Ilmu Administrasi Negara

Secara sederhananya organisasi ini memiliki tiga unsur yaitu orang, kerja sama dan tujuan yang disepakati secara bersama. Namun antara unsur ketiga ini saling berkesinambungan antara satu dengan lainnya. Unsur tersebut tidak bisa berdiri sendiri. Namun umumnya ,menurut Drs. Ig. Wursanto sesuatu organisasi dikatakan sebagai suatu organisasi apabila didalamnya terdapat unsur sebagai berikut. 1. MAN (orang-orang) Didalam organisasi, manusia disebut dengan personel atau pegawai dimana mencakup seluruh anggota organisasi. Didalam organisasi tentu ada pula yang jadi atasan dan bawahan. Atasan itu biasanya sperti pemimpin atau manager. Sedangkan bawahan adalah para pegawai yang memang kedudukannya berada dibawah atasan. Menurut Ig. Wursanto , seorang administrator dan manager harus mampu melakukan perencanaan, pengorganisasian, pemberian motivasi kepada para pegawai, pengawasan sdan membuat keputusan yang cepat dan tepat. 2. KERJA SAMA Kerjasama adalah suatau perbuatan bantu atau suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga kegiatan saling membantu tersebut di simbolkan sebagai kekuatan dari suatu organisasi itu sendiri. 3. TUJUAN BERSAMA Tujuan adalah arah atau sasaran yang dicapai. Tujuan juga menggambarkan tentang apa yang harus dicapai melalui prosedur, program, pola, kebijaksanaan, strategi, anggaran daan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Tujuan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan pokok dan tujuan bukan pokok. Tujuan pokok adalah tujuan yang menyebabkan timbulnya organisasi dan menyebabkan kelangsungan hidup organisasi. Sedangkan tujuan bukan pokok adalah tujuan ssmpingan yang mau tidaak mau harus dipenuhi sebagai sarana untuk mencapai tujuan pokok. 4. PERALATAN (Equipment) Terdiri dari semua sarana berupa materi, mesin-mesin, uang, dan barang modal lainnya (tanah, gedung/ bangunan/kantor). 5. LINGKUNGAN (Environment) Yang termasuk unsur lingkungan adalah : 1. Wuesanto, Ig. 2005. Dasar-dasar Ilmu Organisasi. Yogyakarta : Andi Offset. Halaman 54-57. 2.

1 Jelaskan unsur penilaian prestasi kerja PNS! Jawab : Didalam penilaian prestasi kerja PNS ada dua unsur, yaitu Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku kerja. SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 46 tahun 2011 mensyaratkan bahwa setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan rencana kerja tahunan instansi. SKP memuat kegiatan tugas dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. Dalam PP tersebut dijelaskan, bagi yang tidak membuat SKP akan dijatuhi hukuman disiplin. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun penilaian perilaku kerja meliputi aspek orientasi pelayanan, integritas, komkitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Khusus penilaian kepemimpinan dilaksanakan pada PNS yang menduduki jabatan struktural. 2 Jelaskan perbedaan antara PNS dan PPPK! Jawab : PNS : berstatus sebagai pegawai tetap yang memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) secara nasional dan menduduki jabatan pemerintahan. Dalam penerimaan haknya meliputi gaji, tunjangan, fasilitas, jaminan hari tua dan pensiun, pengembangan kompetensi, cuti dan perlindungan. PPPK : diangkat dengan perjanjian kerja sesuai dengan keperluan instansi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas pemerintahan. Dalam penerimaan haknya meliputi gaju, tunjangan, perlindungan, cuti dan pengembangan kompetensi. 3 Tuliskan apa yang menjadi penyebab anggota KASN berhenti atau diberhentikan oleh presiden pada masa jabatannya! Jawab :a. Meninggal dunia b. Mengundurkan diri c. Tidak mampu jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai anggota KASN.

PRIVATISASI: PENERAPAN NASIONALISME PENGELOLAAN BUMN Indonesia sebagai kolektivitas ekonomi tidak memiliki modal yg cukup dalam melaksanakan pembangunan ekonomi. Sehingga muncullah pasal 33 UUD 1945 ayat 2, yg memuat visi UUD 1945, visi badan BUMN dan visi masing-masing perusahaan BUMN yaitu pengelolaan perekononiam diarahkan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya,sehingga dapat menghasilkan BUMN yg termasuk kategori PSO (public service obligation). Namun, kondisi indonesia tidak sesuai dengan apa yg telah dicita-citakan. Faktor internal berupa keterbatasan dana yg mengakibatkan keterbatasan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Permasalahan semakin berat karena adanya faktor eksternal berupa lemahnya nilai tukar rupiah, inflasi yg tinggi, neraca perdagangan tidak seimbang,resiko politik, peraturan tidak stabil dan kurangnya tekanan melakukan kegiatan yg efisien. KONDISI BUMN INDONESIA Pada awal orde baru, pemerintah menerapkan prinsip dekonsentrasi, debirokrasi dan desentralisasi dalam pengelolaan BUMN. Pada pasca reformasi, peraturan pelaksanaan pengelolaan BUMN diatur melalui Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri. Meskipun dalam aturannya telah baik,namun pada kenyataannya BUMN memiliki peluang monopoli dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Keadaan tersebut menjadikan BUMN tidak memiliki daya saing global. Sebenarnya, hal tersebut bertentangan dengan globalisasi dan pasar bebas yg menganjurkan adanya privatisasi (pengalihan kepada swasta). Karena salah satu dari keuntungan privatisasi itu sendiri adalah terlaksananya prinsip tata kelola usaha yang baik (good corporate governance) meliputi transparansi, kemandirian dan akuntabilitas. Pada era globalisasi, ada beberapa BUMN yang melakukan perubahan. Adapun yang melakukan perubahan melalui program privatisasi, maka BUMN tersebut akan mendapatkan laba yg besar sebagai dampak positif dari program privatisasi itu sendiri. Namun bagi perusaahaan yang tidak melakukan perbaikan, biasanya akan mengalami kesulitan terutam dibidang financial. Biasanya, BUMN yg memiliki kinerja buruk akan melakukan peningkatan hutang perusahaan. Hal ini diperburuk dengan adanya intervensi pemerintah yang berlebihan, sehingga BUMN itu sendiri tidak mengalami perubahan. Dengan keadaan tersebut, maka dibutuhkan sebuah alternatif yang dapat membawa perubahan bagi BUMN itu sendiri. Alternatif itu sendiri berupa penciptaan nilai (value creation). Penciptaan nilai ini dapat dilakukan melalui (1)restrukturisasi (2) merger dan akuisisi (3) kerja sama antar badan usaha (4) likuidasi, divestasi dan privatisasi (5) pemisahan kegiatan non-competence dan non-performance bussinesses. PRIVATISASI Privatisasi adalah suatu penyerahan pengelolaan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat kepada pihak swasta tanpa mengurangi peran pemerintah dengan asumsi adanya peningkatan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang ada. Privatisasi itu sendiri mulai dikenal tahun 1060-an. Dimana pada tahun 1961, kenselir Jerman Barat mengawali privatisasi dengan menjual saham kepada publik (masyarakat). Tujuannya adalah adanya pemerataan kepemilikan saham pada masyarakat. Dilanjutkan dengan inggris yang melakukan privatisasi british Telecom. Dan oleh jepang yang menjual sebagian besar sahan NTT(Nippon Telephone dan telegraph) kepada masyarakat.

A Marger Contoh I : Perusahaan yang melakukan penyerapan (merger) yakni tiga perusahaan Farmasi pada tahun 2005 yaitu PT Kalbe Farma Tbk, PT Dankos Laboratories Tbk dan PT Enseval. Dalam penyerapan ini, perusahan yang dipertahankan adalah PT Kalbe Farma Tbk, sedangkan perusahaan yang diserap atau yang dibubarkan adalah dua perusahaan lainnya. Dampak dari perusahaan yg dibubarkannya PT Dankos Laboratories Tbk dan PT Enseval yakni semua aset dan kewajiban kedua perusahaan digabung ke PT Kalbe Farma Tbk. Di karenakan PT Kalbe Farma dan PT Dankos sudah menjadi perusahaan terbuka yang menjual sahamnya di Pasar Modal Indonesia, maka proses pe-merger-an pun harus sesuai dengan aturan Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam). Contoh II : Merger yang dilakukan oleh Bank Lippo dan Bank Niaga yang terjadi pada tahun 2008. Bank Lippo merupakan perusahaan yang relatif kecil, sehingga Bank Lippo menjual sahamnya yang beredar kepada Bank Niaga. Lalu dilakukanlah merger. Setelah terjadi merger, maka nama kedua bank tersebut dihilangkan dan diganti dengan nama Bank CIMB Niaga. Tujuan dari merger ini dalah leverage(pengungkit) kekuatan kedua Bank menjadi satu dengan kekuatan yang baru sehingga dapat bersaing di dunia global.

Adapun prinsip-prinsip yang mengatur Good Corporate Governance adalah sebagai berikut. 1. Transparency (Transparansi) Transparansi terkait dengan keterbukaan perusahaan akan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Dalam menjalankan fungsinya, semua partisipan harus menyampaikan informasi yang material yang sesuai dengan keadaan sebenarnya dan informasi tersebut harus mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan. 2. Accountablity (Akuntabilitas) Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban partisipan perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif sesuai dengan hukum, peraturan maupu standar moral dan etika yang diterima secara umum. 3. Responsibility (ketanggapan) Dalam menjalankan fungsinya, setiap partisipan harus tanggap dan antisipatif terhadap permintaan atau umpan balik dari pihak yang berkepentingan dan terhadap perubahan yang berpengaruh secara signifikan terhadap perusahaan. Sehingga dapat menhindari ancaman atau kemungkinan buruk yang terjadi. 4. Independency (Independensi) Dalam pengelolaan perusahaan, para partisipan harus bekerja secara profesional tanpa adanya pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Setiap partisipan harus bebas dari kepentingan-kepentingan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Partisipan juga harus menjalankan fungsinya sesuai dengan kompetensi yang memadai. 5. Fairness (keadilan/kesetaraan) Keadilan/kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang ada berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak minoritas maupun mayoritas harus diperlakukan sesuai dengan aturan yang ada.

The objective of this study was to determine the influence of corporate culture in improving employees' performance at state-owned enterprise PT. Semen Padang, West Sumatra. This research used quantitative methods and was supported by qualitative data. Data were collected quantitatively from samples selected using Simple Random Sampling. Qualitative data was collected with observation and interview with purposive sampling technique. The population of PT. Semen Padang employees are 1924 people. The sample was calculated using Slovin's formula (error of 5%) and consisted of 331 samples. The initial hypothesis in this research consisted of seven hypotheses. This study found a significant influence of a corporate culture that consists of six variables of work culture in improving employees’ performance at PT. Semen Padang. This study also found other factors that affect employees' performance. This study offers managers at PT. Semen Padang the key to increasing their employe...

Job Satisfaction is a cognitive assessment of an employee's effective evaluation of work. Employee satisfaction at work must be the main thing to be realized before satisfaction service is provide to customer. Employee  who have good satisfaction at work will give a good performance, because job satisfaction is results of assessmet of employee performance toward job quality. Employee are inseparable from work culture of organization. Therefore, to improve value and image of organization, a service culture is needed to increase work satisfaction. This research uses quantitative methods with survey strategy. Determination of respondent using total sampling techniques. While data were collected using a questionnaire instrument that was valid and reliable. The collected data was processed used IBM SPSS application version 20.0. Analysis of research data was used path analysis. This study found that work culture have direct and indirect effects on job satisfaction of employee in Heal...

The objective of this study was to determine the influence of corporate culture in improving employees' performance at state-owned enterprise PT. Semen Padang, West Sumatra. This research used quantitative methods and was supported by qualitative data. Data were collected quantitatively from samples selected using Simple Random Sampling. Qualitative data was collected with observation and interview with purposive sampling technique. The population of PT. Semen Padang employees are 1924 people. The sample was calculated using Slovin's formula (error of 5%) and consisted of 331 samples. The initial hypothesis in this research consisted of seven hypotheses. This study found a significant influence of a corporate culture that consists of six variables of work culture in improving employees’ performance at PT. Semen Padang. This study also found other factors that affect employees' performance. This study offers managers at PT. Semen Padang the key to increasing their employe...

The immigration function contained in Law Number 6 of 2016 chapter I article I point three states that immigration is one of the institutions that performs state functions in the administrative sector. To carry out its task, competent officers are needed to provide satisfaction in service as an effort torealize a good condition of social environtment in public service. In the service process during service is important. Customers always demand fast, uncomplecated and low cost of service. For thats demand fulfilled, professionalism must be build to create the social fair and safe. The aims of research to prove that customer satisfaction is not only influenced by service quality but can be influenced by other factors. It also prove that the customer satisfaction important in realize good social environtment at a good public service. Method of research used quantitative with survey approach. Data obtained using a questionnaire that has been tested for validity and reliability. Data was...

Transportation has become the main means in human life to facilitate daily activities. One of the unique land Transportation's mode is public transportation as transportation in a large area. Generally, the management of public transportation is carried out by the private sector but does not make public transportation provide better service. The complaints that often occur in this mode are the tendency that people do not obey traffic rules, passenger capacity that is not following what they should, pickpockets and others. The objective of this paper to prove the effect of driver service on the level of passenger satisfaction. This research used a quantitative method with a survey strategy. The research population is Passenger of public transportation in route Mandailing Natal to Panyabungan Selatan. The sample was selected with the Proportionate Stratified Random Sampling technique. The measurement of the sample is 295 respondents. The sample was certain with the Slovin formula in a 5% standard of error. Then, data was collected with a questionnaire instrument that has been tested for validity and reliability. Data were analyzed with regression in t-test and F test. This research was found that service quality by the driver has a direct effect on passenger satisfaction in partial and simultaneous.

Pemerintah pada saat ini harus berperan aktif dalam menjalankan tugas yang diemban, baik di internal dan eksternal. Untuk menyeimbangkan tersebut, maka pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, dan harus melibatkan stakeholders. Collaborative Governance hadir sebagai konsep baru agar adanya kesinambungan antara lembaga publik (pemerintah dengan stakeholder yang terkait. Hal ini jelas untuk membantu pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Namun pada saat ini, seringkali tata kelola kerjasama tersebut kurang tepat, sehingga adanya kolaborasi tidak mampu mencapai tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan strategi yang tepat untuk melakukan tata kelola kolaboratif dalam pemerintahan. Adanya strategi yang tepat diharapkan dapat membantu pemerintah dalam persoalan tata kelola kolaboratif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi library research. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa ada berbagai macam proses dalam collaborative governance yang dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Melalui Collaborateive governance, diharapkan adanya persepsi yang sama oleh pihak lembaga publik dan stakeholder dalam melihat suatu permasalahan sehingga bisa dipecahkan secara bersama. Hasil penelitian ini menemukan bahwa adanya strategi kolaborasi dalam pemerintahan tidak dilihat dari hasil, namun adanya model yang tidak hanya bertumpu pada proses saja atau hasil saja. Model yang ditemukan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi tepat dalam mencari solusi tata kelola kolaboratif suatu pemerintahan.

Tourism activities are a combination of tourism products and services that provide a tourist experience. In tourism, transportation is essential because it is one aspect that determines interest in tourism. Exciting traveling experience will give satisfaction to tourism. Work culture and service quality are also determinants of tourist satisfaction. This study aims to indicate the influence of work culture and service quality in providing tourism satisfaction. Its influence is seen partially and simultaneously. Locus of this research at public transportation in the tourism area of Bukittingi. This research uses a quantitative approach. Data were taken from 300 respondents who have been selected using Slovin Formula. Data already obtained with a questionnaire that is valid and reliable. The result of the research showed that work culture and service quality partially and simultaneously influenced customer satisfaction.

The presence of street vendors (PKL) can sometimes unsettle residents and the government, but their presence can also contribute to driving the economy of an area. The lack of resources and knowledge regarding regulations and provision of strategies in business development by street vendors makes their business less developed. The assistance activities for street vendors are expected to be useful for business continuity and gain knowledge in entrepreneurship. There are 100 street vendors in the Wirabraja Kantin Square, Bukittinggi City, consisting of culinary traders specializing in local wisdom, food stalls, clontongan goods, traditional cakes, martabak, various fried foods, bakery shops, burgers, chicken meatball noodles, vegetable traders, fruit sellers. , soft drinks, household furniture, construction equipment, soles. Assistance in Counseling on Regulations and Debriefing on Marketing Strategy and MSME Development for Street Vendors so that later they understand regulations and...

In Public sector management, public service has the main goal to realize good service by equity theory. At this time, equity theory is considered relevant because it can describe the relationship between customer perceptions of the distribution of human resources (employees). This employee’s perceptions was demanded that the employees must exhibit their capability which representation through professionalism and timeliness of employees. The novelty of this research is responsiveness as an intervening variable to increase public service. The ability of the employee to solve customer problems also to be customer assessment of service quality, especially in terms of responsiveness. In-depth, good service describe an employee’s timeliness in responding to customer needs, which one aspect to realize customer satisfaction. The objective of this research is to prove the implementation of professionalism and timeliness in increasing customer satisfaction through responsiveness as an interve...

Aktivitas pariwisata merupakan kombinasi produk dan layanan wisata yang membentuk pengalaman wisatawan. Dalam berpariwisata, transportasi menjadi hal penting karena menjadi salah satu aspek yang menentukan ketertarikan pariwisata. Pengalaman berwisata yang menarik akan memberikan kepuasan kepada masyarakat pariwisata. Budaya kerja dan kualitas pelayanan juga menjadi faktor penentu kepuasan masyarakat wisata. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan besarnya pengaruh budaya kerja dan kualitas pelayanan dalam membentuk kepuasan masyarakat. Pengaruh dilihat secara parsial maupun secara simultan. Penelitian dilakukan pada transportasi umum di Kawasan pariwisata Kota Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuanititatif. Data diambil dari 300 orang responden yang telah dipilih menggunakan rumus Slovin. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya kerja dan kualitas pelayanan secara parsial dan simultan memiliki pengaruh dalam membentuk kepuasan pelanggan.

The objective of this study was to determine the influence of corporate culture in improving employees' performance at state-owned enterprise PT. Semen Padang, West Sumatra. This research used quantitative methods and was supported by qualitative data. Data were collected quantitatively from samples selected using Simple Random Sampling. Qualitative data was collected with observation and interview with purposive sampling technique. The population of PT. Semen Padang employees are 1924 people. The sample was calculated using Slovin's formula (error of 5%) and consisted of 331 samples. The initial hypothesis in this research consisted of seven hypotheses. This study found a significant influence of a corporate culture that consists of six variables of work culture in improving employees' performance at PT. Semen Padang. This study also found other factors that affect employees' performance. This study offers managers at PT. Semen Padang the key to increasing their employees' performance. The essence of this study is to prove that there is a significant influence of corporate cultures in improving employees' performance.

Pemerintah pada saat ini harus berperan aktif dalam menjalankan tugas yang diemban, baik di internal dan eksternal. Untuk menyeimbangkan tersebut, maka pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, dan harus melibatkan stakeholders. Collaborative Governance hadir sebagai konsep baru agar adanya kesinambungan antara lembaga publik (pemerintah dengan stakeholder yang terkait. Hal ini jelas untuk membantu pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Namun pada saat ini, seringkali tata kelola kerjasama tersebut kurang tepat, sehingga adanya kolaborasi tidak mampu mencapai tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan strategi yang tepat untuk melakukan tata kelola kolaboratif dalam pemerintahan. Adanya strategi yang tepat diharapkan dapat membantu pemerintah dalam persoalan tata kelola kolaboratif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi library research. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa ada berbagai macam proses dalam collaborative governance yang dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Melalui Collaborateive governance, diharapkan adanya persepsi yang sama oleh pihak lembaga publik dan stakeholder dalam melihat suatu permasalahan sehingga bisa dipecahkan secara bersama. Hasil penelitian ini menemukan bahwa adanya strategi kolaborasi dalam pemerintahan tidak dilihat dari hasil, namun adanya model yang tidak hanya bertumpu pada proses saja atau hasil saja. Model yang ditemukan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi tepat dalam mencari solusi tata kelola kolaboratif suatu pemerintahan.

In Public sector management, public service has the main goal to realize good service by equity theory. At this time, equity theory is considered relevant because it can describe the relationship between customer perceptions of the distribution of human resources (employees). This employee's perceptions was demanded that the employees must exhibit their capability which representation through professionalism and timeliness of employees. The novelty of this research is responsiveness as an intervening variable to increase public service. The ability of the employee to solve customer problems also to be customer assessment of service quality, especially in terms of responsiveness. Indepth, good service describe an employee's timeliness in responding to customer needs, which one aspect to realize customer satisfaction. The objective of this research is to prove the implementation of professionalism and timeliness in increasing customer satisfaction through responsiveness as an intervening variable. This research used a quantitative method with a survey strategy. The research is located at the Class II Immigration office of Agam, West Sumatera. Data was collected using a valid and reliable questionnaire. Then, Data was analyzed using path analysis. The result of the research explains that there are influences of professionalism and timeliness as direct and indirect toward customer satisfaction.