Presentasi Indonesia E Tourism Law

Proposal penyelenggaraan kongres (bid document) dari sebuah PCO fiktif sebagai salah satu tugas mata kuliah mengenai MICE.

Pariwisata di Indonesia merupakan sektor ekonomi penting di Indonesia. Pada tahun 2009, pariwisata menempati urutan ketiga dalam hal penerimaan devisa setelah komoditi minyak dan gas bumi serta minyak kelapa sawit. Berdasarkan data tahun 2014, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia sebesar 9,4 juta lebih atau tumbuh sebesar 7.05% dibandingkan tahun sebelumnya.

Fenomena yang sangat unik dewasa ini adalah arus perjalanan manusia di seluruh dunia yang meningkat luar biasa sebagai akibat dari peningkatan perjalanan antarnegara untuk keperluan bisnis dan profesional, pariwisata, belajar keluar negeri, maupun perpindahan pengungsi yang menghindari kericuhan politik di negaranya sendiri .

Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy, 2021

Regulasi terkait pariwisata halal di Indonesia belum jelas dan masih lemah, hal ini menjadi dilema karena Indonesia belum mempunyai pedoman khusus untuk pariwisata halal dan masih diatur secara umum di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Sedangkan Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang unggul dalam hal pariwisata halal, jika dibandingkan dengan negara muslim lainnya. Hal ini terbukti dengan penghargaan yang diterima Indonesia dari Global Muslim Travel Index (GMTI) pada tahun 2019. Pariwisata halal Indonesia memberi dampak positif tersendiri bagi perekonomian dan lapangan pekerjaan di Indonesia.

Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 2021

development is to make nature an object of tourism exploitation, shifting to a culture-based tourism development model (halal tourism) and nature conservation (eco-tourism). As a national mainstay tourism area, NTB has a beautiful culture and nature as a tourist attraction, so the concept of sharia tourism has begun to be applied in NTB, but ecotourism has only just been initiated by the NTB provincial government. One of the problems that have slowed the progress of the ecotourism model is the absence of legal instruments as the basis for ecotourism policy in NTB. Discusses the government's legal policies in accommodating ecotourism development and the legal policy model of the NTB provincial government. The type of normative legal research and the approach method is the statutory approach. The study results show that, first, the Government's legal policies in efforts to develop ecotourism in the context of statutory regulations have provided guidelines for local governments...

2020

ABSTRAK PERLINDUNGAN TERHADAP PARIWISATA DITINJAU DARI KONSTITUSI ORGANISASI PARIWISATA SAMUDERA HINDIA (IOTO CONSTITUTION) DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA (Muhammad Nabil, 1610113034, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 80 Halaman, Tahun 2019) Pembimbing Dr. H. Ferdi, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Delfiyanti S.H., M.H. Organisasi Pariwisata Samudera Hindia (IOTO) adalah organisasi peninjau IORA yang bertanggung jawab untuk promosi pariwisata, berkelanjutan dan dapat diakses secara universal, yang didirikan pada Juni 1995. IOTO memiliki instrumen hukum yaitu IOTO Constitution. Perlindungan atas tindakan yang menyebabkan terganggunya kegiatan pariwisata di destinasi wisata, perusakan fasilitas ditempat wisata dan terjadinya kerusakan lingkungan destinasi wisata menjadi pokok permasalahan di negara-negara Samudera Hindia. Sebagai negara anggota, Indonesia harus mematuhi aturan yang dibuat dan disetujui bersama dalam IOTO Constitution, dari perlindungan yang diberikan oleh IOTO kita bisa m...