Parlemen Federal Nepal
Parlemen Federal Nepal संघीय संसद, नेपाल | |
|---|---|
| Parlemen Federal ke-2 | |
 | |
| Jenis | |
| Jenis | |
| Majelis | Majelis Nasional (majelis tinggi) DPR (majelis rendah) |
| Sejarah | |
| Didirikan | 5 Maret 2018 |
| Didahului oleh | Majelis Konstituante |
| Pimpinan | |
Ram Chandra Poudel sejak 13 Maret 2023 | |
Ram Sahaya Yadav sejak 20 Maret 2023 | |
Ketua Majelis Nasional | |
Wakil Ketua Majelis Nasional | |
Ketua DPR | |
Wakil Ketua DPR | |
| Komposisi | |
| Anggota | 334 anggota parlemen 59 Majelis Nasional 275 DPR |
 | |
Partai & kursi Majelis Nasional | Pemerintah (28)
Pendukung pemerintah (3)
Oposisi (28)
|
 | |
Kursi DPR | Pemerintah (178)
Pendukung pemerintah (29) Oposisi (68) |
| Pemilihan | |
Sistem pemilihan Majelis Nasional | Suara tunggal yang dapat dialihkan & pemenang undi terbanyak |
Sistem pemilihan DPR | Pemenang undi terbanyak & perwakilan berimbang |
Pemilihan terakhir Majelis Nasional | 25 Januari 2024 |
Pemilihan terakhir DPR | 20 November 2022 |
Pemilihan berikutnya Majelis Nasional | 2026 |
Pemilihan berikutnya DPR | 2027 |
| Tempat bersidang | |
 | |
| Pusat Konvensi Internasional, Kathmandu, Nepal | |
| Situs web | |
| www | |
| Konstitusi | |
| Konstitusi Nepal | |
Parlemen Federal Nepal (bahasa Nepali: संघीय संसद नेपाल, translit. Saṅghīya Sansada Nēpāla) adalah badan legislatif bikameral negara Nepal. Didirikan oleh Konstitusi 2015, parlemen terdiri dari dua dewan: Majelis Nasional dan Dewan Perwakilan Rakyat.[1]
Sejarah
[sunting | sunting sumber]Selama sekitar 100 tahun, hingga tahun 1950, pemerintahan Nepal dikuasai oleh keluarga Rana yang memegang jabatan Perdana Menteri secara turun temurun; dan Raja hanyalah boneka tanpa kekuasaan yang nyata.[2] Badan legislatif pertama kali diperkenalkan pada tahun 1948, dimana pemerintah mensahkan Undang-undang Pemerintah Nepal yang dirancang oleh Komite Reformasi Konstitusi bentukan Perdana Menteri Rana Padma Shumsher Jang Bahadur Rana setahun sebelumnya. Namun Mohan Shumsher Jang Bahadur Rana menangguhkan pemberlakuannya.[3]
Pada bulan Februari 1951, rakyat Nepal berhasil menggulingkan pemerintahan Rana dan di tahun 1959 Raja Mahendra mengesahkan konstitusi baru yang bersamaan dengan pembentukan parlemen multipartai pertama. Namun, bulan Desember 1960, Raja mengumumkan bahwa eksperimen dalam demokrasi parlementer telah gagal dan kemudian mengambil alih kendali pemerintahan, membubarkan parlemen, dan melarang partai politik. Kemudian di tahun 1962 pemerintah memperkenalkan konstitusi baru yang menetapkan sebuah "sistem panchayat tanpa partai" dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan Raja.[2]
Tahun 1990, revolusi yang dilakukan rakyat Nepal di bawah pimpinan Partai Kongres Nepal dan Partai Komunis Nepal memaksa Raja Birendra untuk kembali ke sistem parlemen multipartai.[4] Pemerintahan parlementer ini kembali dibubarkan oleh Raja Gyanendra pada tahun 2002 dengan alasan tidak mampu menangani pemberontak Maois.[5] Setelah keberhasilan gerakan rakyat April 2006, pada tanggal 15 Januari 2007, parlemen lama dibubarkan dan digantikan oleh badan legislatif sementara Nepal yang beranggotakan 330 orang.[6] Badan legislatif merancang konstitusi sementara dan pemilihan majelis konstituante diadakan pada bulan April 2008. Pada tanggal 28 Mei di tahun yang sama, parlemen mendeklarasikan negara Nepal sebagai negara republik.[7] Majelis Konstituante, yang awalnya diberi waktu dua tahun untuk menyusun konstitusi baru, dibubarkan pada 27 Mei 2012 setelah gagal menyusun konstitusi baru karena perbedaan pendapat mengenai restrukturisasi negara.[8]
Majelis Konstituante Nepal kedua diubah menjadi parlemen legislatif saat ini setelah diundangkannya konstitusi pada tanggal 20 September 2015.[9] DPR sempat dibubarkan pada tanggal 22 Mei 2021, namun pada tanggal 13 Juli, Mahkamah Agung memerintahkan pengaktifannya kembali.[10]
Anggota
[sunting | sunting sumber]Parlemen Federal Nepal memiliki total 334 anggota. Majelis Nasional memiliki 59 anggota yang terdiri dari 56 (termasuk setidaknya 3 perempuan, 1 Dalit, 1 penyandang disabilitas, atau 1 minoritas yang dipilih secara tidak langsung oleh lembaga pemilihan pimpinan negara bagian dan kota) yang dipilih secara langsung dengan sistem pemenang undi terbanyak dan 3 orang (termasuk 1 perempuan) yang dipilih oleh Presiden atas rekomendasi pemerintah. Mereka menjalani masa jabatan 6 tahun dengan pembaruan sepertiga anggota setiap 2 tahun.[11] Sedangkan DPR berjumlah 275 anggota yang terdiri dari 165 anggota yang dipilih langsung melalui pemungutan suara mayoritas sederhana dan 110 anggota dipilih langsung di satu daerah pemilihan nasional melalui pemungutan suara perwakilan proporsional daftar tertutup. Mereka menjalani masa jabatan 5 tahun. Saat ini hanya 272 anggota yang terpilih.[12]
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "Nepal 2015". Constitute Project.
- ^ a b Department of State, United States (1984). Nepal post report. U.S. Department of State.
- ^ "Government of Nepal Act, 2004" (PDF). www.himalaya.socanrh.cam.ac.uk. Diakses tanggal 3 April 2018.
- ^ HIMAL SOUTHASIAN | March - April 2006 Diarsipkan 2006-05-07 di Wayback Machine.
- ^ "Nepal: King ends direct rule, reinstates parliament". reliefweb. April 25, 2006.
- ^ Refugees, United Nations High Commissioner for. "Refworld | Freedom in the World 2008 – Nepal". Refworld (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-12-04.
- ^ "Nepal abolishes monarchy, declares republic". ABC news. May 28, 2008.
- ^ "Legislature in Nepal Disbands in Failure". The New York Times. May 27, 2012.
- ^ "Nepal elects first woman speaker of parliament – Times of India". The Times of India. 16 October 2015.
- ^ "Nepal". World Fact Book.
- ^ "National Assembly". IPU Parline.
- ^ "House of Representatives". IPU Parline.