SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK

Ade R. Tamada, 2023

Sejarah bangsa Indonesia, diwarnai oleh pergerakan politik yang bertujuan untuk membangun sistem politik milik bangsa Indonesia sendiri. Kemudian sejarah mencatat, sistem politik Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1998 belum menunjukkan sistem politik yang mapan. Suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijakan negara. Lembaga-lembaga negara sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Presiden, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).

UNIKOM, 2023

Politik merupakan pembahasan yang tidak akan ada akhirnya untuk dikaji dan dibahas. Begitu Pula mengenai struktur politik yang menarik karena berisikan para tokoh dan lembaga- lembaga yang menjadi bagian dalam politik di Indonesia terlebih mendekati Pemilihan Umum yang akan segera direalisasikan. Sebelumnya terkait sistem politik, sistem politik merupakan keseluruhan komponen yang berkegiatan menentukan kebijakan-kebijakan yang bagaimana kebijakan tersebut akan dilaksanakan dalam berkehidupan bernegara oleh masyarakat. Dalam sebuah sistem politik biasanya terdapat dua struktur politik yang berlaku di tiap negara yaitu infrastruktur dan suprastruktur sebagai unsurnya. Struktur politik merupakan bagian yaitu lembaga-lembaga dalam sebuah sistem politik yang menjalankan tugas-tugas dan fungsi- fungsinya tertentu. Tujuan diadakannya dan dibentuknya yaitu agar dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan masyarakat juga negara.

ABSTRAK Akhir-akhir ini isu lingkungan menjadi isu pokok dalam berbagai aktivitas manusia, salah satunya adalah kegiatan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur memberikan dampak terhadap kerusakan lingkungan termasuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Namun bila pembangunan tersebut memperhatikan aspek-aspek lingkungan, maka dapat menyelamatkan lingkungan dan mengurangi dampak fatalitas bencana. Pemerintah sebagai penanggung jawab dan penyelenggara infrastruktur jalan dan jembatan wajib menyelenggarakan infrastruktur jalan dan jembatan yang berwawasan lingkungan sehingga tercipta infrastruktur jalan dan jembatan yang berkelanjutan. Namun dalam kenyataan di lapangan aspek lingkungan masih kurang diperhatikan, baik pihak proyek sebagai pemilik (owner) maupun penyedia jasa (kontraktor). Artikel ini merupakan hasil telaah pustaka yang bersumber dari literatur ilmiah dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bertujuan untuk memaparkan dan menjelaskan aspek-aspek lingkungan yang harus mendapatkan perhatian dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Dengan adanya penjelasan tersebut diharapkan pihak-pihak pemangku kepentingan (stakeholder) akan lebih peduli terhadap lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan selain akan memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat juga turut melestarikan lingkungan. Secara umum kegiatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan operasi serta pemeliharaan. Setiap tahapan harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan, dalam tahap perencanaan pembangunan jalan dan jembatan supaya rute (trase) jalan dan jembatan tidak melalui daerah konservasi serta dalam pelaksanaan dan pengoperasian serta pemeliharaannya haruslah seminimal mungkin gangguannya terhadap lingkungan, baik flora dan fauna maupun masyarakat sekitarnya. Kata kunci : infrastruktur jalan dan jembatan, stakeholder, lingkungan BAB I. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan bertujuan untuk mendukung distribusi lalu lintas barang maupun manusia dan membentuk struktur ruang wilayah (Renstra Kementerian PU 2010-2014,2010), sehingga pembangunan infrastruktur memiliki 2 (dua) sisi yaitu : tujuan pembangunan dan dampak pembangunan. Setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pasti menimbulkan dampak terhadap lingkungan baik dampak positif

Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman tentang pembangunan politik yang mencakup variabel demokrasi, goyelnance, dan supremasi hularm. Pembangunan politik ditandai dengan proses perubahan sosial, khususnya dalam sistem politik Namrm perubahan sosial tidak bisa disebut sebagai pembangunan politik. Demokrasi yang tidak lain adalah idealisasi dari Pembangunan Politik tidak begitu saja bisa dicapai tanpa pemerintahan yang bersih (good governance) dan pelaksanaan supremasi hukum (rule of law) yang adil bagi seluruh tingkat masyarakat. Dengan demikian, bila memahami pembangunan politik merupakan upaya perubahan terus menerus sistem demokrasi yang didukung oleh governance danpenegakan hukum.

Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang mengandalkan sektor perumahan untuk mengangkat perekonomian. Luas wilayah Kota Surakarta sebesar 4.404 ha yang terdiri dari lima wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres dan Banjarsari. Penggunaan lahan terbesar di Kota Surakarta digunakan untuk perumahan yaitu sebesar 2.810 ha. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat di Surakarta terhadap perumahan. Peningkatan kebutuhan tersebut yang tidak diimbangi dengan standar pelayanan perumahan dan permukiman berdampak terhadap buruknya fasilitas infrastruktur perumahan yang ada di Surakarta. Beberapa masalah terkait sarana dan prasarana di Surakarta antara lain sering terjadi banjir dan genangan akibat tidak berfungsinya saluran drainase, akses PDAM yang belum menjangkau ke berbagai kawasan yang ada di Kota Surakarta dan pelayanan air limbah yang masih buruk serta berbagai masalah yang terkait yang perlu ditangani oleh pihak yang berwenang.

This study aims to analyze the impact of road construction on the growth of economic enterprises, income people, social benefits and economic benefits received by the people of the city of Semarang. The target sample is a community business owners, which is based on the degree of homogeneity of society and livelihoods, using purposive sampling technique. Data collected through questionnaires and focus group discussion ( FGD ), with descriptive analysis method, and the analysis of SPSS .

2019

Infrastruktur politik mempunyai 6 komponen diantaranya: a)Partai Politik (Political Party) b)Kelompok Kepentingan (Interest Group) c)Kelompok Penekan (Pressure Group) d)Media Komunikasi Politik (Political Communication Media) e)Tokoh Politik (Political Figure)

zulfani rizki, alif abidahtul, erika ima, ardaliza ateymevia, 2023

Pentingnya memahami sistem ketatanegaraan dalam politik dan strategi nasional maka akan memberikan kita gambaran mengenai apa itu politik, bagaimana sistem politik di Indonesia dan politik strategi nasionalnya. Di Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara urusan politik merupakan salah satu cabang ilmu yang dipelajari bahkan sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Kajian ilmu yang dipelajari dalam hal politik ini khususnya adalah suatu kebijakan, pemindahan kekuasaan, atau cara untuk mempengaruhi orang lain agar dapat mencapai suatu tujuan yang mereka inginkan. Didalam makalah ini mencakup beberapa cakupan terhadap strategi dan politik, antara lain : pengertian,dinamika konstitusi, bagaimana sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia, pengertian nkri, lembaga penyelenggara Negara dan sampai ke proses pengambilan keputusan yang didalam keputusan terdapat beberapa aspek politik Negara, contohnya bagaimana pengambilan keputusan presiden, menteri, sampai ke peraturan daerah sekalipun. Jika dijabarkan politik sendiri memilki arti yang luas, sebagaimana dijelaskan dalam makalah yang dikutip dari teori klasik aristoteles bahwa politik adalah “Upaya yang ditempuh untuk mencapai kebaikan bersama “ dan strategi adalah “pendekatan secara keseluruhan untuk mengimplementasikan ide, merencanakan dan mengimplementasikan kegiatan selama periode waktu tertentu”. Jadi dapat disimpulkan bahwa politik dan strategi adalah upaya yang ditempuh dengan pendekatan secara keseluruhan untuk mencapai kebaikan bersama supaya dapat mengimplementasika ide ataupun kegiatan selama periode tertentu.

Prinsip pondasi : 1. Harus sampai ke tanah keras. 2. Apabila tidak ada tanah keras harus ada pemadatan tanah/perbaikan tanah. Pengertian umum untuk Pondasi adalah Struktur bagian bawah bangunan yang berhubungan langsung dengan tanah, atau bagian bangunan yang terletak di bawah permukaan tanah yang mempunyai fungsi memikul beban bagian bangunan lainnya di atasnya. Pondasi harus diperhitungkan untuk dapat menjamin kestabilan bangunan terhadap beratnya sendiri, beban -beban bangunan (beban isi bangunan), gaya-gaya luar seperti: tekanan angin,gempa bumi, dan lain-lain. Disamping itu, tidak boleh terjadi penurunan level melebihi batas yang diijinkan. Secara umum, terdapat dua macam pondasi, yaitu pondasi dangkal dan pondasi dalam. Pondasi dangkal digunakan bila bangunan yang berada di atasnya tidak terlalu besar. Rumah sederhana misalnya. Pondasi ini juga bisa dipakai untuk bangunan umum lainnya yang berada di atas tanah yang keras. Yang termasuk dalam pondasi dangkal ialah pondasi batu kali setempat, pondasi lajur batu kali, pondasi tapak/pelat setempat (beton), pondasi lajur beton, pondasi strouspile dan pondasi tiang pancang kayu. Contoh gambar : Pondasi setempat batu kali KONSTRUKSI BANGUNAN