minan

Verifikasi partai politik calon peserta Pemilu sebagai salah satu tahapan Pemilu telah dimulai oleh KPU. Kegiatan verifikasi merupakan instrumen yang dipergunakan untuk memeriksa dan menilai keterpenuhan persyaratan partai politik calon peserta pemilu untuk dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu (eligibility). Meskipun baru melewati proses verifikasi administrasi, namun penyelenggaraan sub-tahapan ini telah menimbulkan polemik antara KPU dengan Bawaslu, dan partai politik, baik menyangkut pengunduran jadwal pengumuman hasil verifikasi administrasi, isu keterlibatan pihak asing, maupun dugaan terhadap intervensi pihak lain kepada KPU. Di luar beberapa permasalahan yang telah muncul saat ini, sebenarnya juga terdapat potensi masalah yang tak kalah besarnya dalam penyelenggaraan tahapan ini, yakni tidak terpenuhinya persyaratan kepengurusan partai politik di tingkat kecamatan, sebagaimana dipersyaratkan dalam UU nomor 8 tahun 2012 pasal 8 ayat (2) huruf d, karena tidak adanya verifikasi (secara faktual) terhadap kepengurusan kecamatan. Dampaknya bisa diperkirakan bahwa akan ada kemungkinan partai politik ditetapkan sebagai peserta Pemilu oleh KPU, padahal partai tersebut tidak memenuhi persyaratan kepengurusan di tingkat kecamatan tersebut. Permasalahan ini bisa ditarik lebih jauh ke wilayah hukum, dengan mempertanyakan apakah keputusan KPU tersebut sah secara hukum, karena keputusan KPU diambil tanpa sebelumnya memverifikasi keterpenuhan dan kebenaran seluruh persyaratan partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Problematika Hukum Verifikasi Pengaturan tentang verifikasi parpol mengandung paradoks. UU Pemilu mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu, salah satunya adalah memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan. Ketentuan yang diatur dalam pasal 8 ini merupakan acuan dasar dan utama untuk menentukan eligibilitas parpol untuk menjadi peserta

Logistik pemilu di Indonesia terdiri atas berbagai bentuk yang proses pengadaan dan pendistribusiannya dibagi secara berjenjang kepada KPU di masing-masing tingkatan. Aspek ketepatan jumlah, kualitas, serta keamanan dalam proses pengadaan akan sangat mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam penyelenggaraan pemilu. Bagaimana cara mengawasinya?

Naskah Akademik ini disusun oleh sejumlah akademisi dan pemerhati pemilu yang dipimpin oleh Prof. Ramlan Surbakti dengan didukung oleh Kemitraan.
Naskah ini diusulkan kepada DPR dan Pemerintah dalam proses penyusunan UU Pemilu pada tahun 2016-2017

UU Pemilu yang baru saja disahkan mengandung beberapa perubahan yang mengarah kepada perbaikan sistem, namun ada beberapa bagian yang kembali memunculkan masalah baru.
Slide presentasi ini secara singkat menggarisbawahi beberapa perubahan penting dan beberapa kelemahan yang ada.

Dalam perspektif sejarah, sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia senantiasa mengalami dinamika perubahan, dari sistem penunjukan, pemilihan oleh DPRD, sistem kombinasi, maupun pemilihan langsung. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.
Dalam sistem pemilihan langsung yang saat ini berlaku, terdapat beberapa potensi kerawanan yang perlu diperhatikan oleh para pemangku kepentingan, dengan harapan akan dapat dicegah sehingga tidak memicu konflik kekerasan.
Tulisan ini mengeksplorasi potensi-potensi kerawanan tersebut.

Semenjak amandemen ketiga UUD 1945 , Indonesia menasbihkan diri sebagai negara hukum . Mochtar Kusumaatmadja  mengemukakan makna terdalam dari Negara berdasarkan atas hukum adalah: “...kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama di hadapan hukum”. Hasil amandemen ketiga yang dilakukan pada tahun 2001 ini, menjawab seluruh keraguan yang merebak sebelumnya.
Sebagai konsekwensi dari pilihan sebagai Negara hukum ini, maka Negara menempatkan kekuasaan tertinggi pada hukum bukan pada seorang penguasa absolut, disamping tentunya juga harus memenuhi beberapa pra-syarat atau elemen  lainnya

Dilatarbelakangi oleh masih adanya indikasi bahwa peran politik perempuan masih belum maksimal karena beberapa faktor penyebabnya, seperti faktor kultur-ideologi atau agama, maka dibutuhkan konfirmasi ke lapangan melalui kajian dan penelitian.
Setidaknya ada 3 aspek tujuan dari kajian dan penelitian ini sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi isu kritis umat beragama di Indonesia terhadap peran politik perempuan terkait dengan partisipasi dan keterwakilan dalam pengambilan keputusan kebangsaan dan kenegaraan. Kedua, mengidentifikasi dinamika pola aksi kelembagaan dan individu berbasis ormas keagamaan dalam upaya menuju kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui pemberdayaan peran dan hak politik perempuan. Dan ketiga, melakukan pemetaan potensi dan kendala atas peran politik perempuan berbasis ormas keagamaan di Indonesia dalam rangka peningkatan partisipasi dan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif pada Pemilu 2009.

Oleh: Ahsanul Minan " Berikan hamba polisi yang baik, jaksa yang baik, hakim yang baik, maka saya akan dapat menegakkan hukum, mekipun undang-undangnya tidak baik " (Prof. Traverne, ahli Hukum dari Amerika) Statement Professor Traverne tersebut di atas, akan sangat menggelitik dan sekaligus relevan dengan situasi kekinian yang berkembang di Indonesia. Dalam konteks yang berbeda namun dengan misi yang hampir sama, Ir. Soekarno juga pernah menegaskan: " berikan padaku 10 pemuda, maka akan aku guncang dunia ". Kedua statement tersebut di atas, pada dasarnya menunjukkan betapa factor individual behavior menjadi salah satu factor penting yang tidak dapat diabaikan dalam proses perubahan sosial terutama dalam pembangunan hukum (law development). Dalam setiap Negara yang menganut system negara hukum (rechstaat) 1 maka supreme of constitution dan rule of law menjadi pilar pertama untuk memastikan terjaminnya hak-hak asasi manusia dan terlaksananya system pemerintahan yang demokratis. Konstitusi sebagai consensus dasar seluruh rakyat sebagai pemegang kedaulatan baik dalam bentuk tertulis, maupun konstitusi tidak tertulis (seperti yang dipraktekkan di Inggris) dijadikan sebagai rujukan utama bagi seluruh produk hukum di bawahnya. Dan selanjutnya, untuk memastikan kepatuhan dan konsistensi terhadap konstitusi maka seluruh praktek penyelenggaraan pemerintahan dan tata kehidupan sosial, ekonomi dan politik harus diatur berdasarkan ketentuan hukum yang diwujudkan dalam bentuk undang-undang. System ini pula menjadi salah satu parameter dari konstruksi sosial masyarakat modern. Dalam konteks demikian, hukum seharusnya menjadi acuan utama dalam mengatur tata kehidupan kenegaraan. Namun, dalam kenyataannya, memang hukum dan undang-undang seringkali tidak mampu menghasilkan norma dan kaidah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Hal ini tidak lepas dari sebab bahwa hukum dan undang-undang 1 Pasal 1 ayat (3), amandemen ketiga UUD 1945.

Slide ini menjelaskan tentang tahapan penting dalam pemilu, serta aspek penting yang harus diawasi dalam proses penyelenggaraan tahapan Pemungutan dan penghitungan suara. Di slide terakhir dijelaskan pertanyaan kunci yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan instrumen pengawasan tahapan pungut hitung dalam pemilu

PENDAHULUAN Pengesahan RUU tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menjadi undang-undang dalam Sidang Paripurna DPR pada tanggal 12 Februari 2018 yang lalu menuai kecaman dari berbagai pihak. Tidak hanya kalangan akademisi dan CSO yang menentangnya, bahkan Presiden dalam beberapa hari berikutnya menyatakan secara lisan akan mempertimbangkan untuk tidak menandatangani RUU tersebut 2. Pengesahan RUU MD3 menjadi Undang-undang dihadiri Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebagai perwakilan pemerintah, dan 286 dari 560 anggota DPR. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga ikuti Ketua DPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, dan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. Seluruh fraksi kecuali Fraksi Partai Nasdem dan PPP mendukung pengesahan RUU tersebut. Sebelum disahkan, Ketua Badan Legislatif DPR Supratman Andi Agtas menyampaikan ada 13 subastasi materi yang terdapat dalam RUU MD3.

Dalam sistem demokrasi, fungsi dan peran partai politik tidak dapat dianggap remeh. Partai politik sebagai salah satu pilar dalam tata pemerintahan yang demokratis memainkan peran representasi dan sekaligus penghubung antara pemerintah dengan warga negara, sehingga Schattscheider (1942:3), mengatakan bahwa " Political parties created democracy ". Lebih lanjut dia menyatakan bahwa " Modern democracy is unthinkable save in terms of the parties ". Yves Meny and Andrew Knapp bahkan mengatakan2, " A democratic system without political parties or with a single party is impossible or at any rate hard to imagine ". Partai politik secara umum memiliki fungsi sebagai3: (i) sarana komunikasi politik, (ii) sosialisasi politik (political socialization), (iii) sarana rekruitmen politik (political recruitment), dan (iv) pengatur konflik (conflict management). Dalam istilah Yves Meny dan Andrew Knapp4, fungsi partai politik itu mencakup fungsi (i) mobilisasi dan integrasi, (ii) sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih (voting patterns); (iii) sarana rekruitmen politik; dan (iv) sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan. Dalam konteks Indonesia, undang-undang tentang Partai Politik mengatur bahwa partai politik merupakan sarana5; (i) pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (ii) penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; (iii) penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; (iv) partisipasi politik warga negara Indonesia; dan (v) rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Dalam mengemban fungsi tersebut, partai politik sangat membutuhkan dukungan biaya yang besar. Biaya ini tidak hanya dibutuhkan dalam konteks pembiayaan kampanye Pemilu, namun juga dalam menjalankan fungsi-fungsi pendidikan politik, representasi, maupun dalam rangka menjalankan roda organisasi.