Analisis policy rule discreationary rule

Taraadin : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Purpose : This research aims to see what the sukuk is like, to look at the sukuk, to see the comparison between sukuk and fatwa practices.Method : Using descriptive qualitative with literature study methods and using an interpretive paradigm.Findings : The practive of impelementing sukuk is in accordance with regulations and fatwas, starting from the mechanism of formation, issuance, and management in accordance with sharia principles.Originality : This study contributes in general to knowledge of sukuk practices in accordance with regulations. The literature study method and the interpretive paradigm in studying the practice of sukuk have limited the discussion on previous research which is a problem in this study.Managerial Implications : Based on this research, the researcher suggests that the government, in terms of the Islamic finance directorate, should strive to innovate the financial product and contract used especially in terms of issuing sukuk. That way, it will affect th...

Perkembangan paradigma studi ilmu administrasi Negara sangat cepat dan mengikuti perubahan lingkungan yang mempengaruhinya. Seperti studi yang dilakukan oleh Nicholas Henry (1995) dalam paradigm OPA yang menyebutkan telah terjadi lima pergesaran paradigma administrasi Negara. Dalam paradigm OPA, menurut max weber ketika masyarakat berkembang semakin kompleks ,maka akan diperlukan suatu birokrasi yang didalamnya ini diatur perilaku yang tidak saja produktif tetapi juga royal terhadap pimpinan dan organisasi. Dari paradigma OPA ini dapat dipelajari bahwa untuk membangun aparatur Negara atau mereformasi birokrasi diperlukan profesionalitas ,penggunaan prinsip keilmuwan, hubungan yang impersonal, penerapan aturan dan standardisasi yang tegas,sikap yang netral dan mendorong terwujudnya efisiensi,efektivitas dan produktifitas. Ilmu administrasi Negara mengalami pergeseran paradigma, dari OPA ke NPM. Paradigma NPM menawarkan teori, konsep, dan pendekatan tertentu yang berguna bagi pemahaman dan pengembangan alternative pemecahan masalah yang dihadapi system administrasi publik yang bersangkutan. Paradigma NPM mencapai puncaknya dengan diterapkan prinsip-prinsip good government. Menurut paradigma NPM, pembagunan birokrasi harus memperhatikan mekanisme pasar, mendorong kompetisi dan kontrak untuk mencapai hasil, harus lebih reponsif terhadap kebutuhan pelanggan, bersifat mengarahkan, harus melakukan deregulasi, memberdayakan para pelaksana agar lebih kreatif,dan menekankan budaya organisasi yang lebih fleksibel, inovatif, berjiwa wirausaha,dan pencapaian hasil dari pada budaya taat asa,orientasi pada proses dan input(Rosenbloom & Kravchuck, 2005). Denhart dan R.R Denhart (2003) menyarankan meninggalkan prinsip paradigma OPA dan paradigma NPM,untuk beralih ke prinsip paradigma NPS dalam administrasi publik, yaitu para birokrat /administrasi Dalam paradigma NPS ini adalah birokrasi yang harus dibangun adalah birokrasi yang dapat memberikan perhatian pada pelayanan masyarakat sebagai warganegara, mengutamakan kepentingan umum, mengikutsertakan warga masyarakat, berfikir strategis dan bertindak demokratis, memperhatikan norma, nilai dan standart yang ada dan menghargai warga masyarakat. Paradigma NPS ini lebih sesuai untuk bahan dasar dan tuntutan akademis bagi para elit pemerintahan dalam melakukan reformasi birokrasi atau pembangunan aparatur Negara yang menagani urusan pemerintahan dibidang kesejahtraan rakyat.

Masalah Masalah Hukum, 2021

Evidence is an important component in the case to decide a criminal case because with the evidence that will give rise to the judge's belief in the truth of a crime that has been committed by the defendant. Because of the importance of evidence tools so that it is also important the application of Exclusionary Rules. In this paper discussed about the application of Exclusionary Rules, problems in the application and solutions to the problem. As a result, in Indonesia has not implemented the principle of Exclusionary Rules because there are problems in the rules and law enforcement, thereby creating legal uncertainty, legal injustice, and even forming a corrupt culture of law enforcement in Indonesia so that a revision of the Criminal Code is required. Abstrak Alat bukti merupakan sebuah komponen penting dalam hal untuk memutuskan suatu perkara tindak pidana karena dengan alat bukti itulah yang akan menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Karena pentingnya alat bukti sehingga penting pula adanya penerapan Exclusionary Rules. Dalam tulisan ini dibahas mengenai penerapan Exclusionary Rules, permasalahan dalam penerapan dan solusi atas permasalahan tersebut. Hasilnya, praktiknya di Indonesia belum secara mutlak menerapkan prinsip Exclusionary Rules ini karena permasalahan dari aturan dan penegak hukumnya, sehingga seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan hukum, dan bahkan membentuk kultur korup penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut diperlukan adanya revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait perkuatan penerapan prinsip Exclusionary Rules untuk memberikan perlindungan terhadap integritas pengadilan dan hak asasi manusia.

2 sebagai landasan penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan, ia juga harus tidak mengalami kontradiksi dengan produk undang-undang lainnya. Dengan adanya landasan ini, conflicting norm antar undang-undang dapat dihindari.