DINAMIKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI DI INDONESIA

DINAMIKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI DI INDONESIA Tegar sulistyo Universitas Nasional, Jl. Sawo Manila No.61, RW.7, Pejaten Bar., Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520 Abstrak dalam perkembanganya desentralisasi telah mengalami perkembangan yang panjang di indonesia mulay pada masa kolonial sampai masa pasca revormasi untuk memperkuat desentralisasi di indonesia telah mengalami bayak perubahan kebijakan dengan tujuan agar pemerintah daerah dapat mengelola daerahya sendiri Desentralisasi merupakan konsep yang penting dalam pemerintahan moderen yang memberikan otonomi dan kewenangan kepada pemerintah local , seperti pemerintah daerah atau komunitas lokal. Dalam konteks desentralisasi, keputusan politik, administratif, dan keuangan dipindahkan dari tingkat pemerintah pusat ke tingkat yang lebih rendah. Tujuan utama dari desentralisasi adalah untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya, dan merespons kebutuhan khusus masyarakat setempat. jurnal ini membahas pentingnya desentralisasi dalam konteks modernisasi pemerintahan, serta dampaknya terhadap pengambilan keputusan dan partisipasi masyarakat. Desentralisasi memberikan kebebasan kepada entitas lokal untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas layanan publik dan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Selain itu, desentralisasi juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, yang merupakan aspek penting dalam pembangunan demokratis dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun desentralisasi memiliki manfaat yang signifikan, juga ada tantangan yang perlu diatasi. Perlu adanya kapasitas pemerintah daerah yang memadai, sumber daya manusia yang terlatih, serta mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Dalam konteks globalisasi dan kompleksitas isu-isu sosial, desentralisasi menjadi semakin relevan sebagai pendekatan yang dapat meningkatkan responsivitas pemerintahan dan memastikan keberlanjutan pembangunan yang inklusif di tingkat lokal. jurnal ini memberikan gambaran singkat tentang desentralisasi, termasuk tujuan, dampak, dan tantangan yang terkait. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang konsep ini, diharapkan masyarakat, pemerintah, dan akademisi dapat memperkuat dan mengoptimalkan implementasi desentralisasi untuk mencapai pemerintahan yang lebih efektif, responsif, dan partisipatif. Keyword : desentralisasi, pemerintah local, partisipasi masyarakat LATAR BELAKANG Kebijakan Desentralisasi Indonesia di lihat dari sejarah dan perubahan sistem desentralisasi negara. Sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945, telah terjadi beberapa kali perubahan sistem pemerintahan dan upaya peningkatan partisipasi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan dan pemberdayaan daerah. Namun sejak periode reformasi 1998, Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dengan diperkenalkannya undang-undang otonomi daerah yang memperkuat kekuasaan pemerintah daerah. Pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, mempercepat pembangunan di tingkat daerah, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar daerah. Desentralisasi juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dengan mendekatkan pemerintah kepada masyarakat. Implementasi kebijakan desentralisasi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti terbatasnya kapasitas pemerintah daerah, kurangnya sumber keuangan, dan defisit dalam kualitas dan efisiensi pemerintah daerah di berbagai daerah. Implementasi kebijakan desentralisasi juga diperkirakan akan dipengaruhi oleh kompleksitas pemerintahan negara bagian dan lokal. Terkadang konflik kepentingan dan perbedaan pendapat antara dua tingkat pemerintahan dapat mempersulit pelaksanaan kebijakan secara efektif. Dalam beberapa tahun terakhir Indonesia telah melihat perubahan politik terkait desentralisasi, termasuk perubahan alokasi anggaran dan penguatan otonomi daerah. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi dinamika pelaksanaan desentralisasi di tingkat daerah. Pertanyaan tentang dinamika implementasi kebijakan desentralisasi di Indonesia menunjukkan bahwa terlepas dari kemajuan dan manfaat desentralisasi, masih terdapat beberapa tantangan dan permasalahan yang perlu dibenahi agar implementasi desentralisasi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan untuk pembangunan di Indonesia lebih inklusif dan berkelanjutan.  Rumusan Masalah Bagaimana dinamika implementasi kebijakan desentralisasi di Indonesia dari waktu ke waktu Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan desentralisasi di Indonesia Bagaimana efek dari implementasi kebijakan desentralisasi terhadap pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan perbaikan kualitas pelayanan publik di daerah Apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan desentralisasi di Indonesia Bagaimana respons masyarakat terhadap implementasi kebijakan desentralisasi, termasuk tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat daerah METODE Metode yang digunakan dalam jurnal ini mencakup Pendekatan Penelitian literatur digunakan untuk menyelidiki berbagai sumber literatur yang relevan tentang strategi rekrutmen politik di era modern. Ini termasuk artikel jurnal, buku, laporan riset, dan sumber-sumber teoretis lainnya, dan analisis yang cermat untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan terkini, kerangka teoritis, dan temuan penelitian terkait. TINJAU PUSTAKA 1. Jurnal: " problematika dan tantangan desentralisasi di indonesia" Kristian widya wicaksono (2012) Dalam jurnal ini membahas tentang manfaat dan problemmtika yang menjadi tantangan dalam perkembangan desentralisasi di indonesia, dalam jurnal ini memfokuskan kepada masalah sistem desentralisasi dimana banyak kebijakan daerah yang bermasalah yang hamper mencapai di angka 400 buah setiap tahunya yang menunjukan system desentralisasi masih belum di gunakan dengan baik oleh pemerintah daerah serta munculya daerah baru yang tidak memenuhi syarat syarat pemekaran malah menjadikan beban tambahan bagi negara baik dalam hal angaran maupun dalam hal lainya 2. Jurnal: " implikasi kebijakan desentralisasi pemerintahan di Indonesia" oleh Kardin m,simanjuntak (2015) Dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana implikasi desentralisasi yang di lakukan oleh pemerintah terhadap pelayanan public maupun pembangunan, banyak daerah yang masih belum terlihat dalam perkembangan pelayanan publik yang di karenakan belum maksimalnya insfratruktur mupun pembangunan pada wilayah di indonesia, minimya pembangunan pada suatu daerah karena adanya keterbatasan dalam finansial dan potensial daerah yang meyulitkan pemerintah daerah dalam mendapatkan dan meningkatkan pendapatan daerah mereka yang menjadi beban angaran tambahan bagi pemerintah pusat 3. buku" desentralisasi dan otonomi daerah " oleh Tanjung (2018) Dalam buku ini menganalisis bagaimana perkembangan desentralisasi dari masa ke masa serta perkembangan undang undang yang mengiringi sistem desentralisasi, serta hubungan desentralisasi dengan pemerintahan sipil, posisi desentralisasi yang di gunakan menjadi sebuah proyek untuk mengembalikan harga diri pemerintah daerah dan masyarakat dikarenakan munculya berbagai masalah pada masa lalu yang membuat terbatasnya wewenang yang di miliki oleh pemerintah daerah. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. perkembangan desentralisasi dari masa ke masa Sejarah desentralisasi di indonesia dimulai pada masa kolonial dimana belanda membawa konsep sentralisasi dan desentralisasi ke indonesia dengan Adaya desentralisasi pemerintah colonial mengharapkan Adaya daerah otonom yang dapat mengurus keuanganya sendiri yang disebabkan karena masukya modal swasta dan paham liberalis karena pada saat itu masih menggunakan system sentralisasi yang membuat bayak kebijakan berpusat pada pemerintahan pusat, yang membuat semakin banyakya pekerjaan yang harus ditangani oleh pemerintah pusat seperti pelayanan masyarakat maupun dalam mengurus hal hal lainya yang membuat pemerintahan belenda pada era penjajahan kewalahan dalam pengurusan pemerintahan. Setelah mengalami kemerdekaan indonesia mengalami pembagian menjadi dua daerah yang otonom maupun administrasi dimana daerah otonom merupakan daerah istimewa yang dipegang oleh sultan, daerah otonom ini mempuyai sifat istimewa yang di berikan oleh negara kepada daerah otonom dimana sultan dapat mengakomondasi daerahya sendiri stelah munculya uu tahun 1948 berisi peyerahan beberapa urusan kepada daerah dan Adaya pembatasan pembatasan bagi Lembaga dpr dengan adanya hal ini menunjukan bahwa pemerintah akan melakukan perluasan otonomi daerah Pada era orde baru sentralisasi sangat kuat dimana hampir semua kebijakan dikendalikan penuh oleh pemerintah pusat dimana sentralisasi pada saat ini dugunakan untuk kelompok kepentingan yang di kontrol terpusat oleh pemerintah pusat dengan melibatkan militer untuk mendominasibaik dalam pemerintahan maupun dalam parlemen, yang membuat tidak Adaya resistensi politik daerah terhadap pengelolaan sumberdaya, setelah terjadiya separatis yang menimbulkan pemberontakan yang mengakibatkan lepasya timor timur, pada tahun 1974 pemerintah mengeluarkan undang undang yang memberikan angin segar kepada daerah karena daerah dapat mengelola urusanya sendiri walawpun Sebagian besar kendali masih dipegang oleh pusat Setelah memasuki masa reformasi dan pasca reformasi terjadi perubahan dalam pemerintahan yang mendorong perhatian lebih terhadap desntralisasi di indonesia dimana diberlakukanya undang undang yang memberikan kekuasaan lebih kepada daerah dalam pengelolaan daerahya dimana daerah dapat mengatur keuangan, pembangunan, dan pelayanan publikya sendiri pada tahun 2004 terjadi perubahan besar dalam sesentralisasi di indonesia dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan big bang yang tujuanya untuk memberikan otonomi lebih besar kepada daerah dalam pengelolaan urusan daerah yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah Dalam perkembangan desentralisasi telah membuahkan hasil namun terdapat tantangan dalam pekembanganya, hasil dari perkembangan desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk bisa mengelola daerahya sendiri mulay dari sumber daya maupun kebijakan lokal, memungkinkan daerah agar dapat mengambil keputusan yang lebih sesuai dengan karakteristik daerahya dan mempercepat pembangunan daerah serta mengembangkan daerah agar menjadi pusat ivestasi maupun pembangunan, namun terdapat juga halangan dalam perkembanganya dimana membutuhkan sumber daya manusia yang terlatih yang membuat desentralisasi mengalami perkembangan yang lambat, desentralisasi juga memungkinkan terjadiya korupsi dan penyalah gunaan pemerintah daerah karena daerah dapat mengelola daerahya sendiri sehingga pemerintah pusat tidak terlalu mengetahui tentang pemerintah daerah yang lakukan. 2. faktor yang mempengaruhi jalanya desentralisasi Dalam implementasi kebijakan desentralisasi di Indonesia, terdapat beberapa faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan desentralisasi. Mereka mengacu pada kemampuan pemerintah daerah untuk mengarahkan administrasi dan melaksanakan kebijakan dalam administrasi dan pelayanan publik. Pengembangan wilayah tanggung jawabnya membutuhkan anggota dan staf dengan kualitas dan pengetahuan serta keterampilan untuk mengelola kebijakan pemerintah secara efektif. Kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber daya keuangan secara efisien dan transparan akan menjadi faktor penting dalam menentukan kapasitas mereka. Tata kelola yang baik dan fungsional, termasuk sistem perencanaan dan pengambilan keputusan yang transparan, akan membantu pemerintah daerah merumuskan kebijakan yang tepat sasaran untuk pelaksanaan program yang efektif. Kota harus memenuhi tugasnya untuk memberikan informasi yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara lebih efektif dan pemahaman yang baik. Untuk melibatkan masyarakat dalam dialog tentang kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah harus secara aktif mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses konsultasi dan dialog tentang kebijakan dan program yang akan dilaksanakan. Keterlibatan masyarakat lebih efektif ketika masyarakat memiliki kekuatan serta pengetahuan tentang desentralisasi. Pemerintah harus membantu memperkuat kemampuan masyarakat untuk memahami masalah publik, berorganisasi dan aktif mengambil keputusan. Keterlibatan masyarakat bukan sekedar formalitas, melainkan harus dihargai dan dihormati. Pemerintah daerah harus mempertimbangkan aspirasi dan kontribusi masyarakat dalam memutuskan kebijakan dan program yang akan dilaksanakan. Umpan balik masyarakat membantu meningkatkan kualitas kebijakan dan program ke depan. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung pada budaya politik, tingkat pendidikan dan faktor sosial lainnya Namun partisipasi masyarakat yang aktif dan inklusif memperkuat legitimasi pemerintah daerah dan membantu mengembangkan kebijakan yang melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. tingkat harmonisasi dan koordinasi antara otoritas negara dan lokal dalam implementasi kebijakan desentralisasi sangat penting untuk mencapai tujuan desentralisasi secara efektif dan efisien. Desentralisasi berarti pengalihan tanggung jawab dan kekuasaan dari negara ke pemerintah daerah. Namun demikian, pemerintah pusat tetap memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan kebijakan dan program nasional dengan kebijakan dan program daerah melalui komunikasi yang terbuka dan jelas antara negara dan pemerintah daerah. Transparansi dalam berbagi informasi dan kebijakan membantu menghindari kesalahpahaman dan memastikan pemahaman bersama tentang tujuan dan prioritas nasional dan daerah. Pemerintah negara bagian dan daerah harus bekerja sama untuk menetapkan prioritas pembangunan nasional dan daerah. Dalam proses ini, terjadi dialog antara para pihak untuk memahami kebutuhan dan tantangan daerah, sehingga kebijakan dan program yang dilaksanakan semakin sinkron. Pemerintah pusat harus menyusun peraturan dan pedoman yang jelas untuk melaksanakan desentralisasi. Pedoman ini dapat membantu pemerintah daerah memahami tugas dan tanggung jawabnya serta memberikan pedoman yang konsisten dalam pelaksanaan kebijakan anggaran pemerintah yang sangat penting bagi pelaksanaan program antara pemerintah pusat dan daerah. Dana yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas desentralisasi kota harus diperoleh secara memadai melalui evaluasi pelaksanaan kebijakan desentralisasi. Hasil evaluasi dapat memberikan umpan balik kepada pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program yang dilaksanakan. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat membuat pelaksanaan kebijakan desentralisasi lebih efektif dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Partisipasi aktif kedua belah pihak dalam proses koordinasi membantu terciptanya sistem tata kelola yang lebih terpadu . 3. efek implementasi kebijakan desentralisasi Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, misalnya dalam pemerataan pembangunan untuk pemerataan manfaat pembangunan di seluruh negara atau daerah. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah, sehingga daerah yang sebelumnya kurang berkembang dapat mencapai pertumbuhan ekonomi, sosial dan infrastruktur yang lebih seimbang dengan daerah lain. Dengan desentralisasi, pemerintah daerah memiliki lebih banyak otonomi dalam mengambil keputusan tentang alokasi sumber daya, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya sendiri. Hal ini memungkinkan pengembangan fleksibilitas dan keragaman dalam pendekatan, sehingga solusi yang diterapkan dapat memenuhi kebutuhan lokal dengan lebih baik dan berdampak lebih besar pada masyarakat lokal. Keberhasilan desentralisasi dan pemerataan pembangunan tidak hanya bergantung pada otonomi masyarakat yang lebih besar. Diperlukan juga koordinasi yang baik antara pemerintah negara dan daerah, serta peran aktif negara untuk memberikan dukungan teknis, keuangan dan sumber daya lainnya kepada daerah yang membutuhkan, sehingga tujuan pembangunan yang berkeadilan dapat tercapai secara lebih efektif. Meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah salah satu tujuan utama pemerintah dan dengan desentralisasi keputusan tentang penyampaian layanan publik seperti pendidikan, perawatan kesehatan, infrastruktur dan layanan sosial dapat dibuat lebih lokal. Hal ini dapat membantu membuat layanan ini lebih terjangkau dan dapat diakses oleh masyarakat lokal, karena kebijakan dan program dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan dan spesifikasi lokal. Desentralisasi memberi pemerintah daerah kontrol yang lebih baik atas sumber daya lokal, termasuk anggaran dan keuangan publik. Melalui pengelolaan yang lebih efisien dan transparan, sumber daya tersebut dapat digunakan dengan lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya melalui investasi pada proyek infrastruktur atau program ekonomi lokal. Pemerintah daerah memiliki lebih banyak kekuatan dalam merencanakan dan melaksanakan program ekonomi lokal. Kebijakan seperti insentif investasi, pengembangan industri dan pengelolaan sumber daya alam dapat didasarkan pada kebutuhan dan potensi ekonomi daerah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan manusia dengan meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan di daerah yang sebelumnya terpinggirkan yang dapat mendapat perhatian lebih dari masyarakat. Kebijakan dan program yang menyasar ketimpangan wilayah dapat lebih tepat sasaran karena pemerintah kota lebih memahami situasi lokal dan kebutuhan masyarakat local. Berkat desentralisasi, berbagai daerah dapat menciptakan inovasi kebijakan dan program yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya. Setiap daerah memiliki tantangan dan peluang yang berbeda, dan desentralisasi memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menemukan solusi yang paling efektif untuk masalah mereka sendiri. Meskipun pelaksanaan kebijakan desentralisasi menawarkan peluang positif tersebut di atas, akan tetapi keberhasilan desentralisasi juga banyak bergantung pada kemampuan pemerintah daerah untuk memimpin dan mengelola administrasi, serta dukungan dan koordinasi yang baik dari pemerintah pusat. Dengan sinergi yang tepat antara pemerintah pusat dan daerah, desentralisasi dapat menjadi alat yang ampuh untuk mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah negara.  4. hambatan dan tantangan dalam implementasi desentralisasi Kapasitas administrasi daerah yang kurang memadai menjadi salah satu kendala pelaksanaan desentralisasi, karena tidak semua daerah memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola anggaran dan program pembangunan, serta membutuhkan kemampuan teknis dan administrasi yang kuat di berbagai bidang seperti perencanaan pembangunan, keuangan publik, sumber daya manusia dan infrastruktur. Jika kapasitas ini tidak dikembangkan secara memadai, pemerintah daerah akan menghadapi kesulitan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, yang dapat menghambat pencapaian tujuan desentralisasi dan menyebabkan kesenjangan pembangunan antar daerah. Beberapa daerah lebih maju dan memiliki infrastruktur yang baik, sedangkan daerah lainnya masih tertinggal. Desentralisasi yang tidak diselaraskan dengan kebijakan pemerataan dapat meningkatkan ketimpangan antar daerah. Kurangnya informasi yang akurat dan terbaru sangat mempengaruhi dalam membuat keputusan yang baik. Pemerintah daerah seringkali menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk merencanakan intervensi berbasis bukti. Beberapa pemerintah daerah mungkin tidak sepenuhnya memahami peluang dan tanggung jawab yang dibawa oleh otonomi. Kesadaran ini penting agar pemerintah kota dapat menjadi lebih aktif dalam merencanakan dan menerapkan langkah-langkah yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Koordinasi yang tidak seimbang antara pemerintah negara dan daerah dapat menyebabkan tumpang tindih kebijakan dan program serta ketidakjelasan alokasi anggaran. Ketidakcocokan politik antara berbagai tingkat pemerintahan ini dapat menghambat efektivitas dan efisiensi desentralisasi, yang dapat menyebabkan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketika pemerintah daerah diberi lebih banyak wewenang untuk mengelola sumber daya dan program pembangunan di daerahnya, korupsi dan penyimpangan dapat meningkat, terutama ketika mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat tidakmemadai. Hal ini biasanya disebabkan oleh lemahnya sistem kontrol yang memadai oleh pemerintah atau lembaga independen. Kurangnya pengawasan dapat menciptakan celah untuk korupsi dan ketidakberesan yang tidak diketahui ketika pemerintah daerah memiliki kapasitas yang terbatas untuk mengelola sumber daya dan program secara efisien dan transparan. Kurangnya kapasitas ini dapat mendorong korupsi dan penyimpangan Perbedaan pertumbuhan ekonomi antar daerah. Perbedaan-perbedaan ini dapat menyebabkan persaingan untuk mendapatkan sumber daya dan peluang keuangan yang lebih besar, dan meningkatkan risiko korupsi. Pengaruh dan patronase politik dapat meningkatkan risiko korupsi dan penyalahgunaan. Pengaruh politik yang kuat atau kepentingan pribadi tertentu dapat memengaruhi pengambilan keputusan di tingkat lokal. Tidak semua daerah memiliki sumber daya alam dan sarana ekonomi yang sama. Beberapa daerah mungkin memiliki sumber daya alam yang melimpah sedangkan daerah lain mungkin memiliki sumber daya alam yang terbatas. Pengelolaan sumber daya yang adil dan efisien menghadirkan tantangan dalam konteks desentralisasi. Meskipun tujuan desentralisasi adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dalam praktiknya tingkat keterlibatan masyarakat masih rendah. Tantangan untuk keberhasilan desentralisasi dapat meliputi kurangnya kesadaran, terbatasnya akses ke informasi dan terbatasnya kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Daerah yang berbeda mungkin memiliki tantangan dan kebutuhan yang berbeda dalam melaksanakan otonomi daerah, dan dinamika politik di tingkat nasional dan daerah juga dapat mempengaruhi pelaksanaan desentralisasi. Misalnya dalam perubahan politik dapat mempengaruhi koherensi dan keberlanjutan kebijakan desentralisasi. Mengatasi hambatan dan tantangan tersebut memerlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses desentralisasi. Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus ditingkatkan agar kebijakan desentralisasi dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.  5. pandangan masyarakat terhadap desentralisasi di indonesia Masyarakat bereaksi berbeda terhadap desentralisasi Indonesia. Ada yang menganjurkan adanya sistem desentralisasi ketidakpercayaan dan harapan besar pada sistem ini, munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem desentralisasi, karena desentralisasi seringkali membawa perubahan dalam struktur pemerintahan dan distribusi kekuasaan, yang dapat menimbulkan ketidakpastian tentang bagaimana pelaksanaannya akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Masyarakat mungkin khawatir tentang dampak dari perubahan ini. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang desentralisasi dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap manfaat dan tujuan dari kebijakan ini. Kurangnya pendidikan tentang desentralisasi juga dapat menimbulkan ketakutan akan perubahan. Peningkatan otonomi daerah juga berarti peningkatan korupsi dan penyimpangan. Persepsi terhadap masalah ini dapat membuat masyarakat tidak percaya dengan pelaksanaan desentralisasi. Pelaksanaan desentralisasi tidak berjalan dengan baik, dapat terjadi ketimpangan pelayanan publik di beberapa daerah. Masyarakat di daerah tertentu mungkin merasa dirugikan dan tidak mempercayai distribusi sumber daya dan layanan yang adil. Pengalaman negatif kotamadya sebelumnya atau implementasi desentralisasi yang buruk dapat menciptakan ketakutan dan ketidakpercayaan terhadap langkah-langkah desentralisasi saat ini, tetapi hanya sedikit yang mendukung sistem ini dan menaruh harapan besar padanya. Dukungan masyarakat membenarkan kebijakan desentralisasi. Ketika masyarakat mendukung kebijakan tersebut, keputusan pemerintah untuk membagi kekuasaan diterima dan dibenarkan. Dukungan masyarakat dapat mendorong partisipasi aktif dalam proses pelaksanaan kebijakan desentralisasi. Keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Ketika masyarakat berpartisipasi aktif dan mendukung kebijakan tersebut, implementasi kebijakan cenderung lebih lancar, yang juga berimplikasi pada perubahan struktur tata kelola dan implementasi kebijakan. Dukungan masyarakat memfasilitasi penerimaan perubahan ini dan mengurangi resistensi terhadap perubahan. Harapan masyarakat yang tinggi terhadap desentralisasi tersebar luas. Desentralisasi seringkali dipandang sebagai mekanisme yang dapat membawa perubahan positif dalam masyarakat, karena memberikan kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada kotamadya dalam mengelola urusan daerah. Masyarakat berharap desentralisasi akan meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan di daerah dan memungkinkan mereka berperan aktif dalam pembangunan dan pelayanan publik. Dalam komunitas yang lebih dekat dengan masalah lokal, kebijakan dan program dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan unik dari area tertentu. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik dan pengambilan keputusan daerah. Dengan desentralisasi, masyarakat diharapkan dapat mengontrol dan berpartisipasi lebih aktif dari sebelumnya dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan. Masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemantauan dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah. Dalam beberapa kasus, desentralisasi dapat menimbulkan konflik atau protes oleh kelompok masyarakat tertentu yang merasa dirugikan atau tidak adil dalam pembagian sumber daya atau kebijakan pemerintah daerah. Tanggapan masyarakat terhadap desentralisasi sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah daerah berinteraksi dengan masyarakat, penekanan pada partisipasi masyarakat, dan pemerataan manfaat pembangunan. Komunikasi yang efektif dan manajemen ekspektasi yang transparan dapat membantu menciptakan dukungan masyarakat yang lebih luas untuk proses desentralisasi   KESIMPULAN Dalam jurnal “ dinamika implementasi desentralisasi di indonesia” telah dibahas berbagai aspek penting terkait implementasi desentralisasi dari masa ke masa yang dipengaruhi oleh perpindahan kepemimpinan kupala negara yang membuat perubahan perubahan dalam sistem desentralisasi dan munculnya masalah dari pemerintah daerah itu sendiri yang membuat terhambatya desentralisasi di indonesia . Melalui pembahasan yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan dapat diambil : Perkembangan desentralisasi: Desentralisasi di Indonesia Pada masa Orde Baru sentralisasi sangat kuat, dengan kontrol militer mendominasi pemerintahan dan parlemen. Namun, setelah masa reformasidemokrsi lebih ditekankan pada undang-undang memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah perubahan penting dilakukan pada desentralisasi untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah dalam mengelola urusan daerah dan untuk mengurangi keunggulan antar daerah.  Pengaruh desentralisai : adanya desentralisasi dapat mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah negaraindonesia Dengan pendelegasian kewenangan kepada pemerintah daerah, diharapkan kebijakan dan program pembangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan peluang daerah, sehingga mengurangi kesenjangan antar daerah. Hal ini diharapkan dapat membawa manfaat langsung bagi masyarakat . Tantangan implementasi desentralisasi : dalam Desentralisasi juga terdapat tantangan terkait kurangnya kapasitas dan kompetensi pemerintah daerah dalam mengelola otonomi yang diberikan, sehingga Diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif. Peningkatan otonomi daerah mengandung resiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab memerlukan Mekanisme kontrol dan pencegahan korupsi merupakan salah satu hal penting penting agar tidak mengambat desentralisasi di indonesia DAFTAR PUSTAKA Domai, Tjahjanulin, ed. Desentralisasi: Paradigma baru dalam Pemerintah Lokal dan Hubungan Antarpemerintah Daerah. Universitas Brawijaya Press, 2011. Christina, Rina, and Muhammad Afif Muttaqin. "Desentralisasi Dan Otonomi Daerah; Desentralisasi, Demokratisasi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah." Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik 13.2 (2020): 290-292. Simanjuntak, Kardin M. "Implementasi kebijakan desentralisasi pemerintahan di Indonesia." Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance 7.2 (2015): 111-130. Wicaksono, Kristian Widya. "Problematika dan tantangan desentralisasi di Indonesia." Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance 4.1 (2012): 21-28. Azhar, Mesy Azmiza. "Dinamika Urusan Konkuren Antar Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Sistem Desentralisasi." Lex Renaissance 7.3 (2022): 648-660. Dwiyanto, Agus. Administrasi Publik: Desentralisasi Kelembagaan Dan Aparatur Sipil Negara. UGM PRESS, 2018. 15 14 1