Makalah Ilmu Politik

Makalah Ilmu Politik Sistem Politik Indonesia Nama : A. Yohana Hillary Ribka NIM : 1664190187 Nama Dosen : Syaiful Rachmat, S.IP.,M.S1 Waktu Kuliah : Selasa, 07.50-10.20 Pendahuluan Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil, dimana Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, Politik adalah semua lembaga-lembaga negara yang tersebut di dalam konstitusi negara ( termasuk fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif ). Dalam Penyusunan keputusan-keputusan kebijaksanaan diperlukan adanya kekuatan yang seimbang dan terjalinnya kerjasama yang baik antara suprastruktur dan infrastruktur politik sehingga memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuan masyarakat/Negara. Dalam hal ini yang dimaksud suprastruktur politik adalah Lembaga-Lembaga Negara. Lembaga-lembaga tersebut di Indonesia diatur dalam UUD 1945 yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Sistem politik merupakan suatu rangkaian kegiatan atau proses didalam sebuah masyarakat politik dalam memengaruhi dan menentukan siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Input dalam sebuah sistem politik adalah aspirasi masyarakat (kehendak rakyat). Adapun output sistem politik yaitu berupa kebijakan-kebijakan publik. Aspirasi rakyat dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu: a)         Tuntutan adalah keinginan warga masyarakat yang pemenuhannya harus diperjuangkan melalui cara-cara dan menggunakan sarana politik. b)        Dukungan adalah setiap perbuatan, sikap, dan pemikiran warga masyarakat yang mendorong pencapaian tujuan, kepentingan, dan tindakan pemerintah dalam sistem politik. c)         Sikap apatis adalah sikap tidak peduli warga negara terhadap kehidupan politik. Ketidakpedulian warga masyarakat menunjukkan adanya persoalan yang harus dipecahkan oleh sistem politik yang bersangkutan sehingga menggugah perhatian pengambil kebijakan untuk menanggapi dan menindak lanjutinya dalam bentuk kebijakan publik tertentu. Sistem Politik di Indonesia 1.      Komponen pendukung sistem politik demokrasi di indonesia Menurut prof. Sumantri, sistem politik adalah pelembagaan dari hubungan antar manusia yang merupakan hubungan antara suprastruktur dan infrastruktur politik. a.         Infrastruktur politik (the sosio political sphere) Adalah suasana kehidupan politik dalam masyarakat yang memberikan tugas-tugas terhadap lembaga-lembaga negara dalam suasana pemerintahan. 1.        Fungsi infrastruktur politik a.)      Pendidikan politik, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpatisipasi semaksimal mungkin dalam sistem politiknya. b.)      Mepertemukan kepentingan yang beraneka ragam dan kenyataan hidup dalam masyarakat. c.)      Seleksi kepemimpinan, yaitu menyelenggarakan pemilihan pemimpin atau calon pemimpin bagi masyarakat. d.)     Agresi kepentingan, yaitu menyalurkan segala segala hasrat atau aspirasi dan pendapat masyarakat kepada kepada pemegang kekuasaan atau pemegang kekuasaan yang berwenang agar tuntutan atau dukungan menjadi perhatian dan menjadi bagian dari keputusan politik. e.)      Komunikasi politik, yaitu menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik oikiran intragolongan, istitusi, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor pemerintah. 2.        Komponen-komponen infrastruktur politik a.         Partai politik Adalah organisasi manusia dimana di dalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mecapai suatu tujuan, mempunyai ideologi, mempunyai politik sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih pragmatis menurut penahapan jangka dekat sampai dengan jangka panjang, serta mempunyai ciri berupa keinginan untuk berkuasa. 1)        Tujuan partai politik (a)      Berpatisipasi dalam sektor pemerintahan, dalam arti mendudukkan orang-orangnya menjadi pejabat pemerintah, sehingga dapat turut serta mengambil/menentukan keputusan politik/output pada umunya. (b)     Perusahaan melakukan pengawasan, bahkan bila perlu oposisi terhadap kelakuan, tindakan, kebijakan para pemegang otoritas (terutama dalam keadaan mayoritas pemerintahan tidak berada di tangan partai politik yang bersangkutan). (c)      Berperan untuk menyerap tuntutan-tuntutan yang masih mentah, sehingga partai politik bertindak sebagai penafsir kepentingan dengan mencanangkan isu-isu politik yang dapat di cerna dan dapat di terima oleh masyarakat secara luas. 2)        Sistem kepartaian Menurut Maurice Duverger, paratai politik suatu negara dapat di golongkan menjadi 3 : (a)      Sistem monopartai (sistem 1 partai) Apabila di dalam wilayah negara tersebut hanya terdapat satu partai yang di akui dan di perbolehkan hidup serta berkembang. (b)     Sitem dwi partai (sistem 2 partai) Apabila di dalam wilayah negara tersebut secara konstitusional hanya di akui adanya dua partai yang hidup dan berkembang. Contoh : di negara amerika serikat dengan partai republik dan demokrat serta inggris dengan partai konservatif dan partai buruhnya. (c)      Sistem multipartai (sistem banyak partai) Apabila di dalam wilayah negara tersebut terdapat lebih dari dua partai yang di akui secara konstitusional.contoh : indonesia, filipina, malaysia, belanda, dan prancis. b.        Golongan kepentingan (interest group) Adalah sekelompok manusia yang bersatu atau mengadakan kegiatan karena adanya kepentingan tertentu, baik merupakan kepentingan umum atau masyarakat, atau kelompok tersebut. Peran Serta dalam Sistem Politik di Indonesia Pengertian Masyarakat Politik Menurut Robert Mclver, masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang diterbitkan sedangkan Harold J. Laski mengartikan masyarakat sebagai sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai keinginan-keinginan mereka bersama. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat mencakup semua hubungan dan kelompok dan suatu wilayah. Sementara itu, kata politik berasal dari bahasa Yunani dari kata polis, artinya negara kota. Dari kata polis tersebut, berkembang istilah-istilah berikut. a.       Politea : semua yang berhubungan dengan negara. b.      Politica : pemerintahan negara c.       Polities : warga negara d.      Politikus : ahli negara atau negarawan Dengan demikian, masyarakat politik dapat diartikan sebagai suatu sistem sosial yang berhubungan dengan proses kehidupan politik (kekuasaan) dalam suatu negara. Dengan kata lain, masyarakat politik adalah masyarakat yang bertempat tinggal di dalam suatu wilayah tertentu dengan aktivitas tertentu yang berhubungan dengan bagaimana cara-cara memperoleh kekuasaan, usaha-usaha mempertahankan kekuasaan, menggunakan kekuasaan, wewenang, dan bagaimana menghambat penggunaan kekuasaan serta pengeendalian kekuasaan. Ciri-Ciri Masyarakat Politik Pakar Politik Robert E. Word dan Rustow menjelaskan bahwa ciri-ciri masyarakat politik adalah sebagai berikut. a.       Organisasi pemerintahan yang beraneka ragam dengan sistem fungsional b.      Kadar integrasi yang tinggi dalam struktur pemerintahan. c.       Besarnya peranan prosedur-prosedur rasional dan “sekuler” dalam proses pengambilan keputusan politik. d.      Deras, luas, dan tingginya keputusan-keputusan politik administrasi. e.       Meluas serta efektifnya rasa identitas rakat terhadap sejarah, tanah air, dan kepribadian nasional negaranya. f.       Luasnya minat dan partisipasi masyarakat pada sistem politik, sekalipun tidak harus selalu pada segi-segi pengambilan keputusan. g.      Alokasi peranan-peranan politik yang lebih didasarkan pada prestasi daripada kedudukan sosial. h.      Pelaksanaan ketentuan-ketentuan yuridis dan peraturan umum yang didasarkan pada sistem hukum yang berlaku bagi semua orang. Menunjukkan Perilaku yang Sesuai dengan Aturan Dalam rangka menerapkan perilaku politik sesuai aturan, perlu diketahui peraturan perundangan politik yang berlaku di Indonesia. a.       UU No. 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mengemukakan Pendapat d Muka Umum. UU ini memuat antara lain aturan mengenai larangan melakukan aksi demonstrasi pada saat linur nasional dan peringatan hari besar agama, larangan melakukan unjuk rasa di tempat-tempat ibadah. Setiap akan merngadakan aksi demonstrasi, warga masyarakat diharuskan mengirim surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian mengenai waktu, tempat, ruas perjalanan aksi demonstrasi , dan identitas orang yang berperan sebagai penanggung jawab aksi demonstrasi tersebut. b.      UU No. 31 Tahun 2003 tentang Partai Politik. c.       UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) d.      UU No. 23 Tahun 2003 tentang pemilihan presiden. Mengembangkan Karakter untuk Mewujudkan Demokratis Beberapa faktor publik dan pribadi yang perlu dikembangkan untuk mewujudkan masarakat yang demokratis antara laim : a)      Menjadi anggota masyarakat yang independen. b)      Memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik. c)      Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan setiap individu. d)     Berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana. e)      Mengembangkan fungsi demokrasi konstitusional secara sehat. Peran Peserta Didik dalam Sistem Politik Indonesia Peran dan fungsi peserta didik sebagai oposisi, harus dijaga kenetralannya (streil) dari pengaruh-pengaruh politik atau pesan sponsor dari partai politik tertentu. Dengan demikian, suara dari peserta didik sebagai oposisi benar-benar murni sebagai moral force (kekuatan moral) ang membawa aspirasi rakyat tanpa ada vested interest (kepentingan tertentu). Peserta didik sebagai pengkritik sempurna (Loyal Opposition) Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh peserta didik dalam perannya sebagai pengkritik setia, antara lain : 1.      Apa yang ssampaikan merupakan m,urni hasil kajian atau opini publik yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, moral, politik, sosial, dan hukum. 2.      Mampu menjaga jarak dengan semua partai politik dan bebas dari unsur-unsur politis yang sedang diperjuangkan oleh partai plitik tertentu. 3.      Mampu menempatkan kepentingan umum, bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. b.      Peserta didik sebagai kelompok kepentingan (Interest Group) Beberapa kegiatan sehubungan dengan peserta didik sebagai pressure group atau interest group, antara lain : 1.      Mengadakan seminar-seminar atau simposium dan kajian-kajian terhadap suatu kebijakan pemerintah ang dirasa tidak rasional dan dapat merugikan kepentingan orang banyak (kenaikan BBM, listrik, telepon, dsb). 2.      Melakukan kunjungan ke instalasi pemerintah sebagai decision maker (pembuat keputusan) untuk mngadakan audiensi (temu wicara) sekaligus memberi masukan-masukan sebagai alternatif pemecahan masalah sehingga dapat membatalkan atau menunda keputusan yang akan dibuat. 3.      Mengadakan mimbar bebas,unjuk rasa, demonstrasi dengan menyerahkan massa sebanyak-banakna untuk mempengaruhi lembaga eksekutif atau legislatif sebagai pembuat kebijakan agar sesuai dengan keinginan rakat banyak (penegak hukum,pemberantas KKN, hubungan luar negeri, dsb) Peserta didik sebai kontrol sosial (social control) Hal-hal ang dapat dlakukan antara lain : 1.      Memantau secara kritis dan proposional terhadap kebjakan-kebijakan pemerintah di segala bidang 2.      Mengkaji dan menganalisis kebijakan-kebijakan pemerintah ang dianggap berpotensi merugikan masyarakat dengan cara-cara konstitusional 3.      Membentuk opini publk dan membantu mensosialisasikan apabila trdapat kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpotensi positif dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Kesimpulan Sistem adalah suatu kesatuan yang mengandung unsur-unsur atau elemen-elemen atau bagian-bagian yang terikat dan saling bergantung dan terorganisir, suatu himpunan (perpaduan) hak-hak atau bagian-bagian sehinggga membentuk kebulatan Yang utuh . Memiliki empat variabel yaitu kekuasaan, kepentingan, kebijakan, dan budaya politik. Serta ciri-ciri sistem politik yaitu ciri-ciri identifikasi, input dan output, diferensiasi dalam suatu sistem, dan integrasi dalam suatu sistem.serta di bagi menjadi 5 macam sistem politik yaitu demokrasi politik, demokrasi terpimpin, oligarki pembangunan, oligarki totaliter, dan oligarki tradisional. DAFTAR PUSAKA Sanit, A (1981). Sistem Politik Indonesia Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan. Jakarta Dr. Sahya Anggara, M.si. Sistem Politik Indonesia