Yos Johan Utama

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.506 pulau besar dan kecil. Dengan total garis pantai yang diperkirakan mencapai 81.000 km, Indonesia adalah juga negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, setelah Kanada.

AHMAD PORWO EDI ATMAJA PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO KEADILAN UNTUK LANJAR Sebuah Telaah Sosiologis sebagai bahan ujian dan untuk melengkapi tugas matakuliah S o s i o l o g i H u k u m oleh AHMAD PORWO EDI ATMAJA, S.H. PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO 2012 KEADILAN UNTUK LANJAR Sebuah Telaah Sosiologis untuk melengkapi tugas matakuliah PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO 2 SEKAPUR SIRIH MAKALAH dengan judul "Keadilan untuk Lanjar: Sebuah Telaah Sosiologis" ini hendak mengkaji persoalan yang sempat menghebohkan dunia hukum kita, yakni kasus Lanjar Sriyanto. Saya mempergunakan optik sosiologi hukum untuk menjelaskan kasus tersebut. Artinya, hukum tak hanya dipahami sebagai norma-norma yang termaktub dalam instrumen perundang-undangan. Sebagaimana saya paparkan lebih lanjut, sosiologi hukum melihat hukum lebih dari sekadar teks, melainkan fenomena yang hidup di masyarakat, yang mengejawantah dalam perilaku masyarakat itu sendiri. Demikianlah, makalah yang merupakan tugas untuk matakuliah Sosiologi Hukum ini saya tulis. Tentu makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak bopeng di sanasini. Oleh karena itu, saya mohon maaf, semoga pembaca yang budiman maklum adanya. Akhirnya, selamat membaca. Mudah-mudahan makalah ini mampu memenuhi fungsinya. Semarang, 5 Agustus 2012 APEA

AHMAD PORWO EDI ATMAJA PROGRAM UNIVERSITAS DIPONEGORO HAN DAN KEBEBASAN BEREKSPRESI Suatu Tawaran untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik sebagai bahan ujian dan untuk melengkapi tugas matakuliah H u k u m A d m i n i s t r a s i N e g a r a oleh AHMAD PORWO EDI ATMAJA, S.H. PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO 2012 HAN DAN KEBEBASAN BEREKSPRESI Suatu Tawaran untuk Mewujudkan untuk melengkapi tugas matakuliah MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO 2 SEKAPUR SIRIH MAKALAH dengan judul "HAN dan Kebebasan Berekspresi: Suatu Tawaran untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik" ini hendak mengkaji korelasi antara hukum administrasi negara dan kebebasan berekspresi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Hukum administrasi negara kerap kali dipahami sebagai inti-bukan sabuk pengaman-sistem birokrasi Indonesia. Yang dipahami selama ini, bukan ilmu administrasi negara yang dijadikan titik pangkal kinerja sistem birokrasi kita, melainkan justru instrumen yuridisnya. Fungsi hukum administrasi negara sejatinya adalah buat mewujudkan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik mensyaratkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu fondasinya. Dalam artian itu, kebebasan memperoleh informasi merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan terbuka. Padahal, kebebasan memperoleh informasi adalah elemen utama dari kebebasan berekspresi. Jadi, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik juga diperlukan perlindungan atas kebebasan berekspresi masyarakat. Demikianlah, makalah yang merupakan tugas untuk matakuliah Hukum Administrasi Negara ini saya tulis. Tentu makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak bopeng di sana-sini. Oleh karena itu, saya mohon maaf, semoga pembaca yang budiman maklum adanya. Akhirnya, selamat membaca. Mudah-mudahan makalah ini mampu memenuhi fungsinya. Semarang, 10 Agustus 2012 APEA