Papers by Boy Anugerah, S.I.P., M.Si., M.K.P.
Literasi Unggul School of Research Analysis, 2022
Berkembangnya paham radikal dan intoleran di Indonesia merupakan sebuah persoalan yang sangat men... more Berkembangnya paham radikal dan intoleran di Indonesia merupakan sebuah persoalan yang sangat mengkhawatirkan. Apabila tidak ditangani dengan baik, maka dapat mengancam kohesivitas sosial masyarakat, begitu juga dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Paham radikal dapat mengarah kepada ekstremisme dan terorisme yang bersifat merusak, sedangkan paham intoleran dapat menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Masyarakat dapat terpolarisasi satu sama lain dan terjadi penguatan identitas di masyarakat yang membuat masyarakat berjarak satu sama lain. Untuk mengatasi permasalahan ini, penting untuk menjadikan Pancasila sebagai pegangan dalam laku hidup dan praksis empirik masyarakat dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Literasi Unggul School of Research Analysis, 2022
Usulan perpanjangan masa jabatan kepala daerah cukup solutif, namun dari sisi
peraturan perundan... more Usulan perpanjangan masa jabatan kepala daerah cukup solutif, namun dari sisi
peraturan perundang-undangan berpotensi melanggar aturan. Berdasarkan Pasal
60 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 162 Ayat 1
dan 2 UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pilkada, tidak terdapat ruang
regulasi untuk perpanjangan masa jabatan karena hanya dibatasi lima tahun. Solusinya adalah dengan penunjukan Penjabat Kepala Daerah yang telah diatur
secara hukum yakni UU No.1 Tahun 2015, UU No. 8 Tahun 2015, UU No. 10
Tahun 2016, serta UU No. 6 Tahun 2020. Penunjukan Penjabat Kepala Daerah juga harus dilakukan dengan cermat dengan
mempertimbangkan aspek kapasitas dan integritas demi kelancaran pembangunan
daerah dan pelaksanaan tata pemerintahan di daerah
Literasi Unggul School of Research Analysis, 2022
Peringatan hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni sejatinya bukanlah ajang seremonial belaka.... more Peringatan hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni sejatinya bukanlah ajang seremonial belaka. Penetapan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 24 Tahun 2016 dimaksudkan agar segenap komponen bangsa Indonesia tanpa kecuali menjadikannya sebagai momen kontemplasi atau perenungan yang mendalam untuk menghayati kembali nilai-nilai luhur yang digali oleh para pendiri bangsa dan menempatkannya sebagai ideologi dan falsafah dalam menjalankan kehidupan sebagai bangsa dan negara Indonesia. Peringatan hari lahir Pancasila pada 2022 kali ini mengambil tema “Bangkit bersama membangun peradaban dunia”.
Literasi Unggul School of Research Analysis, 2022
Dinamika politik global dewasa ini
menjadi salah satu aspek yang perlu
diatensi secara serius o... more Dinamika politik global dewasa ini
menjadi salah satu aspek yang perlu
diatensi secara serius oleh pemerintah.
Pencapaian tujuan nasional di
berbagai bidang sebagaimana
termaktub dalam preambul UUD NRI
1945 tidak terlepas dari lingkungan
strategis regional dan global yang
mempengaruhi. Tidak dimungkiri
bahwa meskipun sistem internasional
bersifat multipolar, kecenderungan
negara-negara besar seperti Amerika
Serikat, kelompok Uni Eropa, Rusia,
dan Tiongkok yang menjalankan
perang proksi dan perebutan pengaruh
di berbagai kawasan dunia akan
secara langsung dan tidak langsung
mempengaruhi kebijakan politik luar
negeri Indonesia. Oleh sebab itu,
prinsip politik luar negeri bebas aktif
yang menjadi pedoman Indonesia di
kancah politik global harus dipertajam
menjadi strategi geopolitik yang
bersifat taktis dan komprehensif bagi
pemenuhan kepentingan nasional.
Literasi Unggul School of Research Analysis, 2022
Politik uang atau money politics merupakan sebuah istilah yang merujuk pada semua jenis perilaku ... more Politik uang atau money politics merupakan sebuah istilah yang merujuk pada semua jenis perilaku korupsi dalam Pemilu yang meliputi korupsi politik, klientelisme, pembelian suara (vote buying), serta praktik kecurangan (Daniel Bumke: 2001). Pada awalnya politik uang identik dengan “serangan fajar”, yakni mekanisme bagi-bagi uang yang dilakukan oleh seorang calon dan mesin pendukungnya kepada rakyat yang merupakan pemilik suara, di waktu subuh sebelum pemungutan suara dilakukan. Seiring dengan perkembangan waktu, politik uang berubah dari “serangan fajar” menjadi “politik uang pascabayar”. Istilah terakhir ini merujuk pada pembagian uang yang dilakukan oleh calon kepada rakyat setelah pemberian suara dilakukan, yang mana rakyat menunjukkan bukti pemberian suara melalui foto kertas suara yang telah dicoblos.
Literasi Unggul School of Research Analysis 2022
Pertama, secara umum gelaran Pemilu 2019 menunjukkan bahwa partai yang mengusung kadernya sendiri... more Pertama, secara umum gelaran Pemilu 2019 menunjukkan bahwa partai yang mengusung kadernya sendiri dalam Pilpres 2019 mengalami Coattail Effect secara efektif seperti yang dialami oleh PDI-P (19,33 persen suara) dan Gerindra (12,57 persen suara) yang masing-masing mengusung Joko Widodo dan Prabowo Subianto sebagai calon presiden.
Kedua, dalam studi kasus Coattail Effect Joko Widodo-Ma’ruf Amin terhadap perolehan suara PDI-P pada Pilpres 2019, terbukti popularitas dan elektabilitas Joko Widodo memberikan perolehan suara yang banyak terhadap PDI-P di 44 Dapil, dengan kategori suara cukup besar, besar, dan sangat besar. Dari 44 Dapil tersebut, 27 Dapil di antaranya adalah basis massa murni PDI-P yang tidak beririsan dengan partai-partai pengusung Joko Widodo lainnya.
Ketiga, popularitas dan elektabilitas Joko Widodo-Ma’ruf Amin tidak hanya memberikan Coattail Effect terhadap PDI-P saja sebagai partai pengusung utama, tapi juga partai-partai pengusung lainnya yang tergabung dalam koalisi. Dari 44 Dapil yang dimenangkan, 17 Dapil di antaranya beririsan dengan basis massa Golkar, PKB, dan Partai Nasdem. Di luar 44 Dapil yang dimenangkan, Jokowi-Ma’ruf juga memberikan Coattail Effect terhadap kemenangan partai-partai pengusung di 4 Dapil (tidak termasuk basis massa PDI-P).
Keempat, merujuk pada kesimpulan ketiga, popularitas dan elektabilitas Jokowi-Ma’ruf tidak bekerja secara signifikan terhadap seluruh partai politik pengusung. Coattail Effect hanya efektif pada partai politik pengusung utama saja, yakni PDI-P. Sedangkan pada partai-partai lain seperti Golkar, PKB, dan Partai Nasdem, kemenangannya lebih ditentukan oleh basis massa di Dapil masing-masing.
Kelima, tidak semua Dapil di mana PDI-P mendapatkan suara cukup besar dan besar berkorelasi dengan jumlah suara yang besar juga untuk Jokowi-Ma’ruf. Hal ini terlihat di 13 Dapil yang meliputi Sumut I, Riau I, Bengkulu, DKI Jakarta I, DKI Jakarta II, Jabar I, Jabar VI, Jabar IX, Jabar X, Banten III, Kalsel II, Sultra, Malut, di mana jumlah suara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno jauh lebih besar. Hal ini mengindikasikan bahwa selain faktor Coattail Effect, faktor kekuatan mesin politik dan basis massa PDI-P juga turut menjadi faktor kemenangan di Pemilu 2019.
Krisis politik di Afghanistan yang terjadi sejak 2021, tidak hanya memberikan dampak terhadap ins... more Krisis politik di Afghanistan yang terjadi sejak 2021, tidak hanya memberikan dampak terhadap instabilitas politik Afghanistan sendiri secara domestik, melainkan menimbulkan implikasi yang sifatnya regional dan global. Krisis politik yang terjadi di Afghanistan terjadi karena dua hal utama, yakni penarikan mundur pasukan AS setelah menduduki Afghanistan selama dua puluh tahun lamanya pasca invasi pada 2001, serta strategi Taliban yang memanfaatkan kelemahan rezim pemerintahan Ashraf Ghani yang notabene merupakan bentukan Amerika Serikat. Mundurnya pasukan AS dari Afghanistan dan naiknya Taliban ke tampuk kekuasaan tidak secara otomatis membawa situasi politik dan ekonomi di Afghanistan menjadi lebih baik. Terjadi eksodus besar-besaran masyarakat Afghanistan ke luar negeri, terjadi perlawanan bersenjata dari sisa-sisa pendukung Ashraf Ghani, hingga penolakan dunia internasional terhadap eksistensi dan kedaulatan Afghanistan di bawah rezim Taliban.
Literasi Unggul School of Research Analysis 2022
Kesenian qasidah hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai bentuk kesenian dan budaya y... more Kesenian qasidah hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai bentuk kesenian dan budaya yang harus senantiasa dilestarikan dan dikembangkan. Masyarakat Indonesia, termasuk di tanah Banten ini, memiliki antusiasme yang besar dan mengakar terhadap kesenian qasidah tersebut. Atas dasar antusiasme masyarakat yang besar tersebut, maka dibentuklah suatu wadah kesenian untuk menghimpun dan mengembangkan minat, potensi, dan keterampilan dari para seniman qasidah dalam bentuk Lembaga Seni Qasidah Indonesia atau yang biasa disingkat dengan sebutan LASQI. Keberadaan LASQI sejak terbentuk pada 1970 dengan nama Seni Qasidah Tradisional Rebana hingga saat ini telah banyak mengalami dinamika dan memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi Indonesia. Saya berharap agar LASQI senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat, antusiasme umat, melalui dakwah dan kerja nyata di jalur kesenian.
The USA’s policy under President Joe Biden to withdraw all USA’s troops in Afghanistan by
Septem... more The USA’s policy under President Joe Biden to withdraw all USA’s troops in Afghanistan by
September 11th, 2021, at the latest, has caused the political and security turbulences at the Afghanistan
domestic level. The Afghanistan government formed by the USA under the regime of President Ashraf
Ghani collapsed and was replaced by the Taliban regime that has taken control since mid of August 2021.
The return of the Taliban as the ruling regime has caused political and security significance, not only for
Afghanistan but also for global geopolitics. This research aims to map out the situation and condition of
Afghanistan under the Taliban regime, as well as its significance to global geopolitics. This research uses
a descriptive qualitative approach. Data collection was conducted by using the desk research method.
Data analysis was carried out by using literature review and annotated bibliography methods. The results
of this research are: (1) political and security instability in Afghanistan has the potential to last in long
term, and (2) political and security instability in Afghanistan has a significant impact on the global
geopolitics, particularly the national interests and foreign policies of related countries. In conclusion,
global and comprehensive cooperation from the global actors is needed, both from the state analysis unit,
and the global organization analysis unit.
Literasi Unggul School of Research Analysis 2022
Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) akhirnya disahkan sebagai undang-undang (UU) me... more Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) akhirnya disahkan sebagai undang-undang (UU) melalui Rapat Paripurna DPR RI pada 18 Januari yang lalu. Pengesahan ini bisa dikatakan berlangsung sangat cepat karena pembahasan hanya berlangsung selama 43 hari, terhitung sejak 7 Desember 2021. Yang menarik pasca pengesahan UU IKN ini, ada banyak sekali resistensi yang ditunjukkan oleh publik. Penolakan publik ini dilayangkan dari banyak aspek, mulai dari waktu pembahasan yang dinilai tidak memadai, substansi regulasi, hingga aspek keterlibatan rakyat atau publik sebagai prasyarat utama penyusunan sebuah regulasi. Salah satu bentuk konkret dari resistensi publik ini adalah diajukannya UU IKN ini ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilakukan judicial review. Pemohonnya adalah sejumlah warga yang menamakan diri mereka sebagai Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN).
Literasi Unggul School of Research Analysis, 2021
Jika Pilpres mendatang diselenggarakan pada Februari 2024, maka secara matematis, setiap partai p... more Jika Pilpres mendatang diselenggarakan pada Februari 2024, maka secara matematis, setiap partai politik kontestan Pemilu mempunyai waktu efektif tersisa 26 bulan lagi menuju gelaran tersebut. Tahun 2022 dipastikan berbeda dengan 2021. Jika pada 2021 partai politik memasuki fase warming-up (pemanasan) dengan mulai melempar nama kandidat yang akan diusung ke publik untuk mengetahui popularitas dan elektabilitas calonnya, maka pada 2022 diprediksi partai-partai politik yang memiliki hajat untuk mengusung calon pada Pilpres 2024 akan lebih intens melakukan pendekatan dan penjajakan dengan partai-partai politik lainnya dalam membentuk koalisi, termasuk upaya strategis internal dalam mendongkrak popularitas dan elektabilitas calon yang mereka usung.
Opini / Kajian Singkat, 2021
Ada banyak sekali peristiwa politik, hukum, dan keamanan sepanjang 2021 yang layak untuk dicermat... more Ada banyak sekali peristiwa politik, hukum, dan keamanan sepanjang 2021 yang layak untuk dicermati secara saksama, baik sebagai pembelajaran (lesson learned) maupun sebagai kompas dalam mengarungi tahun 2022 mendatang. Ada banyak peristiwa positif sebagai gambaran kesigapan dan ketangkasan pemerintah dalam mewujudkan kehadiran negara (state presence) bagi pemenuhan kebutuhan rakyat. Namun, ada juga hal-hal yang sifatnya challenging yang menjadi ujian bagi ketahanan nasional Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara.
Jurnal Dinamika Global
China�s claims to all areas in the South China Sea have caused conflict with several states, such... more China�s claims to all areas in the South China Sea have caused conflict with several states, such as Malaysia, the Philippines, Vietnam, Brunei Darussalam, and Taiwan. China�s claims are based on historical aspects by referring to the nine-dash line map, whether other claimant states are based on the UNCLOS 1982. Indonesia initially acted as a non-claimant state in this conflict. However, along with many violations committed by China in the North Natuna Sea, which is the Indonesian Exclusive Economic Zone, Indonesia is increasing its national vigilance. China is playing smart by pursuing a grey zone strategy. China�s strategy requires Indonesia to strengthen its deterrence strategy. This research uses a qualitative approach. Desk research is conducted as the collection data method. The results of this study indicate that it is necessary to strengthen Indonesia�s deterrence strategy, both military and non-military approaches. Keywords: coercion, deterrence, North Natuna Sea, South Ch...
Jurnal Kajian Lemhannas RI, 2020
At the first, terminology of the buzzer is used to mention the individual who has responsibility ... more At the first, terminology of the buzzer is used to mention the individual who has responsibility to conduct promotion towards particular products for commercial purposes. Nevertheless, since 2014, the buzzer phenomenon has connected to the political world. Political actors who followed the general election have recruited the buzzer to assist their political campaign in the social media. The existence of the buzzer has increased since the government has involved them in examining the government’s political communication strategy. This research was aimed to recommend a public policy to government in managing the existence and activities of the buzzer in order to support political stability in Indonesia. This research used qualitative descriptive approach. The data was collected through the desk research method. The results of research show that there is no particular regulation yet that manages the existence and activities of the buzzer in the social media. Therefore, it gives negativ...
Literasi Unggul School of Research Analysis, 2021
Dewasa ini kita memasuki sebuah milieu (lingkungan) baru, yakni sebuah lingkungan yang diwarnai o... more Dewasa ini kita memasuki sebuah milieu (lingkungan) baru, yakni sebuah lingkungan yang diwarnai oleh adanya perubahan besar dan mendasar yang terjadi pada hampir seluruh aspek kehidupan kita. Perubahan ini tanpa kita sadari telah merubah perilaku dan cara hidup kita, jauh berbeda dengan perilaku dan cara hidup manusia pada masa-masa sebelumnya. Perubahan ini menghadirkan sebuah paradoks kepada kita semua. Di satu sisi, perubahan ini menjadi ancaman yang dapat menggerus jati diri, bahkan eksistensi kita sebagai manusia, apabila tidak disikapi secara cermat dan saksama. Namun di sisi lain, perubahan ini menjelma sebagai sebuah peluang bagi kita semua untuk melakukan lompatan progresif dalam mencapai taraf hidup yang lebih baik sebagai manusia, serta mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagai sebuah bangsa dan negara. Perubahan besar dan mendasar ini disebut oleh para pakar manajemen sebagai disrupsi.
Literasi Unggul School of Research Analysis, 2021
Gelaran Pilpres 2024 masih menyisakan tiga tahun lagi. Pilpres 2024 diprediksi akan menghadirkan ... more Gelaran Pilpres 2024 masih menyisakan tiga tahun lagi. Pilpres 2024 diprediksi akan menghadirkan sirkumstansi yang berbeda. Joko Widodo tidak bisa bertarung kembali karena terganjal konstitusi. Hal ini dapat menjadi kesempatan bagi partai-partai politik lain untuk memajukan calonnya masing-masing. PKB misalnya yang secara tegas menyatakan dukungannya kepada Gus Muhaimin untuk maju sebagai capres pada 2024. PDI-P sebagai partai berkuasa saat ini, meskipun tidak secara lugas menyatakan, namun tersirat cukup kuat akan mengusung Puan Maharani. Nama-nama alternatif dengan elektabilitas tinggi juga cukup banyak mewarnai jagad survei tanah air, seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Sandiaga Uno. Gerindra pun pada berbagai kesempatan menyatakan akan mendukung kembali Prabowo Subianto dalam pencalonan. Terlepas dari siapapun yang berlaga pada kontestasi 2024 nanti, rakyat berharap agar Pilpres dapat terselenggara secara kompetitif dan demokratis, serta lepas dari unsur-unsur oligarki yang membajak demokrasi dan kedaulatan rakyat. Penguatan kelembagaan Pemilu seperti KPU dan Bawaslu juga menjadi sebuah keharusan demi mewujudkan Pilpres yang luber dan jurdil selaras dengan amanat konstitusi.
Literasi Unggul School of Research Analysis, 2021
Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 dapat digolongkan ke dalam ancaman yang ... more Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 dapat digolongkan ke dalam ancaman yang bersifat multidimensi dengan damage yang sangat besar terhadap segala sektor kehidupan, seperti politik, ekonomi, kesehatan, serta sosial budaya. Angka kematian karena kasus positif menembus 143,8 ribu orang. Para tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan penanganan pandemi banyak yang gugur, yang bertahan mengalami burning out (kelelahan dan stres karena beban kerja). Logistik alkes dan bed occupancy rate sempat mengalami kendala karena tingginya kasus positif pada Juli 2021 yang lalu. Indonesia juga tersungkur ke dalam jurang resesi pada 2020 karena pertumbuhan ekonomi negatif selama dua kuartal berturut-turut. Situasi politik juga sempat mengalami instabilitas karena beberapa kebijakan pemerintah mendapat penolakan dari elemen masyarakat, seperti Pilkada di masa pandemi, PSBB dan PPKM dengan melibatkan TNI/Polri untuk membatasi mobilisasi masyarakat, dan sebagainya.
Namun demikian, segala kompleksitas yang muncul sebagai risiko adanya pandemi tersebut mampu ditangani dengan baik oleh pemerintah. Pemerintah mampu menyeimbangkan dengan baik antara pendekatan kesehatan dan pendekatan ekonomi. Dua pendekatan tersebut ibarat dua sisi mata uang: tidak dapat dipisahkan. Pendekatan ekonomi tidak akan berhasil selama masyarakat dalam kondisi sakit. Sedangkan masyarakat yang sehat, adalah modal utama untuk mengakselerasi perekonomian yang mengalami tubulensi akibat pandemi.
Berbagai kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk mitigasi dan penanganan pandemi, seperti PSBB, PPKM, bantuan sosial kepada masyarakat, insentif untuk dunia usaha, hingga vaksinasi, tidak akan mampu mencapai tujuan atau objektif tanpa sinergi dan kolaborasi di antara para pemangku kepentingan, yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, swasta, dan juga masyarakat. Inilah yang dinamakan gotong royong. Dalam implementasi kebijakan, sinergi antarpemangku kepentingan adalah kunci utama.
Literasi Unggul School of Research Analysis, 2021
Cinta tanah air disebut juga sebagai nasionalisme, yakni sebuah
paham yang dianut oleh suatu ban... more Cinta tanah air disebut juga sebagai nasionalisme, yakni sebuah
paham yang dianut oleh suatu bangsa yang dengan rela berkorban mempertaruhkan
segenap jiwa dan raganya bagi tanah airnya. Pada masa revolusi fisik, cinta tanah
air diwujudkan dalam bentuk perjuangan merebut kemerdekaan. Pada masa itu
negara memang belum terbentuk, akan tetap nasion atau bangsa Indonesia telah
ada yang dipersatukan oleh perasaan senasib sepenanggungan dan keinginan untuk
hidup bersama dalam sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Pada masa
pasca kemerdekaan, cinta tanah air diwujudkan melalui perjuangan
mempertahankan kemerdekaan dari agresi Belanda (sekutu) dan mengisi
pembangunan nasional. Sebagai konsensus dasar kebangsaan, nilai-nilai dalam
Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, tentu saja selaras dan
mencakupi paham nasionalisme. Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI 1945 misalnya,
menegaskan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya bela
negara. Sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia, menjadi mandat bagi
seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali untuk berjuang menegakkan
kedaulatan dan keutuhan NKRI. Itu sebagai contoh legal-formal penerapan sikap
cinta tanah air atau nasionalisme berdasarkan empat pilar.
Literasi Unggul School of Research Analysis, 2021
Merujuk pada nilai-nilai dalam Pancasila, radikalisme, ekstremisme, serta terorisme, jelas-jelas ... more Merujuk pada nilai-nilai dalam Pancasila, radikalisme, ekstremisme, serta terorisme, jelas-jelas bertentangan dan tidak sesuai. Ketiga paham tersebut cenderung menggunakan kekerasan (aksi koersif) dalam mencapai tujuannya, tidak menghargai heterogenitas atau kemajemukan masyarakat Indonesia, serta memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Terorisme yang muncul di Indonesia pada dasarnya bersumber dari anasir luar, yakni gerakan-gerakan transnasional yang mengusung agenda tertentu. Beberapa pelaku teror penting di tanah air, seperti Nurdin M. Top dan Dr. Azahari, merupakan warga negara asing. Mengapa terorisme begitu tumbuh subur di Indonesia, hal ini tidak terlepas dari strategi teroris transnasional tersebut yang menyasar masyarakat dalam negeri Indonesia yang lemah secara sosial dan ekonomi, serta kelompok-kelompok yang tidak puas terhadap kinerja kepemimpinan nasional. Singkat kata, mereka berhasil memanfaatkan celah kemiskinan dan instabilitas politik Indonesia sebagai bahan bakar untuk merekrut anggota dan menjalankan aksi-aksi secara masif.
Literasi Unggul School of Research Analysis, 2021
> 70 persen PMI bergerak di sektor informal butuh penguatan keahlian dan kompetensi agar berger... more > 70 persen PMI bergerak di sektor informal butuh penguatan keahlian dan kompetensi agar bergerak di sektor pekerjaan yang lebih baik.
> 90 persen PMI adalah kaum wanita tantangan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan perempuan Indonesia melalui kebijakan nasional.
Penguatan aspek keimigrasian PMI (pemberangkatan kerja yang kerap tidak sesuai prosedur / tidak patuh hukum, serta minimnya pemahaman akan hukum imigrasi di negara tujuan.
Penguatan perlindungan hukum kepada PMI di negara tujuan agar terhindar dari segala tindak kekerasan dan kejahatan lainnya.
Sistem data tunggal secara nasional terkait jumlah PMI di negara-negara lain yang dipakai oleh semua K/L terkait.
Pengelolaan remitansi (uang kiriman ke Indonesia) sebagai sumber pendapatan nasional.
Arus balik PMI sebagai imbas Pandemi COVID-19 dan strategi pemberdayaan ke depan.
Uploads
Papers by Boy Anugerah, S.I.P., M.Si., M.K.P.
peraturan perundang-undangan berpotensi melanggar aturan. Berdasarkan Pasal
60 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 162 Ayat 1
dan 2 UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pilkada, tidak terdapat ruang
regulasi untuk perpanjangan masa jabatan karena hanya dibatasi lima tahun. Solusinya adalah dengan penunjukan Penjabat Kepala Daerah yang telah diatur
secara hukum yakni UU No.1 Tahun 2015, UU No. 8 Tahun 2015, UU No. 10
Tahun 2016, serta UU No. 6 Tahun 2020. Penunjukan Penjabat Kepala Daerah juga harus dilakukan dengan cermat dengan
mempertimbangkan aspek kapasitas dan integritas demi kelancaran pembangunan
daerah dan pelaksanaan tata pemerintahan di daerah
menjadi salah satu aspek yang perlu
diatensi secara serius oleh pemerintah.
Pencapaian tujuan nasional di
berbagai bidang sebagaimana
termaktub dalam preambul UUD NRI
1945 tidak terlepas dari lingkungan
strategis regional dan global yang
mempengaruhi. Tidak dimungkiri
bahwa meskipun sistem internasional
bersifat multipolar, kecenderungan
negara-negara besar seperti Amerika
Serikat, kelompok Uni Eropa, Rusia,
dan Tiongkok yang menjalankan
perang proksi dan perebutan pengaruh
di berbagai kawasan dunia akan
secara langsung dan tidak langsung
mempengaruhi kebijakan politik luar
negeri Indonesia. Oleh sebab itu,
prinsip politik luar negeri bebas aktif
yang menjadi pedoman Indonesia di
kancah politik global harus dipertajam
menjadi strategi geopolitik yang
bersifat taktis dan komprehensif bagi
pemenuhan kepentingan nasional.
Kedua, dalam studi kasus Coattail Effect Joko Widodo-Ma’ruf Amin terhadap perolehan suara PDI-P pada Pilpres 2019, terbukti popularitas dan elektabilitas Joko Widodo memberikan perolehan suara yang banyak terhadap PDI-P di 44 Dapil, dengan kategori suara cukup besar, besar, dan sangat besar. Dari 44 Dapil tersebut, 27 Dapil di antaranya adalah basis massa murni PDI-P yang tidak beririsan dengan partai-partai pengusung Joko Widodo lainnya.
Ketiga, popularitas dan elektabilitas Joko Widodo-Ma’ruf Amin tidak hanya memberikan Coattail Effect terhadap PDI-P saja sebagai partai pengusung utama, tapi juga partai-partai pengusung lainnya yang tergabung dalam koalisi. Dari 44 Dapil yang dimenangkan, 17 Dapil di antaranya beririsan dengan basis massa Golkar, PKB, dan Partai Nasdem. Di luar 44 Dapil yang dimenangkan, Jokowi-Ma’ruf juga memberikan Coattail Effect terhadap kemenangan partai-partai pengusung di 4 Dapil (tidak termasuk basis massa PDI-P).
Keempat, merujuk pada kesimpulan ketiga, popularitas dan elektabilitas Jokowi-Ma’ruf tidak bekerja secara signifikan terhadap seluruh partai politik pengusung. Coattail Effect hanya efektif pada partai politik pengusung utama saja, yakni PDI-P. Sedangkan pada partai-partai lain seperti Golkar, PKB, dan Partai Nasdem, kemenangannya lebih ditentukan oleh basis massa di Dapil masing-masing.
Kelima, tidak semua Dapil di mana PDI-P mendapatkan suara cukup besar dan besar berkorelasi dengan jumlah suara yang besar juga untuk Jokowi-Ma’ruf. Hal ini terlihat di 13 Dapil yang meliputi Sumut I, Riau I, Bengkulu, DKI Jakarta I, DKI Jakarta II, Jabar I, Jabar VI, Jabar IX, Jabar X, Banten III, Kalsel II, Sultra, Malut, di mana jumlah suara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno jauh lebih besar. Hal ini mengindikasikan bahwa selain faktor Coattail Effect, faktor kekuatan mesin politik dan basis massa PDI-P juga turut menjadi faktor kemenangan di Pemilu 2019.
September 11th, 2021, at the latest, has caused the political and security turbulences at the Afghanistan
domestic level. The Afghanistan government formed by the USA under the regime of President Ashraf
Ghani collapsed and was replaced by the Taliban regime that has taken control since mid of August 2021.
The return of the Taliban as the ruling regime has caused political and security significance, not only for
Afghanistan but also for global geopolitics. This research aims to map out the situation and condition of
Afghanistan under the Taliban regime, as well as its significance to global geopolitics. This research uses
a descriptive qualitative approach. Data collection was conducted by using the desk research method.
Data analysis was carried out by using literature review and annotated bibliography methods. The results
of this research are: (1) political and security instability in Afghanistan has the potential to last in long
term, and (2) political and security instability in Afghanistan has a significant impact on the global
geopolitics, particularly the national interests and foreign policies of related countries. In conclusion,
global and comprehensive cooperation from the global actors is needed, both from the state analysis unit,
and the global organization analysis unit.
Namun demikian, segala kompleksitas yang muncul sebagai risiko adanya pandemi tersebut mampu ditangani dengan baik oleh pemerintah. Pemerintah mampu menyeimbangkan dengan baik antara pendekatan kesehatan dan pendekatan ekonomi. Dua pendekatan tersebut ibarat dua sisi mata uang: tidak dapat dipisahkan. Pendekatan ekonomi tidak akan berhasil selama masyarakat dalam kondisi sakit. Sedangkan masyarakat yang sehat, adalah modal utama untuk mengakselerasi perekonomian yang mengalami tubulensi akibat pandemi.
Berbagai kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk mitigasi dan penanganan pandemi, seperti PSBB, PPKM, bantuan sosial kepada masyarakat, insentif untuk dunia usaha, hingga vaksinasi, tidak akan mampu mencapai tujuan atau objektif tanpa sinergi dan kolaborasi di antara para pemangku kepentingan, yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, swasta, dan juga masyarakat. Inilah yang dinamakan gotong royong. Dalam implementasi kebijakan, sinergi antarpemangku kepentingan adalah kunci utama.
paham yang dianut oleh suatu bangsa yang dengan rela berkorban mempertaruhkan
segenap jiwa dan raganya bagi tanah airnya. Pada masa revolusi fisik, cinta tanah
air diwujudkan dalam bentuk perjuangan merebut kemerdekaan. Pada masa itu
negara memang belum terbentuk, akan tetap nasion atau bangsa Indonesia telah
ada yang dipersatukan oleh perasaan senasib sepenanggungan dan keinginan untuk
hidup bersama dalam sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Pada masa
pasca kemerdekaan, cinta tanah air diwujudkan melalui perjuangan
mempertahankan kemerdekaan dari agresi Belanda (sekutu) dan mengisi
pembangunan nasional. Sebagai konsensus dasar kebangsaan, nilai-nilai dalam
Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, tentu saja selaras dan
mencakupi paham nasionalisme. Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI 1945 misalnya,
menegaskan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya bela
negara. Sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia, menjadi mandat bagi
seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali untuk berjuang menegakkan
kedaulatan dan keutuhan NKRI. Itu sebagai contoh legal-formal penerapan sikap
cinta tanah air atau nasionalisme berdasarkan empat pilar.
> 90 persen PMI adalah kaum wanita tantangan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan perempuan Indonesia melalui kebijakan nasional.
Penguatan aspek keimigrasian PMI (pemberangkatan kerja yang kerap tidak sesuai prosedur / tidak patuh hukum, serta minimnya pemahaman akan hukum imigrasi di negara tujuan.
Penguatan perlindungan hukum kepada PMI di negara tujuan agar terhindar dari segala tindak kekerasan dan kejahatan lainnya.
Sistem data tunggal secara nasional terkait jumlah PMI di negara-negara lain yang dipakai oleh semua K/L terkait.
Pengelolaan remitansi (uang kiriman ke Indonesia) sebagai sumber pendapatan nasional.
Arus balik PMI sebagai imbas Pandemi COVID-19 dan strategi pemberdayaan ke depan.
peraturan perundang-undangan berpotensi melanggar aturan. Berdasarkan Pasal
60 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 162 Ayat 1
dan 2 UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pilkada, tidak terdapat ruang
regulasi untuk perpanjangan masa jabatan karena hanya dibatasi lima tahun. Solusinya adalah dengan penunjukan Penjabat Kepala Daerah yang telah diatur
secara hukum yakni UU No.1 Tahun 2015, UU No. 8 Tahun 2015, UU No. 10
Tahun 2016, serta UU No. 6 Tahun 2020. Penunjukan Penjabat Kepala Daerah juga harus dilakukan dengan cermat dengan
mempertimbangkan aspek kapasitas dan integritas demi kelancaran pembangunan
daerah dan pelaksanaan tata pemerintahan di daerah
menjadi salah satu aspek yang perlu
diatensi secara serius oleh pemerintah.
Pencapaian tujuan nasional di
berbagai bidang sebagaimana
termaktub dalam preambul UUD NRI
1945 tidak terlepas dari lingkungan
strategis regional dan global yang
mempengaruhi. Tidak dimungkiri
bahwa meskipun sistem internasional
bersifat multipolar, kecenderungan
negara-negara besar seperti Amerika
Serikat, kelompok Uni Eropa, Rusia,
dan Tiongkok yang menjalankan
perang proksi dan perebutan pengaruh
di berbagai kawasan dunia akan
secara langsung dan tidak langsung
mempengaruhi kebijakan politik luar
negeri Indonesia. Oleh sebab itu,
prinsip politik luar negeri bebas aktif
yang menjadi pedoman Indonesia di
kancah politik global harus dipertajam
menjadi strategi geopolitik yang
bersifat taktis dan komprehensif bagi
pemenuhan kepentingan nasional.
Kedua, dalam studi kasus Coattail Effect Joko Widodo-Ma’ruf Amin terhadap perolehan suara PDI-P pada Pilpres 2019, terbukti popularitas dan elektabilitas Joko Widodo memberikan perolehan suara yang banyak terhadap PDI-P di 44 Dapil, dengan kategori suara cukup besar, besar, dan sangat besar. Dari 44 Dapil tersebut, 27 Dapil di antaranya adalah basis massa murni PDI-P yang tidak beririsan dengan partai-partai pengusung Joko Widodo lainnya.
Ketiga, popularitas dan elektabilitas Joko Widodo-Ma’ruf Amin tidak hanya memberikan Coattail Effect terhadap PDI-P saja sebagai partai pengusung utama, tapi juga partai-partai pengusung lainnya yang tergabung dalam koalisi. Dari 44 Dapil yang dimenangkan, 17 Dapil di antaranya beririsan dengan basis massa Golkar, PKB, dan Partai Nasdem. Di luar 44 Dapil yang dimenangkan, Jokowi-Ma’ruf juga memberikan Coattail Effect terhadap kemenangan partai-partai pengusung di 4 Dapil (tidak termasuk basis massa PDI-P).
Keempat, merujuk pada kesimpulan ketiga, popularitas dan elektabilitas Jokowi-Ma’ruf tidak bekerja secara signifikan terhadap seluruh partai politik pengusung. Coattail Effect hanya efektif pada partai politik pengusung utama saja, yakni PDI-P. Sedangkan pada partai-partai lain seperti Golkar, PKB, dan Partai Nasdem, kemenangannya lebih ditentukan oleh basis massa di Dapil masing-masing.
Kelima, tidak semua Dapil di mana PDI-P mendapatkan suara cukup besar dan besar berkorelasi dengan jumlah suara yang besar juga untuk Jokowi-Ma’ruf. Hal ini terlihat di 13 Dapil yang meliputi Sumut I, Riau I, Bengkulu, DKI Jakarta I, DKI Jakarta II, Jabar I, Jabar VI, Jabar IX, Jabar X, Banten III, Kalsel II, Sultra, Malut, di mana jumlah suara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno jauh lebih besar. Hal ini mengindikasikan bahwa selain faktor Coattail Effect, faktor kekuatan mesin politik dan basis massa PDI-P juga turut menjadi faktor kemenangan di Pemilu 2019.
September 11th, 2021, at the latest, has caused the political and security turbulences at the Afghanistan
domestic level. The Afghanistan government formed by the USA under the regime of President Ashraf
Ghani collapsed and was replaced by the Taliban regime that has taken control since mid of August 2021.
The return of the Taliban as the ruling regime has caused political and security significance, not only for
Afghanistan but also for global geopolitics. This research aims to map out the situation and condition of
Afghanistan under the Taliban regime, as well as its significance to global geopolitics. This research uses
a descriptive qualitative approach. Data collection was conducted by using the desk research method.
Data analysis was carried out by using literature review and annotated bibliography methods. The results
of this research are: (1) political and security instability in Afghanistan has the potential to last in long
term, and (2) political and security instability in Afghanistan has a significant impact on the global
geopolitics, particularly the national interests and foreign policies of related countries. In conclusion,
global and comprehensive cooperation from the global actors is needed, both from the state analysis unit,
and the global organization analysis unit.
Namun demikian, segala kompleksitas yang muncul sebagai risiko adanya pandemi tersebut mampu ditangani dengan baik oleh pemerintah. Pemerintah mampu menyeimbangkan dengan baik antara pendekatan kesehatan dan pendekatan ekonomi. Dua pendekatan tersebut ibarat dua sisi mata uang: tidak dapat dipisahkan. Pendekatan ekonomi tidak akan berhasil selama masyarakat dalam kondisi sakit. Sedangkan masyarakat yang sehat, adalah modal utama untuk mengakselerasi perekonomian yang mengalami tubulensi akibat pandemi.
Berbagai kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk mitigasi dan penanganan pandemi, seperti PSBB, PPKM, bantuan sosial kepada masyarakat, insentif untuk dunia usaha, hingga vaksinasi, tidak akan mampu mencapai tujuan atau objektif tanpa sinergi dan kolaborasi di antara para pemangku kepentingan, yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, swasta, dan juga masyarakat. Inilah yang dinamakan gotong royong. Dalam implementasi kebijakan, sinergi antarpemangku kepentingan adalah kunci utama.
paham yang dianut oleh suatu bangsa yang dengan rela berkorban mempertaruhkan
segenap jiwa dan raganya bagi tanah airnya. Pada masa revolusi fisik, cinta tanah
air diwujudkan dalam bentuk perjuangan merebut kemerdekaan. Pada masa itu
negara memang belum terbentuk, akan tetap nasion atau bangsa Indonesia telah
ada yang dipersatukan oleh perasaan senasib sepenanggungan dan keinginan untuk
hidup bersama dalam sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Pada masa
pasca kemerdekaan, cinta tanah air diwujudkan melalui perjuangan
mempertahankan kemerdekaan dari agresi Belanda (sekutu) dan mengisi
pembangunan nasional. Sebagai konsensus dasar kebangsaan, nilai-nilai dalam
Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, tentu saja selaras dan
mencakupi paham nasionalisme. Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI 1945 misalnya,
menegaskan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya bela
negara. Sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia, menjadi mandat bagi
seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali untuk berjuang menegakkan
kedaulatan dan keutuhan NKRI. Itu sebagai contoh legal-formal penerapan sikap
cinta tanah air atau nasionalisme berdasarkan empat pilar.
> 90 persen PMI adalah kaum wanita tantangan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan perempuan Indonesia melalui kebijakan nasional.
Penguatan aspek keimigrasian PMI (pemberangkatan kerja yang kerap tidak sesuai prosedur / tidak patuh hukum, serta minimnya pemahaman akan hukum imigrasi di negara tujuan.
Penguatan perlindungan hukum kepada PMI di negara tujuan agar terhindar dari segala tindak kekerasan dan kejahatan lainnya.
Sistem data tunggal secara nasional terkait jumlah PMI di negara-negara lain yang dipakai oleh semua K/L terkait.
Pengelolaan remitansi (uang kiriman ke Indonesia) sebagai sumber pendapatan nasional.
Arus balik PMI sebagai imbas Pandemi COVID-19 dan strategi pemberdayaan ke depan.