Academia.eduAcademia.edu

Hikam Putra Pradikta THIB2 Debat Kelas Realisme vs Liberalisme

2020, Hikam Putra Pradikta

Tujuan Terbentuknya PBB dilihat dari Perspektif Realis Inti dari perspektif realis mencakup tiga hal utama yaitu pandangan dan tindakan realis berpusat pada kepentingan nasional (national interest), kekuasaan (power), dan balance of power dan pengaturan kekuasaan dunia tanpa ada yang dominan (anarki). Tiga hal utama tersebut dapat meninjau tujuan terbentuknya PBB sebagai organisasi internasional yang bertujuan untuk meciptakan perdamaian. Menurut Realis tujuan negara dalam politik internasional adalah kepentingan nasional yang berbeda. Negara sebagai aktor kunci dipercaya akan selalu mengejar power. Hal ini yang mendasari pemikiran Realis bahwa tujuan terbentuknya PBB adalah untuk mendapatkan aspek power antar negara yang tergabung dalam PBB. Unsur utama dari tujuan pembentukan PBB adalah seberapa besar keuntungan (relative gains) yang akan didapat di dalam praktik PBB tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa kerjasama adalah sesuatu yang mustahil dalam upaya menciptakan perdamaian dunia melalui PBB. Selanjutnya, menurut Realis PBB dibuat oleh kelompok yang menang perang. Hal ini termanifestasi dalam struktur organisasi PBB yang menempatkan lima negara besar (great powers) sebagai Dewan Keamanan yang memiliki hak veto dalam resolusi-resolusi PBB. Dengan berdasar pada asumsi sebelumnya bahwa negara yang hanya berfokus pada kepentingan nasionalnya sendiri, akan membuat PBB menjadi tidak efektif sehingga tujuan dari PBB hanya dikendalikan oleh negara hegemon yang di kemudian harinya akan dapat berpotensi memunculkan konflik. Dalam konteks ini, PBB akan mampu menjalankan perannya secara positif jika kekuatan-kekuatan besar yang menyokong PBB, dalam hal ini lima negara yang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan, mendukungnya. Menurut Realis perilaku organisasi internasional didorong oleh pengaruh great power yang ada di dalamnya dan hal tersebut merupakan sesuatu yang lumrah. Bagi kaum realis, PBB lebih seperti arena untuk mempraktikkan hubungan kekuasaan. Perang dan damai umumnya dipengaruhi oleh disitribusi balance of power, yang mana hal tersebut tercermin pula dalam PBB. Dengan kata lain, PBB kunci stabilitas interasional, yang bagi kaum realis sendiri ialah balance of power. Terakhir, Realis percaya bahwa PBB merupakan sebuah arena bagi seluruh negara yang terlibat untuk meraih kepentingannya yang sama yaitu power, maka dari itu secara tidak langsung setiap negara bersaing atau menjadi autoenemy. Hal ini memungkinkan setiap negara untuk memperkuat dirinya sehingga tercipta common power di dalam PBB yang dapat menciptakan order atau keteraturan sehinggan terciptanya perdamaian. Tujuan Intervensi Kemanusiaan Dilihat dari Perspektif Liberalis Asumsi dasar liberal bahwa sifat dasar ( human nature ) manusia adalah rasional dan perdamaian dapat diwujudakn dengan mengedepankan nilai moral melalui menjaga kebebasan individu, demokrasi, dan kerjasama. Liberal lebih optimis dalam memandang dunia karena liberal percaya dengan adanya standar moral pada individu hal ini dapat menciptakan perdamaian. Adanya standar moral yang mendasari tujuan intervensi kemanusiaan menurut liberal yang menganggap bahwa setiap individu memiliki kesadaran moral. Dengan kesadaran moral tersebut setiap indivudi memliliki inisiatif pribadi untuk membantu satu sama lain dan tanpa paksaan karena individu telah memahami nilai-nilai universal dan menyadari kewajiban moralnya terhadap sesama manusia. Menurut liberal intervensi kemanusiaan bukan hanya alat terhadap maksud lain, tetapi suatu langkah yang lebih jauh dengan menciptakan harapan akan terciptanya perdamaian dengan membantu menghilangkan konflik-konflik. Karena individu memiliki kesadaran moral maka liberal juga menganggap individu sebagai aktor penting dalam dunia internasional. Dengan memberikan kebebasan kepada individu maka intervensi kemanusiaan dapat terjadi sesuai tujuan moral yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan satu sama lain. Liberal percaya hubungan antar individu atau aktor selain negara lainnya biasanya lebih menguntungkan dibandingkan hubungan antar negara sehingga dapat menciptakan kondisi yang lebih damai. Menurut liberal kunci apabila suatu negara dapat menciptakan intervensi kemanusiaan adalah demokrasi. Dengan demokrasi maka kebijakan intervensi kemanusiaan akan sangat dipengaruhi oleh kehendak rakyat dan seperti yang dijelaskan diatas bahwa liberal percaya bahwa individu memiliki kesadaran moral dan dengan rasionalitasnya ingin membantu satu sama lain sehingga tercipta perdamaian. Dengan demokrasi maka kebijakan negara atas intervensi kemanusiaan akan berdasar pada nilai etis kemanusiaan. Terakhir, intervensi kemanusiaan menurut liberal adalah bentuk kerjasama atas dasar collective security. Maksudnya adalah setiap negara bertanggung jawab bukan hanya untuk kepentingan negaranya sendiri, melainkan juga mampu mempertahankan keamanan negara-negara lain, khawatir terhadap kondisi negara lain agar tercipta kedamaian bersama. Hal ini terwujud apabila setiap negara menciptakan kerja sama baik dalam bentuk intervensi kemanusiaan, hukum internasional atau organisasi internasional. Hikam Putra Pradikta 195120400111027 / Teori Hubungan Internasional B-2 ( Rabu )