BNPB 2016 Kebijakan Strategi PB

ii KATA SAMBUTAN Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU No. 24/2007), Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sesuai dengan mandatnya menyiapkan dokumen Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana (JAKSTRA PB) 2015-2019. Dokumen JAKSTRA PB ini disusun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Naskah Akademis RENAS PB 2015-2019, dan Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. RPJMN 2015-2019 telah memasukkan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana dengan sasaran strategis nasional : Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang berisiko tinggi. Kebijakan penurunan indeks risiko bencana adalah sebesar 30 % dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Strategi yang dilakukan adalah meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota dengan melaksanakan 71 indikator ketangguhan. Stakeholder yang terkait dengan JAKSTRA PB ini meliputi 23 Kementerian/Lembaga, TNI, Polri dan non Kementerian/Lembaga. Dengan tersusunnya JAKSTRA PB 2015-2019, diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun rencana kerja yang berkonstribusi dalam penanggulangan bencana. Secara khusus, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pemikiran dan masukan dalam proses penyusunan dokumen JAKSTRA PB ini. Semoga JAKSTRA PB ini dapat mendorong terlaksananya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia secara terarah, terkoordinasi dan terpadu sebagaimana diamanatkan Pasal 4 UU No. 24 Tahun 2007. Jakarta, 21 April 2016 Kepala BNPB Willem Rampangilei i DAFTAR ISI Kata Sambutan .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ Daftar Isi .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ I. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2015-2019 .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ II. KEDUDUKAN BNPB DALAM KERANGKA PELAKSANAAN AMANAT UNDANG-UNDANG DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL . III. SASARAN STRATEGIS . IV. KEBIJAKAN DAN STRATEGI BNPB 2015-2019 . V. PENURUNAN INDEKS RISIKO BENCANA . VI. PENUTUP . ii i ii 1 11 12 16 23 28 KEBIJAKAN STRATEGIS PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2019 I. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2015-2019 VISI 2015-2019: TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG MISI 2015-2019: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. KEBIJAKAN UMUM 2015-2019: 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; 2. Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan; 3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan; 4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan penanganan perubahan iklim. Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; 5. Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh; 6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan; 7. Mengembangkan dan memeratakan pembangunan daerah. AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL (NAWA CITA) 1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara; 2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; 1 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan; Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; FOKUS AGENDA PEMBANGUNAN 7: a. Peningkatan Kedaulatan Pangan; b. Kedaulatan Energi; c. Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; d. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan; e. Penguatan Sektor Keuangan; f. Penguatan Kapasitas Fiskal Negara. Melakukan revolusi karakter bangsa; Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. SASARAN STRATEGIS PEMBANGUNAN NASIONAL: “Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang berisiko tinggi” ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI Arah kebijakan pembangunan nasional 2015-2019 bidang kebencanaan adalah Untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana, dengan strategi: 1. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Pusat dan daerah, melalui: a) Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah; b) Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana melalui penyusunan kajian dan peta risiko skala 1:50.000 pada kabupaten dan skala 1:25.000 untuk kota, yang difokuskan pada kabupaten/kota risiko tinggi terhadap bencana; c) Pemanfaatan kajian dan peta risiko bencana bagi penyusunan RPB dan RAD PRB, yang menjadi referensi untuk penyusunan RPJMD; d) Integrasi kajian dan peta risiko bencana dalam penyusunan dan review RTRWP/K/K; e) Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di Pusat dan daerah; f) Penyusunan rencana kontinjensi pada kabupaten/kota yang berisiko tinggi sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana. 2 2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, melalui: a) Mendorong dan menumbuh kembangkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan; b) Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat baik melalui media cetak, radio, dan televisi; c) Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat; d) Meningkatkan kerjasama internasional, mitra pembangunan, OMS dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; e) Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pascabencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana alam; f) Pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam; g) Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana. 3. Peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana, melalui: a) Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana di Pusat dan daerah; b) Penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana; c) Penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasan risiko tinggi serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik; d) Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana; e) Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan di kawasan rawan bencana; f) Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter, jalur evakuasi dan rambu evakuasi) menghadapi bencana, yang difokuskan ada kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana; g) Pembangunan dan pemberian perlindungan bagi prasarana vital yang diperlukan untuk memastikan keberlangsungan pelayanan publik, kegiatan ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban pada saat situasi darurat dan pascabencana; h) Pengembangan desa tangguh bencana di kawasan risiko bencana untuk mendukung gerakan desa hebat; i) Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan, melalui pembangunan pusat-pusat logistik kebencanaan di masing-masing wilayah pulau, yang dapat menjangakau wilayah pascabencana yang terpencil. 3 LOKASI SASARAN PRIORITAS Sesuai dengan agenda pembangunan nasional Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik maka lokasi sasaran prioritas penurunan indeks risiko bencana diarahkan pada 136 kabupaten/kota yang merupakan daerah pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang mempunyai indeks risiko bencana tinggi dan sedang, yang disajikan pada Tabel 1 berikut: Tabel 1. Lokasi sasaran prioritas penurunan indeks risiko bencana No Provinsi Kabupaten/ Kota Sasaran Indeks Tingkat Risiko Risiko Struktur Ruang 1 Papua Kota Jayapura 203.2 TINGGI PKN 2 Papua Merauke 170.0 TINGGI PKW; Kawasan MIFEE Merauke 3 Papua Sarmi 171.6 TINGGI PKW 4 Papua Kepulauan Yapen 117.2 SEDANG Pusat Pertumbuhan Lainnya 5 Papua Barat Kota Sorong 183.2 TINGGI PKN 6 Papua Barat Manokwari 204.8 TINGGI PKW 7 Papua Barat Nabire 180.8 TINGGI PKW, Pusat Pertumbuhan Lainnya 8 Papua Barat Raja Ampat 200.8 TINGGI Kawasan Pariwisata 9 Papua Barat Teluk Wondama 147.2 TINGGI Pusat Pertumbuhan Lainnya 10 Papua Barat Teluk Bintuni 166.8 TINGGI Kawasan Industri (KI) 11 Maluku Kota Ambon 156.4 TINGGI PKN 12 Maluku Seram Bagian Barat 180.4 TINGGI PKW, Pusat Pertumbuhan Lainnya 13 Maluku Seram Bagian Timur 173.2 TINGGI PKW, Pusat Pertumbuhan Lainnya 14 Maluku Maluku Tengah 214.0 TINGGI PKW, Pusat Pertumbuhan Lainnya 15 Maluku Maluku Tenggara 179.2 TINGGI PKW 16 Maluku Buru 179.6 TINGGI PKW 17 Maluku Utara Kota Ternate 160.4 TINGGI PKN 18 Maluku Utara Pulau Morotai 166.4 TINGGI KEK Morotai, PKSN Morotai, KSPN 19 Maluku Utara Halmahera Utara 194.8 TINGGI PKW 20 Maluku Utara Kota Tidore Kepulauan 164.4 TINGGI PKW 21 Maluku Utara Kepulauan Sula 219.2 TINGGI PKW 22 Maluku Utara Halmahera Timur 173.2 TINGGI KI Buli-Halmahera Timur 23 Nusa Tenggara Barat Kota Mataram 149.2 TINGGI PKN 24 Nusa Tenggara Barat Lombok Barat 205.2 TINGGI Usulan KSPN Mataram Raya 25 Nusa Tenggara Barat Lombok Timur 180.4 TINGGI Usulan KSPN Mataram Raya 26 Nusa Tenggara Barat Lombok Tengah 168.4 TINGGI PKW, KEK Mandalika 27 Nusa Tenggara Barat Lombok Utara 152.4 TINGGI Usulan KSPN Mataram Raya 28 Nusa Tenggara Barat Kota Bima 170.8 TINGGI Pusat Pertumbuhan Lainnya 29 Nusa Tenggara Barat Dompu 184.4 TINGGI Pusat Pertumbuhan Lainnya 30 Nusa Tenggara Barat Bima 209.2 TINGGI Pusat Pertumbuhan Lainnya 31 Nusa Tenggara Timur Kota Kupang 138.0 SEDANG PKN 32 Nusa Tenggara Timur Ngada 158.8 TINGGI Pusat Pertumbuhan Lainnya 33 Nusa Tenggara Timur Ende 186.0 TINGGI PKW 34 Nusa Tenggara Timur Sikka 200.8 TINGGI PKW 4 Kabupaten/ Kota Sasaran Indeks Tingkat Risiko Risiko No Provinsi Struktur Ruang 35 Nusa Tenggara Timur Manggarai 174.8 TINGGI PKW 36 Nusa Tenggara Timur Alor 183.2 TINGGI PKSN 37 Nusa Tenggara Timur Belu 181.2 TINGGI PKSN 38 Gorontalo Gorontalo 146.4 TINGGI PKN; KPB Pawonsari 39 Gorontalo Kota Gorontalo 123.2 SEDANG PKN 40 Sulawesi Barat Mamuju 200.4 TINGGI PKW 41 Sulawesi Barat Polewali Mandar 202.0 TINGGI PKW 42 Sulawesi Selatan Maros 168.4 TINGGI KSN Perkotaan Maminasata 43 Sulawesi Selatan Takalar 144.4 TINGGI KSN Perkotaan Maminasata 44 Sulawesi Selatan Gowa 163.2 TINGGI KSN Perkotaan Maminasata 45 Sulawesi Selatan Luwu Timur 202.0 TINGGI KPB Kolonedale 46 Sulawesi Selatan Kota Makasar 144.4 TINGGI PKN, KSN Perkotaan Maminasata 47 Sulawesi Selatan Bantaeng 174.4 TINGGI KI Bantaeng 48 Sulawesi Tengah Sigi 49 Sulawesi Tengah Donggala 189.2 TINGGI Pusat Pertumbuhan Lainnya 50 Sulawesi Tengah Kab. Poso 172.4 TINGGI KPB Tamporole 51 Sulawesi Tengah Parigi Moutong 173.6 TINGGI Pusat Pertumbuhan Lainnya 52 Sulawesi Tengah Morowali 177.2 TINGGI KPB Kolonedale 53 Sulawesi Tengah Kota Palu 181.2 TINGGI PKN 54 Sulawesi Tenggara Kolaka 186.4 TINGGI Pusat Pertumbuhan Lainnya 55 Sulawesi Tenggara Konawe 173.6 TINGGI Pusat Pertumbuhan Lainnya 56 Sulawesi Tenggara Kota Kendari 148.4 TINGGI PKN, Pusat Pertumbuhan Lainnya 57 Sulawesi Utara Kota Bitung 163.2 TINGGI Pusat Pertumbuhan Lainnya 58 Sulawesi Utara Minahasa Utara 158.4 TINGGI KSN Perkotaan Manado Raya* 59 Sulawesi Utara Minahasa Selatan 173.6 TINGGI KSN Perkotaan Manado Raya* 60 Sulawesi Utara Kepulauan Sangihe 154.4 TINGGI PKSN Sangihe 61 Sulawesi Utara Kota Manado 130.4 SEDANG Pusat Pertumbuhan Lainnya 62 Kalimantan Barat Kota Pontianak 63 Kalimantan Barat Kota Singkawang 178.0 TINGGI Pusat Pertumbuhan Lainnya 64 Kalimantan Barat Bengkayang 178.0 TINGGI Pusat Pertumbuhan Lainnya 65 Kalimantan Barat Sambas 180.4 TINGGI Pusat Pertumbuhan Lainnya 66 Kalimantan Barat Sintang 156.4 TINGGI Pusat Pertumbuhan Lainnya 67 Kalimantan Barat Kapuas Hulu 163.2 TINGGI Pusat Pertumbuhan Lainnya 68 Kalimantan Barat Ketapang 192.4 TINGGI KI Ketapang 69 Kalimantan Barat Landak 131.6 SEDANG KI Landak 70 Kalimantan Selatan Kotabaru 205.2 TINGGI Pusat Pertumbuhan Lainnya 71 Kalimantan Selatan Barito Kuala 190.0 TINGGI KSN Banjarbakula 72 Kalimantan Selatan Tanah Laut 178.0 TINGGI KSN Banjarbakula 73 Kalimantan Tengah Kota Palangkaraya 148.4 TINGGI PKN, Pusat Pertumbuhan Lainnya 74 Kalimantan Tengah Kapuas 179.2 TINGGI Pusat Pertumbuhan Lainnya 75 Kalimantan Timur Kota Samarinda 134.8 SEDANG PKN, Pusat Pertumbuhan Lainnya 76 Kalimantan Timur Kota Balikpapan 159.2 72.0 SEDANG Pusat Pertumbuhan Lainnya 96.4 SEDANG PKN TINGGI PKN, Pusat Pertumbuhan Lainnya 5 No Provinsi Kabupaten/ Kota Sasaran Indeks Tingkat Risiko Risiko Struktur Ruang 77 Kalimantan Timur Kutai Kertanegara 160.4 78 Kalimantan Utara Kota Tarakan 132.4 SEDANG PKN 79 Kalimantan Utara Nunukan 173.2 TINGGI PKSN Perbatasan 80 Bali Kota Denpasar 167.2 TINGGI Kawasan Perkotaan Sarbagita 81 Bali Badung 179.2 TINGGI Kawasan Perkotaan Sarbagita 82 Bali Tabanan 174.4 TINGGI Kawasan Perkotaan Sarbagita 83 Bali Buleleng 167.2 TINGGI PKW 84 Banten Tangerang 200.8 TINGGI PKN Jabodetabekjur 85 Banten Cilegon 182.4 TINGGI PKN 86 D.I. Yogyakarta Kota Yogyakarta 124.8 SEDANG PKN 87 D.I. Yogyakarta Sleman 153.6 88 DKI. Jakarta DKI Jakarta 123.3 SEDANG PKN Jabodetabekjur 89 Jawa Barat Kota Bogor 107.2 SEDANG PKN Jabodetabekjur 90 Jawa Barat Kota Depok 102.4 SEDANG PKN Jabodetabekjur 91 Jawa Barat Bekasi 164.8 TINGGI PKN Jabodetabekjur 92 Jawa Barat Cianjur 250.0 TINGGI PKN Jabodetabekjur 93 Jawa Barat Kota Bandung 154.0 TINGGI PKN Bandung Raya 94 Jawa Barat Bandung Barat 162.0 TINGGI PKN Bandung Raya 95 Jawa Barat Cirebon 181.2 TINGGI PKN 96 Jawa Barat Sukabumi 231.2 TINGGI PKW 97 Jawa Barat Tasikmalaya 224.8 TINGGI PKW 98 Jawa Barat Ciamis 215.2 TINGGI PKW 99 Jawa Barat Pangandaran 215.2 TINGGI PKW 100 Jawa Tengah Kota Semarang 183.6 TINGGI PKN Kedungsepur 101 Jawa Tengah Kendal 167.2 TINGGI PKN Kedungsepur 102 Jawa Tengah Demak 183.6 TINGGI PKN Kedungsepur 103 Jawa Tengah Cilacap 215.2 TINGGI PKN 104 Jawa Tengah Kebumen 203.2 TINGGI PKW 105 Jawa Tengah Magelang 143.2 SEDANG PKW 106 Jawa Timur Malang 219.2 TINGGI PKN 107 Jawa Timur Gresik 175.2 TINGGI PKN Gerbangkertosusila 108 Jawa Timur Bangkalan 164.4 TINGGI PKN Gerbangkertosusila 109 Jawa Timur Kota Surabaya 166.8 TINGGI PKN Gerbangkertasusila 110 Jawa Timur Sidoarjo 149.6 TINGGI PKN Gerbangkertosusila 111 Jawa Timur Lamongan 174.0 TINGGI PKN Gerbangkertosusila 112 Jawa Timur Bojonegoro 150.0 TINGGI PKW 113 Jawa Timur Pacitan 215.2 TINGGI PKW 114 Jawa Timur Banyuwangi 219.2 TINGGI PKW 115 Jawa Timur Jember 219.2 TINGGI PKW 116 Aceh Kota Lhokseumawe 175.2 TINGGI PKN 117 Aceh Kota Banda Aceh 167.2 TINGGI PKN, Pusat Pertumbuhan Lainnya 118 Bengkulu Kota Bengkulu 170.4 TINGGI PKW TINGGI TINGGI Pusat Pertumbuhan Lainnya PKW 6 No Provinsi Kabupaten/ Kota Sasaran Indeks Tingkat Risiko Risiko Struktur Ruang 119 Bengkulu Mukomuko 191.2 TINGGI PKW 120 Bengkulu Rejang Lebong 146.0 TINGGI PKW 121 Jambi Kota Jambi 128.0 SEDANG PKN 122 Jambi Sarolangun 155.2 TINGGI PKW 123 Jambi Kerinci 150.0 TINGGI PKW 124 Lampung Kota Bandar Lampung 182.0 TINGGI PKN 125 Lampung Lampung Barat 214.0 TINGGI PKW 126 Lampung Tanggamus 201.2 TINGGI KI Tanggamus 127 Sumatera Barat Kota Padang 209.2 TINGGI PKN 128 Sumatera Barat Padang Pariaman 196.8 TINGGI PKW 129 Sumatera Barat Kepulauan Mentawai 197.2 TINGGI PKW 130 Sumatera Selatan Banyuasin 156.4 TINGGI KSN Perkotaan Palembang Raya* 131 Sumatera Selatan Lahat 162.0 TINGGI PKW 132 Sumatera Utara Kota Medan 155.2 TINGGI KSN Perkotaan Mebidangro 133 Sumatera Utara Langkat 155.2 TINGGI KSN Perkotaan Mebidangro 134 Sumatera Utara Deli Serdang 155.2 TINGGI KSN Perkotaan Mebidangro 135 Sumatera Utara Karo 154.0 TINGGI KSN Perkotaan Mebidangro 136 Sumatera Utara * = Usulan Simalungun 95.2 SEDANG KI Sei Mangke SENDAI FRAMEWORK FOR DISASTER RISK REDUCTION [Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana] Indonesia menjadi salah satu negara yang berkomitmen melaksanakan Kerangka Kerja Sendai. Kerangka kerja ini menjadi kesepakatan dalam World Conference for Disaster Risk Reduction di Sendai pada tahun 2015 sebagai pengganti Hyogo Framework for Action [HFA]. Prioritas dalam kerangka kerja ini adalah :  Prioritas 1 : Pemahaman risiko dasar bencana  Prioritas 2 : Penguatan tata kelola risiko bencana dalam pengelolaan risiko bencana  Prioritas 3 : Investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan  Prioritas 4 : Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk "Membangun Kembali Lebih Baik" dalam masa pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi Pada tahun 2030 diharapkan seluruh negara yang berkomitmen dalam kerangka kerja ini dapat memberikan kontribusi terhadap :  Mengurangi kematian akibat bencana secara global  Mengurangi jumlah penduduk terpapar bencana secara global  Mengurangi kerugian ekonomi akibat langsung dari bencana  Mengurangi kerusakan terhadap infrastruktur penting dan gangguan layanan dasar.  Meningkatkan jumlah negara yang memiliki strategi nasional dan lokal penurunan risiko bencana 7   Meningkatkan kerjasama internasional bagi negara berkembang melalui dukungan terhadap rencana aksi dalam implementasikan kerangka kerja ini Meningkatkan ketersediaan dan akses terhadap peringatan dini multi bencana dan informasi risiko bencana serta penilaian untuk masyarakat INDEKS RISIKO BENCANA Indeks Risiko Bencana Indonesia merupakan gambaran tingkat risiko bencana diwilayah administrasi pemerintahan (Provinsi/Kabupaten/Kota) sesuai dengan jenis bahaya (hazard) serta gabungan beberapa bahaya (multi hazard). Indeks Risiko Bencana juga menggambarkan perbandingan tingkat risiko antar wilayah. Sehingga bisa dikatakan bahwa Indeks Risiko Bencana merupakan gambaran perbandingan penilaian seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia dari risiko bencana yang ada. Perhitungan indeks risiko bencana didasarkan pada hasil kajian risiko bencana yang diolah secara spasial berdasarkan penilaian kemungkinan dan besarnya dampak yang diukur dari keterpaparan (exposure) dan kapasitas (capacity) untuk setiap bahaya (hazard) dan untuk gabungan dari beberapa bahaya yang ada (multi hazards). Pengkajian risiko bencana dilaksanakan dengan mengkaji dan memetakan ancaman, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas. Proses kajian tersebut juga menyusun indeks bahaya, indeks penduduk terpapar, indeks kerugian, dan indeks kapasitas yang selanjutnya diperhitungkan untuk menentukan Indeks Risiko Bencana. Indeks risiko bencana multi bahaya disusun berdasarkan 9 jenis bahaya, yaitu: gempabumi, tsunami, letusan gunungapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran lahan dan hutan, cuaca ekstrim, dan gelombang ekstrim dan abrasi. 8 Tingkat ancaman dari setiap bahaya tidak sama, hal tersebut dipengaruhi oleh frekuensi kejadian dan ketersediaan peringatan dini dari ancaman tersebut. Untuk penggabungan ancaman dalam menyusun indeks risiko multi bahaya, digunakan bobot berdasarkan hubungan antara frekuensi kejadian dan adanya peringatan dini. Penentuan bobot seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. Berdasarkan hasil perhitungan indeks risiko multi bahaya yang telah dilakukan pada tahun 2013, terdapat 323 kabupaten/kota risiko tinggi, 174 kabupaten kota risiko sedang. Gambaran spasial sebaran indeks risiko bencana, dapat dilihat dalam Peta Indeks Risiko Bencana Indonesia. 9 10 II. KEDUDUKAN BNPB DALAM KERANGKA PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL Sesuai amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan kebijakan agenda pembangunan nasional tahun 2015-2019, maka kedudukan BNPB adalah: 1. Menjalankan peran koordinasi dan komado penyelenggaraan penanggulangan bencana ditingkat nasional, dengan memanfaatkan secara optimal sumberdaya penanggulangan bencana yang ada, dimulai pada tahap penyusunan kebijakan penanggulangan bencana, tahap perencanaan dan penganggaran, tahap pengendalian pelaksanaan kebijakan, sampai dengan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana; 2. Menjalankan peran pelaksana dalam kerangka tugas dan fungsi BNPB sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), dengan memberikan kontribusi dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional dan prioritas Rencana Kerja Pemerintah. 11 III. SASARAN STRATEGIS Sebagai langkah operasional dari kebijakan dan strategi yang ditetapkan, dengan mengacu pada peran yang diamanatkan, maka sasaran strategis dan indikator berdasarkan peran yang dilaksanakan BNPB adalah: 1. Sesuai peran BNPB dalam koordinasi dan komando penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 yaitu penurunan indeks risiko bencana pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang berisiko tinggi, maka sasaran strategis dan indikator yang akan dicapai adalah: a) Terselenggaranya penanggulangan bencana yang terintegrasi, dengan indikator sasaran strategis:  Terlaksananya koordinasi penanggulangan bencana nasional;  Meningkatnya investasi pengurangan risiko bencana dalam pembangunan nasional;  Kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan arah kebijakan RPJMN. b) Meningkatnya kinerja penanggulanganan bencana nasional, dengan indikator sasaran strategis:  Terintegrasinya kebijakan penanggulangan bencana dalam berbagai dokumen perencanaan;  Terbangunnya sistem peringatan dini bencana yang terhubung keseluruh instansi Pemerintah;  Peningkatan kecepatan layanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat pada saat darurat bencana;  Terselesaikannya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pascabencana sesuai agenda pembangunan kewilayahan RPJMN;  Terbangunnya gudang logistik kebencanaan wilayah pulau. 2. Sesuai peran pelaksana dalam kerangka tugas dan fungsi BNPB untuk berkontribusi dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional, maka strategi dan indikator yang akan dilaksanakan adalah: a) Strategi internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah, melalui:  Terbentuknya Komitmen DPRD terhadap penganggaran kegiatankegiatan penanggulangan bencana  Tersedianya Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana yang terintegrasi dengan RPJMD  Tersedianya Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan  Tersedianya Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah  Tersedianya Peta Kapasitas dan kajiannya 12  b) Tersusun dan diimplementasikannya Rencana Penanggulangan Bencana Daerah  Tersedianya Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis PRB  Diterapkannya penataan ruang berbasis PRB  Tersedianya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan PB  Tersedianya Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD  Tersedianya Peraturan tentang pembentukan Forum PRB  Tersedia dan diterapkannya sistem pendataan bencana daerah yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional  Tersedianya aturan tentang Penentuan Status Tanggap Darurat  Diterapkannya sistem komando operasi darurat yang mampu memenuhi kebutuhan pengambilalihan komando oleh struktur pemerintahan yang lebih tinggi  Tersedianya aturan dan diterapkannya mekanisme Penghentian status Tanggap Darurat  Tersedianya Rencana Kontijensi Gempabumi  Tersedianya Rencana Kontijensi Tsunami  Tersedianya Rencana kontijensi banjir  Tersedianya Rencana kontijensi tanah longsor  Tersedianya Rencana Kontijensi kebakaran hutan dan lahan  Tersedianya Rencana kontijensi erupsi gunungapi  Tersedianya Rencana kontijensi kekeringan  Tersedianya Rencana kontijensi banjir bandang; Strategi penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, melalui:  Terselenggaranya komunikasi bencana lintas lembaga sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan, minimal beranggotakan lembagalembaga dari sektor pemerintah, masyarakat mau pun dunia usaha  Terselenggaranya Sekolah dan Madrasah Aman Bencana (SMAB)  Terselenggaranya Rumah Sakit dan Puskemas Aman Bencana  Terselenggaranya sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana melalui media yang tersedia  Tersedianya Peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan di daerah  Terbangunnya sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat  Tersedianya Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik  Dibentuknya Forum PRB  Dikerahkannya bantuan darurat pada masyarakat terdampak bencana  Terselenggaranya pemulihan penghidupan masyarakat  Terselenggaranya Perbaikan rumah penduduk pasca bencana  Terselenggaranya Perlindungan daerah tangkapan air pada daerah berisiko banjir, longsor dan kekeringan 13  c) Terselenggaranya restorasi sungai pada daerah berisiko banjir dan kekeringan  Terselenggaranya Penguatan lereng pada daerah berisiko longsor dan banjir bandang  Tercapainya optimalisasi pemanfaatan air permukaan untuk pengurangan risiko bencana banjir dan kekeringan  Terselenggaranya Pemantauan berkala hulu sungai pada daerah berisiko banjir bandang  Diterapkannya penegakan hukum untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Strategi peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana:  Diselenggarakannya pelatihan dan sertifikasi terkait kemampuan pengelolaan dan operasional kepada aparat PB  Terbentuknya BPBD dengan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas yang baik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana  Terselenggaranya Sistem Peringatan Dini Tsunami pada daerah berisiko  Terselenggaranya Sistem Peringatan Dini Banjir pada daerah berisiko  Terselenggaranya Sistem Peringatan Dini Tanah Longsor pada daerah berisiko  Terselenggaranya Sistem Peringatan Dini Kebakaran Hutan dan Lahan pada daerah berisiko  Terselenggaranya Sistem Peringatan Dini Erupsi Gunungapi pada daerah berisiko  Terselenggaranya Sistem Peringatan Dini Kekeringan pada daerah berisiko  Terselenggaranya Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang pada daerah berisiko  Tersedianya Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis  Diterapkannya pembangunan sumur resapan dan/atau biopori pada kawasan domestik dan komersil  Diterapkannya bangunan aman Gempabumi pada daerah domestik dan komersil  Tesedianya tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang tsunami  Terselenggaranya revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota  Teselenggaranya restorasi lahan gambut  Terselenggaranya konservasi vegetatif DAS rawan longsor  Dilaksanakannya Penyelenggaraan Latihan (geladi) Kesiapsiagaan secara periodik  Tersedianya Rencana Evakuasi Bencana Tsunami beserta fasilitas yang dibutuhkan 14              Tersedianya Rencana evakuasi bencana erupsi gunungapi beserta fasilitas yang dibutuhkan Terselenggaranya Perbaikan Darurat pada fasilitas publik saat tanggap darurat bencana Terselenggaranya pemulihan pelayanan dasar pemerintah pada saat tanggap darurat bencana Terselenggaranya pemulihan infrastruktur penting pada saat tanggap darurat bencana Terselenggaranya pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana sebagai respon awal laporan kejadian bencana Terselenggaranya pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban sebagai respon awal laporan kejadian bencana Terbangunnya Desa Tangguh Bencana Tersedianya kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan daerah Teselenggaranya Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan Tersedianya mekanisme dan fasilitas Penyimpanan/pergudangan Logistik PB Terselenggaranya pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat Terbangunnya kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat. 15 IV. KEBIJAKAN DAN STRATEGI 2015-2019 Pemerintah Indonesia telah menetapkan salah satu agenda pembangunan nasional yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Sejalan dengan agenda tersebut, peran penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam pembangunan nasional pada dasarnya sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dukungan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui upaya-upaya: 1). Peningkatan kesadaran dan pemahaman terhadap pengurangan risiko bencana; 2). Menumbuhkembangkan kemampuan antisipasi, adaptasi, daya proteksi, menghindari/meminimalisir dampak bencana, dan memiliki daya serap informasi; 3). Peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan masyarakat; 4). Mendorong partisipasi dan peran aktif dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; 5). Pengintegrasian sistem peringatan dini dan penyebarluasan peringatan dini bencana; dan 6). Peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional 2015-2019 dan tantangan lingkungan strategis kebencanaan yang dihadapi, maka kebijakan strategis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah: 1. Dalam kerangka peran koordinasi dan komando penyelenggaraan penanggulangan bencana, BNPB mengkoordinasikan dan melaksanakan komando pengerahan sumber daya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif dalam rangka pencapaian sasaran strategis agenda pembangunan nasional; 2. Dalam kerangka peran pelaksana BNPB: a) Melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam kerangka sistem nasional penanggulangan bencana; b) Menyelenggarakan pembinaan dalam rangka membangun kemandirian penanggulangan bencana daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah dan penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan, serta mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan good governance. Selanjutnya, kebijakan tersebut akan diimplementasikan melalui strategi: 1. Strategi pemantapan koordinasi dan komando penyelenggaraan penanggulangan bencana Strategi ini diarahkan untuk membangun keterpaduan sumberdaya nasional bagi pencapaian sasaran agenda pembangunan nasional (Nawa Cita), dan lebih khusus lagi untuk menciptakan efektifitas penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bentuk tanggung jawab bersama elemen bangsa dalam 16 mengamankan proses pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pada tataran pemerintahan, tercatat lebih dari 25 kementerian/lembaga termasuk TNI/Polri yang secara langsung maupun tidak langsung mempunyai peran untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada tahapan pra bencana, pada tahapan penanganan darurat, maupun pada tahapan pemulihan pascabencana. Hal yang sama juga terdapat di daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki hubungan vertikal maupun pembinaan teknis dengan kementerian/lembaga. Pada tataran kelembagaan non-pemerintah, berbagai organisasi baik swasta maupun kemasyarakatan yang terbentuk dan terlibat aktif dalam penanggulangan bencana terus meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran bersama dalam penanggulangan bencana, yang pada pada periode pembangunan jangka menengah nasional 2010 – 2014 belum terkoordinasi secara optimal. Strategi koordinasi dan komando digunakan untuk memobilisasi seluruh sumberdaya penanggulangan bencana tersedia. Strategi tersebut dilaksanakan sejak proses penyusunan kebijakan, perencanaan tindak, sampai dengan proses pemantauan dan evaluasi kinerja untuk mengukur pecapaian sasaran pembangunan nasional. Pemantapan koordinasi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan diarahkan untuk mengkoordinasikan seluruh upaya pengurangan risiko bencana dalam berbagai sektor pembangunan sesuai agenda pembangunan nasional RPJMN 2015-2019. Koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan menekankan pada integrasi dimensi pengurangan risiko bencana dalam pembangunan baik struktural maupun nonstruktural sebagai bentuk investasi yang diprioritaskan pada kawasan pertumbuhan ekonomi nasional yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi. Pemantapan koordinasi bidang penanganan darurat diarahkan untuk membangun sistem komando dan mobilisasi sumberdaya penanganan darurat yang cepat dan andal, yang didukung dengan dana siap pakai sejak siaga darurat sampai dengan transisi darurat. Selain itu, dengan membangun sistem penyediaan, distribusi dan tata kelola logistik dan peralatan kebencanaan yang dipenuhi berdasarkan kebutuhan dan standar minimal, yang didekatkan pada daerah-daerah rawan bencana. Pemantapan koordinasi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diarahkan pada pengerahan sumberdaya bagi percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana sesuai amanat agenda pembangunan kewilayahan, dan wilayah pascabencana lainnya. 17 2. Strategi Peningkatan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan (TURBINWAS) Penanggulangan bencana sebagai upaya mengantisipasi dan merespon kejadian bencana diluar kondisi normal tetap harus diselenggarakan secara tertib, teratur, transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip – prinsip tata kelola yang baik dan bersih, yang bebas dari kebocoran, penyimpangan, penyelewengan, korupsi, kolusi dan nepotisme. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, BNPB mempunyai tugas meyiapkan kebijakan penanggulangan bencana sebagai pedoman bagi penyelenggaraan. Berpijak pada hal tersebut dan sejalan dengan peran koordinasi dan komando, BNPB akan terus meningkatkan kualitas pengaturan penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui peningkatan harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyusunan regulasi, serta standar penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai pedoman bagi para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam kerangka peran pelaksana, BNPB akan menyusun pedoman dan melengkapi Prosedur Operasional Standar pelaksanaan pengurangan risiko bencana, peningkatan kapasitas, pembinaan SDM, operasi penanganan darurat, pemulihan pascabencana, tata kelola penyediaan dan distribusi logistik dan peralatan kebencanaan, data dan informasi, serta pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana, sebagai landasan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi BNPB. Terkait dengan pembinaan, BNPB berkewajiban meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian pemerintah daerah yang bertanggung jawab. Pembinaan diwujudkan melalui kegiatan pendampingan, fasilitasi program dan kegiatan, serta bantuan yang bersifat filling the gap terhadap kapasitas pemerintah daerah dengan tetap mengedepankan semangat otonomi dan kemandirian pemerintah daerah sebagai first responder penanggulangan bencana. Terkait dengan tugas pengawasan dan pengendalian, bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dituntut untuk dilaksanakan secara transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh aspek pembangunan nasional. Maka, pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peran koordinasi, komando dan pelaksana, untuk memastikan pencapaian sasaran yang ditetapkan. Pengawasan dan pengendalian dalam peran koordinasi dan komando diwujudkan dalam sistem koordinasi terpadu yang diarahkan pada menjaga konsistensi antara perencanaan dengan agenda dan kebijakan pembangunan nasional, pelaksanaan dan pencapaian target, serta pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Presiden. Sedangkan dalam peran pelaksanaan, 18 pengawasan dan pengendalian diarahkan pada penatakelolaan seluruh program dan kegiatan sejak perencanaan sampai dengan evaluasi sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas penggunaan anggaran. 3. Strategi Pembiayaan Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana disebutkan bahwa pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana bersumber dari dana APBN, APBD dan/atau masyarakat, serta pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana memberikan kesempatan kepada dunia Internasional untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagai bentuk tanggungjawab Pemerintah, pendanaan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana dialokasikan dalam APBN kementerian/lembaga, untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Anggaran APBN BNPB dialokasikan pada Bagian Anggaran (BA) 103 untuk melaksanakan peran koordinasi, komando dan pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana, melalui peningkatan kapasitas serta pembinaan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. Mendorong keterlibatan kementerian/lembaga untuk mengalokasikan anggaran APBN dari DIPA kementerian/lembaga untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai amanat dan arah kebijakan pembangunan nasional sejak proses perencanaan dengan berkoordinasi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan. Untuk mendukung kesiapsiagaan, operasi penanganan darurat, serta pemulihan pascabencana, Pemerintah melalui APBN telah mengalokasikan dana cadangan bagi penanggulangan bencana sebagai: 1) Dana kontinjensi, dialokasikan dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan yang diarahkan untuk memperkuat upaya mitigasi struktural dan non struktural dalam rangka menjauhkan bencana dari masyarakat, dan menjauhkan masyarakat dari bencana. 2) Dana siap pakai (On Call), dialokasikan pada saat terjadi potensi kejadian bencana (siaga darurat), pada saat tanggap darurat, dan perbaikan darurat pada saat transisi darurat menuju ke pemulihan. Dana siap pakai tersebut juga dapat digunakan untuk mendukung penanganan darurat yang 19 3) dilaksanakan baik oleh kementerian/lembaga, maupun pemerintah daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kemampuan pelaksanaannya. Dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, dialokasikan untuk memberikan stimulan dan bantuan bagi pemulihan daerah dan masyarakat terkena bencana untuk mendorong tumbuhnya daya lenting dan kemandirian daerah dan masyarakat untuk pulih kembali lebih baik dari sebelum terjadi bencana, disusun melalui perencanaan aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Melalui dukungan strategi pembinaan, BNPB akan terus mendorong pemerintah daerah mengintegrasikan kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan bencana dalam proses perencanaan pembangunan daerah, sebagai bentuk peningkatan kapasitas dan pelaksanaan tanggung jawab penanggulangan bencana, yang didukung dengan alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peningkatan alokasi anggaran APBD untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana akan menjadi salah satu penentu keberhasilan atas terbangunnya kemandirian pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pendanaan Swasta dan Masyarakat Keterlibatan swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan modal sosial dalam menumbuhkembangkan kesadaran dan pemahaman dalam upaya pengurangan risiko bencana. Hal ini dapat pula meningkatkan kecepatan dan keandalan dalam merespon setiap kejadian bencana di daerahnya masing – masing, termasuk membangun daya lenting serta melestarikan budaya gotong royong. Pendanaan swasta dan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan kapasitas melalui kegiatan–kegiatan yang bersifat membangun ketangguhan dan kemandirian penanggulangan bencana berbasis komunitas. Pendanaan Lembaga Internasional Pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh lembaga–lembaga internasional dalam bentuk bantuan dan/atau hibah luar negeri diarahkan untuk mendukung program dan kegiatan pengurangan risiko bencana. Kegiatan ini diharapkan dapat mengisi gap pendanaan dan pelaksanaannya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 4. Strategi Peningkatan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Dukungan manajemen dan penyelenggaraan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan peran BNPB dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang diwujudkan dalam koordinasi perencanaan, dukungan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, serta dukungan pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai. 20 Dukungan Perencanaan BNPB akan berfungsi sebagai integrator perencanaan program dan kegiatan bagi kementerian/lembaga untuk mendapatkan dukungan alokasi penganggaran dalam fungsi penanggulangan bencana pada saat proses perencanaan pembangunan, dengan berkoordinasi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan. Mendorong Bappenas sebagai integrator perencanaan pembangunan nasional meletakkan sasaran penanggulangan bencana menjadi salah satu prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah sejalan dengan agenda pembangunan nasional (Nawa Cita). Dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana terpadu, terstruktur, terarah dan terukur dibutuh dukungan perencanaan bersama yang melibatkan para pihak, pada tingkat nasional perlu disusun Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) dan di daerah perlu disusun Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD). Secara kelembagaan, BNPB akan meningkatkan kualitas perencanaan program dan kegiatan dalam kerangka peningkatan kinerja BNPB yang diarahkan untuk mendukung peningkatan kapasitas penanggulangan bencana daerah, yang dimulai dengan perencanaan strategis yang dijabarkan kedalam Rencana Kerja dan RKA-KL secara konsisten dengan target dan sasaran yang terukut, dan diimplementasikan secara konsisten. Dokumen perencanaan diharapkan sebagai alat sinkronisasi dan membangun sinergi dengan perencanaan pembangunan daerah yang diarahkan pada integrasi, replikasi dan pengembangan program dan kegiatan melalui dukungan sumberdaya APBD. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia Peningkatan kualitas sumberdaya manusia penanggulangan bencana dilaksanakan untuk memperoleh sumberdaya manusia profesional yang berintegritas, produktif, kompeten, disiplin, berkinerja tinggi, dan sejahtera agar dapat mendukung pencapaian visi dan misi penanggulangan bencana nasional, sekaligus mampu beradaptasi pada perubahan lingkungan strategis penanggulangan bencana. Upaya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dilaksanakan melalui rekruitmen pegawai yang berkualitas, layanan dan pembinaan jabatan struktural dan fungsional secara berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia berbasis keahlian dan kompetensi, serta kegiatan–kegiatan pengembangan sumberdaya manusia lainnya yang mendukung pengembangan dan pola karir pegawai di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kegiatan pengingkatan kapasitas sumberdaya manusia juga dilaksanakan untuk BPBD dan kelembagaan lainnya untuk membangun sinergi kapasitas sumberdaya manusia penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terkoordinasi, terpadu dan andal. 21 Pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BNPB diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai dan terpelihara dengan baik, untuk itu penyediaan sarana dan prasarana yang memadai perlu dipenuhi secara bertahap dan dipelihara secara berkesinambungan. Pengarusutamaan Gender Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 telah memerintahkan kepada seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan pengarusutamaan gender ke dalam siklus manajemen, yakni perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program yang berperspektif gender di seluruh aspek pembangunan. 22 V. PENURUNAN INDEKS RISIKO BENCANA Penetapan Target Penurunan Indeks Risiko Bencana 2015-2019 Baseline indeks risiko bencana secara nasional adalah rata-rata indeks risiko bencana dari 497 kabupaten/kota berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2013 yaitu 156,3 (Tabel 2), sedangkan baseline indeks risiko bencana pusatpusat wilayah pertumbuhan yang dimaksud dalam RPJMN 2015-2019 adalah ratarata indeks risiko bencana dari 136 kabupaten/kota, yaitu 169,5 (Tabel 3). Tabel 2. Jumlah Kab/Kota dan Nilai Indeks Rata-rata Risiko Bencana per Kab/Kota Per Provinsi dan Nasional. PROVINSI ACEH BALI BANTEN BENGKULU D.I. YOGYAKARTA DKI JAKARTA GORONTALO JAMBI JAWA BARAT JAWA TENGAH JAWA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TIMUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEPULAUAN RIAU LAMPUNG MALUKU MALUKU UTARA NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR PAPUA PAPUA BARAT RIAU SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI UTARA SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN SUMATERA UTARA INDONESIA SEDANG JUMLAH INDEKS KAB/KOTA RATA-RATA 8 1 2 2 1 6 3 6 7 13 7 5 5 6 3 1 7 7 1 7 23 4 4 2 2 1 5 11 8 16 174 123.5 140.8 119.2 128.0 124.8 103.3 127.7 129.9 119.0 121.6 134.7 126.8 122.7 119.0 130.5 120.4 116.4 120.5 75.2 128.6 112.4 108.4 126.1 125.2 104.8 135.6 114.5 123.2 130.2 118.4 110 TINGGI JUMLAH INDEKS KAB/KOTA RATA-RATA 15 8 6 8 4 3 5 19 22 31 9 8 8 11 6 7 11 8 10 14 6 7 8 5 22 9 11 10 8 7 17 323 180.2 173.2 200.3 183.4 175.4 151.7 156.8 183.8 179.1 179.7 174.0 169.7 156.1 173.4 168.4 184.8 179.3 180.9 172.2 169.7 174.7 180.7 157.9 190.9 170.5 169.9 172.1 169.3 194.3 156.5 180.2 163.9 Total KAB/KOTA 23 9 8 10 5 6 6 11 26 35 38 14 13 14 14 7 7 14 11 9 10 21 29 11 12 5 24 11 12 15 19 15 33 497 INDEKS RATARATA 160.5 169.6 180.0 172.3 165.3 103.3 139.7 142.1 166.3 157.7 171.4 157.1 151.6 140.2 164.2 161.5 116.4 152.6 179.3 169.2 172.2 156.0 125.3 154.4 147.3 190.9 166.8 158.0 169.0 151.0 153.2 142.4 150.2 156.3 23 Tabel 3. Jumlah Kab/Kota dan Nilai Indeks Rata-rata Risiko Bencana per Kab/Kota Prioritas Nasional Per Provinsi (RPJMN 2015-2019) SEDANG TINGGI INDEKS Total PROVINSI RATAJUMLAH INDEKS JUMLAH INDEKS KAB/KOTA RATA KAB/KOTA RATAKAB/KOTA RATARATA RATA ACEH 2 171.2 2 171.2 BALI 4 172.0 4 172.0 BANTEN 2 191.6 2 191.6 BENGKULU 3 169.2 3 169.2 D.I. YOGYAKARTA 1 124.8 1 153.6 2 139.2 DKI JAKARTA 1 111.0 1 111.0 GORONTALO 1 123.2 1 146.4 2 134.8 JAMBI 1 128.0 2 152.6 3 144.4 JAWA BARAT 2 104.8 9 197.9 11 179.3 JAWA TENGAH 1 143.2 5 190.6 6 182.7 JAWA TIMUR 10 185.3 10 185.3 KALIMANTAN BARAT 2 114.0 6 174.7 8 159.6 KALIMANTAN SELATAN 3 191.1 3 191.1 KALIMANTAN TENGAH 2 163.8 2 163.8 KALIMANTAN TIMUR 1 133.6 2 164.3 3 152.0 KALIMANTAN UTARA 1 133.6 1 164.3 2 152.0 LAMPUNG 3 199.1 3 199.1 MALUKU 6 176.5 6 176.5 MALUKU UTARA 6 179.7 6 179.7 NUSA TENGGARA BARAT 8 177.5 8 177.5 NUSA TENGGARA TIMUR 1 138.0 6 180.8 7 174.7 PAPUA 1 117.2 3 181.4 4 168.6 PAPUA BARAT 6 180.6 6 180.6 SULAWESI BARAT 2 201.2 2 201.2 SULAWESI SELATAN 6 166.1 6 166.1 SULAWESI TENGAH 1 72.0 5 178.7 6 160.9 SULAWESI TENGGARA 3 169.5 3 169.5 SULAWESI UTARA 1 130.4 4 162.4 5 156.0 SUMATERA BARAT 3 201.1 3 201.1 SUMATERA SELATAN 2 159.2 2 159.2 SUMATERA UTARA 1 95.2 4 154.9 5 143.0 TOTAL 16 116.6 120 178.3 136 169.4 Target penurunan indeks risiko bencana sangat dipengaruhi oleh komponen penyusunnya yaitu komponen bahaya, komponen kerentanan dan komponen kapasitas. Dari ketiga komponen penyusun indeks risiko, komponen bahaya merupakan komponen yang sangat kecil kemungkinan untuk diturunkan, maka indeks risiko bencana dapat diturunkan dengan cara menurunkan tingkat kerentanan (komponen kerentanan) melalui peningkatan tingkat kapasitas (komponen kapasitas). Pengaruh masing-masing komponen (bobot) dalam penentuan indeks risiko bencana adalah komponen bahaya 40%, komponen kerentanan 30% dan komponen kapasitas 30%. 24 Jadi berdasarkan pengaruh dari ketiga komponen penyusun indeks risiko bencana, maka komponen kerentanan berupa coping capacities dan kapasitas merupakan komponen yang paling memungkinkan dilaksanakan untuk menurunkan indeks risiko bencana. Berdasarkan uraian pengaruh masing-masing komponen dalam penurunan indeks risiko bencana, maka target utama dalam penurunan indeks risiko bencana adalah komponen coping capacities dan kapasitas sebesar 30% selama 5 tahun (2015-2019). Sehingga strategi penurunan indeks risiko bencana adalah dengan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana. Target indeks risiko nasional rata-rata turun sebesar 46.9 menjadi 109.4 (SEDANG) dari baseline 156.3 (TINGGI), sedangkan target indeks risiko rata-rata prioritas nasional turun sebesar 50.8 menjadi 118.6 (SEDANG) dari baseline 169.4 (TINGGI) yang ditunjukkan pada Tabel 4 berikut ini. Tabel 4. Target Penurunan Indeks Risiko Bencana Kab/Kota Prioritas Nasional dan Tingkat Nasional INDEKS TARGET TARGET JUMLAH RATATAHUN PENURUN INDEKS NO. TINGKAT KAB/ RATA AN INDEKS (TAHUN KOTA (BASELINE (30%) 2019) 2015 2016 2017 2018 2019 2013) 1 NASIONAL 497 156.3 46.9 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 109.4 2 KAB/KOTA PRIORITAS NASIONAL 136 169.4 50.8 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 118.6 Indikator Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana dalam Penurunan Indeks Risiko Bencana dan Kementerian/Lembaga yang Terkait. Sebagai konsekuensi masuk dalam Nawacita 7, maka anggaran penanggulangan bencana harus dihitung sebagai investasi dalam pembangunan. Sejalan dengan sasaran RPJMN 2015-2019 menurunkan indeks risiko bencana, maka setiap rupiah anggaran penanggulangan bencana harus dapat menghitung penurunan indeks risiko bencana. Berdasarkan strategi dan upaya-upaya penanggulangan bencana, perlu ditentukan indikator yang dapat dinilai dan dievaluasi dalam menurunkan indeks risiko bencana. Strategi 1 diterjemahkan dengan 11 (sebelas) upaya-upaya penanggulangan bencana. Indikator yang dapat dibuat untuk strategi 1 adalah 23 indikator. Strategi 2 melibatkan 17 indikator dan strategi 3 melibatkan 31 indikator seperti tersaji pada Tabel 5 dibawah. 25 Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam penurunan indeks risiko bencana sebanyak 23 dan berdasarkan peran kementerian/lembaga per indikator sebagai berikut : Strategi 1 Pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah Strategi 2 Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana Strategi 3 Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana BNPB, BAPPPENAS, KEMENDAGRI, BMKG, KEMEN PUPERA, KEMEN ESDM, BIG, KEMENTAN, BPPT, LAPAN, KEMENKES, KEMENSOS, KLHK, KEMENDES PDTT, KEMEN ATR, TNI, POLRI, KKP BNPB, BAPPENAS, KEMENDAGRI, BMKG, KEMEN PUPERA, KEMEN ESDM, BIG, KEMENTAN, BPPT, LAPAN, KEMENKES, KEMENSOS, KLHK, KEMENDES PDTT, KEMENDIKDASBUD, KEMENAG, KOMINFO, TNI, POLRI, KEMENKEU BNPB, BAPPPENAS, KEMENDAGRI, BMKG, KEMEN PUPERA, KEMEN ESDM, BIG, KEMENTAN, LAPAN, KEMENKES, KEMENSOS, KLHK, KEMENDES PDTT, KEMEN ATR, TNI, POLRI, KKP, KEMENRISTEKDIKTI, BRG Beberapa Kementerian/Lembaga terlibat dalam 71 indikator penurunan indeks risiko bencana seperti pada Gambar berikut. 26 Operasional Penurunan Indeks Risiko Bencana Penurunan Indeks Risiko Bencana dilaksanakan dengan melakukan kegiatan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di daerah (Kabupaten dan Kota) oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat serta lembaga usaha. Pemerintah pusat bertugas untuk menetapkan NSPK (norma, standar, prosedur, kriteria), membangun fasilitator di pusat dan daerah, melakukan pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota dan melakukan monitoring dan evaluasi. Pemerintah provinsi bertugas membangun fasilitator di daerah bersama pemerintah pusat, melakukan pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota dan melaporkan kegiatannya kepada pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten/kota bertugas untuk membangun fasilitator di daerah bersama pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, melakukan pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota dan melaporkan kegiatannya kepada pemerintah pusat. 1. Kebijakan [SNI/SOP/Panduan] 2. Fasilitator 3. Implementasi Daerah 4. Monitoring dan Evaluasi Pemerintah melalui instansi berwenang sesuai tugas dan fungsi, menyediakan kebijakan dalam bentuk Standart Nasional Indonesia (SNI), standart operational procedure, dan panduanpanduan yang jelas dan dapat diimplementasikan di tingkat kabupaten/kota. Kebijakan tidak boleh tumpang tindih dan bertentangan dengan kebijakan lainnya. Penyusunannya dengan melibatkan para ahli kebencanaan, termasuk praktisi. Pemerintah dengan keterbatasan sumberdaya manusia membentuk fasilitator di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan komunitas. Fasilitator ini diberikan pembekalan sesuai dengan kebijakan yang disiapkan dan disertifikasi oleh lembaga yang berwenang. Serta membantu kabupaten/kota dalam mengimplementasi kebijakan. Semua indikator peningkatan kapasitas penanggulangan bencana dapat diimplementasikan di kabupaten/kota, baik menggunakan pendanaan dari APBN dan APBD. Implementasi indikator di kabupaten/kota mengedepankan pelibatan masyarakat dan menggunakan pola gerakan pengurangan risiko bencana, sesuai dengan karakteristik risiko bencana serta kapasitas daerah. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai apakah indikator sudah dilakukan sudah sesuai kebijakan yang dipedomani. Kegiatan ini juga akan menilai apakah suatu Kabupaten/Kota sudah bisa disebut tangguh atau belum. Bobot masing-masing indikator harus disepakati, demikian juga metode penilaiannya. Penanggungjawab monitoring dan evaluasi dalam implementasi Kebijakan dan Strategi PB dalam penurunan Indeks Risiko Bencana adalah unit kerja bernama Desk IRBI yang langsung di bawah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan alat bantu (tools) yang digunakan untuk pemantauan penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah InaRISK. 27 VI. PENUTUP Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana (Jakstra PB) merupakan arahan dasar yang masih harus dijabarkan secara lebih operasional oleh berbagai pihak yang berkepentingan di bidang penanggulangan bencana, sehingga pada akhirnya visi yang diharapkan dapat dicapai dengan baik. Penjabaran secara teknis melalui kegiatan penyiapan perangkat pengaturan, perencanaan, pemrograman, pelaksanaan, dan pengendalian serta pengelolaan penanggulangan bencana dilakukan secara menyeluruh di semua tingkatan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah wilayah provinsi, kabupaten dan kota. Untuk pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional PB ini akan disusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis). 28 Tabel 5. Strategi dan indikator penurunan indeks risiko bencana ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI (RPJMN) 1 INDIKATOR DI DAERAH (IRB) KETERLIBATAN UTAMA PENDAMPING BNPB BAPPENAS KEMENDAGRI BNPB, BAPPENAS BMKG, KEMEN PUPERA, KEMEN ESDM, BIG, KEMENTAN BNPB, BPPT, LAPAN, KEMENKES, KEMENSOS, KLHK, KEMENDES PDTT BNPB BMKG, KEMEN PU-PERA, KEMEN ESDM, BIG, KEMENTAN, BPPT, LAPAN, KEMENKES, KEMENSOS, KLHK, KEMENDES PDTT Pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah, melalui: a. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah; 1 2 b. c. d. e. Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana melalui penyusunan kajian dan peta risiko skala 1:50.000 pada kabupaten dan skala 1:25.000 untuk kota, yang difokuskan pada kabupaten/kota risiko tinggi terhadap bencana. 3 4 Terbentuknya Komitmen DPRD terhadap penganggaran kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana Tersedianya Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana yang terintegrasi dengan RPJMD Tersedianya Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Tersedianya Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah 5 Tersedianya Peta Kapasitas dan kajiannya Pemanfaatan kajian dan peta risiko bagi penyusunan Rencana Penanggulangan (RPB) Bencana Kab/Kota dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB), yang menjadi referensi untuk penyusunan RPJMD Kab/Kota. Integrasi kajian dan peta risiko bencana dalam penyusunan dan review RTRW Provinsi/ Kabupaten/Kota. 6 Tersusun dan diimplementasikannya Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di pusat dan daerah; 9 7 8 10 Tersedianya Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis PRB Diterapkannya penataan ruang berbasis PRB Tersedianya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan PB Tersedianya Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD BNPB BNPB BAPPENAS KEMENDAGRI KEMEN ATR KEMEN ATR BAPPENAS, BNPB, KEMENDAGRI KEMENDAGRI BNPB KEMENDAGRI BNPB 29 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI (RPJMN) INDIKATOR DI DAERAH (IRB) 11 12 13 14 15 f. 2 Penyusunan rencana kontijensi pada kabupaten/kota yang berisiko tinggi sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana. Tersedianya Peraturan tentang pembentukan Forum PRB Tersedia dan diterapkannya sistem pendataan bencana daerah yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional Tersedianya aturan tentang Penentuan Status Tanggap Darurat Diterapkannya sistem komando operasi darurat yang mampu memenuhi kebutuhan pengambilalihan komando oleh struktur pemerintahan yang lebih tinggi Tersedianya aturan dan diterapkannya mekanisme Penghentian status Tanggap Darurat KETERLIBATAN UTAMA PENDAMPING KEMENDAGRI BNPB BNPB KEMENDAGRI, BMKG, KEMEN PU-PERA, KEMEN ESDM, BIG, KEMENTAN, BPPT, LAPAN, KEMENKES, KEMENSOS, KLHK, KEMENDES PDTT BNPB BNPB TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES, KEMEN PU-PERA, KEMEN ESDM, KLHK, BMKG BNPB TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES, KEMEN PU-PERA TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES, KKP, KEMENPU-PERA TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES, KEMEN PU-PERA TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES, KEMEN PU-PERA, KEMEN ESDM 16 Tersedianya Rencana Kontijensi Gempabumi 17 Tersedianya Rencana Kontijensi Tsunami 18 Tersedianya Rencana kontijensi banjir 19 Tersedianya Rencana kontijensi tanah longsor 20 Tersedianya Rencana Kontijensi karlahut BNPB TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES, KLHK 21 Tersedianya Rencana kontijensi erupsi gunungapi BNPB TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES, KEMEN PU-PERA, KEMEN ESDM 22 Tersedianya Rencana kontijensi kekeringan BNPB TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES, KEMEN PU-PERA, KEMEN ESDM 23 Tersedianya Rencana kontijensi banjir bandang BNPB TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES, KEMEN PU-PERA, KEMEN ESDM, KLHK BNPB BNPB BNPB BNPB Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, melalui: 30 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI (RPJMN) a. Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan. INDIKATOR DI DAERAH (IRB) 24 25 26 b. c. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat baik melalui media cetak, radio dan televisi. 27 Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat. 29 28 30 d. e. Meningkatkan kerjasama internasional, mitra pembangunan, OMS dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pasca bencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana alam. 31 32 33 34 Terselenggaranya komunikasi bencana lintas lembaga sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan, minimal beranggotakan lembagalembaga dari sektor pemerintah, masyarakat mau pun dunia usaha Terselenggaranya Sekolah dan Madrasah Aman Bencana (SMAB) Terselenggaranya Rumah Sakit dan Puskemas Aman Bencana Terselenggaranya sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana melalui media yang tersedia Tersedianya Peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan di daerah Terbangunnya sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat Tersedianya Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik Dibentuknya Forum PRB Dikerahkannya bantuan darurat pada masyarakat terdampak bencana Terselenggaranya pemulihan penghidupan masyarakat Terselenggaranya Perbaikan rumah penduduk pasca bencana KETERLIBATAN UTAMA PENDAMPING KEMENDAGRI BNPB KEMENDIKDASBUD, KEMENAG BNPB KEMENKES BNPB BNPB BMKG, KEMEN PU-PERA, KEMEN ESDM, BIG, KEMENTAN, BPPT, LAPAN, KEMENKES, KEMENSOS, KLHK, KEMENDES PDTT KEMENDAGRI KOMINFO, BNPB KEMENKOMIN-FO BNPB, BMKG, LAPAN, BPPT KEMEN ATR BAPPENAS, BNPB, KEMENDAGRI BNPB KEMENDAGRI BNPB TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES BNPB TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES, KEMENKEU KEMEN PU-PERA BNPB 31 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI (RPJMN) f. Pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam. INDIKATOR DI DAERAH (IRB) 35 36 37 g. Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana. 38 39 40 3 Terselenggaranya Perlindungan daerah tangkapan air pada daerah berisiko banjir, longsor dan kekeringan Terselenggaranya restorasi sungai pada daerah berisiko banjir dan kekeringan Terselenggaranya Penguatan lereng pada daerah berisiko longsor dan banjir bandang tercapainya optimalisasi pemanfaatan air permukaan untuk pengurangan risiko bencana banjir dan kekeringan Terselenggaranya Pemantauan berkala hulu sungai pada daerah berisiko banjir bandang Diterapkannya penegakan hukum untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan KETERLIBATAN UTAMA PENDAMPING KLHK KEMEN PU-PERA, BNPB KEMEN PU-PERA KLHK, BNPB KEMEN PU-PERA KLHK, BNPB, KEMEN ESDM KEMEN PU-PERA KEMENTAN, KLHK, BNPB KEMEN PU-PERA KEMENTAN, KLHK, BNPB POLRI KLHK, BNPB, TNI BNPB KEMENDAGRI KEMENDAGRI BNPB BMKG BNPB, KEMENDIKTI&RISTEK KEMEN PU-PERA BNPB KEMEN ESDM BNPB Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana a. b. c. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana di pusat dan daerah. Penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasan risiko tinggi serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik. 41 42 43 44 45 Diselenggarakannya pelatihan dan sertifikasi terkait kemampuan pengelolaan dan operasional kepada aparat PB Terbentuknya BPBD dengan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas yang baik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Terselenggaranya Sistem Peringatan Dini Tsunami pada daerah berisiko Terselenggaranya Sistem Peringatan Dini Banjir pada daerah berisiko Terselenggaranya Sistem Peringatan Dini Tanah Longsor pada daerah berisiko 32 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI (RPJMN) INDIKATOR DI DAERAH (IRB) 46 47 48 49 50 d. Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. 51 52 53 54 55 56 e. Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan di kawasan rawan bencana. 57 Terselenggaranya Sistem Peringatan Dini Kebakaran Hutan dan Lahan pada daerah berisiko Terselenggaranya Sistem Peringatan Dini Erupsi Gunungapi pada daerah berisiko Terselenggaranya Sistem Peringatan Dini Kekeringan pada daerah berisiko Terselenggaranya Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang pada daerah berisiko Tersedianya Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis Diterapkannya pembangunan sumur resapan dan/atau biopori pada kawasan domestik dan komersil Diterapkannya bangunan aman Gempabumi pada daerah domestik dan komersil Tesedianya tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang tsunami Terselenggaranya revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota Teselenggaranya restorasi lahan gambut Terselenggaranya konservasi vegetatif DAS rawan longsor Dilaksanakannya Penyelenggaraan Latihan (geladi) Kesiapsiagaan secara periodik KETERLIBATAN UTAMA PENDAMPING KLHK BNPB, BMKG,LAPAN KEMEN ESDM BNPB KEMENTAN, KEMEN PU-PERA BNPB KEMEN PU-PERA LAPAN, BMKG, BNPB BNPB KEMENDAGRI, BMKG, KEMEN PU-PERA, KEMEN ESDM, KEMENTAN, LAPAN, KEMENKES, KEMENSOS, KLHK, KEMENDES PDTT KEMEN PU-PERA KLHK, BNPB KEMEN PU-PERA BMKG, BNPB KEMEN PU-PERA, KKP KLHK, BNPB KEMEN PU-PERA KLHK, BNPB BRG KEMENTAN, KLHK, BNPB KLHK KEMEN PU-PERA, BNPB BNPB TNI, POLRI, BMKG, KEMEN PU-PERA, KEMEN ESDM, KEMENTAN, KEMENKES, KEMENSOS 33 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI (RPJMN) f. g. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi) menghadapi bencana, yang difokuskan pada kawasan rawan dan risiko tinggi bencana. Pembangunan dan pemberian perlindungan bagi prasarana vital yang diperlukan untuk memastikan keberlangsungan pelayanan publik, kegiatan ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban pada situasi darurat dan paska bencana. INDIKATOR DI DAERAH (IRB) 58 59 60 61 62 63 64 h. i. Pengembangan Desa Tangguh Bencana di kawasan risiko tinggi bencana untuk mendukung Gerakan Desa Hebat Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan, melalui pembangunan pusat-pusat logistik kebencanaan di masing-masing wilayah pulau, yang 65 66 67 68 Tersedianya Rencana Evakuasi Bencana Tsunami beserta fasilitas yang dibutuhkan Tersedianya Rencana evakuasi bencana erupsi gunungapi beserta fasilitas yang dibutuhkan Terselenggaranya Perbaikan Darurat pada fasilitas publik saat tanggap darurat bencana Terselenggaranya pemulihan pelayanan dasar pemerintah pada saat tanggap darurat bencana Terselenggaranya pemulihan infrastruktur penting pada saat tanggap darurat bencana Terselenggaranya pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana sebagai respon awal laporan kejadian bencana Terselenggaranya pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban sebagai respon awal laporan kejadian bencana KETERLIBATAN UTAMA PENDAMPING BNPB BMKG, KKP KEMEN PU-PERA BNPB, KEMEN ESDM KEMENPU-PERA BNPB, TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES KEMENDAGRI BNPB, KEMENPU-PERA, KEMENKES KEMEN PU-PERA BNPB BNPB TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES, KEMEN PU-PERA, KEMEN ESDM, KLHK, BMKG BNPB BASARNAS, TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES BNPB KEMENDAGRI, KEMENSOS, KKP, KEMENDES PDTT, KEMENKES, KEMENKOMINFO BNPB TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES BNPB TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES BNPB TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES Terbangunnya Desa Tangguh Bencana Tersedianya kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan daerah Teselenggaranya Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan Tersedianya mekanisme dan fasilitas Penyimpanan/pergudangan Logistik PB 34 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI (RPJMN) dapat menjangkau wilayah pasca bencana yang terpencil INDIKATOR DI DAERAH (IRB) 69 70 71 Terselenggaranya pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat Terbangunnya kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat KETERLIBATAN UTAMA PENDAMPING BNPB TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES KEMEN ESDM BNPB, TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES KEMENTAN BNPB, TNI, POLRI, KEMENSOS, KEMENKES 35 36