HUKUM KETENAGAKERJAAN

2016

Pasal 4 Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan : a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah ; c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewjudkan kesejahteraan ; d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya ; BAB III KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA Pasal 5 Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Pasal 6 Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi pengusaha. BAB IV PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN Pasal 7 1. Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja. 2. Perencanaan tenaga kerja meliputi : a. Perencanaan tenaga kerja makro ; dan b. Perencanaan tenaga kerja mikro. 3. Dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan, pemerintah harus berpedoman pada perencanaan tenaga kerja sebagaimana pada ayat (1). Pasal 8 1. Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang antara lain meliputi : a. Penduduk dan tenega kerja ; b. Kesempatan kerja ; c. Pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja ; d. Produktivitas tenaga kerja ; e. Hubungan industrial ; f. Kondisi lingkungan ; g. Pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan h. Jaminan sosial tenaga kerja. 2. Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat , diperoleh dari semua pihak yang terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta. 3. Ketentuan mengenai tata cara memperoleh informasi ketenagakerjaan dan penyusunan serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Nama Penulis : WAYAN JULIONATA (07011381924218) 1 JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA DOSEN PEMBIMBING : ZAINUL ARIFIN,SH.,MH Abstrak Pegawai negeri sipil (PNS) sebagai unsure utama sumber daya aparatur negara berperan menentukan keberhasilan pengelenggaraan pemerintah dan pembangunan. PNS mempu memaiankan peran tersebut adalah PNS yang mempunyai kopetensi dan diindikasi dengan sikap disiplin yang tinggi, kinerja yang baik serta serta perilaku yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepala Negara, bermoral dan bermental baik, professional, sadar akan tanggung jawab nya sebagai pelayanan public seta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Namun pada instansi pemerintahan para pegawainya sering melakukan pelanggaran disiplin misalnya datang terlambat, malas dalam menjalankan pemerintah dan menimbulkan kekecewaan pada masyarakat. Peraturan pemerintah no 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang bertujuan untuk meningkatkan disiplin PNS menuju PNS yang professional, merubah sikap dan perilaku pejabat maupun PNS, menjalin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan 1 Wayan julionata lahir di oku timur pada tanggal 09 juli 2001 saat ini ia sedang menempuh pendidikan stata 1 di fakultas fisip universitas sriwijaya semester 3. Ini artikel dibuat untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh bapak Zainul Arifin selaku dosen pengampu pada mata kuliah hukum administrasi Negara

Political Theologies in Orthodox Christianity, 2017

The question of the role of the Church in the public square presumes that there is such a thing as a “public.” The question also presumes that the Church’s relation to such a public is homogeneous across space and time, and does not consider how a particular “public” shapes a particular church’s understanding of itself. This chapter interrogates the very category of public to examine if there is such a thing as the public. It asks whether what is meant by “public ecclesiology” depends on where the Church is located. It ends by proposing an Orthodox “public ecclesiology” across time and space through a case study of public issues surrounding homosexuality, such as laws against so-called gay propaganda and gay marriage. I argue that Orthodox support of a public political space grounded in the sacredness of the person, as expressed in human rights language, especially rights to freedom and equality, is not necessarily being “liberal” or “Western,” but is Orthodox insofar as it is based on Orthodox ecclesiology and theological anthropology.

The primary purpose of this research is to study the viability of Payments Bank as a business option and study if it is a profitable venture or not. Present paper gives information about what are Payments Banks, sources of income for Payments Bank, Analysis and interpretation of key accounting ratios using bar diagrams, analysis of overall operating losses for two consecutive financial years.

arXiv: Quantum Physics, 2018

A major question in our understanding of the fabric of the world is where the randomness of some quantum phenomena comes from and how to represent it in a rational theory. The statistical interpretation of quantum mechanics made its way progressively since the early days of the theory. We summarize the main historical steps and then we outline how the randomness gains to be depicted by using tools adapted to Markov processes. We consider a model system corresponding to experimental situations, namely a single two-level atom submitted to a monochromatic light triggering transitions from the ground to the excited state. After a short summary of present quantum approaches, we explain how a general "kinetic-like" Kolmogorov equation yields the statistical properties of the fluorescent light radiated by the atom which makes at once Rabi oscillations between the two states, and random quantum jumps with photo-emission. As an exemple we give the probability distribution of the ti...