Muhammad Erwin Zulkarnain (10)

Muhammad Erwin Zulkarnain (10) 122091993043 Tadris IPS 2C JURNAL DASAR – DASAR GEOGRAFI “ ILMU GEOGRAFI POLITIK ” Abstrak Geografi dengan cepat berkembang. Perkembangan ini telah terjadi dari sudut teori maupun fakta yang ada di dalam kehidupan. Ilmu geografi membuka wawasan bagi peserta didik bahwa ilmu geografi selalu mengalami perkembangan yang cepat sesuai kiprah dari manusia itu sendiri. Dalam kaitannya dengan pembelajaran ilmu geografi di pendidikan Indonesia, terdapat standar kompetensi yang diduga berat dilaksanakan, yaitu kompetensi dasar siswa mampu menerapkan Sistem lnformasi Geografis ( SIG ) dalam metode geografi dan ada kendala dalam pelaksanaanya, dan melalui berkembangnya ilmu geografi maka munculah Geografi politik. Mendefinisikan Geografi Politik dan ruang lingkupnya merupakan tugas yang sulit, sebab sasaran dan tujuannya berubah seiring dengan sifat Geografi Politik yang berubah sebagai suatu disiplin. Tetapi Geografi Politik yang muncul selalu saja lebih dari sekedar aspek politik dari kajian-kajian geografis kontenporer. Ada suatu jalinan umum dalam semua Geografi Politik yang didasarkan atas perhatian terhadap negara-negara sebagai entitas teritorial. Kata kunci : geografi, politik, ilmu, kajian, teori. A. Pendahuluan Ratzel merupakan wartawan sekaligus penulis yang menterbitkan pada 1897, "geografi politik", pertama kalinya geografi politik sebagai cabang dari studi geografi. Dia juga mengangkat teori organisme nasional, dan geografi politik ruang dan lokasi faktor analisis. 1Swedia Xie Lun mengatakan pengembangan lebih lanjut dari organik nasional dan membuat nama geopolitik. Tanah diusulkan untuk Houmaijinde jantung yang mengangkat marjin Speakman kata Bauman mengusulkan "teori penentuan nasib nasional." Mereka membahas geografi politik, pada waktu yang berbeda diskusi internasional dan pengambilan keputusan dalam situasi internasional, memainkan peran yang sangat penting. Jika politik diartikan sebagai pendistribusian kekuasaan (power) serta kewenangan (rights) dan tanggung jawab (responsibilities) dalam kerangka mencapai tujuan politik (nasional), maka Geografi Politik berupaya mencari hubungan antara konstelasi geografi dengan 1 Riri Nurjanah, “Jurnal Artikel Geografi Pollitik”, Vol 04 No.01 2013,hal 01 1 pendistribusian tersebut. Filosuf Yunani Plato memiliki hubungan antara Negara dan wilayah geografis untuk mengeksplorasi. Dalam bukunya "Utopia", mengedepankan modus negara ideal. Setelah Romawi sarjana Strabo dalam bukunya "Geografi", juga membahas wilayah politik besar kondisi yang diperlukan untuk berfungsi secara efektif. 2Tulisan-tulisan kuno dari semua wilayah geografis utama, geografi politik konten dalam bagian penting dari geografi politik B. Teori Geografi Politik Istilah Geopolitik pertama kali digunakan oleh Rudolf Kjéllen, seorang ahli politik dari Swedia pada tahun 1899-1905. sebagai cabang dari Geografi Politik, Geopolitik fokus pada perkembangan dan kebutuhan akan ruang bagi suatu negara. Geopolitik mengkombinasikan teorinya Friedrich Ratzel’s tentang perkembangan alami sebuah negara dengan Heartland Theory (teori kawasan inti) dari Sir Halford J. Mackinder’s untuk membenarkan praktekpraktek yang bersifat ekspansionis dari beberapa negara. Geopolitik merupakan pengembangan dari Geografi Politik, dimana negara dipandang sebagai satu organisasi hidup yang berevolusi secara spatial dalam kerangka memenuhi kebutuhan masyarakat bangsanya atau tuntutan kebutuhan akan Lebensraum.3 Lebensraum (ruang hidup) yang secara eksplisit dikaitkan dengan perkembangan budaya bangsa teritorial dengan perluasan, dan yang kemudian digunakan memberikan legalisasi akademik untuk ekspansi imperialis dari negara Jerman di tahun 1930-an. Ditangan para pemikir Jerman saat itu, khususnya Haushofer, Geopolitik berkembang dengan pesat sebagai satu cabang ilmu pengetahuan dimana kekuasaan (politik) dan ruang (raum) merupakan anasir sentralnya. Sehingga kemudian Haushofer menamakan Geopolitik sebagai satu science of the state yang mencakup bidangbidang politik, geografi (ruang), ekonomi, sosiologi, antropologi, sejarah dan hukum dan pertama kali diuraikan dalam bukunya yang terkenal ’Macht und Erde’ (kekuasaan/ power dan dunia). Geografi politik meliputi semua aspek batasan-batasan, negeri, status, dan pengembangan bangsa, organisasi interasional, diplomasi, divisi internal, pemungutan suara, dan demikian jauh lebih luas. Geografi politik adalah ilmu yang bidang kajiannya aspek keruangan pemerintahan atau kenegaraan yang meliputi hubungan regional dan internasional, pemerintahan atau kenegaraan di permukaan Bumi. Dalam geografi politik, lingkungan 2 Ibid, hal 02 Suhadi Purwantara, “kajian geografi politik terhadap perkembangan”, Kajian masalah pendidikan dan ilmu sosial, Vol 01 no,01, 2006, Hal, 90 3 2 geografi dijadikan sebagai dasar perkembangan dan hubungan kenegaraan. Bidang kajian geografi politik relatif luas, seperti aspek keruangan, aspek politik, aspek hubungan regional, dan internasional. S4ecara khusus ruang lingkup kajian geografi politik berkaitan dengan: • Bagaimana dan mengapa negara-negara tersebut disusun dalam kelompok wilayah, baik formal (misalnya Uni Eropa) dan informal (misalnya Dunia Ketiga). • Hubungan antara negara dan bekas koloni, dan propagandanya di sepanjang waktu, misalnya melalui neokolonialisme, neolibelarisme. • Hubungan antara pemerintah dan penduduknya. • Hubungan antara negara termasuk kerja sama dan perdagangan internasional dan perjanjian. • Pengaruh faktor-faktor geografis baik aspek fisik (sumber daya alam, letak, luas, bentuk, batas, iklim) dan aspek sosial (sumber daya manusia, industri, ekonomi, globalisasi, teknologi) terhadap kebijakan politik suatu negara. • Bagaimana implikasi konflik politik antarnegara. • Pengaruh kekuasaan politik pada ruang geografis • Analisis spasial pemilihan umum. C. Ilmu Geografi Politik Dalam Suatu Negara Negara berasal dari kata de staat (Belanda dan Jerman), state (Inggris), dan Le’etat (Prancis). Negara dalam arti luas adalah kesatuan sosial yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama. Negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi dan mencerdaskan kehidupan bangsa, menurut ahli geografi dalam negeri Prof. Mr. Soenarko mendefinisikan Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai suatu kedaulatan. Sedangkan ahli geografi luar negeri yaitu Max Weber menjelaskan Negara adalah sebuah masyarakat yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam wilayah tertentu. Perubahan sumber daya manusia (SDM) dapat mengubah kehidupan politik, begitu pun sebaliknya.5 Hubungan antara politik dan perubahan SDM (penduduk) sangat dipengaruhi oleh karakteristik dari kecenderungan-kecenderungan politik dan banyak faktor lain yang 4 Ibid hal. 91-92 Sukma Perdana Prasetya “GEOGRAFI POLITIK”, Sebagai Penguatan Wawasan Kebangsaan, (Yogyakarta: Ombak,2014), Hal, 21 5 3 bersifat independen. Konsekuensi politis dari perubahan SDM mempunyai kedudukan penting dalam studi geografi politik terutama akibat-akibat yang menyangkut kewajiban pemerintah serta persebaran kekuatan politik. Faktor-faktor penentu politis dari perubahan tersebut terutama dipermasalahkan kuantitas, kualitas dan persebaran SDM di suatu negara. 6 Kuantitas yang besar semestinya menentukan kuatnya kekuasaan politiknya. Tetapi apabila perubahan tingkat kuantitas penduduk ini tidak terkendali secara baik, maka jumlah penduduk yang besar justru akan memperumit pengelolaan negara tersebut. Seharusnya dengan jumlah penduduk yang banyak akan mampu membawa kemajuan bagi bangsa dan negara. Karena dengan dengan jumlah penduduk yang banyak akan mampu membawa kemajuan bagi bangsa dan negara. Karena dengan jumlah penduduk yang banyak akan muncul pemikiran-pemikiran yang bersifat kreatif dan inovatif dalam segala bidang. Namun pada kenyataannya jumlah penduduk yang besar belum diikuti dengan kualitas yang tinggi, sehingga belum mampu menjadi negara maju dan mandiri. Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas penduduk, misalnya dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Perbedaan antara negara berkembang (miskin) dan negara maju (kaya) tidak tergantung pada umur negara itu. Contohnya negara India dan Mesir, yang umurnya lebih dari 2000 tahun, tetapi mereka tetap terbelakang (miskin). Di sisi lain Singapura, Kanada, Australia & New Zealand, negara yang umurnya kurang dari 150 tahun dalam membangun, saat ini mereka adalah bagian dari negara maju di dunia, dan penduduknya tidak lagi miskin. 7Ketersediaan sumber daya alam dari suatu negara juga tidak menjamin negara itu menjadi kaya atau miskin. Jepang mempunyai area yang sangat terbatas. Daratannya, 80% berupa pegunungan dan tidak cukup untuk meningkatkan pertanian dan peternakan. Tetapi, saat ini Jepang menjadi raksasa ekonomi nomor dua di dunia. Jepang laksana suatu negara “industri terapung” yang besar sekali, mengimpor bahan baku dari semua negara di dunia dan mengekspor barang jadinya. Selain itu letak Negara juga sangat memengaruhi suatu kondisi geografi di Negara antara lain : 1. Letak dalam makna Accesibility Accesibility atau asesibilitas artinya keterjangkuan (mudah-sukarnya dicapai). Sebaliknya ada negara yang lokasinya di pinggiran seperti negara Singapura dan Malaysia 8 misalnya makna lokasi sentral dan periferis jelas menentukan perkembangan negara yang 6 Ibid, hal 22 Ibid, hal 23 8 Ahmad A R I irsal “ Geografi Politik or GeoPolitics”, Jurnal Geografi, Vol 03 No, 02, 2016 hal 05 7 4 bersangkutan. Itu Sebabnya berhubungan dengan penduduk, transportasi, ekonominya dan sebagainya. 2. Letak Strategis Strategis mula-mula berarti menguntungkan bagi peperangan, tetapi kini selain makna politis dan militer juga dapat ekonomis.9 Contohnya letak selat Giblatar, teluk Dadonella dan Basporus, Pulau Malta dan terusan Suez. Semuanya strategis dalam hubungannya dengan laut Tengah yang seringkali merupakan ajang permainan politik negara-negara setempat dan para adikuasa. Contoh lain kawasan yang letaknya strategis adalah kawasan laut Cina Selatan. Kawasan tersebut merupakan jalur pelayaran dan komunikasi internasional (jalur lintas laut perdagangan internasional), sehingga menjadikan kawasan itu mengandung potensi konflik sekaligus potensi kerjasama. 3. Perubahan Nilai Letak Meskipun lokasi sesuatu tempat di permukaan bumi itu adalah tetap akan tetapi nilai politisnya serta implikasi lokatifnya dapat berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. 10 Masalah sumber daya manusia di suatu negara dapat ditemukan pada setiap dimensi demografis, meliputi jumlah penduduk (kuantitas), laju pertumbuhan yang cukup tinggi, kualitas penduduk, penyebaran serta struktur umur penduduk. Sejalan dengan itu, hampir setiap negara berlomba-lomba untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusianya, yaitu dengan mengeluarkan produk-produk dalam negeri yang bisa menunjukkan bahwa negara tersebut mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi. 11 Akan tetapi, secanggih apa pun teknologi yang digunakan, jika manusianya tidak berkualitas maka pembangunan tidak akan berkembang dengan baik karena kualitas manusia sebagai salah satu modal pembangunan suatu negara. Selain kualitas penduduk sangat diperlukan untuk pembangunan, kualitas penduduk juga sangat diperlukan untuk menandai bahwa negara tersebut dapat bersaing dengan negara-negara yang lain. Jika kualitas penduduk suatu negara rendah, maka negara tersebut akan tertinggal dengan negara yang sudah maju. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi harapan dalam membangun bangsa ke arah kemajuan yang signifikan. faktanya Dalam dua dasawarsa 9 Ibid hal 6 Ibid hal 7 11 Sukma Perdana Prasetya “GEOGRAFI POLITIK”, Sebagai Penguatan Wawasan Kebangsaan, (Yogyakarta: Ombak,2014), Hal, 24 10 5 terakhir, Amerika Serikat mempunyai disparitas persebaran yang besar antara penduduk kota dan desa. Kepadatan penduduk di kota terus mengalami peningkatan, sehingga separuh dari 3.000 daerah pertanian kehilangan penduduknya yang terus menerus membanjiri kota-kota yang padat. Kecenderungan serupa juga banyak terjadi di negara berkembang. Satu atau dua kotanya menjadi kota utama (primate city) yang mengendalikan hampir seluruh aktivitas ekonomi negara.12 Pergolakan politik antara perbedaan tingkat pembangunan kota dan desa menimbulkan dampak kecemburuan sosial massal yang dapat memicu konflik. Belum lagi mengenai kesempatan kerja di kota yang jauh lebih heterogen dengan sarana dan sarana dibanding dengan kesempatan kerja di desa yang hanya berkutat pada sektor pertanian. Bagi negara Indonesia, aspek kependudukan yang paling erat hubungannya dengan masalah integrasi nasional adalah aspek penyebaran penduduk dalam wilayah sebuah negara. Jumlah penduduk Indonesia yang besar tidak diimbangi dengan penyebaran penduduk yang merata. Penyebaran penduduk yang tidak merata ini pada gilirannya akan memberikan dampak terhadap pola maupun arah dari perubahan sosial, ekonomi maupun politik Pertumbuhan tahunan jumlah manusia jatuh dari puncak 87,5 juta per tahun pada tahun 1989, yang terus merendah ke 76,4 juta per tahun pada tahun 2002. Setelah mengalami kestabilan, perlahanlahan pertambahan penduduk mulai bangkit pada angka 79,4 juta per tahun pada 2007 , dan 80,2 juta per tahun pada 2009. 12 Ibid 25 6 Pertumbuhan penduduk tetap tinggi di Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, Amerika Latin, dan terutama di Sub-Sahara Afrika. Di beberapa negara mengalami pertumbuhan penduduk negatif, terutama di Eropa Tengah dan Eropa Timur (terutama karena rendahnya tingkat kesuburan) dan Afrika Selatan (karena tingginya jumlah HIV yang berhubungan dengan kematian).13 Dekade berikutnya, Jepang dan beberapa negara di Eropa Barat juga diharapkan mengalami pertumbuhan penduduk negatif karena bertanggung jawab terhadap reproduksi melalui program keluarga berencana. D. Wawasan Nusantara dalam Paragidma Geografi Politik Kata wawasan mengandung arti pandangan, tinjauan, penglihatan atau tanggap inderawi, sedangkan istilah nusantara dipergunakan untuk menggambarkan suatu kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia serta di antara benua Asia dan benua Australia14. Untuk membina dan menyelenggarakan kehidupan nasional, bangsa Indonesia merumuskan suatu landasan visional yang dapat membangkitkan serta menumbuhkan kesadaran untuk menjamin persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan yang menjadi cara sudut pandang bangsa Indonesia tentang jati diri dan lingkungannya. Landasan visional ini dikenal dengan istilah Wawasan Kebangsaan atau Wawasan Nasional dan dinamakan nama Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah paradigma geogarfi politik Indonesia, yang diberi pengertian sebagai cara pandang dan sikap bangsa insonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional dalam mencapai tujuan nasional. Wawasan nusantara memiliki filosofi sebagai geogarfi politik Indonesia, a. Falsafah Pancasila Wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan falsafah pancasila yang mengandung nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan, keadilandan keberadaban, persatuan dan kesatuan, musyawarah untuk mencapai mufakat, serta kesejahteraan guna menciptakan suasanadamai dan tenteram menuju kebahagiaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia dari generasi ke generasi.b. Aspek Kewilayahan Nusantara Kondisi objektif geografi Indonesia terletak pada posisi silang yang sangat strategis, dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lain. Hal tersebut menjadi aspek yang melatarbelakangi pengembangan Wawasan Nusantara. Kondisi objektif 13 Ibid hal. 26 Dwi sulisworo dan Tri Wahyuningsih dan Baehaqi Arif, GEOPOLITIK INDONESIA ( Yogyakarta : Universitas Ahmad Dahlan), 2012, hal 11 14 7 geografi Indonesia mengandung beraneka ragam kekayaan alam baik yang di dalam maupun di atas permukaan bumi, potensi di udara dan ruang antariksa dan jumlah penduduk yang besar yang terdiri atas berbagai suku yang masing-masing memiliki budaya, adat istiadat/ tradisi, dan pola kehidupan yang beraneka ragam. c. Aspek Sosial Budaya Wawasan Nusantara juga dikembangkan berdasarkan kondisi objektif bangsa Indonesia yang beraneka ragam budaya, adat istiadat, agama, dan bahasa serta sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatannya. Kepemilikan itu merupakan warisan yang diterima secara emosional dan bersifat mengikat secara kuat ke dalam, karena itu sangat sensitive sifatnya. Faktor-faktor negative secara sosial-budaya dapat menimbulkan disintegrasi atau perpecahan bangsa secara bersama-sama oleh seluruh rakyat Indonesia, oleh karenanya harus diupayakan untuk dihilangkan. d. Aspek Kesejarahan Bangsa Indonesia lahir di atas perjalanan sejarah yang sangat panjang, sedangkan semangat kebangsaan untuk menjadi bangsa merdeka ditandai dengan lahirnya Organisasi Budi Utomo. Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan buah dari perjuangan yang dilandasi semangat tersebut. Oleh karena itu semangat kebangsaan yang telah dibangun susah payah oleh generasi terdahulu seharusnya dapat tetap dipelihara dan dipertahankan oleh generasi saat ini. Wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan aspek kesejarahan atas dasar pengalaman sejarah yang tidak menerima terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesi15a. Wawasan nusantara mempunyai kedudukan sebagai : 1) Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa berkedudukan sebagai landasan idiil, 2) UUD 1945 sebagai landasan konstitusi negara berkedudukan sebagai landasan konstitusional, 3) Wawasan Nusantara sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan visional, 4) Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional, 5) RPJM sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional berkedudukan sebagai landasan operasional. Lalu wawasan nusantara juga memilik azas-azas yang merupakan ketentuan dasar yang wajib untuk diaptuhi demi komponen atau unsure bangsa, antara lain : kepentingan bersama, kejujuran, keadila, koordnisai dan kerjasama, solidaritas, ikrar bersama. Yang nantinya fungsi lain dari pada wawasan nusantara ialah sebagai pedoman dan control menentukan arah kebijakan, keputusan, tindakan dan penyelenggara Negara baik tingkat pusat dan daerah serta seluruh erakyat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Selain fungsi wawasan nusantara juga memiliki tujuan meningkatkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang mendahulukan kepentingan nasional dari pada pribadi serta golongan sendiri, 15 Ibid, hal 12 8 namun bukan bermaksud menghilangkan kepentingan individu karena kepentinga tersebut tetap dihormati dan dipeuhu selama tidak bertentangan dengan Negara. Selain itu suksesnya tujuan nasional dapat dijadikan suatu cermin makin bertambah semangat kebangsaan dan cinta tanah air di suatu kondisi masyarkat. Unsur-unsur dasar wawasan nusantara antara lain wadah ( ruang lingkup wilayah nusantara ) , isi ( cita-cita bangsa Indonesia di dalam Pembukaan UUD 1945 ), tata laku ( batiniah da lahiriyah ) dimana di unsure tersebut dapat kita kembangkan dan praktekan dalam isi NKRI berupa falsafah pancasila dan UUD 1945, wadah berupa nusantara makala diisi dan diberi wujud wajah sebagai wawasan nusantara, tata laku berupa UUD 1945 yang dilaksanakan berdasar wawasan nusantara yang menghasilkan ketahanan nasional Indonesia. 16 Arah pandang wawasan nusantara terdiri dari arah pandang sudut ke dalam yaitu, untuk menjamin perwujudan persatuan segenap aspek kehidupan nasional, naik aspek alamiah maupun bangsa, yang mengandung arti bahwa peka dan berusaha untuk mencegah serta mengatasi sekecil mungkin factor dari timbulnya perpecahan. Sedangkan arah pandang sudut keluar demi terjaminya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah maupun kehidupan dalam negeri dan melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta kerja sama saling menhormati, yang mengandung makna dalam kehidupan internasional Indonesia harus mengamnkan kepentingan nasionalnya dalam semua kegiatan kehidupan. Lalu wawasan nusantara dapat diterapkan melalui pola pikir, sikap dan tindakan medahulukan Negara yang dapan dicontohakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain melalui kehidupan politik dalam mencipakan penyelenggarakan Negara17 yang dinamis, kuat dan dapat bertanggung jawab, dalam kehidupan ekonomi menciptakan tatanan ekonomi yang tepat menjamin peningkatan dan ketercukupan kemakmuran rakyat dengan rata, dalam kehidupan sosial budaya menciptakan sikap batinaiah dan lahiriah mengakui memerima serta menghormati segala bentuk perbedaan yang ada, dalam bidang hankam menumbuhkan sikap rakyat yang patuh dalam kesadaran cinta tanah air dan percaya pada pihak aparat. Namun wawasan nusantara tidak aman begitu saja selalu ada halangan atau tantangan yang ada di masa kin atau masa depan, antara lain ialah pemberdayaan masyarakat yaitu pembangunan nasional secara bertahap dan belum rata sehingga timbul masalah baru antara lai n kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan. Globalisasi perkembangan iptek dibidang kehidupan turut memengaruhi pola pemikiran masyarakat Indonesia yang minumbulkan 16 17 Ibid hal 13 Ibid hal 14 9 dunia menjadi tak mengenal batas, yang mengancam persatuan dan kesatuan Negara18. Era baru kapitalisme dengan diterpkanya dinegara barat yang berusaha tetap mempertahankan eksitensi di bidang ekonomi dan menekan isu politik di Negara berkembang yang dapat meruntuhkan pendirian dan menimbulkan rasa saling curiga. Kesadaran warga Negara kewajiban dapat dibedakan namun tidak dapat dipishkan dalam mengisi kemerdekaan perlu dilakukan perjuangan non fisik seperti meningkatkan kualitas SDM dan memberantas KKN dimana perjuangan bela Negara mengalami penurunan tajam disbanding perjuangan fisik. E. Pengaruh dan Tantangan Geografi Politik di Era 4.0 Perubahan zaman ke zaman menyebabkan kotelasi geografi di masing-masing Negara, misalnya setelah perang dingin masih belum saja menunjukan akan terbentuknya suatu tatanan yang lebih stabil dan seimbang dan jaminan keamanan bagi Negara dan warga Negara, tetapi fakta yang ada menunjukan semakin memudarnya kapasitas dan kemandirian mereka berhadapan dengan konflik yang dating dari luar. Kondisi yang tidak stabil, seimbang dan aman pada skla global tersebut muncul dan marak karena dipicu oleh beberapa factor, yang penting adalah adanya kevakuman kekuatan yang saling mengimbangi Negara adikuasa, terjadinya pergeseran geografi politik dan geostrategic menyusul munculnya kekuatan ekonomi dan politik yang baru yang dilandasi karena adanya globalisasi yang merupakan proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah ( transparan ) walaupun hadir dari rentang waktu yang panjang namun dampak yang dihasilkan dari globalisasi begitu cepat, karena globalisasi membawa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi baik dari bidang transportasi, komunikasi, dan informasi. Di era saat ini 4.0 globalisasi memberikan kebebasan yang luas kepada masyarakat untuk mempunyai peran dan berkreativitas melalui insfrastruktur manapun. Dan era 4.0 membuat batas Negara semakin kabur sahingga mobilitas dan dinamika masyarakat semakin mudah.19 Globalisasi dalam geografi politik ditandai dengan adanya bordeless countries ( batas geografis Negara yang semakin relatif ) yang akan memunculkan isu yang luas menerpa keseluruh dunia tanpa memandang apapun. Isu tersebut yang nantinya akan dibuat alat ukur dalam hubungan internasional ( bilateral atau multirateral ) dimana kredibilitas tiap Negara dan bangsa akan ditentukan sejauh mana aktualisasi nilai tersebut dalam kehidupan nasionalnya. Dimana jika Sukma Perdana Prasetya “GEOGRAFI POLITIK”. Sebagai Penguatan Wawasan Kebangsaan, (Yogyakarta: Ombak,2014). Hal, 163 19 Ahmad A R I irsal “ Geografi Politik or GeoPolitics”, Jurnal Geografi, Vol 03 No, 02, 2016 hal 23 18 10 mampu Negara tersebut akan mendpat dukungan dari lembaga internasional untuk membiayai pemmbangunan, jika sekiranya tidak maka Negara tersebut akan dikucilkan dari hubungan internasional itulah sudut pandang dari geografi politik dunia. Tidak dapat dihindari bahwa manusia sekarang hidup di zaman yang kekinian ditandai gaya hidup, model pakaian, makanan. Itulah yang terjadi saat ini terjadi di Negara dan bangsa pada era 4.0 ini, penerapanya adalah manusia disatukan dalam satu dunia dengan budaya dunia yang bebas transparan, adanya perubahan yang begtu cepat dalam informasi, komunikasi, transportasi menyebabkan kedaulatan Negara menjadi kurang relevan karena 20 Negara menjadi tidak berdaya untuk menepis penerobosan informasi, komunikasi dan tranpotasi yang dilakukan masyarakat diluar batasan. Secara umum di Indonesia dan Negara berkembang dilihat dari geografi politik sedang terjadi loncattan yang tinggi dari masyarakat sitem agraris atau pertanian menjadi masyarakat yang industri. Namun sebenarnya terdapat pula dampak positive bagi globalisasi terhadap bangsa, melalui geografi politik, terutama nilai nasionalisme pemeintahan yang dijalankan secara terbuka dan demokratis. Karena pemerintahan adalah bagian dari suatu Negara, jadi jika suatu pemerintahan jujur dan bersih maka akan mendapat hal yang positiv di mata masyarakat. Dalam dunia yang mempunyai pandangan ke globalisasi maka Negara besar dan maju akan lebih besar peran dan keuntungan sehingga mudah timbul dominasi dan Negara yang mempunyai asset kecil akan menjadi obyek. 21 Pandangan dunia seperti itu dapat membawa dampak antara lain terjadi dominasi dalam berbagai bidang misalnya teknologi, komunikasi, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Dengan seperti ii besar kemungkinan bahya rakyat menjadi tidak kreatif lagi, seangat lmbek dan berwatak hedonistic. Apanila hal itu mnejadi umum di masyarakat maka tidak dapat dijindari adanya dekadensi dan demokritisasi. Seperti terjadi di barat. Sadar atau tidak sadar pemuja dari gaya merupakan suatu korban dari suatu kontorl yang dipegang oleh kapitalis seperti itulah dalam kacamata geografi politik. F. Kesimpulan Berdasarkan jurnal yang ini kita dapat memahami geografi mempunyai cabang ilmu yaitu geografi politik yang membahas antara analisa politik dan hubungan antarnegara dan adaptasi Negara terhadap kondisi muka bumi di dalamnya, lalu kita dapat menyebut bahwa geografi 20 Ibid, hal 25 Sukma Perdana Prasetya, “GEOGRAFI POLITIK”, Sebagai Penguatan Wawasan Kebangsaan, (Yogyakarta: Ombak,2014), Hal, 21 21 11 politik “ is the geography of states and provide a graphical interpretation of international relations ”. berdasarkan materi diatas ada tiga pokok dalam geography politik yakni mengkaji tentang Environmental Relationship, National Power Dan Political Religion. Dimana pada ilmu geografi konsep yang pertama menerangkan hubungan kehidupan manusia dan lingkungan akibat dorongan keanekaragaman penduduk Negara, dan merupakan prinsip yang paling lama dimana melihat kehidupan manusia masyarakat dan Negara terpengaruhi dan ditentukan oleh keadaan alam samapi possibilisme yang dijelaskan. Yang kedua menekankan kepada masalah kekuatan atau kekuasaan Negara. Dikembangkan Ratzel yang membahas secara sistematis tentang pengaruh lingkungan alam terhadap ketahanan masing masing Negara susuai kebijakan masing masing. Lingkup ketiga Political Religion dimulai abad 20 para ahli geografi mulai meninggalkan konsep National Power karena kurang objektif dalam Negara, konep ini menitik beratkan hal uang pada bersifat hal teoritis seperti dasar, tujuan dan ruang lingkup serta geografi pengorganisasian politik ruang yang pembagian membahas wilayah tentang adminitrasi, batas Negara dan masalah pengawasan lingkup wilayah kekuasaan Negara yang berhubungan dengan pengawasan wilayah Negara. Dalam pendekatan geografi politik terdapat pendekatan historis yang mengkaji awa mula dan perkembangan suatu lingku Negara, kedua yakni factual untuk mempelajari kenyataan kenyataan kehidupan politik suatu Negara dengan semua unsure geografisnya, lalu ketiga dengan pendekatan fungsional uang mempelajari tentang bagaimana suatu Negara membina dirinya ke dalam dimana lebih mengarah ke nonpolitis seperti iklim, penyebaran penduduk, factor fisik, lalu ke empat pendekatan Relationship yang menekankan pada hubungan pada factor alam dan sumber daya alam untuk mengkaji kemakmuran suatu Negara. 12 DAFTAR PUSTAKA Nurjanah Riri. 2013. Jurnal Artikel Geografi Politik. Vol 04 (01) : 01 Purwantara Suhadi. kajian “geografi politik terhadap perkembangan”. Kajian masalah pendidikan dan ilmu sosial. Vol 01 (01) : 90 Irsal I R A Ahmad. 2016. “ Geografi Politik or GeoPolitics”. Vol 03 (02): 05 Prasetya Perdana Sukma. 2014. “GEOGRAFI POLITIK”, Sebagai Penguatan Wawasan Kebangsaan. Yogyakarta: Ombak Sulisworo Dwi, Wahyuningsih Tri dan Arif Baehaqi. 2012. GEOPOLITIK INDONESIA. Yogyakarta : Universitas Ahmad Dahlan 13