Timeline. Travel Behaviour and Society, 34, 100686. Fisu, A. A., & Dahlan, A. (2021). Kanal Jongaya-Pannampu: Potensi Transportasi Alternatif di Makassar: Jongaya-Pannampu Canals: Alternative Transportation Potential in Makassar. Pena Persada CV. Fisu, A. A. (2016). Analisis dan Konsep Perencanaan Kawasan Pelabuhan Kota Penajam Sebagai Pintu Gerbang Kab. Penajam Paser Utara kalimantan Timur. PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik, 1(2), 125-136. Fisu, A. A. (2016). Potensi Demand Terhadap pengembangan Kanal Jongaya & Panampu Sebagai Moda Transportasi (Waterway) di Kota Makassar. Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG), 3(3), 285-298. Fisu, A. A. (2018). Analisis Lokasi Pada Perencanaan Terminal Topoyo Mamuju Tengah. PENA TEKNIK: jurnal ilmiah ilmu-ilmu Teknik, 3(1), 1-12. Fisu, A. A., Hafid, Z., Humang, W. P., & Natsir, R. (2022). Application of The PPP Scheme on The Tourism-Transportation, Case Study: The Concept Of Palopo City Tourism. PENA TEKNIK: jurnal ilmiah ilmu-ilmu Teknik, 7(1), 35-52. Fisu, A. A., & Marzaman, L. U. (2018). Pemetaan Partisipatif Kampung Pesisir Kelurahan Tallo Kota Makassar. To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(1), 22-28. Fisu, A. A., Rakhman, A., & Saputri, A. (2020). Analisis Pengaruh Keberadaan Pelabuhan Terhadap Perekonomian Di Pulau Sulawesi. PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik, 5(2), 54-63. Fisu, A. A., Hafid, Z. A., Marzaman, L. U., Didiharyono, D., Mappe, U. U., Hadi, A., & Manuhung, S. (2023). Community-Based Kambo Tourism Area Planning With a Participatory Planning Approach. To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 6(1), 174-188. Grigg, Neil, (1998). Infrastructur Engineering ang Manangent.Jhon Wiley & Sons. Hapsari, Nike Nindy. (2011). Pengaruh Pengalaman Auditor dan Orientasi Etika terhadap Keputasan Etis Auditor Negara dengan komitmen Profesional sebagai variabel Intervening. Henner, H. F. (2000). Infrastucture et Development un bilan. Mondes en Developpment. Hulten, C. R dan M. Schwab. 1991. Public Capital Formation and the Growth of the Regional Manufacturing Industries. Penelitian. National Tax Journal, 40, 121-122. Jafar M Prapti, 21 Suryawardana dan Triyani ( 2015). Pengantar Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Mankiw, N. G. (2003). Pengantar Ekonomi. Edisi Kedua. Jakarta Erlangga. Mangkoesoebroto, Guritno. (1993). Ekonomi Publik. Edisi-III, Yogyakarta : BPFE. Martin, Wohl and Martin, Brian V. 1967. Traffic System Analysis for Engineering and Planer. Mc Grawn-Hall Inc. Sydney. Marzaman, L. U., Hafid, Z. A., Fisu, A. A., & Nurhijrah, N. (2019). Place Making Workshop Batupasi Sub District Palopo City. To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(1), 1-8. Marzaman, L. U., Hafid, Z., Fisu, A. A., & Nurhijrah, N. (2021). Planning Concept of Lalebbata: Combining Heritage, Policy and Participation. PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik, 6(1), 39-47. Nurmadimah. F., (2012). Analisis pemilihan Proyek pengembangan Bandara UPT dengan skema KPS. Tesis. Universitas Indonesia. Nurhijrah, N., & Fisu, A. A. (2019). Place memory masyarakat pada bangunan cagar budaya di kota palopo. RUAS, 17(2), 63-70. Nurhijrah, N., Fisu, A. A., Marzaman, L. U., & Hafid, Z. (2021). KONSEP PENATAAN KAWASAN LALEBBATA SEBAGAI KAWASAN HERITAGE DI KOTA PALOPO. Jurnal Arsitektur ZONASI, 4(1), 62-72. Kodoatie, Robet J.,dan Roestem, Sjarif (2005), Pengelolan Sumber Daya AirTerpadu. Yogyakarta: Andi. Stone, D.C 1974. Professional Education in Public Works Envirpmental Engineering and Administration. Chicago: American Public Work Association. Tatom, J.A ( 1993), Paved with Good Intentions; the Mythical National Infrastructure Crisis Policy Analysis. Washington.D.C, Cato Institute. Tufail, D. N., Neowa, H. S., & Fisu, A. A. (2023). Identification of Fire Disaster Vulnerability in Karang Rejo Sub-District, Balikpapan Central District. PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik, 8(1), 62-77. Widayati. (2010). Pengaruh Penambahan Chorionic. Gonadotrophin pada Medium Maturasi. Yanuar (2009). Ekonomi Makro; Suatu Analisis untuk Konteks Indonesia. Jakarta, Yayasan Mpu Ajar Artha.