PPKn

Manusia terlahir dengan memiliki banyak perbedaan. Terutama di tanah air Indonesia ini terdapat masyarakat yang bhineka, mulai dari perbedaan budaya, suku, ras, agama, dan yang lainnya. Tetapi manusia dituntut agar bisa hidup diantara perbedaan itu, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Faktanya tidak semua orang bisa hidup di tengah perbedaan, tidak bisa menerima orang lain yang berbeda dengan dirinya, dan hanya ingin menunjukkan dirinya tanpa menghargai yang lain. Namun apakah manusia yang seperti itu dapat bertahan lama? Tentu saja tidak. Contohnya saja konflik antar umat Islam dan Kristen di Maluku yang merenggut banyak korban jiwa, perkelahian antarsuku di Papua, dan perang Sampit. Jika suatu individu dengan individu lainnya tidak dapat menerima perbedaan dari suatu kelompok atau individu, maka akan terjadi konflik yang membawa banyak korban.

Berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Sedangkan Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama antara sila yang satu dengan sila yang lain untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh yang mempunyai beberapa inti sila, nilai dan landasan yang mendasar.

Warga Negara adalah bagian dari penduduk suatu Negaranya. Sebagai warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal-balik terhadap negaranya. Tetapi  seperti  kita  ketahui  tidak  sedikit  pula  yang  bukan  warga Negara bisa tinggal di suatu Negara lain yang bukan merupakan Negaranya. suatu Negara pasti mempunyai suatu undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang kewarganegaraan. Peraturan tersebut memuat tentang siapa saja kah yang bisa dianggap sebagai warga Negara. Di Indonesia juga salah satu Negara yang mempunyai peraturan tentang kewarganegaraan  tersebut. Maka dari itu dalam makalah ini akan dijelaskan secara rinci.

Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita kehidupan. Inilah setinggi-tingginya nikmat yang telah kita terima. Dengan kehidupan kita dapat memberi kebahagiaan, setelah sebelumnya kita diperkenalkan dengan kesulitan -kesulitan. Allah Yang Maha Penyayang juga telah memberikan harapan-harapan dalam diri kita, sehingga kehidupan tampak lebih indah dimata kita. Shalawa serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita yang mulia Rassulullah saw dan keluarganya yang dimuliakan. Merekalah sebaik-baiknya teladan dalam menjalani kehidupan ini. Mereka telah mencontohkan kepada kita bagaimana bersikap didalam menjalani segala persoalan yang terjadi di tengah perjalanan kehidupan. Atas keridhoan Allah dan atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, akhirnya kami dapat meneyelesaikan makalah ini, yang berjudul "MASYARAKAT DEMOKRATIS". Tidak lupa pula kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada : 1 Bapak Dr. Andy Usman M,Pd selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. 2 Orang Tua tercinta dan keluarga yang banyak memberikan dorongan baik moril maupun materil kepada kami selaku penulis. 3 Rekan-rekan seperjuangan di Jurusan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Program Studi Bimbingan dan Konseling, yang terus memberi semangat tiada hentinya bagi kami untuk menyelesaikan makalah ini. 4 Orang-orang yang telah berjasa kepada kami yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu.

Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) mencuat setelah dokter Rica Tri Handayani menghilang dan diduga pernah mengikuti organisasi ini. Dokter Rica bersama anaknya dilaporkan hilang sejak 30 Desember 2015 dan ditemukan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Senin (11/1/2016). Gerakan Fajar Nusantara merupakan organisasi yang mengklaim bergerak di bidang sosial dan budaya. Deklarasi Gafatar dilaksanakan pada Sabtu 21 Januari 2012 di gedung JIEXPO Kemayoran, Jakarta. Dalam dasar pemikiran Gafatar dituliskan bahwa bangsa Indonesia disebut belum merdeka seutuhnya dari sistem penjajahan neokolonialis dan neoimperialis. "Kenyataan ini membuat kami menjadi terpicu untuk berbuat. Tak bisa duduk diam tanpa melakukan apa-apa untuk kemajuan dan kejayaan bangsa." Gafatar dituding sebagai perpanjangan dari sekte Al-Qiyadah al Islamiyah, Komunitas Millah Abraham (Komar), pimpinan nabi palsu Ahmad Mushaddeq sejak awal kemunculannya. Walhasil, deklarasi Gafatar pada 2012 di sejumlah wilayah ditentang warga setempat, seperti di Kota Solo, Yogyakarta dan Gowa, Sulawesi Selatan.

In 1959, Homeland was in an emergency, In order to restore political stability at that time, then President Soekarno took firm step to issue a decree wich contains the return to the Constitution of 1945, dissolved the Constituent Assembly, and forming MPRS and DPAS. This decree then could be implemented because of the support of the military, and the people of Indonesia, and then this decree was added to the state No. sheet 75 of 1959 and become decision of the President No. 150.
On 30 April 2001, the House of Representatives of the Republic of Indonesia the Plenary Meeting have dropped Memorandum II as outlined in the Decision of the Board of Representatives of the Republic of Indonesia No. 47 / IV / 2000-2001 dated 30 April 2001 to President Abdurrahman Wahid which states that 1) the President has violated the Guidelines of State Policy (Guidelines), 2) Within 3 (three) months, the President does not regard Memorandum, and 3) Provide 1 (one) month to the President to respond to the Memorandum.
Escalation of the conflict increased when President Abdurrahman Wahid on July 23, 2001 at 1:10 pm President of the Republic of Indonesia edict establishes that contains clotting Indonesian People's Consultative Assembly and the House of Representatives of the Republic of Indonesia, to restore sovereignty to the people, as well as to take action and prepare bodies required to hold elections within a year, saving a total reform movement of the barrier elements of New Order to freeze the Golkar Party's decision to wait for the Supreme Court of the
Republic of Indonesia. Furthermore, the Supreme Court of the Republic of Indonesia on July 23, 2001 issued a legal considerations which contains the consideration that the edict of President contrary to law.
The legal writing was prepared by the author through a normative juridical analysis based one through a historical approach which seeks to assess the edict of President July 23, 2001 from the perspective of Constitutional Law, which is based on the research results that the edict of President July 23, 2001 a subjective emergency laws or unwritten (Ongeschreven Staatsnoodrecht), because the reality is not found in the Indonesian constitution or not a written rule. As far as the scientific study was conducted by the authors, the controversy notices President July 23, 2001 is actually a form of resistance against President Abdurrahman
Wahid political dynamics that exist in the House of Representatives of the Republic of Indonesia and the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia.
Keywords :
-The Presidential Decree and Intimation 
-Subjective Emergency 
-The Political Dynamics

BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan, dimana badan ini merupakan transformasi dari PT ASKES. Sementara BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, yang mana badan ini memiliki induk PT JAMSOSTEK yang sudah ditransformasikan ditambah dengan PT TASPEN dan PT ASABRI. Dengan terbentuknya kedua BPJS tersebut jangkauan kepesertaan program jaminan sosial akan diperluas secara bertahap. Paling lambat 1 Januari 2019, seluruh penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan nasional untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya. Kesejahteraan tersebut harus dapat dinikmati secara adil, berkelanjutan, dan merata menjangkau seluruh rakyat.
Meski sudah berjalan selama satu tahun dengan peraturan yang sudah dibuat sedemikian rupa, namun ternyata Undang-Undang BPJS yakni Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 masih menimbulkan masalah dan kontroversi. Masih ada beberapa pasal yang saling bertentangan, rancu, atau kurang mendetail. Mengenai masalah tersebut akan dibahas lebih lanjut pada bagian selanjutnya.

HAM atau Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pengertian HAM juga tercantum dalam pasal 1 butir 1 UU No. 39 Tahun 1999, yang berbunyi, "Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Allah SWT dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia"

Disusun Oleh : Hadi Tomi : F1141141047 UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING TAHUN AJARAN 2014 PENDAHULUAN LATAR BELAKANG MASALAH Pancasila sebagai dasar Negara, pedoman dan tolok ukur kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Tidak lain dengan kehidupan berpolitik, etika politik Indonesia tertanam dalam jiwa Pancasila. Kesadaran etik yang merupakan kesadaran relational akan tumbuh subur bagi warga masyarakat Indonesia ketika nilai-nilai pancasila itu diyakini kebenarannya, kesadaran etik juga akan lebih berkembang ketika nilai dan moral pancasila itu dapat di breakdown kedalam norma-norma yang di berlakukan di Indonesia .

Tulisan ini bercerita tentang pendidikan dengan perpektif Foucoult tentang bagaimana pengetahuan dan kekuasaan berselingkuh, perspektif Sejarah tentang bagaimana logika Link and Match mengungkung institusi pendidikan, perspektif Marxian tentang hubungan suprastruktur-basis dan perspektif Pancasila sebagai ideologi kritis mempertanyakan kembali struktur bangunan dunia yang dibangun oleh rezim.

pembelajaran PKN antara lain menekankan pada pengembangan hidup berdemokrasi. oleh karena itu yang menjadi prioritas utama adalah bagaimana konsep-konsep demokrasi itu difahami dan dikuasai serta bagaimana nilai-nilai demokrasi itu detegakkan dan dilaksanakan. Sikap dan perilaku masyarakat yang demokratis merupakan indictor terciptanya masyarakat madani atau civil society yaitu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban Menurut hesselbein (1998), kualitas masyarakat ideal masa depan yakni masyarakat yang terdiriatas empat elemen pokok,yaitu

Kita sebagai orang tua seringkali mengikutkan anak kita berbagai macam les tambahan di luar sekolah seperti les matematika, les bahasa inggris, les fisika dan lain-lain. Saya yakin hal ini kita dilakukan untuk mendukung anak agar tidak tertinggal atau menjadi yang unggul di sekolah.

with No Comments Platmerahonline.com | Yogyakarta -Anggota Opsnal Intel Polsek Kalasan, Sleman, Yogyakarta Brigadir Hardani (53), dijatuhi hukuman atau divonis seumur hidup atas kasus perkosaan dan pembunuhan yang menimpa Ria Puspita Ristanti (17) oleh Pengadilan Negeri(PN) Sleman, Yogyakarta, Kamis(24/10). Vonis dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri (PN) Sleman diketuai Riyadi Sunindyo Florentinus yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan berperan sebagai otak alias dalang perbuatan pidana yang menimpa siswi kelas XI SMK YPKK Maguwoharjo, Sleman itu. Hardani terbukti secara meyakinkan telah memerintah sebanyak enam pelaku lain untuk menghilangkan nyawa korban kemudian membakar mayat korban. Atas perbuatannya, Hardani dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dan pasal 181 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 tentang mengubur, menyembunyikan, membawa lari mayat. "Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan persetubuhan dengan korban dalam kondisi tidak berdaya, dan menganjurkan pembunuhan berencana," tegas hakim Riyadi dalam persidangan dengan agenda vonis di PN Sleman, Yogyakarta, seperti dikutip Merdeka.com, Kamis(24/10). Dalam amar putusannya itu, hakim Riyadi membeberkan beberapa pertimbangan yang memberatkan, di antaranya perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Selain itu perbuatan terdakwa sudah tergolong dalam perbuatan sadis dan tidak berperikemanusiaan.

Abstract Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya menapakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma baik norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan iainnya. Adapun nilai-nilai tersebut akan dijabarkan ...