Politik Hukum

Hampir dua dasawarsa Indonesia telah melewati proses reformasi (transisi demokrasi) dengan berbagai perubahan materi konstitusi, regulasi dan restrukturisasi ketatanegaraan. Namun dalam dua level kehidupan negara, berubahan masih dirasa belum signifikan. Pada level struktural kenegaraan, penyelenggara negara, birokrasi dan aparatur pemerintahan masih terjebak dalam pusaran korupsi, konflik kelembagaan, egoisme sektoral, degradasi moral seperti asusila dan narkoba. Di level akar rumput yakni masyarakat sendiri, kesenjangan ekonomi masih tinggi, kemiskinan semakin meluas, kerusakan lingkungan semakin parah, dan konflik berbagai isu SARA dan kekerasan juga tak kunjung berkurang.
Secara konseptual, demokrasi yang telah diintroduksi dalam reformasi politik sebagai landasan konstitusional kedaulatan rakyat, seharusnya mampu memberi jalan keluar dan mencegah reproduksi masalah tersebut. Sebab, demokrasi telah membebaskan jeratan otoriterisme sehingga kebebasan akan menjamin perolehan hak dan kewajiban setiap warga negara dalam berbagai bidang kehidupan. Demokrasi tidak hanya menjamin kebebasan politik secara damai, namun kesempatan yang sama dalam demokrasi dapat menjadi sarana pencapaian keadilan hukum yang substantif.
Jika merunut pada proses demokratisasi regulasi dan kelembagaan, beberapa hasil yang telah dicapai misalnya adanya regulasi yang partisipatoris, munculnya lembaga negara bantu yang independen, pembentukan lembaga tinggi negara baru,  pendirian sejumlah partai politik baru, rekruitmen keanggotaan parpol yang terbuka dan bebas, netralitas aparatus sipil dan nonsipil pemerintah dalam politik partai, rekruitmen jabatan publik melalui parlemen, dan pengawasan kebijakan pemerintah dan kekuasaan kehakiman melalui parlemen, dan yang paling prestisius adalah kewenangan parlemen atas kebijakan politik anggaran.
Harus diakui bahwa transisi demokrasi di Indonesia telah menghasilkan kado istimewa bagi sebuah otoritas parlemen dan partai politik sekaligus. Amandemen UUD 1945 telah memberikan alas konstitusional pada pilar kekuasaan ini melalui Pasal 10, 11, 12, 13, 14,  dan 15, dan yudikatif ketika terjadi pelanggaran hukum oleh Presiden (Pasal 7A dan B dan Pasal 24C ayat (1)). Takcukup sampai di situ, manifestasi parlemen diperkuat dengan pengaturan partai politik dan sistem rekruitmen jabatan Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah. Partai politik menjadi suprastruktur dalam sistem ketatanegaraan (Pasal 6A (rekruitmen capres/cawapres), Pasal 7A dan B (Mekanisme pemberhentian Presiden), pengusung calon Kepala Daerah/ wakil kepala daerah (Pasal 18 UUD 1945 dan Pasal 29 UU Parpol), peserta pemilu untuk memilih anggota DPRD dan DPRD adalah Partai Politik (Pasal 22E ayat (3)), pembubaran parpol oleh MK (Pasal 24C ayat (1)). Melebarnya ‘kelopak’ kuasa parlemen dan partai politik seharusnya dapat mendorong proses demokratisasi pemerintahan dari sekedar prosedural menjadi lebih substansial, dari sekedar instrumental menjadi prinsipal. Namun disayangkan, hal itu tidak terjadi. Sebaliknya, pasca pemilu 1999 delegitimasi partai politik dan parlemen justru terus mengalami penurunan. Berbagai skandal hukum kerap menyeret kader parpol. Perpecahan internal parpol kerap terjadi. Kekisruhan jabatan di kalangan parpol di parlemen terus meruncing. Perseteruan konflik kewenangan antara parlemen dengan lembaga tinggi negara dan lembaga negara bantu kerap terjadi. Mengapa demokrasi masih gagal melahirkan partai politik yang progresif? Partai politik yang seperti apakah yang kita butuhkan? Bagaimana caranya? Apa yang menjadi tujuan dari sebuah partai politik itu?