Desentralisasi dan Demokratisasi

Demokrasi lokal adalah demokrasi yang terjadi di level lebih bawah dari hirarki pemerintahan suatu negara. Sementara itu, kajian Birokrasi dan Demokrasi utamanya ditujukan mengefektifkan tujuantujuan pemerintahan demokrasi dalam memenuhi janji terhadap para konstituen. Salah satunya adalah, lewat penitikberatan pada kinerja birokrasi. Publik diarahkan lebih mendekati "kerja-kerja nyata" pemerintahan, tidak seperti kondisi saat ini yang seperti "teralienasi" dari implementasi perilaku pemerintah.

SINOPSIS Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Pengertian ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Dengan adanya desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Sistem desentralisasi ini berhubungan dengan otonomi daerah. Sebab, otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat. Adanya desentralisasi akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah tertinggal dalam suatu negara hingga daerah otonom tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional. Tetapi, fakta yang terjadi pada saat ini adalah desentralisasi yang menjadi keinginan masyarakat Indonesia pasca reformasi kurang diterapkan secara maksimal. Implementasinya juga masih setengah hati. Seharusnya, UU No. 22 tahun 1999 menghasilkan desentralisasi yang bisa menciptakan komunikasi baru antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta memberi tangung jawab lebih besar kepada pemerintah daerah. Namun, UU tersebut memunculkan masalah distribusi wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga tanggung jawab Pemerintah Pusat yakni politik internasional, pertahanan, keamanan nasional, peradilan, kebijakan moneter dan fiskal, dan agama; sedangkan Pemerintah Daerah bertanggung jawab diluar bidang tersebut. Selanjutnya Pemerintah Pusat mengeluarkan UU No. 32 tahun 2004 untuk mengatasi permasalahan pada awal desentralisasi serta mensinergikan Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan yang muncul. UU tersebut memberikan kewenangan pada Pemerintah untuk menjalankan kekuasaan daerah otonominya dengan kewenangan yang sama dan skala yang berbeda. Selain hal tersebut, UU No. 32 tahun 2004 juga memberikan penjelasan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 tahun 2007 yang memperjelas dan memberi rincian dalam pembagian wewenang. Sehingga Pemerintah Pusat berwenang terhadap seluruh Provinsi, Provinsi berwenang terhadap kabupaten/kota otonominya, dan kabupaten/kota memiliki 31 urusan yang didesentralisasi oleh Pemerintah Pusat. Seharusnya desentralisasi yang ada sekarang mendukung efektivitas program pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia meskipun dalam pelaksanaannya masih sangat rumit. Tetapi, bedasarkan jurnal ini, masih banyak permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam penerapan desentralisasi yang sesuai dengan amanat UU. Diantara permasalahannya adalah koherensi dan birokrasi yang berbelit-belit, kondisi SDM pegawai pemerintah yang belum sepenuhnya menunjang pelaksanaan desentralisasi, kualitas kepala pemerintahan yang masih sangat rendah, belum adanya alat kelengkapan pemerintahan yang memadai, bergesernya korupsi pusat ke daerah, eksploitasi SDA daerah, kurangnya pemahaman

Regional autonomy has been rolled out, the freedom of the area to manage the assets of the area was wide open education is no exception. Centralized systems of education at the time of Orde Baru have constrained the freedom of education in Indonesia, ranging from kindergarten through college. Not just any financial problems even uniform is governed by the center. The weaknesses found in the system of centralization demanded the government is currently developing a decentralized system with the advantages contained in it, especially education in the context of secondary education as the main study. (Otonomi Daerah telah digulirkan, kebebasan daerah untuk mengelola aset daerah pun terbuka lebar tak terkecuali pendidikan. Sistem sentralisasi pendidikan pada zaman Ordebaru telah mengekang kebebasan pendidikan di Indonesia, mulai dari tingkat Taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Tidak hanya permasalahan keuangan saja bahkan seragam pun diatur oleh pusat. Kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem sentralisasi menuntut pemerintah saat ini mengembangkan sistem desentralisasi dengan keunggulan-keunggulan yang terdapat di dalamnya, terutama pendidikan dalam konteks pendidikan menengah sebagai kajian utama.)

Sosok atau postur pemerintahan lokal di negeri ini sangatlah beragam, meskipun dibalik itu ada sejumlah kesamaan. Dalam keberagaman itulah daerah--daerah di Indonesia bersatu dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di balik pernyataan yang terakhir-bersatu dalam ikatan NKRI-ada dua konotasi dari kesatuan. Lebih dari itu, kegagalan mebedakannya, memiliki implikasi serius: salah urus dalam menyelenggarakan pemerintahan ataupun gagal dalam menjaga kesatuan itu sendiri.

The shallow democratization and decentralization processes are prone to stagnation. They should be treated as transformation, as oppose to onedimensional reform. In doing so, they deem to be mutually reinforcing or two-in-one, rather than two autonomous agendas. To enhance local autonomy means to transform the currently bureaucratic minded discourse and practice into increasingly more democratic policy-making, and democratization process need to develop along bottom-up route rather than top-down. Enhancing sense of public would allow local autonomy brings about national goals in contextually local-based manner, rather than threatening national unity.

The shallow democratization and decentralization processes are prone to stagnation. They should be treated as transformation, as oppose to one-dimensional reform. In doing so, they deem to be mutually reinforcing or two-inone, rather than two autonomous agendas. To enhance local autonomy means to transform the currently bureaucratic minded discourse and practice into increasingly more democratic policy-making, and democratization process need to develop along bottom-up route rather than top-down. Enhancing sense of public would allow local autonomy brings about national goals in contextually local-based manner, rather than threatening national unity.

’60’lı ve ‘70’li yıllarda Latin Amerika’da halk hareketleri
genel olarak yoğun bir politik mücadele döneminden
geçmişlerdir. Sader, Latin Amerika solunun tarihini
XX.yy’dan itibaren dört döneme ayırarak kavramsallaştırmıştır.
Yazarın ‘üçüncü dönem’ olarak adlandırdığı
dönem iki kısa savaş dönemi içermektedir: “Birinci
dönem, temelde Küba’daki gerilla mücadelesine oldukça
benzeyen, kırsal gerilla mücadelesi modelli Küba, Nikaragua,
Venezüella, Peru ve Guatemala mücadelelerini
içine almaktadır (Sader, 2006 66) Latin Amerika ölçeğinde,
1959’da Küba devriminin zafere ulaşması ve
1970’te Şili sosyalizminin iktidara gelmesi, dünyanın çeşitli
yerlerinde, Afrika’da ve Asya’da anti-kolonyal mücadeleler
ve 68 Fransa işçi-öğrenci hareketi gibi devrim
hareketlerinin filizlenmesine katkıda bulunmanın yanı
sıra, Latin Amerika kıtasının diğer ülkelerinde de silahlı
mücadelelerin gelişmesi için uygun bir iklim oluşturmuştur.
Bugün hâlâ sosyalist bir devlet rejimini
ayakta tutan/yaşatan Küba dışında
60’lı ve 70’li yıllar arasında
Latin Amerika’da filizlenen diğer dönüşüm
deneyimlerine gelince


Bu çerçevede “kentsel ve kırsal biçimleriyle (formlarıyla)
Kolombiya’nın yanı sıra şehir gerillalarıyla Uruguay,
Arjantin ve Brezilya ile köylerdeki mücadeleyle
Meksika’da yeni kendisine yeni yöntemler katarak bu kez
Guatemala, Peru ve Venezüella’da” ortaya çıkan kısa süreli
ikinci silahlı mücadele dönemi yer tutmaktadır
(Sader, 2006: 66).
Bugün hâlâ sosyalist bir devlet rejimini ayakta
tutan/yaşatan Küba dışında 60’lı ve 70’li yıllar arasında
Latin Amerika’da filizlenen diğer dönüşüm deneyimlerine
gelince, bu deneyimler ağır yenilgiler olmasa da bir
gerileme dönemini başlatmıştır. 70’lerin ortalarından itibaren
Latin Amerika alt kıtasını harap eden acımasız askeri
diktatörlükler, bu devrimci hareketlerin geliştiği
hemen hemen bütün örneklerde (ülkelerde/her durumda)
devrimci süreçlerin/hareketlerin ilerleyişini durdurmuş
ve sol örgütleri/örgütlenmeleri ağır askeri ve
özellikle de politik yenilgiye uğratmıştır.
80’li yılların başlarında, Güney Amerika’nın çoğu ülkesinin
diktatörlük rejimlerinin yönetimi altına girdiği
ve sayısız sol fraksiyon militanının öldürüldüğü, kaybedildiği
veya sürgün edildiği bir bölgesel senaryosuyla
karşı karşıya kalıyoruz.

Pintu masuk Puskesmas di Bokondini Tolikara yang tutup. Obat-obatan yang seharusnya dimanfaatkan di Puskemas ini dijual kembali di Wamena. Penduduk kampung bergantung pada ketersediaan obat-obatan di sekolah Ob Anggen yang dikelola swasta. (Foto: Bobby Anderson, 2013) Dibawah pelaksanaan kebijakan hukum otonomi khusus (Otsus), mayoritas pengelolaan sumber daya alam Papua dikembalikan ke pemerintah tingkat provinsi. Kebijakan hukum yang disahkan pada tahun 2001 ini dimaksudkan untuk mengatasi penyebab timbulnya kerusuhan politik di Papua serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Papua sehari-hari. Kebijakan ini juga ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat Papua terhadap lapangan pekerjaan di pemerintahan, membuka kesempatan ekonomi, serta akses ke pelayanan kesehatan dan pendidikan. Namun setelah menghabiskan waktu bertahun-tahun dan uang miliaran rupiah yang telah di keluarkan, sebagian besar masyarakat Papua masih hidup dalam penderitaan. Papua masih menjadi salah satu wilayah dengan tingkat malnutrisi, TB (Tuberkulosis) dan HIV yang tertinggi di Indonesia; selain itu dengan tingkat pendapatan terendah dan angka kematian tertinggi. Hal ini seolah menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi khusus telah gagal. Namun kegagalan ini hanya sedikit kaitannya dengan aspek pelaksanaan otonomi khusus yang dilaksanakan oleh Jakarta. Kegagalan terbesar, untuk masyarakat pada umumnya, adalah 1 Originally Pubished as Dying for Nothing, Inside Indonesia 115, 2 terkait dengan aspek otonomi khusus yang dialihkan ke pemerintah provinsi dan kabupaten: untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan. Di artikel sebelumnya, yang berjudul 'Kegagalan pendidikan di wilayah pegunungan tengah, Papua', saya menggambarkan bagaimana aparat pemerintah dan kelompok elit di daerah sudah tidak lagi memandang otonomi khusus sebagai cara untuk meningkatkan pembangunan. Sebaliknya, mereka memandangnya sebagai cara untuk mendapatkan akses subsidi nasional yang lebih besar, yang dapat mereka ambil keuntungannya secara pribadi atau dibagikan kepada lingkar jejaring mereka; baik dalam bentuk pemberian pekerjaan atau keuntungan lainnya. Saya juga memberikan gambaran bagaimana kegagalan otonomi khusus makin diperkuat dengan banyaknya pembentukan kabupaten, kecamatan dan kampung baru yang tidak terkontrol sebagai bagian dari proses yang disebut 'pemekaran', lebih sebagai peningkatan akses bagi kelompok elit di daerah, sementara penduduk lokal Papua semakin tersingkirkan dari pelayanan yang seharusnya mereka dapat untuk membantu kehidupan mereka. Kebijakan politik yang saling mempengaruhi tersebut telah merusak sistem pendidikan di wilayah pegunungan 2 . dan tidak berfungsi akan menghasilkan kampung yang angka buta huruf dan tingkat pertumbuhan penduduknya negatif, mereka hanya akan berdagang seadanya sampai mereka mati sebelum waktunya. Setiap orang yang mengambil gaji tanpa datang bekerja baik di bidang pendidikan atau kesehatan di wilayah pegunungan, ikut terlibat di dalam proses yang membuktikan adanya autogenocide (genosida yang terjadi dengan sendirinya). Ikut menjadi pengamat dalam melanjutkan tragedi ini dan juga untuk ikut bersekongkol di dalamnya. Ini adalah masalah yang mendesak. Bobby Anderson (rubashov@yahoo.com) bekerja di bidang kesehatan, pendidikan dan pemerintahan di Indonesia Timur, dan dia sering mengunjungi provinsi Papua. Artikel ini dan juga artikel lainnya dapat ditemukan di http://independent.academia.edu/BobbyAnderson/

Lagi-lagi kita harus menelan kenyataan pahit, bahwa perpolitikan di negeri ini begitu jauh dari ideal. Reformoasi yang kita gadhag-gadhang ternyata jauh dari yang kita angankan karena memang tidak ada kesepakatan apa yang harus dilakukan, dan apa ukuran keberhasilannya. Tidak jelas juga siapa yang harus bertanggung jawab, ketika reformasisebuah jargon yang begitu menjanjikan-pada akhirnya dianggap tidak terwujud. Oleh karena itu, perlu kiranya kita cermati proses-proses yang niscaya terjadi.