Academia.edu no longer supports Internet Explorer.
To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser.
2021, Literasi Unggul School of Research Analysis
…
3 pages
1 file
Jika Pilpres mendatang diselenggarakan pada Februari 2024, maka secara matematis, setiap partai politik kontestan Pemilu mempunyai waktu efektif tersisa 26 bulan lagi menuju gelaran tersebut. Tahun 2022 dipastikan berbeda dengan 2021. Jika pada 2021 partai politik memasuki fase warming-up (pemanasan) dengan mulai melempar nama kandidat yang akan diusung ke publik untuk mengetahui popularitas dan elektabilitas calonnya, maka pada 2022 diprediksi partai-partai politik yang memiliki hajat untuk mengusung calon pada Pilpres 2024 akan lebih intens melakukan pendekatan dan penjajakan dengan partai-partai politik lainnya dalam membentuk koalisi, termasuk upaya strategis internal dalam mendongkrak popularitas dan elektabilitas calon yang mereka usung.
Universitas Indonesia Jakarta Dari hasil pemilihan umum (pemilu) legislatif yang telah digelar 9 April lalu, ada 10 partai yang berhasil lolos ke Senayan karena melewati ambang batas parlemen sebesar 3,5%. Sayangnya perolehan suara nasional partai-partai tersebut tidak memenuhi persyaratan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengajukan presiden.
Jurnal Hukum Magnum Opus
Koalisi merupakan suatu proses untuk memperoleh suara terbanyak dari pemilih dan untuk terhindarnya konflik sesama partai politik. Sedangkan Partai Politik merupakan kendaraan pihak tertentu untuk membawa kepentingan politik dalam tahta kekuasaan guna mencapai tujuan yang di harapkan. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa diperlukan koalisi partai politik dalam UU No 10 Tahun 2016, dan apa keuntungan serta manfaat koalisi partai politik dalam pemilihan kepala daerah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang meletakkan hukum sebagai sistem norma yakni mengenal asas-asas, norma, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa diperlukannya koalisi partai politik menurut UU No 10 Tahun 2016 agar bisa terpilihnya calon yang diusung oleh gabungan partai politik secara maksimal dengan ketentuan dalam UU No 10 Tahun 2016. Adapun ...
Tulisan ini mengupas berbagai masalah internal yang selama ini dihadapi partai-partai politik
Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP), 2021
The pattern of political party coalitions that fluctuate ahead of the general election indicates that the coalitions are not built based on substantial interests but pragmatic interests. As a result, the status of each party becomes unclear, which one acts on the side of the government and which one acts as the opposition. This study aims to discuss the options of permanent coalition patterns that can be applied. The research problem of this study was “What is the permanent coalition design that can be applied in the Indonesian government system?”. This study used normative legal research with statutory, conceptual, and case-study approaches. The results indicated that a permanent coalition is needed to strengthen the coalition pattern of political parties as a support for the Indonesian government system. The permanent coalition design that can be applied is a two-pole model, in which there will only two coalition groups of political parties: parties supporting the government and p...
Administraus
Pada sistem pemerintahan presidensial, dengan adanya koalisi partai politik menjadi suatu hal yang mutlak dilakukan. Hal ini terjadi karena dalam suatu pemerintahan tidak mungkin bekerja sendiri dalam menyusun strategi pengambilan kebijakan, oleh karenanya dalam suatu pemerintahan diperlukan adanya koalisi partai politik guna membantu menstabilkan suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah. Dalam praktiknya, dengan adanyakoalisi partai politik ini menimbulkan perspektif dua tim atau yang dalam istilah politik dinamakan dengan kubu, yakni kubu koalisi sebagai tim yang bergabung dengan penguasa dan kubu oposisi sebagai tim yang enggan bergabung dengan penguasa. Dengan terciptanya koalisi akan muncul efek domino yang biasa disebut dengan “ Check and Balance” yang berfungsi sebagai pengontrol dari jalannya roda pada suatu pemerintahan. Pembahasan dalam artikel ini bertujuan menjelaskan adanya fenomena koalisi partai politik yang terjadi di dalam suatu pemerintahan dan juga membahas...
Papua Law Journal, 2018
Koalisi Partai Politik Indonesia dalam sistem presidensil memberikan gambaran bahwa kekuasaan presiden bisa terkooptasi atau terbatas dikarenakan adanya kompromikompromi politik antarpartai politik dan Presiden yang tergabung dalam koalisi pemerintah. Koalisi yang dibentuk oleh pemerintah (Presiden beserta partai pengusung), dibagi berdasarkan komposisi kursi diparlemen dan dukungan partai selama Pilpres (Pemilu Presiden). Hal ini berimbas pada komposisi jumlah menteri di dalam kabinet pemerintah. Pembentukan koalisi diharapakan akan memberikan kestabilan terhadap agenda politik dan kerja presiden dikarenakan dukungan politik di parlemen yang kuat. Dengan demikian, solidnya koalisi dapat didasarkan pada kesamaan tujuan dan agenda politik bersama di antara koalisi partai politik.
JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi , 2023
Political Communication is the main part used as a means of delivering messages in order to achieve the goals. In fact, it is possible that political communication messages being conveyed using figurative language, analogies and forms of cultural works such as oral literature or what is popularly called pantun. This research seeks to know how the narration of political communication messages conveyed by Cak Imin in the form of parikan. The purpose of this study is to explain how parikan words or sentences used in political communication possess their own narrative from the literal meaning that appears in figurative meanings. In addition, this research also wants to explain the relationship between oral literature and messages in the context of political communication. The method used in this study is qualitative, with a descriptive approach that focuses on political communication messages conveyed by Cak Imin in the form of parikan ludruk in various political activities of the PKB in 2022. Data analysis in this study uses Fantasy Theme Analysis (FTA). Based on the results, it seems that the narrative use of parikan ludruk at the level of political communication is a political communication strategy that illustrates the dynamic efforts of politicians to find more effective forms of delivering political messages. This unique message delivery is ultimately able to attract publicattention, and indirectly the political message is received by the community so that the communication process can run effectively.
Publik (Jurnal Ilmu Administrasi), 2019
This study discusses political parties reviewing strategies in gaining mass support, the strategy carried out by political parties is to achieve predetermined goals which in this case are referred to as the vision and mission of political parties using techniques, tricks, methods and implementation of tasks by utilizing party structure, so that the work program is in accordance with the wishes of the community. Meanwhile, to uncover the strategy of political parties in gaining mass support, a library research method or approach is used. Literature study or literature can be interpreted as a series of activities related to library data collection methods, reading and recording and processing research materials. Research results show that strategy of political parties in gaining the support of the masses is always trying to fix the party from the party's internal and external parties, so that the party can provide a better change for the community through political party programs and through power struggles in general elections.
Koalisi Partai Politik Indonesia dalam sistem presidensil memberikan gambaran bahwa kekuasaan presiden bisa terkooptasi atau terbatas dikarenakan adanya kompromikompromi politik antarpartai politik dan Presiden yang tergabung dalam koalisi pemerintah. Koalisi yang dibentuk oleh pemerintah (Presiden beserta partai pengusung), dibagi berdasarkan komposisi kursi diparlemen dan dukungan partai selama Pilpres (Pemilu Presiden). Hal ini berimbas pada komposisi jumlah menteri di dalam kabinet pemerintah. Pembentukan koalisi diharapakan akan memberikan kestabilan terhadap agenda politik dan kerja presiden dikarenakan dukungan politik di parlemen yang kuat. Dengan demikian, solidnya koalisi dapat didasarkan pada kesamaan tujuan dan agenda politik bersama di antara koalisi partai politik.
Tarih İncelemeleri Dergisi 39/1, 2024
jurid, letras juridicas, 2024
Satisfaction with postnatal care services among women delivering in Embu Hospital, Embu County, Kenya" by Joyce Wachira,George Otieno,Harun Kimani, 2019
Review of L’herméneutique de la foi dans la pensée et l’oeuvre de J. Ratzinger - Benoît XVI, by Paul Domini, 2024
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2000
Proceedings of IAME 2003 Conference, 2003
Textual Criticism of Persian Literature, 2022
Toxicological Sciences, 2003
Plant Physiology
The Journal of Wildlife Management, 2018
Clinical Journal of the American Society of Nephrology, 2008