SEJARAH LAHIRNYA HUKUM

Tabel Sejarah Filsafat Hukum

Sejarah Hukum Nomor Kode/SKS : HUK 50406/2 SKS Deskripsi Singkat

BAGUS BASKORO WIBOWO, SH, 2019

MAKALAH DALAM MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH SEJARAH HUKUM PADA PASCA SARJANA UNIVERSITAS WISNUWARDHANA MALANG

HIDAYAT 20040014064 2 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Menurut Tri Sumanti, negara adalah organisasi kekuasaan. Dikatakan organisasi kekuasaan karena dalam setiap negara terdapat pusat-pusat kekuasaan, baik yang terdapat dala suprastruktur politik maupun yang terdapat dalam inrprastruktuk politik 1 . Sebagai suatu organisasi negara dapat dikatakan sebagai negara apabila telah memenuhi unsur-unsur tertentu. Unsurunsur pembentuk negara menurut konvensi negara-negara Pan-Amerika di Montevideo tahun 1933 adalah harus mempunyai penduduk tetap, wilayah tertentu, dan pemerintahan. Unsur itu merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi menurut pengertian hukum Internsional. 2 Tugas negara menurut faham modern sekarang ini (dalam suatu Negara Kesejahteraan atau Social Service State), adalah menyelenggarakan kepentingan umum untuk memberikan kemakmuran dan 1 Sri Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia (Pemikiran dan Pandangan) Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2014 hal.8 2 Jimly Asshiddiqie, Ensiklopedia Pemerintahan dan Kewarganegaraan Jakarta: PT Lentera Abadi 2010 hal.23 jilid 4 kesejahteraan yang sebesar-besarnya berdasarkan keadilan dalam suatu Negara Hukum. 3 Dalam mencapai tujuan dari negara dan menjalankan negara dilaksanakan oleh pemerintah. Mengenai pemerintah, terdapat dua pengertian,yaitu pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit. Dengan pemerintahan yang baik diharapkan tercapai perbaikan di segalabidang, terutama dalam bidang pemerintahan. Karena Indonesia merupakan negara hukum, sudah semestinya setiap langkah dan atau tindakan yang diambil pemerintah berdasarkan atas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan wewenang. Rumusan atau pengertian negara hukum itu terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan umat manusia. Sejarah perkembangan pemikiran politik dan hukum, telah mendorong lahir dan berkembangnya konsepsi negara hukum. Selain itu Pemikiran tentang Negara Hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari dari usia Ilmu Negara ataupun Ilmu Kenegaraan itu sendiri dan pemikiran tentang Negara Hukum merupakan gagasan modern yang multi-perspektif dan selalu aktual. Ditinjau dari perspektif historis perkembangan pemikiran filsafat hukum dan kenegaraan gagasan mengenai Negara Hukum sudah berkembang semenjak 1800 SM. Akar terjauh mengenai perkembangan awal pemikiran Negara Hukum adalah 3 Franz Magnis Suseno, Etika Politik (Pinsip-prinsip moral dasar kenegaran modern) Jakarta: PT Gramedia Cet. 7. 2003, hlm. 295.

The purpose of the rules that compose by the state organ is to solve the problem and create definite situation trough the creator idea. Base on the reason, the background (situation and condition) of law making process will be influence the substance of the output (rules). This idea can be proof by description most of the rules form the beginning of the Indonesian independence till the reformation.

Humas kependekan dari hubungan masyarakat. Hal ini seringkali disederhanakan sebagai sebuah terjemahan dari istilah Public Relations (PR). Sebagai ilmu pengetahuan, PR masih relatif baru bagi masyarakat Indonesia. PR sendiri merupakan gabungan berbagai imu dan termasuk dalam jajaran ilmu-ilmu sosial seperti halnya ilmu politik, ekonomi, sejarah, psikologi, sosiologi, komunikasi dan lain-lain.

Hadith is the second guideline for Muslims in the world after the Qur'an, which of course also has a very important role in the discipline of Islamic teachings. Hadith or better known as sunnah is everything that originates or is based on the Prophet Muhammad SAW, whether in the form of words, deeds. Thus, the existence of Al-Hadith in the process of its codification is very different from the Qur'an. The history of hadith and the period of its collection is longer and longer than the Qur'an. Al-Hadith took 3 centuries to codify it completely. There were many twists and turns in the history of the codification of hadith that took place at that time

hairulanwar, 2019

tugas kelompok sociology hokum semester tiga

Syukur Alhamdulillah kita sampaikan ke hadirat Allah SWT, dengan rahmat dan karunia-Nyalah makalah ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Pembuatan makalah ini dimaksudkan sebagai salah satu pegangan / kajian bagi mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mengenai SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM ILAM DI INDONESIA. Walaupun makalah ini telah diselesaikan dengan baik, bukanlah berarti makalah ini telah sempurna. Oleh sebab itu, saya mengharapkan kritik dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak untuk penyempurnaan di masa mendatang. Kepada semua pihak yang terkait dalam pembuatan dan penyusunan makalah ini saya ucapkan terima kasih. Akhirnya, saya berharap makalah ini dapat memberikan manfaat dan sumber pengetahuan yang sangat berguna bagi seluruh mahasiswa khususnya Universitas Pasundan Bandung. Wassallam, Bandung, Maret 2017 DAFTAR ISI BAB I Pendahuluan A. Latar Belakang Sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah Islam itu sendiri. Membicarakan hukum Islam sama artinya dengan membicarakan Islam sebagai sebuah agama. Benarlah apa yang