Posisi Pedoman Pembangunan Kota baru dengan Rencana Tata Ruang

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang telah menjadi komitmen bersama. Dalam hal tersebut pemerintah berkewajiban mendorong pelaksanaan otonomi daerah tersebut, dan berkaitan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka materi teknis pendukungnya perlu segera dipersiapkan demi mendukung kesemuanya dalam peningkatan perencanaan pembangunan yang lebih sistematis, terarah dan terkendali. Maka dengan landasan tersebut, untuk mendukungnya suatu Pedoman Rencana Detail Tata Ruang Kota, yang merupakan amanat dan turunan dari Rencana Detail Tata Ruang Kota kedalam produk rencana yang lebih rinci, sehingga dapat mendukung dalam Aplikasi produkproduk perencanaan ditingkat Kota. Pedoman ini merupakan acuan awal sambil menunggu terbitnya Peraturan Materi Pekerjaan Umum tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTR Kota), namun dalam pelaksanaan di lapangan ada kemungkinan ditemukannya hal-hal yang perlu dipertajam lagi sesuai dengan kondisi setempat.

Dalam rangka perencanaan tata ruang wilayah kota, perlu disusun pedoman penyusunan RTRW kota sebagai acuan bagi semua pihak terkait dalam penyusunan RTRW kota, baik untuk kalangan pemerintah, swasta, maupun masyarakat pada umumnya. • Tujuan penyusunan pedoman ini untuk mewujudkan RTRW kota yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. • Pedoman ini memuat ketentuan teknis penyusunan RTRW kota serta proses dan prosedur penyusunan RTRW kota.

Jiana, 2014

Spatial Planning Policy Border Town District. This research is motivated complete lack of city and county goverments in addressing issues of suburban areas. This study aims to determine how the government's policy on spatial planning in regulating land use in the border area. Subjects were informants of the bureaucrats, businessmen, and the society who were taken to the snowball sampling method. Data was collected with qualitative methods through in-depth interview, observation and documentation. Analysis of the data using an interactive method. The results showed that the spatial planning policy of cities and counties to regulate land use in the area of border policy has not been effective because of spatial plans of each city and county to be partial and can not anticipate changes in the dynamics of rapid economic, social, transport and the environment. The implication of this study is that by letting the policy approach (not to do), is still relevant in certain circumstances, but necessary for the long-term future spatial policy which can regulate border issues both regions .

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011 - 2031

Buku ini tentu saja memberikan kontribusi yang positifbagi para pemangku kebijakan untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan. Masyarakat itu tidak hanya memiliki satu pandangan. Ada banyak pandangan yang perlu diakomodir.Untuk menyatukan pandangan yang berbeda tersebut, perluupaya yang baik agar tidak muncul konflik horizontal yangmerugikan pembangunan suatu daerah. Selamat membaca!

Esai Vladimir Augustian, 2020

Tata ruang menjadi hal yang krusial juga hal yang disepelekan. Pentingnya pengetahuan tata ruang untuk menata sebuah kawasan terlebih metropolitan saat ini sungguh dibutuhkan.

Abstrak Dinamika pembangunan Kota Semarang telah menunjukkan banyak kemajuan yang pesat. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil yang didukung dengan iklim investasi kondusif dan stabilitas politik dan keamanan yang terjaga telah berhasil mendorong perkembangan sektor industri, perdagangan dan jasa sebagai lokomotif perekonomian Kota Semarang. Namun demikian pencapaian semacam ini belum sepenuhnya mampu mengatasi sejumlah permasalahan klasik maupun mengantisipasi kerusakan lingkungan. Banjir limpasan air laut (rob), penurunan kualitas udara dan air, kesemrawutan lalu-lintas, dan tingginya migrasi masuk penduduk (in-migration) masih terus terjadi. Latar Belakang Tak dapat dihindari bahwa berbagai kemajuan pembangunan Kota Semarang berpengaruh terhadap perubahan tata ruang. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada hakikatnya berusaha menyelaraskan kebutuhan tempat kehidupan manusia dengan daya dukung lingkungan yang terbatas dan tak terbaharukan (un...

2015

disampaikan oleh Oswar Mungkasa (Direktur tata Ruang dan Pertanahan Bappenas) pada Rapat Koordinasi Daerah Informasi Geospasial (Rakorda IG) Wilayah Indonesia Bagian Timur Tahun 2015, Makassar 15 September 2015

Ruang mengandung pengertian sebagai "wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya". Ruang itu terbatas dan jumlahnya relatif tetap. Sedangkan aktivitas manusia dan pesatnya perkembangan penduduk memerlukan ketersediaan ruang untuk beraktivitas senantiasa berkembang setiap hari. Hal ini mengakibatkan

disiapkan oleh Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas Tahun 2014