Academia.eduAcademia.edu

Gotong Royong Menghadapi Pandemi

2021, Literasi Unggul School of Research Analysis

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 dapat digolongkan ke dalam ancaman yang bersifat multidimensi dengan damage yang sangat besar terhadap segala sektor kehidupan, seperti politik, ekonomi, kesehatan, serta sosial budaya. Angka kematian karena kasus positif menembus 143,8 ribu orang. Para tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan penanganan pandemi banyak yang gugur, yang bertahan mengalami burning out (kelelahan dan stres karena beban kerja). Logistik alkes dan bed occupancy rate sempat mengalami kendala karena tingginya kasus positif pada Juli 2021 yang lalu. Indonesia juga tersungkur ke dalam jurang resesi pada 2020 karena pertumbuhan ekonomi negatif selama dua kuartal berturut-turut. Situasi politik juga sempat mengalami instabilitas karena beberapa kebijakan pemerintah mendapat penolakan dari elemen masyarakat, seperti Pilkada di masa pandemi, PSBB dan PPKM dengan melibatkan TNI/Polri untuk membatasi mobilisasi masyarakat, dan sebagainya. Namun demikian, segala kompleksitas yang muncul sebagai risiko adanya pandemi tersebut mampu ditangani dengan baik oleh pemerintah. Pemerintah mampu menyeimbangkan dengan baik antara pendekatan kesehatan dan pendekatan ekonomi. Dua pendekatan tersebut ibarat dua sisi mata uang: tidak dapat dipisahkan. Pendekatan ekonomi tidak akan berhasil selama masyarakat dalam kondisi sakit. Sedangkan masyarakat yang sehat, adalah modal utama untuk mengakselerasi perekonomian yang mengalami tubulensi akibat pandemi. Berbagai kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk mitigasi dan penanganan pandemi, seperti PSBB, PPKM, bantuan sosial kepada masyarakat, insentif untuk dunia usaha, hingga vaksinasi, tidak akan mampu mencapai tujuan atau objektif tanpa sinergi dan kolaborasi di antara para pemangku kepentingan, yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, swasta, dan juga masyarakat. Inilah yang dinamakan gotong royong. Dalam implementasi kebijakan, sinergi antarpemangku kepentingan adalah kunci utama.

1 Gotong Royong Menghadapi Pandemi1 BOY ANUGERAH Perkembangan Mutakhir Berdasarkan data dari laman covid-19.go.id per hari ini, 29 November 2021, jumlah kasus terkonfirmasi di Indonesia mencapai kurang lebih 4,256 juta kasus dengan perincian 8.214 kasus aktif (0.2 persen), 4,103 juta orang yang dinyatakan sembuh (96,4 persen), serta 143.808 orang meninggal dunia (3,4 persen). Lima provinsi dengan sebaran kasus positif tertinggi per hari ini adalah DKI Jakarta (863,80 ribu), Jawa Barat (707,66 ribu), Jawa Tengah (486,3 ribu), Jawa Timur (399,33 ribu), serta Kalimantan Timur (158,21 ribu). Merujuk pada sumber yang sama, program vaksinasi yang digalakkan oleh pemerintah telah mencapai angka 138,53 juta penduduk yang telah menerima vaksin dosis pertama, serta 94,34 juta penduduk yang telah menerima vaksin dosis kedua. Pemerintah Indonesia beserta seluruh elemen masyarakat akan terus berupaya agar vaksinasi dosis pertama dan kedua mencapai angka 70 persen populasi hingga akhir tahun agar tercipta kekebalan komunitas atau herd immunity. Pada level global, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia adalah yang terbesar ke-13 di dunia di bawah Amerika Serikat, India, Brasil, Inggris, Rusia, Perancis, Turki, Iran, Argentina, Kolombia, Spanyol, dan Italia. Besarnya total kasus positif di Indonesia salah satunya disebabkan oleh adanya puncak gelombang kedua pada Juli 2021 yang lalu dengan menembus angka kasus positif harian sebesar 56.757 kasus positif dalam sehari. Namun demikian, berkat kebijakan vaksinasi yang digalakkan, kecenderungan kasus positif di Indonesia per hari ini dalam level penurunan, yang mana jumlah pasien yang sembuh mencapai 96,4 persen dari total kasus. Meskipun berada pada lajur tren penurunan, akan tetapi pemerintah tetap berlaku waspada terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi di depan. Banyak pakar epidemiologi memprediksi bahwa akan terjadi gelombang ketiga infeksi Covid-19 pada akhir tahun ini. Prediksi ini bersamaan dengan momen libur perayaan natal dan tahun baru (Nataru). Merujuk pada kasus-kasus empirik sebelumnya, kasus positif Covid-19 mengalami lonjakan yang signifikan setelah libur panjang. Menyikapi potensi datangnya gelombang ketiga ini, pemerintah memberlakukan beberapa kebijakan yang bersifat mitigatif. Pertama, pemberlakuaan kebijakan PPKM Level 3 berskala nasional yang akan diterapkan mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Kedua, berdasarkan SKB Tiga Menteri, pemerintah meniadakan cuti bersama pada 24 Desember 2021 untuk mengurangi potensi pergerakan masyarakat. Ketiga, berdasarkan SE Menteri PANRB, pemerintah melarang para ASN untuk mengambil cuti di akhir tahun. Hal ini juga berlaku bagi aparat TNI dan Polri, serta karyawan BUMN dan swasta. 1 Dibuat sebagai bahan masukan untuk Waka MPR RI, Dr. H. Jazilul Fawaid, S.Q., M.A., pada kegiatan Live Indonesia Town Hall, Senin, 29 November 2021, di Metro TV. 2 Gotong Royong Lawan Pandemi Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 dapat digolongkan ke dalam ancaman yang bersifat multidimensi dengan damage yang sangat besar terhadap segala sektor kehidupan, seperti politik, ekonomi, kesehatan, serta sosial budaya. Angka kematian karena kasus positif menembus 143,8 ribu orang. Para tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan penanganan pandemi banyak yang gugur, yang bertahan mengalami burning out (kelelahan dan stres karena beban kerja). Logistik alkes dan bed occupancy rate sempat mengalami kendala karena tingginya kasus positif pada Juli 2021 yang lalu. Indonesia juga tersungkur ke dalam jurang resesi pada 2020 karena pertumbuhan ekonomi negatif selama dua kuartal berturut-turut. Situasi politik juga sempat mengalami instabilitas karena beberapa kebijakan pemerintah mendapat penolakan dari elemen masyarakat, seperti Pilkada di masa pandemi, PSBB dan PPKM dengan melibatkan TNI/Polri untuk membatasi mobilisasi masyarakat, dan sebagainya. Namun demikian, segala kompleksitas yang muncul sebagai risiko adanya pandemi tersebut mampu ditangani dengan baik oleh pemerintah. Pemerintah mampu menyeimbangkan dengan baik antara pendekatan kesehatan dan pendekatan ekonomi. Dua pendekatan tersebut ibarat dua sisi mata uang: tidak dapat dipisahkan. Pendekatan ekonomi tidak akan berhasil selama masyarakat dalam kondisi sakit. Sedangkan masyarakat yang sehat, adalah modal utama untuk mengakselerasi perekonomian yang mengalami tubulensi akibat pandemi. Berbagai kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk mitigasi dan penanganan pandemi, seperti PSBB, PPKM, bantuan sosial kepada masyarakat, insentif untuk dunia usaha, hingga vaksinasi, tidak akan mampu mencapai tujuan atau objektif tanpa sinergi dan kolaborasi di antara para pemangku kepentingan, yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, swasta, dan juga masyarakat. Inilah yang dinamakan gotong royong. Dalam implementasi kebijakan, sinergi antarpemangku kepentingan adalah kunci utama. Sebagai sebuah studi kasus, potret gotong royong dapat dilihat dari kebijakan vaksinasi massal. Pemerintah memberdayakan segenap potensi sumber daya nasional dalam mengejar target vaksinasi 70 persen di akhir tahun 2021. Vaksinasi dilakukan oleh segenap aparat pemerintah dari pusat hingga daerah, hingga menyentuh unit-unit terkecil seperti RT/RW. Pemerintah menyadari bahwa target tidak akan tercapai apabila dilakukan oleh Kemenkes RI saja misalnya, sehingga membutuhkan partisipasi aktif dari kementerian dan lembaga lainnya. Bahkan TNI, Polri, hingga BIN, juga turut berpartisipasi melakukan vaksinasi hingga ke pulaupulau terdepan, terpencil, dan terbelakang. Salah satu tantangan mutakhir terhadap elan gotong royong masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi ke depan adalah bagaimana akseptansi atau penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam merespons momen Nataru pada Desember ini. Di satu sisi, masyarakat sangat menginginkan perayaan Nataru sebagai rutinitas yang biasa diselebrasi di akhir tahun. Namun di sisi lain, terdapat potensi lonjakan kasus yang mengancam keberlangsungan tren penurunan kasus yang telah diupayakan selama ini. Oleh sebab itu, dibutuhkan spirit gotong royong dari masyarakat dan pemerintah untuk mencegah potensi lonjakan kasus di akhir tahun, dalam bentuk akseptansi dan kepatuhan masyarakat atas kebijakan yang akan diberlakukan oleh pemerintah.