Hutang Luar Negeri

Sejak awal pemerintahan Orde baru, pemerintah memberlakukan kebijakan defisit anggaran yang secara terus menerus ditutup dengan pembiayaan dari bantuan luar negeri 1 . Gejala ini merupakan hal yang lazim bagi negara berkembang, sebagai suatu usaha kompensasi untuk menutupi kesenjangan antara tabungan domestik dan kebutuhan investasi serta untuk mengimbangi defisit transaksi berjalan pada neraca pembayaran .

Disusun guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Perekonomian Indonesia Yang di ampu oleh: Yunan Syaifullah, S.E., M.Sc Oleh : FARIDAH OKTALIA (118) DEWI NUR APRILIANINGSIH (131) JURUSAN ILMU EKONOMI STUDY PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 2015 ABSTRACT This research aims to determine if foreign debt and Foreign investment has been profitable Indonesia or otherwise, and if Indonesia increasingly dependent on foreign capital and foreign aid? Results of this research indicate that there is no absolute certainty about if Indonesia is getting harmed or profitable and if increasingly relies on PMA and ULN as suppose that Indonesia did not borrow from abroad and no foreign capital is not necessarily the level of progress of development like at this point, and Indonesia could be said to be impaired by external debt and FDI as foreign debt swelled by the fall of the rupiah against the dollar, and the entry of foreign capital into Indonesia is not merely enjoy themselves by Indonesia but capital entering, exiting back to the home country. so can be regarded Indonesia as an exporter instead of an importer of capital capital. Keyword : Foreign Debt, Foreign Direct Investment. 2

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Dalam kehidupan bernegara, pemerintah harus melakukan berbagai kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sosial, budaya, maupun politik bangsanya. Kegiatan ini perlu ditunjang oleh pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang pada gilirannya harus dibiayai dengan penerimaan pemerintah. Sumber penerimaan utama berasal dari pajak, pinjaman, dan pencetakan uang. Negara memerlukan pembangunan ekonomi. Pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara pada dasarnya dibiayai dari sumber penerimaan dari dalam dan luar negeri. Sumber penerimaan dalam negeri berasal dari pajak, hasil pengelolaan SDA, dan laba BUMN. Sedangkan penerimaan luar negeri bisa berupa utang, bantuan dan hibah dari negara lain, atau organisasi supranasional seperti International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB) dan lain-lain. Secara teoritik, negara yang stabil maka pembiayaan pembangunannya sebagian besar bersumber dari sumber daya dalam negeri, bukan dari bantuan asing. Namun bagi negara tertentu, bantuan luar negeri menjadi komponen penting bagi penyangga pembangunannya. Sebagai negara berkembang, Indonesia termasuk salah satu negara yang masih mengandalkan bantuan luar negeri untuk mendanai pembangunan, baik melalui pinjaman atau utang, maupun hibah (grant) luar negeri. Langkah ini diambil karena nilai investasi (investation) untuk pembangunan lebih tinggi dari tabungan (saving). Persoalan utang luar negeri Indonesia, sesungguhnya sudah bermula sejak pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, yaitu pada Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda. Salah satu klausul perjanjian KMB adalah Indonesia harus membayar semua utang-utang warisan Belanda. Puncaknya terjadi ketika Indonesia dihantam krisis moneter pada tahun 1997/1998. Dimana Pemerintahan pada masa Orde Baru, menandatangani LoI (Letter of Intent) dengan IMF sebagai prasyarat mendapatkan pinjaman guna menyelamatkan perekonomian Indonesia pada saat itu.