PENGELOLAAN KEUANGAN PUSKESMAS

3/4/2018 PENGELOLAAN KEUANGAN PUSKESMAS Puput Tri Komalasari Situbondo, April 2015 Puput Tri Komalasari 1 Sistematika Konsep Dasar PKD Penatausahaa n Penerimaan Puput Tri Komalasari Penatausahaan Pengeluaran 2 1 3/4/2018 Konsep Dasar Pengelolaan Keuangan Daerah Puput Tri Komalasari 3 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH . Pasal 1 PP 58/2005 4 PERENCANAAN P E N G A W A S A N PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN Sistim akuntansi PERTANGGUNG JAWABAN PELAPORAN Puput Tri Komalasari 2 3/4/2018 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Penatausahaan Pendapatan Rancangan DPA-SKPD RPJMD RKPD KUA Bendahara Penerimaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DPA-SKPD Penatausahaan Belanja • Laporan Realisasi Anggaran • Neraca • Laporan Arus Kas • Catatan atas Laporan Keuangan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Pelaksanaan APBD • Pendapatan • Belanja • Pembiayaan RKA-SKPD RAPBD APBD Bendahara Pengeluaran Dasar Pelaksanaan Anggaran Laporan Realisasi Semester Pertama Perubahan APBD Kekayaan dan Kewajiban daerah • • • • • • Pengawasan 1 Akuntansi Keuangan Daerah Verifikasi PPAS Nota Kesepakatan Pertgjwban Kas Umum Piutang Investasi Barang Dana Cadangan Utang Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK Pembinaan: • Pemberian Pedoman • Bimbingan • Supervisi • Konsultasi • Pendidikan • Pelatihan • Penelitian dan Pengembangan 2 Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda tentang APBD 3 Rancangan Peraturan Daerah tentang Akuntansi Keuangan Daerah Puput Tri Komalasari Pertanggungjawaban APBD Pengendalian Intern 4 Pemeriksaan Ekstern 5 Struktur Bendahara versi MAKUDA Bendaharawan Khusus BENDAHARA Bendaharawan Barang Bendaharawan Umum Bendaharawan Khusus Penerimaan Puput Tri Komalasari Bendaharawan Uang Bendaharawan Umum Bendaharawan Khusus Pengeluaran Bendaharawan Khusus 6 3 3/4/2018 7 Struktur Pemegang Kas versi Kepmendagri 29 tahun 2002 Pengguna Anggaran Pemegang Kas Pemegang Kas Pembantu Pemegang Kas Pembantu Puput Tri Komalasari REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH UU No.22 & .25 Th. 1999, PP 105 & 108 Th. 2000 dan Otda & Desent (Reformasi) Kepmendagri 29/2002 Good Gov UU 17/2003+ UU1/2004+UU15/2004+U U32/2004+UU33/2004 PP.24/2005 +PP 58/2005 + Permendagri 13/2006 + Permendagri 59/2007 Partisipasi & Akuntabilitas Publik Puput Tri Komalasari Reposisi DPRD & Masyarakat 8 4 3/4/2018 DASAR HUKUM 9 UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara UU 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara PP 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Puput Tri Komalasari PEJABAT PERBENDAHARAAN (PP 58/2005) Kepala Daerah (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah) Sekretaris Daerah (Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah) BUD delegatif PA delegatif KUASA BUD KUASA PA Ex officio penugasan Fungsional Perintah bayar BENDAHARA Puput Tri Komalasari PPTK PPK 10 5 3/4/2018 STRUKTUR PENGELOLA KEUANGAN SKPD Puput Tri Komalasari 11 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN SKPD Puput Tri Komalasari 12 6 3/4/2018 13 MODEL 1 STRUKTUR ORGANISASI SKPD Kepala SKPD Pengguna Anggaran Sekretaris/TU PPK-SKPD Ka UPT Ka UPT PPTK PPTK Puput Tri Komalasari Kepala SKPD Pengguna Anggaran Sekretaris/TU PPK-SKPD Ka UPT Ka UPT Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran Kasubid Kasubid PPTK PPTK Puput Tri Komalasari 14 7 3/4/2018 KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Sekretaris Daerah Mempunyai tugas koordinasi di bidang : • Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD dan barang daerah; • Penyusunan rancangan RAPBD & RPAPBD; • Penyusunan Raperda APBD, PAPBD, & pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; • Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas KEUDA; • Penyusunan laporan KEUDA dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; • Memimpin TAPD; Melaksanakan tugas-tugas • Menyiapkan domlak APBD & pengelolaan koordinasi pengelolaan KEUDA barang daerah; • Memberikan persetujuan pengesahan lainnya berdasarkan kuasa DPA-SKPD/DPPA- SKPD; dan yang dilimpahkan oleh KDH • Melaksanakan tugas-tugas koordinasi Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah lainnya pelaksanaan tugas kepada KDH berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah Puput Tri Komalasari 15 Membantu KDH menyusun kebijakan & mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan PEMDA termasuk pengelolaan KEUDA KUASA BUD Mempunyai tugas: Menyiapkan anggaran kas, menyiapkan SPD dan menerbitkan SP2D; Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah; Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; Menyimpan uang daerah; Melaksanakan penempatan uang daerah & mengelola/menatausahakan investasi daerah; Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; Melakukan penagihan piutang daerah. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD Puput Tri Komalasari 16 8 3/4/2018 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG Mempunyai tugas: Menyusun RKA-SKPD dan DPA-SKPD; Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja; Melaksanakan anggaran SKPD; Menguji tagihan dan memerintahkan pembayaran; Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan; Menandatangani SPM; Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD; Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD; Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan KDH Puput Tritugasnya Komalasari kepada KDH melalui SEKDA. 17 Bertanggung jawab atas pelaksanaan KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG (KPA) Kriteria penunjukan berdasarkan pertimbangan: tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi dan rentang kendali kompetensi dan pertimbangan objektif lainnya. Ditetapkan kepala daerah atas usul kepala SKPD. Bertanggung jawab kepada pengguna anggaran/ pengguna barang. Tugas KPA :  Melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD; Puput Tri Komalasari 18 9 3/4/2018 PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD (PPK-SKPD) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD. PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK. Mempunyai tugas: Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK; Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; Melakukan verifikasi SPP; Menyiapkan SPM; Melakukan verifikasi harian atas penerimaan; Melaksanakan akuntansi SKPD; dan Menyiapkan laporan keuangan SKPD. Puput Tri Komalasari BENDAHARA PENERIMAAN 19 dan BENDAHARA PENGELUARAN Diusulkan PPKD kepada KDH untuk ditetapkan sebagai bendahara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran SKPD. Sebagai pejabat fungsional. Secara langsung & tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi. Dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran pembantu. Secara fungsional bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD. Secara administratif bertanggung jawab kepada kepala SKPD. Puput Tri Komalasari 20 10 3/4/2018 Bagaimana dengan JKN? Puput Tri Komalasari 21 PRINSIP UTAMA PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) • Pengelolaan keuangan secara mandiri • Pendapatan dari JKN dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan operasional puskesmas • Pengelolaan JKN mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan daerah Puput Tri Komalasari 22 11 3/4/2018 PENGELOLAAN KEUANGAN JKN 23 NON BLUD BLUD JKN Puput Tri Komalasari LATAR BELAKANG JKN 24 Pasal 39 ayat (1) Perpres12/2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Perpres 111/2013 tentang Perubahan Atas Perpres 12/2013 BPJ“ Kesehatan melakukan pembayaran kepada FKTP secara praupaya berdasarkan kapitasi atas jumlah Peserta yang terdaftar di FKTP Perpres 32/2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah Permenkes 19/2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah SE MDN Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014, Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemerintah Daerah Puput Tri Komalasari 12 3/4/2018 SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN JKN 25 Kepala Daerah • Mengusulkan nama Bendahara Dana Kapitasi JKN • Menetapkan Bendahara Dana Kapitasi JKN • Menetapkan rekening dana kapitasi • Membuka rekening dana kapitasi bersama dengan kepala FKTP Kepala SKPD Bendahara JKN Puput Tri Komalasari PENATAUSAHAAN PENDAPATAN Puput Tri Komalasari 26 13 3/4/2018 STRUKTUR APBD 1 Pendapatan 2 Belanja 3 Surplus/Defisit 4 Pembiayaan 5 6 xxx (xxx) xxx Penerimaan Pembiayaan xxx Pengeluaran Pembiayaan (xxx) 7 Pembiayaan Netto xxx 8 SILPA/SIKPA (3 + 7) xxx Puput Tri Komalasari 27 PENERIMAAN vs PENDAPATAN Pendapatan Daerah Penerimaan Daerah Penerimaan Pembiayaan Puput Tri Komalasari 28 14 3/4/2018 PENGERTIAN PENDAPATAN • Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih • Pasal 128 Permendagri 13/2006: – Setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. – SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Puput Tri Komalasari 29 PENERIMAAN PAD Pajak Daerah Penerimaan Karcis Retribusi Daerah Dana Kapitasi Lain-lain PAD Puput Tri Komalasari 30 15 3/4/2018 KETENTUAN UMUM  Semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD.  Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.  Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan.  Penerimaan dana kapitasi berupa uang atau cek harus disetor ke rekening JKN paling lama 1 (satu) hari kerja.  Penerimaan dana retribusi harus disetorkan ke rekening kas daerah dalam batas waktu 1 x 24 jam  Dalam rangka pelaksanaan penerimaan di Puskesmas bisa ditunjuk kasir penerimaan Puput Tri Komalasari 31 ADMINISTRASI PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PENDAPATAN Dokumen Catatan Laporan • Nota kredit/Bukti Transfer • Karcis Retribusi • Slip Setoran • Buku Kasir • Buku Kas Umum Penerimaan • Laporan Realisasi Pendapatan • Laporan Realisasi Dana Kapitasi Puput Tri Komalasari 32 16 3/4/2018 DESKRIPSI PEROSEDUR PENERIMAAN PENDAPATAN JKN SKPD SKPKD SP3B PA SP2B PPKD SP3B SPJ Pendapatan PPK—SKPD BKU Laporan Realisasi Pendapatan Nota Kredit/Bukti Transfer BANK Bendahara JKN Puput Tri Komalasari 33 DESKRIPSI PEROSEDUR PENERIMAAN PENDAPATAN RETRIBUSI SKPD SKPKD PA Kuasa BUD Laporan Realisasi Pendapatan STS PPK—SKPD SPJ Penerimaan Bendahara Penerimaan Pembantu BANK Uang, STS, Slip Setoran Uang, Karcis Kasir Puput Tri Komalasari 34 17 3/4/2018 MODEL BUKU KAS UMUM PEMERINTAH DAERAH ……………. BUKU KAS UMUM : (……………) …………………………… : (……………) …………………………… : …………………………………………….. URUSAN PEMERI NTAHAN ORGANI SASI PERI ODE No Tgl. 1 2 No. Bukti 3 Kode Rekening 4 Prog Keg 5 6 Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 8 9 10 11 Pada hari ini tgl ……………… , ……………. oleh kami didapat dalam kas Rp …………………..……………. ( dengan huruf : Terdiri atas : a. Tunai : b. Saldo Bank : c. Panjar (uang muka) : d. Pajak belum disetor : e. ……………………………… ………………., ………………………………… Mengetahui , Kepala FKTP (Tanda tangan) (Nama Lengkap) NI P. Bendahara JKN Puput Tri Komalasari (Tanda tangan) (Nama Lengkap) NI P. 35 LATIHAN SOAL Puput Tri Komalasari 36 18 3/4/2018 PENATAUSAHAAN PENGELUARAN KAS Puput Tri Komalasari 37 KETENTUAN UMUM  Pengeluaran daerah terdiri dari Belanja Daerah dan Pembiayaan Pengeluaran Daerah  Semua pengeluaran daerah dilakukan secara bruto.  Semua potongan harga, rabat atau komisi harus dicatat dan diakui sebagai Pendapatan.  Semua pengeluaran kas harus disertai dengan bukti yang sah dan lengkap  Setiap belanja harus tercantum dalam DPA SKPD  Plafon dalam DPA SKPD merupakan batas tertinggi yang boleh dibayarkan. Puput Tri Komalasari 38 19 3/4/2018 PENGERTIAN BELANJA • Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih Puput Tri Komalasari 39 PEMBAYARAN JENIS BELANJA BERDASARKAN PEMBAYARANNYA Melalui UP/GU Dana Kapitasi LS TU Puput Tri Komalasari 40 20 3/4/2018 KRITERIA PENGELUARAN BELANJA 41 UP/GU LS TU • SPJ GU bisa dilakukan lebih dari 1 kali dalam 1 bulan • Setiap SPJ GU harus disertai dengan Pengesahan SPJ GU • Dikeluarkan atas pekerjaan yang telah selesai dilakukan • Atas sisa satu paket pekerjaan LS diperlakukan sebagai sisa mati • Diajukan untuk mendanai kegiatan yang mendesak dan sisa dana UP/GU tidak mencukupi • Dilaksanakan dalam kurun waktu maksimal 30 hari • SPJ dilakukan maksimal H+30 sejak terbitnya SP2D TU Puput Tri Komalasari PENATAUSAHAAN PENGELUARAN KAS Puput Tri Komalasari 42 21 3/4/2018 SISTEM PENATAUSAHAAN PENGELUARAN KAS (JKN) Puput Tri Komalasari 43 PROSES PENCAIRAN DANA LS Kepala SKPD PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA SPM LS SP2D PPK-SKPD SPP-LS BANK BENDAHARA PENGELUARAN PPTK/ Kepala FKTP Kuasa BUD Uang Tagihan dan Laporan Keg. PIHAK III SKPD Puput Tri Komalasari 44 22 3/4/2018 PROSES PENCAIRAN dan SPJ DANA UP/GU Kepala SKPD SPM-UP PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA SPJ PJ. PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD SPJ Kuasa BUD SP2D SPP-UP UANG BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BANK SKPD Puput Tri Komalasari 45 ALUR PENCAIRAN DANA TU SKPD Surat Permintaan TU Persetujuan Permintaan TU PA SPM TU SPM TU 2 hari setelah SPP TU diterima PPKD Persetujuan Permintaan TU Kuasa BUD PPK—SKPD SP2D TU 2 hari setelah SPM diterima SPP TU 1 hari setelah Persetujuan Permintaan TU Bendahara Pengeluaran SKPKD UANG BANK Pembantu Puput Tri Komalasari 46 23 3/4/2018 ALUR PERTANGGUNGJAWABAN DANA TU SKPKD SKPD Pengesahan SPJ/Rincian Penggunaan SP2D Lalu PA Kuasa BUD Pengesahan SPJ TU STS PPK—SKPD BANK SPJ TU Penyetoran sisa dana TU Bendahara Pengeluaran Pembantu Puput Tri Komalasari 47 DESKRIPSI PROSEDUR PERTANGGUNGJAWABAN JKN SKPD SKPKD SP3B PA SP2B PPKD SP3B SPJ Dana Kapitasi PPK—SKPD BKU Laporan Realisasi Dana Kapitasi Nota Kredit/Bukti Transfer BANK Bendahara JKN Puput Tri Komalasari 48 24 3/4/2018 MODEL PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN REALISASI DANA KAPITASI : (………….) ……………………………………………………………. : (………….) ……………………………………………………………. : URUSAN PEMERI NTAHAN ORGANI SASI PERI ODE Realisasi (Rp) Kode Rekening Uraian ANGGARAN 1 2 3 YANG LALU SAAT I NI S/D SAAT I NI 4 5 6=4+5 Sisa Anggaran 7=3-6 Pendapatan Jumlah Pendapatan Belanja Jumlah Belanja TOTAL Saldo Awal JKN Jumlah JKN saat ini Jumlah JKN s/d Saat Ini Jumlah SPJ JKN Saat I ni XXXX XXXX XXXX XXXX Sisa dana JKN XXXX Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya. Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. ………………., ………………………………… Kepala FKTP Puput Tri Komalasari (Tanda tangan) (Nama Lengkap) NI P. 49 PEMERINTAH DAERAH….. LAPORAN PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK URUSAN PEMERI NTAHAN : (……)…………..…...…………... ORGANI SASI : (……)……..………...…………... PERI ODE : No. 1 Uraian 2 Sisa Yang Belum Pemungutan Penyetoran Disetor Yang Lalu Saat I ni s/d Saat Yang Lalu Saat I ni s/d Saat 3 4 5 = (3+4) 6 7 8 = (6+7) 9 = (5-8) 1 Utang Pemotongan PPh ps.4 2 Utang Pemotongan PPh ps. 21 3 Utang Pemotongan PPh ps. 22 4 Utang Pemungutan PPN 5 Utang Pemotongan PPh ps. 23 6 Utang Pemotongan Jamsostek 7 Utang Pemotongan PPh ps. 26 JUMLAH ………………., ………………………………… Bendahara JKN Mengetahui , Kepala FKTP (Tanda tangan) (Tanda tangan) (Nama Lengkap) NI P. Puput Tri Komalasari (Nama Lengkap) 50 NI P. 25 3/4/2018 LATIHAN SOAL Puput Tri Komalasari 51 JADI ADMINISTRASI PENATAUSAHAAN DANA KAPITASI Dokumen Catatan • Nota Debit/Bukti Transfer • Kuitansi • Cek • SPTD/LS • Buku Kas • Buku Bank • Buku Kas Umum • Buku Pajak Puput Tri Komalasari Laporan • Laporan Realisasi Dana Kapitasi • Laporan Pemungutan dan Penyetoran Pajak • SPTJ 52 26 3/4/2018 SISTEM DAN PROSEDUR PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN Puput Tri Komalasari 53 STRUKTUR ORGANISASI FUNGSIONAL BENDAHARA 54 SKPKD SKPD Bidang/UPT KUASA BUD Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran Pembantu Bendahara JKN Bendahara Penerimaan Bendahara Penerimaan Pembantu/JKN Puput Tri Komalasari 27 3/4/2018 ALUR PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 55 Bendahara Pengeluaran Pembantu + JKN BKU + SPJ BKU + SPJ JKN Bendahara Pengeluaran Rekapitulasi SPJ Rekapitulasi JKN Bendahara Pengeluaran Laporan Penyerapan Belanja Puput Tri Komalasari ALUR PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN 56 Bendahara Pengeluaran • Rekap SPJ • Rekap JKN Fungsi Verifikasi PPK SKPD • Memverifikasi SPJ UP/GU/TU • Memverifikasi Realisasi JKN PA melalui PPK SKPD • Membuat Pengesahan SPJ • Membuat SP3B Puput Tri Komalasari 28 3/4/2018 ALUR PELAPORAN 57 • SPJ • Rekapitulasi JKN PPK SKPD • Verifikasi • Menjurnal dan menyusun Laporan Keuangan Bendahara Pengeluaran • SP2B • Pengesahan SPJ BUD Puput Tri Komalasari ? But wait… it need commitment dan integrity! Puput Tri Komalasari 58 29 3/4/2018 EVALUASI BENDAHARA PENERIMAAN • Penyetoran ke Kas Daerah dilakukan 1 x 24 jam • Penyetoran bisa langsung dilakukan ke Bank Jatim dengan menggunakan STS • Penyetoran dilakukan secara bruto sesuai dengan kode rekening pendapatan • Perlu ekstensifikasi penerimaan pendapatan dan mengusulkannya ke dalam perda Puput Tri Komalasari 59 EVALUASI BENDAHARA PENGELUARAN • Jenis BKU: BKU Bendahara Penerimaan, BKU Bendahara Pengeluaran, BKU Gaji. • Penulisan BKU urut tanggal transaksi • Setiap transaksi harus ada bukti transaksinya • Setiap penulisan dalam BKU mengacu pada kode rekening • Pembayaran kepada pihak ketiga seyogyanya dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan • Mekanisme pembukuan bendahara JKN dan BPP adalah sama. Puput Tri Komalasari 60 30 3/4/2018 EVALUASI BENDAHARA PENGELUARAN • Semua bendahara melengkapi pembukuannya dengan buku pembantu: buku kas, buku bank, buku pajak, buku panjar. • Setiap pengesahan SPJ diikuti dengan pengesahan pemungutan dan penyetoran pajak. • Penandatanganan kuitansi mengacu pada kebijakan daerah. • Penunjukan PPTK sesuai dengan usulan dari masing-masing Dinas/Unit Kerja. Puput Tri Komalasari 61 EVALUASI BENDAHARA PENGELUARAN Kode Akun Nama Akun Keterangan 1.1. …… Kas di Bendahara Penerimaan . . …… Kas di Bendahara Pengeluaran Untuk mencatat pengisian UP/GU/TU . . …… Kas di Bendahara JKN Untuk mencatat penerimaan dana JKN . . ……… Uang Muka Belanja Barang dan Jasa Untuk pemberian uang panjar/penerimaan kembali panjar . . ……. Utang pemotongan PPh 21 . . ……. Utang pemotongan PPh 22 . . ……. Utang pemungutan PPN . . ……. Utang pemungutan pajak…. Puput Tri Komalasari Digunakan untuk memungut dan menyetorkan pajak 62 31 3/4/2018 ADA PERTANYAAN TA??? Puput Tri Komalasari 63 TERIMA KASIH TERIMA KASIH Puput Tri Komalasari 64 32