DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI

Arri Salaeh, 2020

Abstrak Tulisan ini mengkaji tentang demokrasi pendidikan yang ruang lingkupnya meliputi pengertian dan perlunya demokrasi pendidikan, hakikat demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi dalam pendidikan, dan dasar-dasar demokrasi pendidikan menurut Islam. Secara garis besar demokrasi adalah sebuah sistem sosial-politik modern yang paling baik dari sekian banyak sistem maupun idiologi yang ada dewasa ini. Pendidikan dalam arti sederhana sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam pendidikan, demokrasi ditunjukkan dengan pemusatan perhatian serta usaha pada si anak didik dalam keadaan sewajarnya (intelegensi, kesehatan, keadaan sosial, dan sebagainya). Dengan demikian, tampaknya demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutarakan persamaan hak dan kewajiban serta pelakuan yang sama di dalam berlangsungnya proses pendidikan antara pendidikan dan anak didik, serta juga dengan pengelola pendidikan. Kata Kunci: Demokrasi dan Pendidikan A. Pendahuluan Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Swt. tidak hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Swt. semata. Manusia juga diberikan tugas oleh Allah Swt. untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan hidupnya di muka bumi ini. Allah Swt. telah membuat sebuah sistem yang berfungsi sebagai pedoman dan pengatur bagi manusia untuk memelihara kesejahteraan hidupnya di muka bumi yakni Din Islam.

gelombang ketiga demokrasi di dunia modern telah dimulai---dengan tidak disengaja--terjadi pada 25 April 1974, ketika radio Lisabon menyiarkan lagu "Grandola Vila Morena", siaran ini merupakan aba-aba kepada satuan militer---yang terdiri dari para perwira muda dalam MFA (Movimento das Forcas Armandas) melakukan kudeta terhadap diktator Marcello Caetano. Gelombang demokrasi tersebut merambah sebagian Eropa Selatan terus menuju Amerika latin pada akhir dasa warsa 1970 (Ekuador, Bolivia, Argentina, Uruguay, El-Savador dan Guatemala) kemudian memasuki Asia pada paruh akhir tahun 70-an ( India dan Filiphina ) untuk selanjutnya menuju kawasan Eropa Timur pada akhir dasa warsa 1980, yang ditandai dengan tumbangnya rezim komunis di hampir setiap negara komunis di kawasan tersebut. Berdasarkan catatan Huntington (1991), setelah 15 tahun jatuhnya rezim ototriter di Portugal pada tahun 1974, kurang lebih 30 negara di Eropa, Amerika latin dan Asia telah mengalami pergantian dari rezim otoriter ke rezim demokratis.

B uku ini bermula dari orasi ilmiah yang disampaikan Goenawan Mohamad (GM) dalam acara Nurcholish Madjid Memorial Lecture (NMML), yang berlangsung di Aula Nurcholish Madjid, Universitas Paramadina, Jakarta, pada 23 Oktober 2008 lalu. Acara ini adalah acara tahunan Yayasan Wakaf Paramadina (YWP)-kali ini untuk kedua kali, setelah di tahun sebelumnya Dr. Komaruddin Hidayat menyampaikan orasi sejenis untuk pertama kali. Selain untuk mengenang sosok dan pemikiran Cak Nur, begitu biasanya almarhum Nurcholish Madjid dipanggil, acara ini terutama dimaksudkan untuk merenungkan sumbangan pemikirannya bagi bangsa Indonesia dewasa ini.

Decentralization and democracy are complex concepts. Contemporary discourse shows that both concepts have the potential of symbiotic relationship. However, theoretical and empirical discourse shows that the claim is not without opposition. This paper discusses the two concepts, the potential for symbiotic relationships between them, as well as criticism that appear on the relationship between the two concepts from various experts.

Penelitian ini merupakan telaah kritis terhadap teori politik Jürgen Habermas dalam menghadapi persoalan fakta pluralisme. Habermas mengelaborasi gagasan tentang validitas dan legitimasi politik di atas tindakan komunikatif. Penelitian ini berusaha menunjukkan bahwa politik demokrasi adalah ruang serba mungkin yang tidak dapat dipagari oleh eksklusi atau inklusi terhadap kategori tertentu. Melalui perspektif teori diskurus Habermas, penelitian ini berusaha mengupas defisit dalam praktik demokrasi dewasa ini. Sasarannya adalah mencapai suatu pemahaman tentang keadilan politik yang tidak beku dan senantiasa terbuka terhadap segala rupa kemungkinan baru.

RAHMAH HARIANTI, 2019

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana pemilik kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Sebagai salah satu negara yang menganut paham demokrasi, Indonesia selalu berupaya untuk mewujudkan hal tersebut. Sila keempat Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” adalah wujud nyata komitmen Indonesia dalam menjalankan sistem demokrasi. Hal ini juga diperkuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (2) yaitu “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Kedua dasar inilah yang kemudian menunjukan bahwa Indonesia menjunjung tinggi demokrasi dalam kehidupan bernegara. Hal ini dapat kita lihat dengan diberikannya kebebasan kepada setiap warga negara untuk menyatakan pendapat dan mengawasi jalannya Pemerintahan.

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang menjadi trend di dunia Barat. Islam pada saat zaman Rasulullah berkuasa dan para khalifah menjadi penguasa sesudah Rasulullah juga telah menerapkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri.

Jurnal Al-Qisthas Vol 1 No 1, 2010

Demokrasi sudah menjadi trend peradaban dunia modern. Bahkan seakan-akan telah menjadi suatu system yang sacral, yang harus diikuti oleh semua Negara di jagat raya ini. Namun sayang sekali, demokrasi rentan diperalat untuk kedok neo-kolonialisme. Negara-negara Barat menggunakan demokkrasi sebagai alat untuk menekan Negara-negara berkembang, terutama Negara-negara Islam untuk tunduk pada kepentingannya. Di sisi yang lain di kalangan masyarakat Barat, terdapat kesan yang salah tentang Islam, terutama sekali ketika Islam dipertentangkan dengan demokrasi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Fahmi Huwaydi dalam bukunya yang cukup populer berjudul Al-Islam wa Dimuqratiyah, bahwa Islam telah didiskreditkan dalam dua hal: Pertama, ketika ia dibandingkan dengan demokrasi; dan kedua, ketika dikatakan bahwa Islam bertentangan dengan demokrasi. Meskipun menurutnya membandingkan antara Islam dan demokrasi merupakan hal yang salah dan perlu diklarifikasi dan penjelasan secara benar. 1 Freedom Hoause di Amirika Serikat, misalnya menyebut rating ideks Negara demokratis. Untuk tahun 1997/1998, hanya 8,7 persen dari 48 negeri-negeri Islam yang digolongkan sebagai Negara demokratis, 30 persen tergolong semi demokratis, dan sebagian besar (60,9 persen) digolongkan sebagai Negara otoriter. "Fakta" ini dihadapkan pada kondisi negara-negara non muslim yang hanya 23,3 otoriter, 30,1 persen semi demokratis, dan 48,6 persen demortis. 2