Kedaulatan

Kosmopolitanisme dan kedaulatan merupakan konsep yang sering dibenturkan, dimana kaum cosmopolitan banyak mengkritik tentang kedaulatan negara yang memang agak keterlaluan dalam mengelola suatu institutional , dan sering kali melupakan moral dan etika dalam politik internasional. Kosmopolitan hadir sebagai pemegang prinsip dan moral kemanusian memberikan tawaran pelembagaan untuk mengatasi krisis kemanusiaan. Dengan konsep intitusional cosmopolitan memang akan melemahkan otoritas negara dalam politik internasional, tetapi dipercaya oleh kaum institusional cosmopolitan sebagai jalan terbaik dalam mewujudkan ketatanan dunia. Thomas Pogge melalui tulisannya yang berjudul " Cosmopolitanism and Sovereignty " sangat jelas menunjukkan bahwa dia adalah seorang penganut institutional cosmopolitanism. Maka dari itu, review ini akan membahas mengenai tulisan Thomas Pogge dan meleburkan kritik-kritiknya terhadap konsep kedaulatan seara ringkas. Cosmopolitanisme berdiri atas tiga nilai dan prinsip yaitu individualism, universality, dan generality. Prinsip individualism berfokus pada nilai dan norma hak asasi manusia dan menolak seluruh perbedaan termasuk batas-batas kekeluargan, kesukuan, etnis, kultur, keagamaan, kebangsaan, komunitas, dan kenegaraan. Prinsip universality berfokus pada kesetaraan kehidupan manusia dan menolak kelas-kelas, level-level hirarki dalam masyarakat. Prinsip generality mengartikan bahwa setiap manusia menjadi unit yang utama dan memegang status sebagai global forces. Dari prinsip-prinsip tersebut kosmopolitian terdiri dari dua macam karakteristik yaitu legal cosmopolitan dan moral cosmopolitian. Legal cosmopolitian berkomitmen untuk berkonsetrasi pada politik ideal pada tatanan dunia yang menganggap bahwa setiap manusia memiliki status yang setara dalam hak yang legal, seluruh manusia merupakan bagian dari universal republic. Karakteristik kedua kosmopolitan adalah moral yang menyatakan bahwa setiap orang memengangn hubungan moral, dengan membawa serta saling menghargai diantara masyarakat. Untuk mewujudkan Kosmopolitan, konsep institutional merupakan salah prinsip dasar yang dapat memabngun norma tersebut serta memengang peranan dalam menjunjung tinggi prinsip keadilan global. Institusionalisasi juga dapat menguatkan kekuatan hak asasi manusia sebagai moral global yang dapat mendistribusikan keadilan di masyarakat. Tentunya penguatan keatas dengan merubah tatanan dunia yang saat ini sulit tercapai dimana institusi negara telah diperkuat oleh konsep kedaulatan.

Catatan kedua, sekaligus inti dari tulisan kali ini, adalah bahwa terdapat hal penting dan krusial yang kurang, jika bukan luput, mendapat sorotan dari pembahasan RK, yaitu asal-usul negara dan kapitalisme global. Hal ini amat disayangkan karena pengabaian dua hal ini akan membawa pada pemahaman fetistik mengenai negara—yaitu bahwa negara adalah tidak terelakkan, bahwa kita tidak bisa hidup tanpa negara, bahwa kita harus membela negara tanpa tedeng aling, dst; dan mengabaikan apa yang beberapa tahun silam Romo B. Herry Priyono, yang juga ikut memberi apresiasi di sampul belakang RK, sebut sebagai Leviathan baru—korporasi. Tepat pada dua titik inilah saya mencoba menyelipkan kontribusi.

Kedaulatan adalah sebuah paradoks: di satu sisi nampak tak mungkin untuk menjadi benar-benar berdaulat, tetapi di sisi lain ada kerinduan untuk senantiasa menjadi berdaulat. Kedaulatan adalah ironis: demi mencapai perasaan kedaulatan, negara rela menyakiti diri sendiri maupun negara lain. Kedaulatan senantiasa memiliki dua wajah: wajah muram dan wajah beringas. Studi ini memulai diskusinya dengan mempertanyakan mengapa negara bersikeras mencapai suatu kedaulatan sekalipun hal tersebut mensyaratkan kekerasan, baik pada diri sendiri maupun pada negara lain. Strategi yang ditempuh untuk menjawab pertanyaan studi ini adalah dengan melacak asal usul kedaulatan negara modern pada Perjanjian Westphalia 1648. Hasil pelacakan tersebut adalah berupa jawaban mengapa kedaulatan akan selalu paradoksal.

Dengan menggabungkan pendekatan Psikoanalisis Jacques Lacan dan Genealogi Michel Foucault, penulis pertama-tama mendesain suatu kerangka analisis yang sesuai bagi pelacakan asal-usul kedaulatan ini, yaitu yang penulis sebut Psikogenealogi. Melalui psikogenealogi, dapat dianalisis bagaimana suatu rezim kebenaran tidak dapat dilepaskan dari hasrat-hasrat tak sadar para pihak/partisipannya dan juga bagaimana rezim itu berhasil menyingkirkan rezim-rezim kebenaran lain pada masanya. Hal berikut yang dilakukan adalah dengan mengeksplorasi tesis makrosubyektivitas yang marak menjadi asumsi dasar terorisasi negara berdaulat. Hasil eksplorasi tersebut nantinya akan mampu melampaui tesis makrosubyektivitas dengan menekankan bahwa negara pada dasarnya memang merupakan manusia-makro, dan bukan analogi. Hal ini hanya akan dapat dilakukan dengan melinguistisasi “manusia” dan “negara”, yaitu bahwa keduanya hanyalah efek bahasa.

Berikutnya, dengan dibantu gagasan fasisme dari Gilles Deleuze dan Félix Guattari, subyeksi Judith Butler, dan abyeksi Julia kristeva, penulis menggariskan beberapa konsep yang akan berpengaruh bagi pemahaman tentang kedaulatan itu sendiri, yaitu di antaranya: kedaulatan itu sendiri, paradoks kedaulatan, komodifikasi kedaulatan, logika kedaulatan. Melalui studi ini, penulis menyimpulkan bahwa sifat paradoksal dari kedaulatan adalah merupakan bawaan semenjak gagasan kedaulatan tersebut muncul pada sekitar abad-12. Kedaulatan muncul dari kegelisahan raja akan ke-diri-an yang utuh dan otonom. Kegelisahan inilah yang nantinya mengkonstrusikan suatu fantasi tentang kedaulatan, yang berikutnya akan diperjuangkan mati-matian. Negara-modern merupakan hasil perjuangan mati-matian tersebut. Jadi, studi ini menekankan bahwa sedari awalnya, kedaulatan adalah selalu untuk memenuhi fantasi ideal tentang kepenuhan diri. Dan sejarah membuktikan bahwa fantasi tersebut adalah selalu merupakan fantasi raja. Sehingga pada dasarnya, negara didirikan adalah untuk merealisasikan hasrat fantastis dari raja. Natur fasis dalam diri raja akan membuatnya mempertahankan mati-matian kedaulatannya. Upaya raja adalah menggunakan universalitas sebagai landasan kedaulatannya. Universalitas ini akhirnya berfungsi sebagai komoditas kedaulatan. Inilah logika kedaulatan, yaitu bahwa sang berdaulat akan selalu mengkomodifikasi universalitas demi membenarkan dan melanggengkan eksistensi berdaulatnya.

    Pemikiran ini penulis teruskan dengan memahami praktik kedaulatan AS di era Perang Global Melawan Teror. Melalui kasus AS ini penulis menunjukkan bahwa inti dari konsep kedaulatan, yaitu fantasi ke-diri-an ideal, belumlah berubah dari versi Westphalianya. Hal ini akhirnya menjadi tidak relevan berbicara tentang kedaulatan kontemporer. Oleh karena itu kedaulatan kontemporer adalah selalu kedaulatan kontemporer.

Kata Kunci:
Kedaulatan, psikoanalisis, psikogenealogi, fasisme, abyeksi, paradoks kedaulatan, makro-subyektivitas, komoditas kedaulatan.

Manusia hanyalah wayang dari skenario yang telah disusun dan disepakati bersama dengan menampilkan para wayang itu sebagai pemeran. Karena itu, teori kedaulatan hukum,  menurut tradisi Anglo-Amerika diistilahkan dengan ‘the rule of law, not of man’, ‘pemerintahan oleh hukum, bukan oleh orang; kepemimpinan oleh sistem, bukan oleh tokoh atau oleh orang per orang.

Indonesia with the geographical conditions and the potential for natural resources is recognized as an archipelagic state and a maritime country. This also puts Indonesia as the centre of gravity and the global supply chain system. This condition causes the Indonesian suffer threats, harassment, and constraints as a consequence of the condition that has implications for maritime security of the country. This position must be supported with security and defense system strong and changing patterns of national development that is not only oriented dimension of land but also oriented to naval. For it has been established several policies and regulations, but to date these regulations are still sectoral causing disharmony and overlapping rules and authority in maritime security. This also applies to the system of law enforcement and state sovereignty in the sea which are affected by the legislation. On that basis, the regulatory aspects of maritime security and law enforcement needs to be done harmonization of legal systems and legislation, promptly resolve and determine the state borders both on land, sea, and air, and pointed to the Navy's most responsible for maritime security and serves as a leading sector. Abstrak Indonesia dengan kondisi geografis dan potensi sumber daya alamnya diakui sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Ini juga menempatkan Indonesia sebagai centre of gravity and the global supply chain system. Kondisi ini menyebabkan Indonesia mengalami ancaman, gangguan, dan kendala yang berimplikasi pada keamanan maritim negara. Kedudukan ini harus didukung dengan sistem pertahanan dan keamanan yang tangguh dan mengubah pola pembangunan nasional yang tidak hanya berorientasi pada matra darat tetapi juga berorientasi pada matra laut. Untuk itu, telah ditetapkan beberapa kebijakan dan regulasi, namun sampai saat ini regulasi tersebut masih bersifat sektoral sehingga timbul disharmoni dan tumpang tindih peraturan dan kewenangan dalam keamanan laut. Ini juga berlaku bagi sistem penegakan hukum dan kedaulatan negara di laut yang dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Atas dasar itu, maka keamanan maritim dari aspek regulasi dan penegakan hukum perlu dilakukan harmonisasi sistem hukum dan peraturan perundang-undangan, segera menyelesaikan dan menentukan batas wilayah negara baik di darat, laut, dan udara, serta menunjuk TNI AL yang paling bertanggung jawab terhadap keamanan maritim dan berfungsi sebagai penanggung jawab sektor.

This paper serves as introductory note to what I argue in my book (Asal Usul Kedaulatan: Telusur Psikogenealogis atas Hasrat Mikorfasis Bernegara [Origin of Sovereignty: Psychogenealogical tracing of microfascist desire of the state]) to be the 'sovereignty logic' of Westphalian Sovereign State (i.e. modern state) and my method in coining it up, that is what I call psychogenalogy.

PENDAHULUAN Setiap negara di dunia pada azasnya memiliki kedaulatan yang berlaku atas wilayah udara, daratan, dan perairan. Kedaulatan negara atas wilayahnya menjadi hal yang sangat penting terkait dalam hal apabila terjadi suatu peristiwa hukum ataupun persengketaan dalam wilayahnya. Hal ini dikarenakan, dengan dimilikinya kedaulatan tersebut maka negara yang bersangkutan memiliki kekuasaan tertinggi yang penuh dan bersifat mutlak atas wilayahnya. Dalam hal apabila terjadinya peristiwa hukum atau sengketa dalam suatu negara, maka negara yang bersangkutan dapat memiliki hak atau kewenangan untuk menerapkan hukum nasional yang berlaku dalam wilayahnya dalam rangka menegakkan hukum nasionalnya. Kewenangan negara untuk menerapkan dan menegakkan hukum nasionalnya dapat disebut sebagai jurisdiksi. Mengingat bahwa hubungan (baik antar negara maupun antar individu) pada masa sekarang sangat berkembang pesat, maka tidak menutup kemungkinan terjadinya peristiwa hukum/sengketa yang melibatkan banyak negara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka timbul lah masalah baru terkait negara manakah yang paling berwenang untuk mengadili peristiwa/sengketa yang terjadi. Oleh karena hal tersebut lah penulis akan membahas lebih dalam lagi mengenai jurisdiksi. BAB II

Abstrak
Negara adalah aktor utama dalam dunia internasional yang berperan besar dalam dunia politik internasional. Dan sebagai aktor dalam hubungan internasional, negara akan bergerak dinamis sejalan dengan interaksinya sehingga akan mengalami perkembangan internal maupun eksternal yang saling beintegrasi. Setiap negara merupakan aktor utama dalam dunia internasional yang tidak lepas dari kepentingan nasionalnya, karena kepentingan nasional tersebut berkaitan dengan tujuan-tujuan nasional negaranya. Arus globalisasi dunia sejak dahulu telah membawa dampak pada peningkatan lalu lintas orang dan barang antar Negara, sehingga batas-batas negara semakin mudah ditembus demi berbagai kepentingan manusia, seperti perdagangan, industri, pariwisata dan sebagainya. Konsep kedaulatan menetapkan bahwa suatu negara memiliki kekuasaan atas suatu wilayah (hak teritorial) serta hak-hak yang kemudian timbul dari penggunaan kekuasaan teritorial tersebut. Konsep tersebut di atas merupakan konsep klasik dari konsep kedaulatan. Pada perkembangannya kemudian muncul konsep modern yang melihat bahwa kedaulatan negara tidak terbatas pada wilayah suatu negara tetapi kekuasaan itu akan berakhir ketika kekuasaan negara lain dimulai. Akibat dari adanya lintas negara ini, maka dikenal suatu perundang-undangan untuk mengatur segala bentuk perpindahan itu. Di Indonesia peraturan tentang perpindahan tersebut dikenal dengan istilah “Keimigrasian‟. Keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas dan pengawasaan orang asing di wilayah Negara kita serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Banyak peristiwa hukum yang terjadi tentang banyaknya pelanggaran izin keimigrasian, kriminal, penyalahgunaan dokumen kerja bahkan ada juga yang dengan sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum dalam hubungannya dengan keimigrasian.
Kata Kunci : Kedaulatan, Pengawasan, Penyidikan, Penyalahgunaan


Abstract
The state is the main actor in the international world who plays a major role in the world of international politics. And as an actor in international relations, the country will move dynamically in line with its interactions so that it will experience mutually integrated internal and external developments. Each country is a major actor in the international world which cannot be separated from its national interests, because these national interests are related to the national goals of the country. The current globalization of the world has long had an impact on increasing the traffic of people and goods between countries, so that national borders are more easily penetrated for the sake of various human interests, such as trade, industry, tourism and so on. The concept of sovereignty stipulates that a state has power over a territory (territorial rights) as well as rights which then arise from the use of these territorial powers. The concept above is a classic concept from the concept of sovereignty. In its development then came the modern concept which saw that state sovereignty was not limited to the territory of a country but that power would end when the power of another country began. As a result of this cross-border existence, a legislation is known to regulate all forms of movement. In Indonesia, the regulation on migration is known as "Immigration". Immigration is a matter of traffic and control of foreigners in the territory of our country and its supervision in order to maintain the upholding of the country's sovereignty. There are many legal incidents that occur regarding the number of violations of immigration permits, crimes, misuse of work documents, and some even intentionally committing illegal acts in relation to immigration.
Keywords: Sovereignty, Supervision, Investigation, Abuse

KAJIAN STRATEGIS DAERAH DPD KNPI PROV. KALTENG " SOLUSI SENGKETA TATA BATAS PROV. KALIMANTAN TENGAH DENGAN PROV. KALIMANTAN TIMUR " A. Latar Belakang Permasalahan perbatasan Kalimantan Tengah dengan provinsi tetangga masih menyisakan masalah dan memerlukan solusi. Solusi dimaksud dapat berupa peta jalan (Road Map) penyelesaian maupun rekomendasi strategis yang dapat diterima para pihak terkait. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan penataan perbatasan antar provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur berkaitan dengan sektor lain. Persoalan yang mengemuka antara lain terkait dengan pengelolaan areal kelola warga dan pertambangan. Hal ini masyaratkan bahwa selain mengacu pada pemberlakuan regulasi juga berkaitan dengan masalah sosial kemasyarakatan setempat. Oleh karena itu kepentingan daerah dan warga perbatasan antar provinsi menjadi alasan paling mendasar kenapa solusi permasalahannya harus segera selesai. Atas dasar pemikiran di atas DPD KNPI PROV. KALTENG menggagas agenda kajian bersama tentang Solusi Masalah Tata Batas Kalimantan Tengah. B. Tujuan Sebagai bagian Pemberdayaan OKP dan Pemuda kegiatan ini bertujuan untuk

Saya ingin mengapresiasi diskusi ini dengan memberi jawaban atas tanggapan dan balik memberi komentar kepada para diskusan melalui kesempatan ini dengan harapan dapat melanjutkan, bahkan, memperdalamnya. Namun demikian, ingin saya tekankan di awal bahwa posisi teoritis saya tentang negara masih belum berubah dari artikel pertama saya, dan keseluruhan para penanggap, dan ini merupakan klaim sentral yang akan saya elaborasi, hampir tidak menyentuh argumentasi teoritis yang saya kemukakan.  Alhasil tulisan-tulisan kritik para penanggap, mengikuti langgam kawan Ridha, ‘tidak begitu berjauhan’ dengan yang saya utarakan. Saya akan mengelaborasi kenyataan betapa tidak berjauhannya saya dengan para pengkritik saya dengan menunjukkan bahwa sebenarnya secara implisit saya telah dahulu sepakat dengan argumentasi yang dikemukakan, dan bahwa sebenarnya secara diam-diam semuanya bersepakat dengan argumentasi saya tentang negara. Dengan klaim kedua, giliran saya yang akan melancarkan kritik balik, dengan demikian berusaha ‘menjauhkan’ diri dari para diskusan. Tidak dengan tema baru, melainkan dengan menunjukkan dimensi ‘ketidak-sadaran’ yang  intrinsik dari setiap diskusan dan bagaimana ketidak-sadaran tersebut merongrong argumentasi (dan praksis) yang dibangun.

Indonesia with the geographical conditions and the potential for natural resources is recognized as an archipelagic state and a maritime country. This also puts Indonesia as the centre of gravity and the global supply chain system. This condition causes the Indonesian suffer threats, harassment, and constraints as a consequence of the condition that has implications for maritime security of the country. This position must be supported with security and defense system strong and changing patterns of national development that is not only oriented dimension of land but also oriented to naval. For it has been established several policies and regulations, but to date these regulations are still sectoral causing disharmony and overlapping rules and authority in maritime security. This also applies to the system of law enforcement and state sovereignty in the sea which are affected by the legislation. On that basis, the regulatory aspects of maritime security and law enforcement needs to b...

Argumentasi penulis ada dua. Pertama, penulis berpendapat bahwa gagasan ‘kedaulatan modern’ bersumber dari gagasan ‘subyektivitas modern’: “batas kedaulatan” paralel dengan “citra keutuhan tubuh (gestalt)”; “kedaulatan kedalam” paralel dengan “otoritas ego dan rasio atas tubuh”; dan “kedaulatan keluar” paralel dengan gagasan “kedewasaan subyek yang otonom dan independen” –atau dalam bahasa Psikoanalisis Sigmund Freud, Oedipus. Kedua, sama seperti gagasan subyek-gegar (barred-subject) Psikoanalisis, negara dengan demikian senantiasa mengalami gegar-kedaulatan. Kegegaran ini membuat pemerintah (“ego”-nya negara) untuk melakukan “manipulasi” demi menutupi kegegarannya, sekalipun itu membawa penderitaan (suffering) baginya.

TULISAN Bung Ferdiansyah Rivai yang agonistik nan pesimis penting untuk ditanggapi, namun bukan untuk membalikkan drama bung Rivai menjadi suatu pertunjukkan sukacita penuh dengan optimisme à la Mario Teguh. Tujuan saya melakukan ini ada dua: 1) untuk menantang ke-realistis-an pendekatan realisme negara-sentris bung Rivai itu sendiri; 2) untuk menguji ke-realistis-an kita semua dalam melihat ‘realitas,’ dalam hal ini realitas hubungan internasional. Untuk menunjukkan ini, saya memilih untuk masuk dari sendi-sendi konseptual tulisan bung Rivai.

Food security is a paradigm officially used by the government in fulfilling the people's food and agricultural development. The presence of food sovereignty paradigm and private involvement is often seen as a threat. However, food sovereignty approach has both humanistic and ecological sides less observed. Food sovereignty approach can complement and refine the concept of food security weakness. Although there are some pros and contras, private sector constitutionally has been given a significant position and opportunity in the Indonesian agricultural development. The government should pay attention to these two powers and take a critical stance, wise and just, such that all the components can be jointly utilized to gain food security. ABSTRAK Ketahanan pangan merupakan paradigma yang secara resmi digunakan pemerintah dalam pemenuhan pangan penduduk dan pembangunan pertanian pangan umumnya. Hadirnya paradigma kedaulatan pangan dan pelibatan swasta sering dipandang sebagai ancaman. Namun, pendekatan kedaulatan pangan memiliki sisi humanis dan ekologis yang kurang diperhatikan pada paradigma ketahanan pangan. Kedaualatan pangan dapat melengkapi dan menyempurnakan kelemahan konsep ketahanan pangan. Sementara itu, meskipun banyak muncul pro dan kontra, namun swasta secara konstitusional telah diberi posisi dan kesempatan yang besar dalam pembangunan pertanian Indonesia. Pemerintah semestinya dapat memberikan perhatian terhadap dua kekuatan ini, namun tetap kritis, arif dan adil; sehingga semua komponen dapat bersama-sama didayagunakan untuk mewujudkan ketahanan pangan. Kata kunci : ketahanan pangan, kedaulatan pangan, peran swasta

penelitian ini dilakukan guna melihat mengenai penerapan dan kebijakan hukum tentang bebas visa kunjungan dan juga dokumen perjalanan palsu terhadap keamanan negara Indonesia yang relevan dan sesuai dengan aturan keimigrasian yang ada di Indonesia seperti kebijakan selektif, subjek hukum, tindakan pasti serta kebijakan yang ada didalam pengawasan negara. Berdasarkan deskripsi dan evaluasi tersebut akan dilakukan dengan interpretasi guna mengetahui lebih dalam mengenai kebijakan pemerintah serta kajiannya terhadap BVK yang diterapkan dan juga dampak paspor palsu dalam hal kaitannya tentang kedaulatan negara Indonesia secara faktual berdasarkan fungsi keimigrasian. Pada akhirnya dapat dapat diketahui bahwa kebijakan bebas visa kunjungan tidak tepat dan tidak begitu efektif dalam menjaga kedaulatan negara. Begitu juga halnya dengan penggunaan paspor palsu. Dalam konteks tersebut, negara sebagai objek yang anarki, menjadi hal yang penting dalam peran masyarakat dalam menjaga kedaulatan negara sesuai dengan kedaulatan yang rasioanal dan bersifat terbuka untuk mencapai tujuan bersama. 
Kata Kunci: Kebijakan Bebas Visa, Kedaulatan, Negara