Kewarganegaraan

This article discusses Indonesian welfare regime outlook by using citizenship framework. It is argued that transformation of Indonesian welfare regime from productivist characteristic to universalism has been disrupted by the discourse of communitarian citizenship and market citizenship that has become path-dependency of welfare configuration in contemporary Indonesia. This circumstance has become an endogenous factor that obstructs innovations and changes within an administrative body of universal social protection. By using evidences from Indonesia experiences, this article can be used to develop a further understanding on the complexity of relations between welfare provision and citizenship in the context of developing countries.

Sebelum membahas Kewarganegaraan sebenar nya apa itu negara? Pada dasarnya negara adalah sebuah organisasi seperti layaknya sebuah organisasi, Negara memiliki anggota, tujuan dan peraturan. Anggota negara adalah warganya, tujuan Negara biasanya tercantum dalam pembukaan konstitusinya (Undang-undang dasar), sedang peraturannya dikenal sebagai hokum.

Nilai moral merujuk kepada nilai-nilai sosial yang yang mengatur secara keseluruhan tentang kebiasaan dari anggota suatu komunitas tertentu yang berdasarkan agama, adat-istiadat ataupun akulturasi dari beberapa budaya. Di Indonesia sendiri seiring dengan majunya teknologi nilai moral yang ada mulai terakulturasi dengan budaya asing dan salah satu hasil dari akulturasi tersebut adalah prank atau gurauan, olok-olok yang bertujuan untuk menghibur. Hal ini juga didorong oleh adanya konten prank yang viral atau tersebar dengan cepat dan luas kepada komunitas. Walaupun sejatinya prank bersifat untuk menghibur, tetapi apabila pihak yang terlibat tidak setuju dengan perlakuan tersebut aksi tersebut bisa berdampak negatif bagi pelaku, orang yang dituju serta pengguna internet lainnya.

Pancasila sebagai Dasar Negara
Ciri dan Sifat Pancasila
Fungsi Fungsi Pancasila
Pengamalan Pancasila
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Sila Persatuan Indonesia
Sila Ketakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan
Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Macam-macam Cara Pengamalan Pancasila
Dilihat dari segi jalurnya
Pengamalan Pancasila Secara Subjektif dan Objektif
Pengamalan Pancasila dalam Kehidupan

DOSEN PENGAJAR: SHINTYA DJUNAEDI, SH, MH DISUSUN OLEH: KELOMPOK 7 1. CHRISTIAN SUGIANTO 2. NATALIA TUMIGOLUNG 3. PANGAILA. T DOROTHIA 4. PINGKAN M. MATHINDAS 5. REKSY LENA KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIDKAN TINGGI POLITEKNIK NEGERI MANADO KOMPUTER D3 2015 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehendak-Nya kami sebagai kelompok 7 dapat menyelesaikan makalah yang berjudul "Identitas Nasional". Sebagai negara yang besar dan berdaulat, Indonesia harus memiliki Identitasnya sendiri. Dan berkaitan dengan hal ini kami ingin memaparkan beberapa hal mengenai Identitas Indonesia yang menjadi ciri dan gambar diri bangsa. Tim penulis menyadari bahwa dalam penulisan, maupun isi materi makalah ini masih banyak kekurangan. Sehingga kami sebagai tim penulis mengharapkan bagi setiap pembaca untuk menyampaikan kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan makalah ke depannya. Akhirnya penulis menyampaikan terima kasih kepada semua anggota kelompok 2 yang sudah bekerja sama dengan baik, mengeluarkan ide, pikiran, waktu maupun materil untuk menyelesaikan tugas makalah sehingga bisa dipersentasikan untuk kita semua. Terima Kasih dan Semoga Bermanfaat. Manado, Agustus 2015 Kelompok 7 BAB 1 PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat (1)) KBBI Penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara itu.

Identitas nasional merupakan salah satu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang berfungsi sebagai pendeskripsian dan pengenalan kepribadian atau penggambaran ciri khas dari satu negara ke negara lain. Identitas nasional dapat dimaknai sebagai sebuah manifestasi dari nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam lingkup kehidupan suatu bangsa dengan ciri khas yang berbeda dengan bangsa yang lain. Karena pada hakikatnya suatu negara disebut sebagai bangsa, jika mempunyai suatu identitas nasional atau sesuatu hal yang mencerminkan jati diri suatu bangsa, karena memperoleh pengakuan dari bangsa lain(Yulianto, 2016).

ABSTRAK-Negara merupakan suatu perserikatan atau wilayah yang mengikat masyarakat dimana dalam negara tersebut ada satu pemimpin yaitu Pemerintah yang mengurus tata tertib suatu negara tersebut sehingga keselamatan kelompok manusia didalam negara tersebut terlindungi. Bangsa merupakan bangsaa yang telah bernegara terdiri dari masyarakat yang berdiri sendiri masing-masing anggota masyarakat tersebut merasa satu kesatuan kesatuan ras, bahasa, keyakinan budaya. Konsep negara, bangsa dawarga negara tentunya terdapat proses terbentuknya, hubungan, fungsi,serta tujuan bangsa dan negara. Tujuan konsep hubungan negara, adalah menjelaskan mengenai pengertian negara, bangsa dan warga negara, proses terbentuknya negara, bagsa dan warga negara, serta fungsinya. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi literatur, mencari literatur atau referensi teori yang relevan dengan mencari materi yang terkait baik melalui buku, internet, maupun sumber informasi yang lain. Kata kunci: Hubungan, Negara, bangsa, warga negara. ABSTRACK-The State is a union or territory that binds communities in which the country is a leader of the government that takes care of the order of a country so that the safety of human groups within the country is protected. The nation is a country that has been made up of people. who stand on their own community members feel a unified unity of race, language, cultural beliefs. The concept of country, the nation of the nation is certainly there is a process of formation, relationships, functions, and goals of the nation and state. The purpose of the concept of State relations is to explain the understanding of countries, nations and citizens, the process of state formation, the Bagsa and citizens, and its functions. The method used in this writing is the study of literature, searching for the literature or referencing relevant theories by searching for related materials either through books, the internet, or other sources of information.

Geopolitik merupakan pemahaman tentang keterkaitan antara bumi dan juga politik dimana membahas pula tentang hal-hal yang ada di bumi seperti ilmu sosial dan sejarah serta hubungannya dengan politik atau pembentukan kekuasaan suatu negara. Beberapa pendapat ahli tentang geopolitik dan juga teori-teorinya. Negara Indonesia mengacu pada geopolitik yang berhubungan erat dengan wawasan nusantara. Wawasan Nusantara sendiri memiliki pengertian hal-hal yang menyangkut pandangan tentang segala sisi kehidupan suatu negara yang ada di nusantara atau di negara yang berada di antara dua benua dan dua samudera yaitu, Indonesia. Wawasan nusantara memiliki fungsi-fungsi, unsur-unsur, dan juga factor-faktor yang mempengaruhi Wawasan Nusantara yang bermanfaat bagi Bangsa Indonesia. Dijelaskan pula tentang bagaimana contoh-contoh Wawasan Nusantara di Indonesia serta implementasinya di kehidupan masyarakat.


Kata Kunci – Geopolitik, politik, Indonesia, wawasan, nusantara

Dalam makalah ini, penulis akan membahas tentang sejarah perkembangan demokrasi di dunia termasuk Indonesia. Selain itu juga akan membahas sistem demokrasi yang dianut oleh beberapa negara di dunia. Dan tentunya membahas tentang sistem demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia, yaitu Demokrasi Pancasila.

Di era globalisasi ini masih banyak sekali pemuda-pemudi yang kurang memahami makna dari seorang warga negara. Tidak hanya itu saja, bahkan tidak mengetahui apa saja hak dan kewajiban yang dimilikinya sebagai warga negara. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya kesadaran dari para generasi muda terhadap statusnya sebagai warga negara atau kurangnya sikap nasionalisme terhadap negaranya.

Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.

Abstrak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan UU Kewarganegaraan) tidak memberikan status kewarganegaraan Indonesia secara otomatis bagi wanita WNA yang menikah dengan pria WNI. Demikian juga wanita WNI yang menikah dengan seorang pria WNA dapat tetap mempertahankan kewarganegaraan Indonesia. Hal itu dapat menimbulkan perbedaan kewarganegaraan dalam keluarga suatu perkawinan campuran. Perbedaan kewarganegaraan tidak saja terjadi saat awal dimulainya suatu perkawinan campuran, tetapi dapat berlanjut setelah terbentuknya suatu keluarga perkawinan campuran. Selain permasalahan di atas, kini seiring perkembangan zaman di era globalisasi, muncul masalah terkait tuntutan kaum diaspora untuk diakui sebagai Warga Negara Indonesia yang menginginkan suatu regulasi yang mengatur kewarganegaraan ganda tidak terbatas sebagaimana yang telah diterapkan oleh beberapa negara di dunia. Keberadaan penelitian ini dimaksudkan untuk mencari jawaban terhadap permasalahan: (a) Bagaimana hubungan bangsa negara dan warga Negara Indonesia? (b) Bagaimana alasan Indonesia tidak cocok menggunakan regulasi kewarganegaraan ganda tidak terbatas?. Untuk menemukan jawaban permasalahan tersebut ditempuh melalui metode Penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi literatur dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Bangsa adalah bagian atau salah satu unsur terbentuknya suatu negara. Negara harus dapat memenuhi hak warga negaranya. Begitupun sebaliknya, warga negara juga harus menyelesaikan tugasnya sebagai warga negara yang baik. (2) Dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian kewarganegaraan ganda tidak terbatas dan berlandaskan pada hukum positif di Indonesia, maka regulasi yang mengatur kewarganegaraan ganda tidak terbatas tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Kata kunci Bangsa, Negara, Warga Negara, Kewarganegaraan PENDAHULUAN Hakikat Negara republic Indonesia adalah Negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah Negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama dibawah satu Negara yang sama. Sebagai makhluk sosial, setiap manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dan berkelompok dengan sesamanya, serta mendiami suatu daerah tertentu. Sekelompok manusia yang hidup bersama disebut masyarakat. Masyarakat-masyarakat yang mempunyai perbedaan dalam hal

Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita kehidupan. Inilah setinggi-tingginya nikmat yang telah kita terima. Dengan kehidupan kita dapat memberi kebahagiaan, setelah sebelumnya kita diperkenalkan dengan kesulitan -kesulitan. Allah Yang Maha Penyayang juga telah memberikan harapan-harapan dalam diri kita, sehingga kehidupan tampak lebih indah dimata kita. Shalawa serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita yang mulia Rassulullah saw dan keluarganya yang dimuliakan. Merekalah sebaik-baiknya teladan dalam menjalani kehidupan ini. Mereka telah mencontohkan kepada kita bagaimana bersikap didalam menjalani segala persoalan yang terjadi di tengah perjalanan kehidupan. Atas keridhoan Allah dan atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, akhirnya kami dapat meneyelesaikan makalah ini, yang berjudul "MASYARAKAT DEMOKRATIS". Tidak lupa pula kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada : 1 Bapak Dr. Andy Usman M,Pd selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. 2 Orang Tua tercinta dan keluarga yang banyak memberikan dorongan baik moril maupun materil kepada kami selaku penulis. 3 Rekan-rekan seperjuangan di Jurusan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Program Studi Bimbingan dan Konseling, yang terus memberi semangat tiada hentinya bagi kami untuk menyelesaikan makalah ini. 4 Orang-orang yang telah berjasa kepada kami yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu.

Berbicara tentang sebuah kepemimpinan, khususnya mengenai kepemimpinan Islam adalah merupakan suatu masalah yang sangat menarik untuk dikaji. Karena berawal dari adanya sebuah system kepemimpinan yang baik, maka akan dapat terwujud sebuah tatanan masyarakat yang baik pula.

BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN Sebelum tahun 1948, Malaysia tidak mempunyai sebarang undang-undang khusus yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Undang-undang yang ada pada masa tersebut hanyalah undang-undang mengawal orang-orang asing untuk keluar masuk ke dalam Negara sahaja. Keadaan seperti ini berlaku disebabkan dasar pemerintahan British yang membuka pintu Negara ini seluas-luasnya supaya orang-orang asing dapat masuk beramai-ramai secara mudah. Dasar seperti dinamakan 'Dasar Pintu Terbuka'. Pemerintahan British yang membezabezakan warganegara British daripada rakyat asing hanyalah bertujuan untuk menutup pintu bukan rakyat British atau rakyat Negara naungannya. Malah, kemasukan golongan orang asing ke Malaysia boleh ditegah sekiranya kedatangan golongan tersebut dianggap berbahaya kepada keamanan Negara. Orang-orang asing yang masuk ke Negara ini juga hendaklah mendaftarkan nama mereka kepada pegawai polis supaya mudah untuk dikawal. Di samping itu juga, tidak ada satu undang-undang pun yang boleh menentukan siapa rakyat raja Melayu di Negara ini. Bahkan undang-undang yang ada hanyalah undang-undang tahun 1904 yang bertajuk Enakmen Naturalisasi (Naturalization Enactment). Undang-undang

Identitas Nasional adalah suatu ciri atau keunikan yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Berdasarkan pengertian bahwa semua bangsa itu memiliki identitas sendiri sesuai dengan ciri-ciri, keunikan, karakter, dan sifat dari bangsa itu sendiri. Disini akan menjelaskan apa itu pengertian identitas nasional, unsur pembentuk identitas nasional, fungsi identitas nasional, dan hakikat identitas nasional. Kepribadian bangsa atau jati diri bangsa adalah suatu bangsa yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Terbentuknya identitas nasional karena adanya rasa sebagai masyarakat Indonesia dengan sejarah yang sama, pengalaman bersama dan penderitaan yang sama.

Status kewarganegaraan adalah posisi keanggotaan seseorang sebagai warga negara untuk tinggal dan berpartisipasi  dalam suatu negara,yang diakui oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku di negara tersebut. Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Status kewarganegaraan erat kaitannya dengan perkawinan campuran dikarenakan hasil dari perkawinan campuran atau anak dari perkawinan campuran akan memilih status kewarganegaraan dari anak tersebut setelah berusia 18 tahun. Hal tesebut berpengaruh terhadap keimigrasian lebih tepatnya dalam hal pemberian dokumen perjalanan ataupun dokumen keimigrasian. Menurut Pasal 57 UU Perkawinan, yang dimaksud dengan Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Jadi, Perkawinan seorang warga negara Indonesia (WNI), dengan warga negara asing (WNA) merupakan perkawinan campuran. Namun, apabila  perkawinan dilakukan antara dua orang warga negara Indonesia yang berbeda agama, bukan merupakan perkawinan campuran.Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dasar hukumnya adalah Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (pasal 59 ayat 1).  Di dalam pasal 60 UU menyebutkan bahwa Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah dipenuhi. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi. Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak. Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan tersebut. Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.
Kata kunci : Status kewarganegaraan,perkawinan campuran,Dwi Kewarganegaraan

Ditengah pandemi Covid-19 yang melanda, nampaknya masih ada oknum yang tega merampas hak orang lain. Berdasarkan kasus Juliari Peter Batubara, bisa dilihat seberapa tidak adilnya pemerintah terhadap rakyatnya. Secara tidak langsung pemerintah menutup mata dan tidak mau mendengarkan suara rakyat. Hukuman yang diberikan kepada terdakwa juga tidak sebanding dengan perbuatannya, sudah hilang kebijakannya dan keadilamn hukum. Dampak dan pengaruh yang terjadi akibat kasus ini bisa saja mengancam kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dan memicu terjadinya perselisihan antarwarga. Penyalahgunaan kekuasaan menjadi salah satu faktor utama terjadinya tindakamn korupsi, hal ini bisa dihindari dengan beberapa perubahan sistem kerja.