Pendidikan Anti Korupsi

Indonesia, dengan kasus korupsi yang merajalela, juga tengah menempatkan pendidikansebagai  solusi  permasalahan  bangsa.    Pendidikan,  utamanya  pendidikan  karakter,dihadirkan atas dasar kegalauan melihat realitas kehidupan yang terindikasi mengalamidegradasi  moral,  termasuk  mental  korup  yang  membudaya  di  masyarakat.    Perangmelawan  korupsi  melalui  pendidikan  memang  bukan  satu-satunya  cara  pencegahankorupsi  di  Indonesia.    Namun  kesadaran  kolektif  masyarakat  disadari  perluditumbuhkan sejak dini. Oleh karena itu Generasi muda masa kini di tuntut untuk tidakhanya  pintar  namun  juga  harus  aktif,  kreatif,  inovatif  dan  berahlak  mulia.  Karenagenerasi penerus bangsa yang di butuhkan kelak harus mempunyai soft skill dan iman
yang kuat. Karena ini sangat di butuhkan Indonesia untuk generasi mendatang. Danyang tak kalah penting adalah tanamkan juga moral, kejujuran, akhlak yang baik danpatriotisme.

Dalam makalah ilmiah ini, saya ingin membahas salah satu dari permasalahan kebangsaan di atas, yaitu Korupsi. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh golongan tertentu saja, namun hal ini sangat tumbuh subur dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai masyarakat biasa.  Oleh karena itu  saya  hendak memaparkan mengenai  Contoh kasus nyata korupsi dalam kehidupan masyarakat, Bentuk, Penyebab, dan Dampak dari korupsi yang dilakukan tersebut, serta Nilai-nilai kebangsaan apakah yang perlu diterapkan untuk mengurangi praktik tersebut.

Korupsi yang marak terjadi di Indonesia menjadi suatu ancaman yang
mendalam bagi bangsa ini. Diperlukan suatu pencegahan dini dalam mengatasi
hal ini. Pendidikan merupakan salah satu alat yang dapat mencegah terjadinya
korupsi. Melalui pendidikan antikorupsi sejak dini, diharapkan tercetak pribadi
yang memiliki jiwa antikorupsi. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk
meningkatkan pemahaman masyarakat secara mendalam mengenai korupsi serta
mengetahui penerapan pendidikan antikorupsi sejak dini yang bisa diterapkan
oleh orang tua maupun guru di sekolah. Penelitian ini menggunakan metode
studi literatur yang kemudian dianalisis sehingga didapatkan beberapa informasi
yang sesuai topik yang dibahas. Pembahasan topik ini berfokus kepada anakanak dan pelajar. Hasil dari penelitian ini membahas mengenai pengertian
korupsi serta bentuk dari tindak pidana korupsi dalam lingkup pemerintahan
sebanyak 30 bentuk, dampak-dampaknya serta pentingnya pendidikan
antikorupsi sejak dini. Didapatkan juga bukti bahwa anak-anak dan pelajar
banyak yang melakukan benih-benih korupsi seperti perilaku menyontek,
berbohong, dan serakah. Pendidikan antikorupsi sejak dini mulai diterapkan oleh
beberapa orang tua dalam segi pendidikan non-formal. Sedangkan dalam lingkup
pendidikan formal ada beberapa metode yang dapat diterapkan. Kesimpulan dari
pembahasan ini didapatkan bahwa pentingnya pendidikan antikorupsi kepada
anak-anak harus mulai ditanamkan sejak dini oleh orang tua maupun guru
melalui pendidikan formal maupun non-formal.
Kata kunci: Anak, Antikorupsi, Korupsi, Mencegah, Pendidikan

Korupsi ialah tindakan yang tidak baik dan seharusnya tidak dijadikan sebagai budaya di suatu organisasi, korupsi ini sebagian besar terjadi karena adanya permasalahan perihal perekonomian. Korupsi di Indonesia saat ini mengalami kenaikan karena adanya wabah covid 19, pemerintah mempunyai upaya untuk menindaklanjuti hal tersebut. Dengan cara pengawasan dan pengelolahan dana desa dengan tepat.

Korupsi merupakan bahaya laten yang telah banyak merusak tatanan kehidupan bangsa. Telah banyak tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian Negara baik secara material maupun secara moral. Kerugian material tentu saja berhubungan dengan penggunaan uang Negara untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu saja sedangkan kerugian moral berkenaan dengan pelaku koruptif seperti telah menjadi dasar perilaku yang mengakar dan banyak merusak moralitas anak bangsa karena perilaku koruptif itu seakan merupakan perilaku biasa dan telah menjadi budaya hukum yang negatif. Tindak pidana korupsi sebenarnya tidak berhubungan dengan penggunaan uang Negara saja akan tetapi dari hal terkecil seperti korupsi waktu maupun menggunakan wewenang untuk kepentingan diri sendiri juga sebenarnya termasuk dalam ranah perilaku korupsi.

Abstrak: Penulisan jurnal ini membahas bagaimana pendidikan anti korupsi di lingkungan kampus diterapkan. Didasari dengan pemikiran bahwa korupsi terjadi karena perilaku kecurangan-kecurangan kecil sudah biasa dilakukan sejak dini seperti mencontek, menitipkan absen, dan menyuap agar mendapatkan sekolah atau universitas yang diinginkan. Dari pemikiran tersebut muncul pertanyaan-pertanyaan apakah mahasiswa dan dosen sudah menerapkan pendidikan anti korupsi di lingkungan kampus serta bagaimana pendapat mereka dan cara mereka menyikapi jika ada praktek korupsi di lingkungannya sehingga terciptanya lingkungan kampus yang jujur dan bersih dari korupsi, lalu tanggapan mereka tentang peran pemerintah dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karena itu perlu peran aktif dari generasi muda khususnya mahasiswa-mahasiswa untuk memerangi korupsi dimulai dari tindakan kecil sampai terjun langsung ke ranah yang lebih luas. Metode yang digunakan untuk menulis jurnal ini yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus, pengumpulan data melalui wawancara dengan beberapa mahasiswa dan dosen di Universitas Airlangga. Hasil dari penulisan jurnal ini adalah perkembangan hukum dan penerapannya dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dan pendapat dari mahasiswa tentang pendidikan anti korupsi yang sudah atau belum diterapkan di lingkungan kampus.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom, dalam rangka NKRI. Kewenangan daerah kabupaten/kota mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.1 Desentralisasi bertujuan agar suatu daerah dapat mandiri dalam mengelola wilayahnya dengan dibiayai dari pemerintah pusat. Namun, kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah seringkali disalahgunakan. Salah satu tindak pidana yang menjadi musuh seluruh bangsa di dunia ini adalah tindak pidana korupsi.2 Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi HAM dan kepentingan masyarakat.3 Dalam penulisan paper, penulis menggunakan metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif berupa penelitian dengan metode studi kasus (Case Study). Data studi kasus dapat diperoleh dari sumber pustaka berupa buku, jurnal, dan berita. Rumusan Masalah

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indoensia adalah korupsi. Korupsi berakar dari lemahnya pendidikan karakter antikorupsi dalam keluarga. Oleh karenanya pendidikan karakter antikorupsi mulai digiatkan kembali dalam jalur pendidikan formal

Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi yang diterbitkan oleh Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia


Seperti kita ketahui, korupsi merupakan salah satu permasalahan bangsa yang mesti ditangani serius, salah satunya dengan cara meningkatkan kesadaraan masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi sedini mungkin, jika tidak tindak pidana korupsi akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan bernegara dan berbangsa. Dapat dibayangkan negara yang besar, yang terdiri dari 17 ribu pulau lebih, terbentang dari Sabang hingga Merauke, memiliki sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia yang besar serta berbagai potensi lainnya dari bangsa ini tidak dapat dimanfaatkan dengan baik guna meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia akan tetapi justru disalahgunakan oleh segelintir putra dan putri Indonesia yang bermental korup untuk mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Pemerintah dengan jelas dan tegas telah menolak untuk menjadi Negara yang lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
Pemerintah memprioritaskan pemberantasan korupsi dengan konsisten dan terpercaya. Selain itu KPK sebagai lembaga independen yang dibentuk secara khusus untuk menangani tindak pidana korupsi tidaklah dapat bekerja sendiri melawan korupsi, diperlukan upaya nyata dari berbagai pihak guna memberantas korupsi. Oleh karena itu sebagai langkah nyata mendukung pemberantasan korupsi, Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menerbitkan buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, dengan diterbitkannya buku tersebut diharapkan akan memberikan angin segar dalam upaya membentengi generasi muda khususnya mahasiswa
sebagai calon pemimpin masa depan

Abstrak: Harapan besar untuk terwujudnya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana cita-cita luhur reformasi telah melahirkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi di Indonesia yang sudah dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (extra ordinary crime) atau tindak pidana khusus yang tentunya mempunyai spesifikasi yang berbeda dengan tindak pidana umum.. KPK yang dibentuk secara resmi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 3 jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002). Sebagai organ kenegaraan yang namanya tidak tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KPK dianggap oleh sebagian pihak sebagai lembaga ekstrakonstitusional. Dengan dibentuknya KPK yang mempunyai wewenang luar biasa, sehingga kalangan hukum menyebutnya sebagai suatu lembaga super body. Namun harapan besar pemberantasan korupsi di Indonesia nampaknya sedang melalui rintangan setelah disahkannya UU KPK pada 17 September 2019. Berbagai polemik dan poin-poin yang dianggap melemahkan institusi anti rasuah tersebut terus diperdebatkan namun akhirnya tetap saja disahkan oleh DPR. Langkah-langkah memanjakan koruptor tersebut, semakin lengkap karena delik-delik mengenai korupsi yang masuk dalam draft RKUHP juga kembali diperdebatkan dimana hukuman minimal untuk koruptor dipangkas dari 4 tahun menjadi 2 tahun dan RKUHP juga dinilai tidak mengadopsi beberapa pengaturan khusus yang ada dalam UU Tipikor. RKUHP tidak boleh menurunkan derajat tindak pidana luar biasa tersebut menjadi tindak pidana biasa.
Kata Kunci : Konsep, Tindak Pidana Korupsi, UU KPK, RKUHP, Koruptor

Latar Belakang

Di mata internasional, bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia, citra buruk akibat korupsi menimbulkan kerugian. Kesan buruk ini menyebabkan rasa rendah diri saat berhadapan dengan negara lain dan kehilangan kepercayaan pihak lain. Ketidakpercayaan pelaku bisnis dunia pada birokrasi mengakibatkan investor luar negeri berpihak ke negara-negara tetangga yang dianggap memiliki iklim yang lebih baik. Kondisi seperti ini merugikan perekonomian dengan segala aspeknya di negara ini. Pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk memerangi korupsi dengan berbagai cara. KPK sebagai lembaga independen yang secara khusus menangani tindak korupsi, menjadi upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana. Korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi - yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu penindakan dan pencegahan - tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika mahasiswa - sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang merupakan pewaris masa depan - diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pengadilan TIPIKOR. Dimulai dari pembahasan historynya hingga step-by-step penanganan kasus (secara ringkas).
Dari keseluruhan, Pengadilan TIPIKOR ini tidak jauh bedanya dengan pengadilan yang lain. Sedikit berbeda pada hal yang ditangani.

Semoga bermanfaat dan silahkan tinggalkan saran/masukan.
terima kasih

Perihal : Ujian Tengah Semester Mata Kuliah : Pendidikan Anti Korupsi Semester : III Pengampu : Idik Saeful Bahri, M.H. Isilah soal-soal UTS dibawah ini dengan mengikuti pedoman berikut: a. lengkapi identitas diri, mulai dari Nama, NIM, Semester, Kelas, dan Nama Mata Kuliah; b. jawaban ditulis tangan; c. tulisan diharapkan jelas dan mudah dibaca; d. isi jawaban dengan menggunakan logika hukum, kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, teori-teori hukum (sebagaimana telah dipelajari dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia), serta doktrin atau pendapat sarjanawan hukum yang relevan; e. dalam pengutipan pendapat sarjanawan hukum, mahasiswa bisa menggunakan skema bodynote, dengan format tanda kurung, nama terkenal dari sarjanawan hukum, tahun terbit buku atau jurnal, serta halaman. Contoh bodynote: (Mahfud MD, 2013: 14-15); f. hasil jawaban harap di scan hitam putih menggunakan aplikasi Scanner (misalnya: CamScanner), kemudian simpan dalam format .pdf ; g. setiap UTS akan diberikan soal sebanyak 5 butir, dengan masing-masing butir memiliki bobot nilai 20; h. jawaban mahasiswa yang tidak menjawab substansi dan tidak memiliki bobot jawaban yang logis dan argumentatif, serta adanya indikasi pengutipan yang tidak disertai sumber rujukan, maka dosen memiliki hak untuk tidak memberikan nilai pada jawaban tersebut; i. pengumpulan terakhir jawaban UTS ini adalah untuk Kelas A pada hari RABU, 18 November 2020 pukul 23:59 WIT, untuk Kelas B pada hari MINGGU, 22 November 2020 pukul 23:59 WIT. Dikirim melalui eMail : idikms(dot)unimuda(at)gmail(dot)com atau melalui layanan platform WhatsApp, harap dikirim melalui Personal Message, tidak melalui jejaring Grup.

Salah satu fenomena yang sangat memprihatinkan dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia pada beberapa dekade terakhir ini ialah maraknya korupsi. Korupsi, telah menempatkan Indonesia pada jajaran negara terkorup di dunia. Kenyataan ini merupakan suatu ironi, apabila dikaitkan dengan keberadaan Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Bahkan, umat Islam negeri ini dikenal sebagai muslim yang paling bersemangat dalam melaksanakan upacara ritual keagamaan (ibadah). Masjid dan mushala ada di mana-mana. Adalah suatu hal yang naif apabila kenyataan ironis di atas ditimpakan kepada Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk. Islam datang untuk membebaskan dan memerangi sistem ketidakadilan bukan malah untuk melegalisasi praktek-praktek yang melahirkan eksploitasi dan ketidakadilan. Untuk itu perlu kerja keras untuk memperkenalkan konsep Islam dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam masalah konsep korupsi. Makalah ini bertujuan menalar lebih jauh tentang aturan normatif korupsi di Indonesia dalam tinjauan Hukum Pidana Islam dengan melihat sisi dalil Al-Quran, hadits dan penerapan kaidah ushul dan fiqihnya.

Ilmu pendidikan islam dalam satu dekade terakhir diwarnai dengan aneka wacana dan isu-isu mutakhir, diantaranya: Pendidikan anti korupsi, pendidikan entepreneurship, Parenting Nabawi, Multikulturalisme, hingga Islamisasi ilmu pengetahuan. Isu-isu tersebut muncul sebagai respon dari permasalahan dan tantangan yang mendera sistem pendidikan kita.

This research was aimed at describing the implementation of anti-corruption education
on citizenship education through project citizen-based activity. It is descriptive inquiry
conducted at SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. The result was that the implementation
of anti-corruption education was conducted through studying problems relating
corruption resulting in presentation panels consist of 4 sections namely problem,
alternative policy, proposed solution, and action plan section. Through these activities,
it was intended that students would acquired some desired attitudes such as honesty,
care, self-help, discipline, responsibility, hard work, humbleness, courage and justice

Korupsi di Indonesia sudah semakin masif. Penanganan represif terus dilakukan dengan penguatan hukum dan aparat penegak hukum. Namun tidak kunjung efektif dan malah muncul fenomena politisasi KPK. Lantas apa ada alternatif lain? Ada! Yaitu penanganan preventif dengan menanamkan nilai2 etika pada generasi dewasa ini. Termasuk nilai etika tertua dan terdalam dari para filsuf : Nichomacea Ethics, by Aristotle. Semoga Bermanfaat. *Silakan dikutip & jgn lupa menyertakan sumber + penulis. Terima Kasih*

UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI
JALUR PENAL MELALUI PEMBAHARUAN RKUHP DENGAN UU TIPIKOR
Disusun oleh:
Ela Amalia
Handinopian
Ismail Imaduddin
Nurul Pratiwi
Muhammad Rafi Kambara
Ratih Listya
Rira Helena
Zaki Dzulfiqar


Dalam menganalisis efektifitas hubungan antara RKUHP dengan UU Tipikor, maka di dalam bab ini akan diuraikan pasal-pasal yang berhubungan antar keduanya. Selanjutnya, hasil analisis akan dituangkan dalam pembahasan di bab selanjutnya. Adapun sebagian pasal-pasal terkait korupsi yang yang termuat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tercantum dalam Tabel 001.

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan: (1) Modul pembelajaran pendidikan antikorupsi sebagai sumber belajar yang layak untuk peserta didik SMA kelas X, (2) Modul pendidikan antikorupsi yang efektif pada hasil belajar peserta didik di SMA, (3) Modul pendidikan antikorupsi yang efektif pada sikap antikorupsi peserta didik di kelas X. Penelitian ini merupakan model penelitian dan pengembangan (research and development). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) dihasilkan modul pendidikan antikorupsi yang layak sebagai sumber belajar pada mata pelajaran PPKn kelas X; (2) modul pendidikan antikorupsi yang efektif untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik di SMA. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan gain score dan meningkatnya nilai mean; (3) modul pendidikan antikorupsi yang efektif untuk meningkatkan sikap antikorupsi peserta didik di SMA. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan gain score dan meningkatnya skor mean. Kata kunci: modul, pendidikan antikorupsi, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan Abstract This research aims to produce: (1) anti-corruption education learning modules for high school students grade X, (2) anti-corruption education modules that effectively improve the learning outcomes of students in high school, and (3) anti-corruption education modules that effectively improve the anti-corruption learners in grade X. This research model is research and development (R&D) based. The following conclusions were drawn from the research results: (1) The development results in anti-corruption education modules in subjects Pancasila and Civics Education in grade X, (2) anti-corruption education modules are affective to improve learning outcomes of students in high school as evidenced by the acquisition gain score and an increase in the mean value, (3) anti-corruption education modules are affeetive to improve the anti-corruption attitudes of high school students. This is evidenced by the acquisition gain score and an increase in the mean score.

Paper ini bertujuan untuk mempelajari dan mengetahui ilmu tentang “Korupsi dan Kemiskinan”. Selain bertujuan untuk memenuhi tugas, tujuan saya selanjutnya adalah untuk mengetahui segala tindakan korupsi yang merugikan masyarakat di Indonesia dan dapat menyebabkan kemiskinan.

Abstrak Di Indonesia terdapat beragam ajaran yang telah menjadi sebuah budaya di dalam kehidupan sehari-hari para penganutnya, seperti halnya ajaran Samin yang pertama kali ada di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Para penganut ajaran Samin atau masyarakat Samin sangat konsekuen dalam menjalankan berbagai macam pantangan yang ada dalam ajarannya, dan pantangan tersebut dianggap mampu melawan penyakit bangsa Indonesia yang cenderung menyenangi hal instan seperti korupsi yang mampu membawa pengaruh negatif pada kelangsungan hidup rakyat dan bangsa.

Korupsi adalah suatu kejahatan yang sudah universal. Korupsi ialah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan dalam pemerintahan sebuah negara atau public office, dalam artian para koruptor ini adalah orang yang berpendidikan. Korupsi merupakan pebuatan yang dilakukan oleh seseorang dan atau bersama-sama beberapa orang secara professional yang berkaitan dengan kewenangan atau jabatan dalam suatu birokrasi pemerintahan. Tujuan adanya sanksi atau hukuman itu ada tiga, perventif (al-himayah), edukatif (tarbiyyah) dan adil (al-'Adalah). Ketika melihat hukum di Indonesia, sebenarnya sudah sangat pantas diberlakukan bagi pelaku kejahatan pidana korupsi. Tidak ada yang salah dengan hukum ini, hanya saja hukuman penjara bagi penjahat korupsi terlalu mudah bagi para penjahat "ber-uang" ini, dengan uang mereka mereka dapat merasakan seperti bukan dipenjara.

Korupsi telah membudaya? Makna budaya yang dimaksud di sini memang bukan tentang akal budi atau adat istiadat melainkan budaya sebagai perilaku yang menjadi kebiasaan. Kebiasaan untuk korupsi terjadi secara masif di masyarakat meski pada hal-hal kecil yang dianggap sepele. Perilaku masyarakat ini disinyalir terbawa ke dunia birokrasi.

Akhir akhir ini Indonesian sedang dihadapkan dengan dilematis permasalahan moral seputar kasus korupsi. Korupsi merupakan kata yang tidak asing di telinga setiap lapisan masyarakat Indonesia, yang sepertinya sudah melekat, menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari.

Korupsi adalah perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang dengan cara menyogok, menyuap, menerima sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan merugikan untuk menguntungkan diri sendiri dan orang dipihaknya dengan melawan hukum. Seluruh elemen masyarakat tentunya sangat mengharapkan kesejahteraan tersebut. Baik dalam pemerintah maupun kehidupan sehari-hari berperilaku jujur sangat diperlukan. Upaya memberantas korupsi yang paling mudah dan efektif adalah dengan pencegahan (preventif). Seperti pendidikan anti korupsi dan penanaman nilai-nilai integritas kepada anak-anak sejak dini. Untuk mengurangi budaya korupsi tentunya perlu membangun karakter anti korupsi terutama pada seseorang anak, dikarenakan pada usia anak-anak atau golden age merupakan masa yang paling tepat, dimana mereka cenderung meniru kebiasaan disekitarnya dan hal yang ini dapat dimanfaatkan untuk menjadikan anak berbudi baik. Keluarga adalah tempat pertama bagi seorang anak mendapatkan pendidikan dan pondasi dalam pembentukan karakter anak.

Indonesia, dengan kasus korupsi yang merajalela, juga tengah menempatkan pendidikansebagai  solusi  permasalahan  bangsa.    Pendidikan,  utamanya  pendidikan  karakter,dihadirkan atas dasar kegalauan melihat realitas kehidupan yang terindikasi mengalamidegradasi  moral,  termasuk  mental  korup  yang  membudaya  di  masyarakat.    Perangmelawan  korupsi  melalui  pendidikan  memang  bukan  satu-satunya  cara  pencegahankorupsi  di  Indonesia.    Namun  kesadaran  kolektif  masyarakat  disadari  perluditumbuhkan sejak dini. Oleh karena itu Generasi muda masa kini di tuntut untuk tidakhanya  pintar  namun  juga  harus  aktif,  kreatif,  inovatif  dan  berahlak  mulia.  Karenagenerasi penerus bangsa yang di butuhkan kelak harus mempunyai soft skill dan iman
yang kuat. Karena ini sangat di butuhkan Indonesia untuk generasi mendatang. Danyang tak kalah penting adalah tanamkan juga moral, kejujuran, akhlak yang baik danpatriotisme.