Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi

Soal:

1. Kasus pengadaan tanah dan pembangunan gedung tersebut merupakan kasus penyimpangan disiplin pegawai, administratif atau kasus fraud / pidana korupsi? Uraikan jawaban Saudara (pisahkan antara analisis tanah dan bangunan) dengan dukungan pemenuhan unsur-unsurnya (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku) dan  sesuai dengan pilihan jawaban saudara.

2. Apabila kasus tersebut  merupakan tindak pidana fraud/korupsi hitung berapakah kerugian negaranya (gunakan metode penghitungan kerugian yang sesuai).

3. Buat saran/rekomendasi agar pengadaan tanah dan pembangunan gedung tersebut terhindar dari risiko fraud/korupsi dan berikan contoh nyata dalam rekomendasi tersebut.

Dalam makalah ilmiah ini, saya ingin membahas salah satu dari permasalahan kebangsaan di atas, yaitu Korupsi. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh golongan tertentu saja, namun hal ini sangat tumbuh subur dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai masyarakat biasa.  Oleh karena itu  saya  hendak memaparkan mengenai  Contoh kasus nyata korupsi dalam kehidupan masyarakat, Bentuk, Penyebab, dan Dampak dari korupsi yang dilakukan tersebut, serta Nilai-nilai kebangsaan apakah yang perlu diterapkan untuk mengurangi praktik tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 menguji konstitusionalitas objek hak angket DPR terhadap KPK menimbulkan permasalahan dan perdebatan hukum, khususnya dapat tidaknya penggunaan hak angket DPR terhadap KPK sebagai lembaga negara independen. Permasalahan dalam penelitian adalah apakah pertimbangan Hakim Konstitusi dalam putusan a quo telah tepat menempatkan KPK sebagai objek hak angket DPR? Bagaimana implikasi putusan a quo berkaitan penggunaan hak angket DPR kepada KPK terhadap pemberantasan korupsi? Penelitian doctrinal ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian menyimpulkan, pertama, pertimbangan Hakim Konstitusi khususnya pertimbangan 5 Hakim Konstitusi yang menjadi dasar putusan a quo tidak tepat menempatkan KPK sebagai objek hak angket DPR dikarenakan pertimbangannya tidak memiliki konsistensi terhadap makna independen yang dimiliki KPK bahwa posisi KPK berada di ranah eksekutif, sehingga tidak berarti membuat KPK tidak independen dan terbebas dari pengaruh manapun. Pertimbangan yang tidak konsisten dibarengi tidak dibedahnya makna “hal penting, strategis, dan berdampak luas” sebagai kriteria dipergunakannya hak angket DPR. Kedua, implikasi putusan a quo terhadap penggunaan hak angket DPR terhadap KPK adalah dapat terganggunya status independensi KPK. Penggunaan hak angket DPR terhadap KPK secara eksesif dapat merintangi, mempolitisasi kasus pemberantasan korupsi yang ditangani KPK. Diperlukan penegasan pembatasan penggunaan hak angket DPR khususnya kepada tugas KPK dalam bidang yudisial, serta pengekangan diri panitia angket DPR untuk tidak memasuki batas-batas yang ditentukan hukum.

Abstrak:
Maraknya korupsi dan gratifikasi di Indonesia menyebabkan negeri ini masih terpuruk ke peringkat 97 dari 176 negara di dunia dalam tindak pidana ini. Hal seperti itu menginspirasi Pemerintah Kota Administratif Tangerang Selatan, Banten untuk melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi dan gratifikasi di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat pemerintah di wilayah ini. Upaya-upaya tersebut adalah Penerbitan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2017 dan Keputusan Walikota yang mengatur tentang gratifikasi Nomor 700/Kep.188-Huk/2015, Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi, Pembentukan Tunas Anti Korupsi, Optimalisasi Kinerja APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah), Sosialisasi Internal pencegahan korupsi, Rencana aksi program pemberantasan korupsi melalui e-planning, e-budgeting, serta pelayanan terpadu, kerjasama dengan pemerintah provinsi banten, dan kerjasama dengan KPK (Komisi Pemberantasan korupsi). Upaya-upaya tersebut telah dilakukan secara intensif dan berhasil secara signifikan dalam pencegahan korupsi dan gratifikasi di wilayah Pemerintaha Tangerang Selatan, meskipun ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki. Di antara kendala pencegahan korupsi dan gratifikasi di Tangerang Selatan adalah pendidikan agama dan etika yang masih perlu dibenahi, keserakahan para pemangku jabatan masih perlu dianulir, sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan gratifikasi yang masih perlu dipertegas, penempatan pejabat pemerintahan Kota Tangerang Selatan masih perlu disesuaikan dengan kompetensinya, serta sosialisasi peraturan tentang pencegahan korupsi dan gratifikasi masih perlu diperluas. Kata Kunci: Pencegahan Korupsi, Gratifikasi, Tangerang Selatan.

Dilandasi dengan pemahaman bahwa “pencegahan lebih baik daripada penindakan” dan “pemberantasan korupsi dimulai dari lingkungan internal”, maka tulisan ini mencoba untuk merumuskan suatu desain pencegahan korupsi di kepolisian dengan mengadaptasi prinsip dan metode Crime Prevention yang terdiri dari pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier dari Steven P. Lab yang dikombinasikan dengan Problem Oriented Policing (POP) yang ditujukan pada pencegahan korupsi.

Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku korporasi, untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban sebuah perusahaan dalam tindak pidana pencucian uang, untuk mengkaji mengenai bentuk pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dalam peraturan yang ada dalam perundang-undangan serta mengkaji mengenai pertanggungjawaban tidak pidana korporasi dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Penulisan ini bersifat deskriptif guna untuk mengetahui gambaran permasalahan yang ada, yang kemudian dianalisis secara deduktif. Bentuk pidana pencucian uang oleh korporasi ada tiga jenis yaitu penempatan, pelapisan, dan penggabungan. Subjek korporasi akan mendapatkan hukuman pidana sesuai dengan perbuatannya. Seperti yang telah disebutkan dalam pasal 6 UU No 8 tahun 2010 bahwa dalam tindakan pencucian uang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3, 4 dan pasal 5 dilakukan oleh korporasi sehingga pidana akan dijatuhkan kepada personil pengendali korporasi. Apabila personil tidak mampu membayar maka akan diganti dengan penyitaan korporasi dan personil pengendali perusahaan. Dan apabila belum cukup maka penjara dapat diganti oleh denda kontrol perusahaan.

Korupsi adalah penyakit kronis hampir tanpa obat, menyelusup di segala segi kehidupan dan tampak sebagai pencitraan budaya buruk bangsa Indonesia. Secara sinis orang bisa menyebut jati diri Indonesia adalah perilaku korupsi. Pencitraan tersebut tidak sepenuhnya salah, sebab dalam realitanya kompleksitas korupsi dirasakan bukan masalah hukum semata, akan tetapi sesungguhnya merupakan pelanggaraan atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Korupsi telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar. Pemberantasan korupsi bukanlah sekedar aspirasi masyarakat luas melainkan merupakan kebutuhan mendesak (urgent needs) bangsa Indonesia untuk mencegah dan menghilangkan sedapatnya dari bumi pertiwi ini karena dengan demikian penegakan hukum pemberantasan korupsi diharapkan dapat mengurangi dan seluas-luasnya menghapuskan kemiskinan.
Beberapa faktor yang menyebabkan korupsi sulit buntu diberantas adalah: (1) Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia selalu dikaitkan dengan politik. (2) Adanya kinerja yang bersifat diskriminatif dan tebang pilih dari para penegak hukum. (3) Terjadinya tumpang tindih kekuasaan dalam hal melakukan penyelidikan, penuntutan antara lembaga Kejaksaan dan lembaga KPK. (4) Kurangnya peran serta masyarakat dalam memerangi tindak pidana korupsi. (5) Kurangnya penanaman nilai-nilai moral dan pendidikan anti korupsi sejak dini

Menalar berbagai persepsi negatif terhadap arah pendidikan nasional yang selama ini dipandang belum mencirikan kepribadian bangsa, terutama mengenai output pendidikan yang cenderung tidak mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi dalam pekerjaan dan kesehariannya, sehingga melalui pendidikan formal perlu ada peningkatan dari segi intensitasnya. Secara simplistik memang sektor pendidikan formal di Indonesia dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan pencegahan korupsi. Langkah preventif (pencegahan) tersebut secara tidak langsung bisa melalui dua pendekatan (approach), pertama: menjadikan peserta didik sebagai target, dan kedua: menggunakan pemberdayaan peserta didik untuk menekan lingkungan agar tidak permissive to corruption.
Adapun yang menjadi permasalahan dalam karya tulis ini adalah bagaimana kebijakan pendidikan anti korupsi di Perguruan Tinggi dan sejauhmana kebijakan pendidikan anti korupsi dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Dengan tujuan untuk memahami dan menganalisis peran pendidikan anti korupsi dalam menumbuh kembangkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi sejak dini.
Melalui pendidikan anti korupsi inilah nantinya bisa menjadi bekal bagi mahasiswa untuk bertindak jujur dalam bekerja. Tentunya, agar tidak melakukan tindakan korupsi ketika nanti menduduki posisi strategis di sebuah institusi atau menjabat posisi penting di birokrasi ini. Fakta menunjukkan bahwa orang berpendidikan tinggi rentan terhadap godaaan korupsi karena mereka biasanya menduduki posisi strategis di sebuah institusi atau menjabat posisi penting di birokrasi.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom, dalam rangka NKRI. Kewenangan daerah kabupaten/kota mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.1 Desentralisasi bertujuan agar suatu daerah dapat mandiri dalam mengelola wilayahnya dengan dibiayai dari pemerintah pusat. Namun, kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah seringkali disalahgunakan. Salah satu tindak pidana yang menjadi musuh seluruh bangsa di dunia ini adalah tindak pidana korupsi.2 Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi HAM dan kepentingan masyarakat.3 Dalam penulisan paper, penulis menggunakan metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif berupa penelitian dengan metode studi kasus (Case Study). Data studi kasus dapat diperoleh dari sumber pustaka berupa buku, jurnal, dan berita. Rumusan Masalah

IV No. 18/34 Jember. Telp. 0823 3001 8989 muhammadrizalrachman@yahoo.co.id BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang Kejahatan saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat cepat. Hal ini dikarenakan semakin majunya pengetahuan maupun teknologi. Dahulu kita hanya mengenal kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Kejahatan tersebut sering disebut kejahatan konvensional. Namun, tidak untuk saat sekarang, karena muncul sebuah kejahatan-kejahatan baru sebagai dampak dari perkembangan pengetahuan dan teknologi. Kejahatan itu diantaranya kejahatan terorisme, narkotika, korupsi, pencuciang uang, cybercrime, dan lainnya. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari sekian banyak kejahatan non-konvensional yaitu kejahatan baru yang tidak diatur dalam KUHP. Ketentuan tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur tersendiri melalui UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 20 tahun 2001. Stigma korupsi di masyarakat telah menjadi musuh besar yang perlu diberantas. Dibentuklah komisi yang khusus menangani masalah tindak pidana korupsi yaitu KPK (Komisi Pemberantas Korupsi). Data menunjukkan bahwa masalah korupsi setiap tahun semakin meningkat. Korupsi telah menjangkiti seluruh lembaga kekuasaan negara, seperti lingkungan Kementerian, para anggota DPR, dan bahkan lembaga penegakan hukum sendiri yaitu Polri dan Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu, tindak pidana korupsi termasuk di dalam kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi yang diterbitkan oleh Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia


Seperti kita ketahui, korupsi merupakan salah satu permasalahan bangsa yang mesti ditangani serius, salah satunya dengan cara meningkatkan kesadaraan masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi sedini mungkin, jika tidak tindak pidana korupsi akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan bernegara dan berbangsa. Dapat dibayangkan negara yang besar, yang terdiri dari 17 ribu pulau lebih, terbentang dari Sabang hingga Merauke, memiliki sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia yang besar serta berbagai potensi lainnya dari bangsa ini tidak dapat dimanfaatkan dengan baik guna meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia akan tetapi justru disalahgunakan oleh segelintir putra dan putri Indonesia yang bermental korup untuk mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Pemerintah dengan jelas dan tegas telah menolak untuk menjadi Negara yang lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
Pemerintah memprioritaskan pemberantasan korupsi dengan konsisten dan terpercaya. Selain itu KPK sebagai lembaga independen yang dibentuk secara khusus untuk menangani tindak pidana korupsi tidaklah dapat bekerja sendiri melawan korupsi, diperlukan upaya nyata dari berbagai pihak guna memberantas korupsi. Oleh karena itu sebagai langkah nyata mendukung pemberantasan korupsi, Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menerbitkan buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, dengan diterbitkannya buku tersebut diharapkan akan memberikan angin segar dalam upaya membentengi generasi muda khususnya mahasiswa
sebagai calon pemimpin masa depan

Denmark merupakannegara kerajaan yang terletak di Skandinavia, Eropa Utara dengan ibu kota Copenhagen. Memiliki wilayah seluas 43.000 km 2 , tidak termasuk Kepulauan Faroe dan Greenland. Bersaama negara Eropa lainnya, Denmark telah menjadi anggota Uni Eropa sejak 1973 serta merupakan salah satu pendiri North Atlantic Treaty Organozation (NATO ) dan Organization for Economic Co-operation and Development(OECD). Denmark menganut monarki konstitusional dan sistem pemerintahan parlementer. Memiliki satu pemerintah pusat dan 98 munisipalitas sebagai pemerintah daerah. Munisipalitas merupakan subdivisi administratif terkecil yang pimpinannya diangkat melalui suatu proses pemilihan demokratis. Pemerintahannya dipimpin oleh wali kota dan suatu dewan kota. Kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif di Denmark berdiri sendiri-sendiri dan bersifat independen satu sama lain. Parlemen Nasional Denmark yang disebut Folketingetbertugas mengeluarkan peraturan. Pemerintah dibantu oleh administrasi negara bertugas memastikan pelaksanaan peraturan yang telah dibuat oleh parlemen sedangkan institusi peradilan seperti pengadilan daerah, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung bertugas memberikan penilaian dan keputusan hukum.

Dewasa ini tingkat kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin terkuak dan jelas nyata terlihat. Para pelaku korupsi di negeri ini sepertinya sudah kehilangan kesadaran sehingga dapat melakukan korupsi tanpa memilikirkan dampak yang ditimbulkan atas perbuatannya. Untuk mengatasi hal ini, Administrasi negara sangat berperan penting karena mencakup segala aspek dalam tatanan pemerintahan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Administrasi Negara yang baik yaitu yang berdasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk membentuk sistem pemerintahan yang baik dan mewujudkan kesejahteraan umum, maka sebuah sistem pemerintahan harus melaksanakan prinsip-prinsip Good Governance dalam penyelenggarannya.

Penyusun mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunianya penyusun dapat menyelesaikan Paper yang berjudul "Faktor-faktor Penyebab Korupsi di Indonesia" untuk memenuhi tugas matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan baik.

Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku korporasi, untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban sebuah perusahaan dalam tindak pidana pencucian uang, untuk mengkaji mengenai bentuk pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dalam peraturan yang ada dalam perundang-undangan serta mengkaji mengenai pertanggungjawaban tidak pidana korporasi dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Penulisan ini bersifat deskriptif guna untuk mengetahui gambaran permasalahan yang ada, yang kemudian dianalisis secara deduktif. Bentuk pidana pencucian uang oleh korporasi ada tiga jenis yaitu penempatan, pelapisan, dan penggabungan. Subjek korporasi akan mendapatkan hukuman pidana sesuai dengan perbuatannya. Seperti yang telah disebutkan dalam pasal 6 UU No 8 tahun 2010 bahwa dalam tindakan pencucian uang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3, 4 dan pasal 5 dilakukan oleh korporasi sehingga pidana akan dijatuhkan kepada personil pengendali korporasi. Apabila personil tidak mampu membayar maka akan diganti dengan penyitaan korporasi dan personil pengendali perusahaan. Dan apabila belum cukup maka penjara dapat diganti oleh denda kontrol perusahaan.

Salah satu fenomena yang sangat memprihatinkan dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia pada beberapa dekade terakhir ini ialah maraknya korupsi. Korupsi, telah menempatkan Indonesia pada jajaran negara terkorup di dunia. Kenyataan ini merupakan suatu ironi, apabila dikaitkan dengan keberadaan Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Bahkan, umat Islam negeri ini dikenal sebagai muslim yang paling bersemangat dalam melaksanakan upacara ritual keagamaan (ibadah). Masjid dan mushala ada di mana-mana. Adalah suatu hal yang naif apabila kenyataan ironis di atas ditimpakan kepada Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk. Islam datang untuk membebaskan dan memerangi sistem ketidakadilan bukan malah untuk melegalisasi praktek-praktek yang melahirkan eksploitasi dan ketidakadilan. Untuk itu perlu kerja keras untuk memperkenalkan konsep Islam dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam masalah konsep korupsi. Makalah ini bertujuan menalar lebih jauh tentang aturan normatif korupsi di Indonesia dalam tinjauan Hukum Pidana Islam dengan melihat sisi dalil Al-Quran, hadits dan penerapan kaidah ushul dan fiqihnya.

Penelitian berjudul “EFEKTIVITAS PENGEMBALIAN KERUGIAN
NEGARA DARI TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PENGADILAN
TINDAK PIDANA KORUPSI KOTA SEMARANG)”, bertujuan untuk
mengetahui apa dasar hukum dari penerapan pengembalian kerugian negara hasil
tindak pidana korupsi, bagaimana efektivitas pengembalian kerugian negara dari
hasil tindak pidana korupsi dan faktor-faktor yang menghambat pengembalian
kerugian negara hasil dari tindak pidana korupsi.
Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu memahami
permasalahan hukum dan kemudian mengkonstuksikannya dalam rumusanrumusan masalah yang akan diteliti secara deskriptif-analitis yang bertujuan untuk
menggambarkan putusan pengadilan dari pengembalian kerugian negara hasil
tindak pidana korupsi dan dianalisa menggunakan Undang-undang dan Peraturan
terkait pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Analisis dengan membandingkan
data yang diperoleh melalui bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundangundangan mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan bahan hukum
sekunder yaitu Putusan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang
dengan didukung data yang diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Tindak
Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan
Negeri Kota Semarang
Hasil penelitian menunjukan bahwa pengembalian kerugian negara hasil dari
tindak pidana korupsi belum efektif. Total kerugian negara dari 3 Putusan yang
diteliti adalah sebesar Rp 27.737.325.000 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga
puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan total
pengembalian kerugian negaranya hanya sebesar Rp 5.478.394.664 (lima miliar
empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam
ratus enam puluh empat rupiah). persentase dari efektivitas pengembalian kerugian
negara dari ketiga studi kasus tersebut adalah 19,75 % hasil penelitian ini tidak jauh
berbeda dari laporan Kejaksaan RI Tahun 2016, total pembebanan uang pengganti.
Rp 26.055.995.222 (dua puluh enam miliar lima puluh lima juta sembilan ratus
sembilan puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah). jumlah uang pengganti
yang telah selesai dibayarkan sebesar Rp 103.609.000 (seratus tiga juta enam ratus
sembilan ribu rupiah) dari total 109 perkara tindak pidana korupsi yang dibebankan
uang pengganti. Kemudian diuraikan faktor-faktor yang menghambat
pengembalian kerugian negara hasil dari tindak pidana korupsi. Faktor-faktor yang
menghambat pengembalian kerugian negara kemudian dibagi menjadi dua faktor,
yaitu 1) faktor yang berasal dari pelaku tindak pidana korupsi. 2) faktor yang berasal
dari segi teknis penegakan hukum.
Kata Kunci: Pengembalian Kerugian Negara, Tindak Pidana Korupsi,
Efektivitas, Faktor yang menghambat

Korupsi di Indonesia sudah semakin masif. Penanganan represif terus dilakukan dengan penguatan hukum dan aparat penegak hukum. Namun tidak kunjung efektif dan malah muncul fenomena politisasi KPK. Lantas apa ada alternatif lain? Ada! Yaitu penanganan preventif dengan menanamkan nilai2 etika pada generasi dewasa ini. Termasuk nilai etika tertua dan terdalam dari para filsuf : Nichomacea Ethics, by Aristotle. Semoga Bermanfaat. *Silakan dikutip & jgn lupa menyertakan sumber + penulis. Terima Kasih*

Negara Indonesia adalah sebuah negara dengan banyak kepulauan dengan keragaman budaya daerah dan adat istiadat. Dari keragaman yang ada di Indonesia tersebut salah satunya adalah adat suku Minangkabau. Adat Minangkabau merupakan suatu pedoman kehidupan yang diturunkan dari nenek moyang suku Minangkabau dari generasi ke generasi, dengan harapan budaya yang sudah dilaksanakan selama ini dapat dijadikan panutan dan tauladan bagi anak cucu mereka agar memperoleh kehidupan yang berbahagia dan sejahtera di dunia maupun akhirat. Suku minangkabau sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama islam, sebuah budaya atau suku yang berlandaskan agama Allah SWT sehingga timbulah suatu filsafat minang yaitu "Adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah" yang dijadikan pandangan hidup serta perilaku orang Minangkabau. Suku minangkabau berpedoman kepada nilai-nilai yang bersumber dari akal dan belajar dari alam seperti dalam pepatah minang "Alam takambang jadi guru" yang dapat dijelaskan dalam bahasa indonesia dengan makna bahwa Alam beserta isinya merupakan sumber ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan selain alam juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kehidupan dimuka bumi. Adat Minangkabau merupakan nilai-nilai kehidupan sehari-hari yang mendasar, landasan atau dasar berfikir dalam menjalani kehidupan, nilai-nilai baik yang dijadikan teladan dalam kehidupan, pergaulan, falsafah hidup, dan juga merupakan hukum-hukum yang harus dipatuhi dalam menjalankan kehidupan yang beradat. Hidup tanpa aturan di minang kabau disebut "tak beradat" karena bagi orang minang, duduk, berdiri, berbicara, berjalan, makan, minum, dan lain sebagainya selalu beradat, yang disebut-sebut sebagai dengan adat sopan santun dalam pergaulan sehari-sehari. Ajaran yang terkandung didalam adat Minangkabau tidak bisa diabaikan dan dilupakan masyarakatnya, karena selain Al-Qur'an adat menjadi pegangan dan pedoman dalam hidup mereka hal ini senada dengan pepatah minang "Nan dikatokan kato pusako, iyolah kato undang-undang. Dek lamo tak namuah lupo manjadi padoman pagi jo patang" yang dalam bahasa indonesia dapat dijelaskan bahwa undang-undang atau peraturan adat adalah suatu kentuan yang harus dipatuhi sehingga dijadikan sebagai pedoman hidup. Adat Minangkabau selalu mengajarkan nilai nilai kejujuran. Kejujuran merupakan sifat yang dapat membentuk watak seseorang untuk selalu melakukan suatu pekerjaan dengan tidak melanggar norma hukum dan norma agama. Pepatah adat yang berbunyi "dek ribuk rabah hilalang, dipayo padi satangkai, iduik nan usah mangupalang, tak kayo berani pakai" mengandung nilai keberanian yang mempunyai perhitungan dan jujur adalah modal utama dalam kehidupan (Idrus Hakimy, 1998) Kejujuran dalam adat minangkabau sangat besar pengaruhnya. seseorang yang tidak jujur di dalam hidupnya akan mendapatkan hukum sosial yang sangat berat dari masyarakat minang, orang suku minang yang tidak jujur selalu tidak akan dipercaya apapun perbuatan dan ucapannya yang didalam pepatah minang diucapkan "sakali lancuang ka ujian saumua

Abstrak Makalah ini menganalisis aspek integritas dalam kasus Azierwan. Makalah ini mengidentifikasi bahwa Integritas masih menjadi hal yang kurang bernilai di sektor publik Indonesia terutama ketika proses perekrutan pegawai. Selain itu, dari kasus yang diambil, menunjukkan bahwa ada pejabat publik yang tidak memiliki integritas sedangkan di lain pihak, masyarakat masih menghargai integritas dengan keberatan-keberatan atas rencana pelantikan Azirwan. Dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, terdapat 2 kubu yaitu kubu yang pro-pemberantasan korupsi dan kubu yang kontra pemberantasan korupsi. Salah satu kelemahan yang teridentifikasi adalah tidak tegasnya aturan di Indonesia sehingga menyulitkan pemberantasan korupsi. Dengan berkaca pada kasus Azirwan, rasanya sulit untuk mengubah persepsi bahwa korupsi merupakan kejahatan low cost high return menjadi low return high cost.

One form of government concern for the development of rural areas is that the government allocates village funds in the state revenue and expenditure budget. Funds for Villages which are routinely provided by the Central Government to villages often involve corruption. This study aims to describe the urgency of increasing community participation in preventing acts of corruption to improve the quality of public services in the village. Accountability is one of the requirements in realizing good and professional governance. The method used in the preparation of this article is a qualitative descriptive research method, namely a research method that uses qualitative data and is described descriptively, the data is obtained from a literature study of various sources and analyzed by qualitative data analysis.

Makalah ini mendiskusikan sebuah model sistematik-integratif untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Menggunakan pola pikir sistem dan analisia stakeholders, penulis berargumen bahwa strategi pemberantasan korupsi di Indonesia harus mempertimbangkan tiga dimensi sistem, yaitu orang, sumberdaya, dan struktur. Strategi tersebut harus diarahkan pada lima stakeholders kunci yang memiliki peran sebagai pencegah sekaligus pendorong praktik korupsi, yaitu masyarakat, komunitas bisnis, pemerintah, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga pemberantasan korupsi.

Dengan diberlakukan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, semakin memberikan kewenangan yang luas untuk mengatur tata pemerintahannya secara otonom, hal ini ditambah lagi dengan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat terealisasi cepat, pengelolaan yang mandiri ini dapat secara maksimal memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia, pemerintah berharap dengan diberlakukan peraturan tersebut dapat memberikan pemerataan pembangunan serta dapat menaggulangi kemiskinan dan masalah sosial lainnya, sehingga para perangkat desa harus yang mengetahui tata kelola dana desa yang baik tersebut, pada APBN-P 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar ± Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia, alokasi dana desa Pada tahun 2016 sebesar + Rp. 49,96 sedangkan pada tahun 2017 RAPBN-P yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar + Rp. 60 triliyun. Tentunya dengan dana desa yang setiap tahunnya mengalami kenaikan bukanlah dana yang sedikit yang disediakan oleh pemerintah maka pemerintah desa memiliki tanggung jawab yang berat agar dana yang alokasikan tersebut dapat mendorong kemajuan desa serta memiliki kemandirian dalam mengurus rumah tangganya sendiri, dalam pengelolaan dana desa pemerintah desa harus berhati-hati dalam penggunaan dana desa karena tidak menutup kemungkinan dapat terjadi korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun pemerintah desa diwajibkan menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa, laporan itu sebagai proses pengelolaan keuangan desa, namun masih memiliki peluang terjadinya korupsi hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah dan ditambahkan lagi dengan lokasi desa yang jauh dari perkotaan atau pedalaman. Sebenarnya pengawasan secara langsung telah dilakukan oleh pendamping desa sedangkan pengawasan tidak langsung itu difasilitasi oleh pemerintah dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan pengganggaran desa sebagaimana disebut Badan Permusyawaratan Desa, meskipun badan tersebut dibentuk sebagai mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat, namun seiring perkembangan pengawasan tersebut tidak menutup kemungkinan masih membuka celah

Tulisan ini mengajukan saran agar pencegahan korupsi di kepolisian mengedepankan tiga strategi utama, yaitu pengintegrasian program pencegahan korupsi di kepolisian kedalam kebijakan trust building Grand Strategi Polri, pemberdayaan peran kelembagaan dan kemampuan komunitas kepolisian, pembangunan kemitraan dan jaringan antar berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan program pencegahan korupsi di kepolisian.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat jenis-jenis hukuman yang salah satunya adalah hukuman subsider untuk menggantikan hukuman denda atau dalam rangka pengembalian kerugian negara.

Pada suatu putusan pengadilan terdapat amar putusan yang salah satu contohnya adalah sebagai berikut :
“1.  Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XYZ dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsider pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
2.    Menghukum Terdakwa XYZ membayar uang penggantian kerugian keuangan negara dalam hal ini PT Bank Negara BUMN sebesar UD 5000 subsider pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
1. Apakah yang dimaksud dengan hukum pidana subsider ?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan hukuman pidana subsider di Indonesia?
3. Apakah terdapat perbedaan dalam pelaksanaan putusan pidana subsider pada Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Perbankan?
4. Kapan pelaksanaan hukuman pidana subsider yang telah berkekuatan hukum tetap? Apakah pada saat awal pelaksanaan hukuman primer (pokok) atau pada saat akhir pelaksanaan hukuman primer (pokok)?
5. Apabila seseorang terpidana dinyatakan hukuman pidana denda dengan subsider pidana kurungan, apakah yang bersangkutan dapat memenuhi pembayaran denda tersebut secara sukarela (tanpa perintah eksekusi jaksa) pada saat yang bersangkutan masih menjalani pidana primer (pokok)?
6. Bagaimana mekanisme pembayaran hukuman denda?
7. Apabila hukuman subsider menggantikan kerugian negara pada tindak pidana korupsi, sedangkan kerugian negara tersebut bersumber dari tidak dilaksanakannya kewajiban terdakwa atas kredit macet pada bank BUMN, apakah hukuman subsider tersebut dapat menggantikan/menggugurkan kewajiban terdakwa yang secara perdata memiliki hutang/kredit kepada bank?
8. Apakah pelaksanaan hukuman subsider tersebut mempengaruhi remisi yang akan didapat terdakwa?

(Oleh : Muhammad Sahal) NIM 171211194 PENDAHULUAN Perkembangan peradaban dunia semakin sehari seakan-akan berlari menuju modernisasi. Perkembangan yang selalu membawa perubahan dalam setiap sendi kehidupan tampak lebih nyata. Seiring dengan itu pula bentuk-bentuk kejahatan juga senantiasa mengikuti perkembangan jaman dan bertransformasi dalam bentuk-bentuk yang semakin canggih dan beranekaragam. Kejahatan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan senantiasa turut mengikutinya. Kejahatan masa kini memang tidak lagi selalu menggunakan cara-cara lama yang telah terjadi selama bertahun-tahun seiring dengan perjalanan usia bumi ini. Bisa kita lihat contohnya seperti, kejahatan dunia maya (cybercrime), tindak pidana pencucian uang (money laundering), tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Sesungguhnya fenomena korupsi sudah ada di masyarakat sejak lama, tetapi baru menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir. Di Indonesia sendiri fenomena korupsi ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia jaman penjajahan yaitu dengan adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat. Kemudian setelah perang dunia kedua, muncul era baru, gejolak korupsi ini meningkat di Negara yang sedang berkembang, Negara yang baru memperoleh kemerdekaan. Masalah korupsi ini sangat berbahaya karena dapat menghancurkan jaringan sosial, yang secara tidak langsung memperlemah ketahanan nasional serta eksistensi suatu bangsa. Reimon Aron seorang sosiolog berpendapat bahwa korupsi dapat mengundang gejolak revolusi, alat yang ampuh untuk mengkreditkan suatu bangsa. Bukanlah tidak mungkin penyaluran akan timbul apabila penguasa tidak secepatnya menyelesaikan masalah korupsi. Di Indonesia sendiri praktik korupsi sudah sedemikian parah dan akut. Telah banyak gambaran tentang praktik korupsi yang terekspos ke permukaan. Di negeri ini sendiri, korupsi sudah seperti sebuah penyakit kanker ganas yang menjalar ke sel-sel organ publik, menjangkit ke lembaga-lembaga tinggi Negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif hingga ke BUMN. Apalagi mengingat di akhir masa orde baru, korupsi hampir kita temui dimana-mana. Mulai dari pejabat kecil hingga pejabat tinggi. Walaupun demikian, peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi sudah ada. Di Indonesia sendiri, undang-undang tentang tindak pidana korupsi sudah 4 (empat) kali mengalami perubahan. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi, yakni : 1. Undang-undang nomor 24 Tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, 2. Undang-undang nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, 3. Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, 1

realitas penegakan tindak pidana korupsi melalui cara-cara litigasi merupakan tindak represif yang dianggap paling memberikan kontribusi terhadap proses pemberantasan korupsi di Indonesia. namun dalam pelaksanaan peran serta masyarakat dalam hal pengawasan sistem peradilan pidana dipandang perlu untuk dioptimalkan dalam rangka menjamin tranparansi peradilan khusus penangan tindak pidana korupsi. komisi pemperantasan korupsi (KPK) bekerja sama dengan 34 Perguruan Tinggi se Indonesia untuk melaksanakan kegiatan perekaman sidang tipikor di pengadilan tipikor dimasing-masing provinsi. Universitas Gorontalo Telah Melaksanakan kegiatan perekaman sidang dimaksud sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang.
penelitian ini menyorot efektifitas pelaksanaan kegiatan perekaman tipikor tersebut yang berlokasi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Gorontalo. hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan perekaman yang telah dilaksanakan telah berjalan efektif, namun masih terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, diantaranya adalah masih ada beberapa oknum pengadilan yang kurang kooperatif dalam memberikan data awal terkait perkara yang akan dilakukan perekaman, selanjutnya profesionalisme tim rekam juga masih terdapat beberapa hambatan yang berpengaruh terhadap lancarnya kegiatan perekaman tersebut.

Korupsi merupakan abuse of power atau abuse of law. Tindak pidana korupsi ini telah bersifat sistemik di Indonesia, karena merasuk pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dan menggerogoti setiap bangunan kekuasaan hingga ke daerah. Korupsi di daerah mempunyai kecenderungan meningkat tajam, seiring dengan diberlakukannya UU Pemda. Karenanya, Pemerintah telah berupaya dengan mengubah paradigma upaya pencegahan sebagai pondasi pemberantasan korupsi sehingga pemerintah daerah juga bertanggung jawab terhadap pencegahan tindak pidana korupsi. Pemerintah Daerah sebagai local state government mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat seiring dengan berlakunya otonomi daerah dan sistem desentralisasi. Pencegahan korupsi diarahkan untuk menciptakan good governance melalui reformasi birokrasi, termasuk di lingkungan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan berdasarkan principle of good governance dan denah pencegahan tindak pidana korupsi. Reformasi birokrasi dengan prinsip good governance belum dilterapkan sepenuhny oleh seluruh Pemerintah Daerah. Center point dari reformasi birokrasi oleh Pemerintah Daerah terletak pada sektor pelayanan publik, keuangan, administrasi, dan penegakan hukum. Ini dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan dan keteladanan dari pemimpin (kepala daerah), sistem perencanaan, pelayanan publik, pengelolaan keuangan daerah, dan pengawasan, secara transparan, akuntabel, efisien, dan partisipatif. Pemerintah Daerah juga berupaya untuk menciptakan good governance sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Upaya tersebut berupa (1) adanya komitmen, kepemimpinan, dan keteladanan berdasar leadership and headship dari pimpinan; (2) sistem perencanaan bottom up sebagai good will dari pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh elemen; (3) memperbaiki sistem keuangan dan asset daerah; (4) menerapkan one stop service dengan sistem pelayanan terpadu satu atap ataupun satu pintu, dan (5) mengimplementasikan e–governance dengan rasionalisasi PNS dan menempatkan birokrasi sebagai public servant.

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Dibalik keindahan, keanekaragaman hayati dan keramahan penduduknya, ternyata masih banyak pemasalah-masalah yang terjadi di dalamnya yang terdiri dari berbagai sektor yaitu sektor Sosial, Politik, Ekonomi dan Budaya. Terutaman permasalahan Tindak Pidana Korupsi yang harus diselesaikan pemerintah saat ini. Yang dimana masih banyak para pejabat negara telah tertangkap OTT KPK karena melakukan Tindak Pidana Korupsi yang meliputi kasus Gratifikasi, Suap, Pungutan Liar, Penggelapan dan lain sebaginya dalam sektor politik.

Hukum dalam perkembangannya tidak hanya dipergunakan untuk mengatur tingkah laku yang sudah ada dalam suatu masyarakat dan mempertahankan pola-pola kebiasaan yang telah ada. Lebih jauh dari itu, hukum telah mengarah kepada penggunaanya sebagai suatu sarana atau alat. Globalisasi yang ditandai oleh pergerakan yang cepat dari manusia, informasi perdagangan dan modal, di samping menimbulkan manfaat bagi kehidupan manusia juga harus diwaspadai efek sampingnya yang bersifat negatif, yaitu globalisasi kejahatan dan meningkatnya kuantitas serta kualitas kejahatan di berbagai negara dan antar negara. Menghadapi efek negatif dari globalisasi yaitu peningkatan terhadap kuantitas dan kualitas kejahatan, hukum mengambil peranannya sebagai sarana atau alat untuk mengatur ketertiban umum dan memulihkan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Untuk mencapai keseimbangan dalam kehidupan masyarakat perlu ada dukungan dan partisipasi masyarakat itu sendiri. Termasuk dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pemerintahan dengan merugikan masyarakat seperti melalui kejahatan korupsi. Korupsi telah menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia. Hal ini telah menjangkiti pejabat tingkat daerah dengan korupsinya yang kecilkecilan hingga para pejabat pemerintahan pusat. Korupsi ini dilakukan oleh pejabat-pejabat yang duduk di posisi strategis dalam suatu instansi baik pusat hingga daerah. Di era reformasi ini, skala korupsi jauh lebih luas, lebih sistematis, dan lebih canggih. Terjadi korupsi secara besar-besaran yang melibatkan BAB II PEMBAHASAN A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Pada rezim yang lalu telah menciptakan dan mempertahankan ekonomi KKN. Menghadapi hal ini, hukum tidak mempunyai gigi, bahkan dapat dibelokkan menjadi alat untuk mempertahankan kekuatan-kekuatan KKN. Ini dikarenakan hukum merupakan tatanan yang berbasis politik dan politik berbasis ekonomi, sehingga ekonomi harus didukung kekuatan

1. Berikan pendapat yang logis dan contoh nyata peran auditor eksternal, auditor internal pemerintah dan penegak hukum dalam perannya memberantas korupsi di Indonesia.

2. Berikan usulan pendapat logis dan dapat dilaksanakan (sesuai peraturan perundangan yang berlaku) bagaimana cara mencegah, mendeteksi dan memberantas korupsi di Indonesia agar supaya tingkat korupsi di Indonesia bisa turun drastis dan angka persepsi korupsi lebih baik.

3. Berikan pendapat dan contoh nyata apakah korupsi di Indonesia ada kaitannya dengan money laundering (pencucian uang).

I. Nama kasus : Penerbitan jaminan asuransi oleh PT. Asuransi Ekspor Indonesia ASEI (Persero) terhadap L/C (Letter of Credit) fiktif Bank BNI Cabang Menteng

II. No perkara : 86/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst

III. Nama terdakwa : Sandaru Drajad, SP. Staf Asuransi Kredit PT ASEI

IV. Pemberi keterangan ahli : Auditor BPK RI
Nama : Hasby Ashidiqi SE., Ak., M.Comm., CA, CFra, CSFA.
Unit : Auditorat Investigasi Kekayaan Negara

V. Penuntut umum : Istu Catur Widi Susilo, SH., MH.

VI. Tanggal sidang : 9 Desember 2019

VII. Nilai kerugian keuangan Negara : USD 1,499,999.43 / Rp. 20,3 Milyar

Korupsi adalah suatu kejahatan yang sudah universal. Korupsi ialah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan dalam pemerintahan sebuah negara atau public office, dalam artian para koruptor ini adalah orang yang berpendidikan. Korupsi merupakan pebuatan yang dilakukan oleh seseorang dan atau bersama-sama beberapa orang secara professional yang berkaitan dengan kewenangan atau jabatan dalam suatu birokrasi pemerintahan. Tujuan adanya sanksi atau hukuman itu ada tiga, perventif (al-himayah), edukatif (tarbiyyah) dan adil (al-'Adalah). Ketika melihat hukum di Indonesia, sebenarnya sudah sangat pantas diberlakukan bagi pelaku kejahatan pidana korupsi. Tidak ada yang salah dengan hukum ini, hanya saja hukuman penjara bagi penjahat korupsi terlalu mudah bagi para penjahat "ber-uang" ini, dengan uang mereka mereka dapat merasakan seperti bukan dipenjara.

Corruption in Indonesia that occurred since the Soeharto era has not been resolving in the change towards democracy era that emphasizing transparency and governance accountability. After Soeharto regime fell in 1998s, decentralization becomes the antithesis of centralization systems of previous regime, but in decentralization system, the corruption have not been resolving, even more become a worrisome epidemic, and attack to the local government level. In fact, many officials in the central and local government involved corruption cases, and also decreasing public trust to the government. Variety ways to prevention of corruption has been done by government, through education, training at various institutions, establishment of state auxiliary agencies, such as anti-corruption commission (KPK), as well as regulations of gratification and remuneration for public servant (PNS). These efforts encountered many difficulties and obstacles that led to failure to achieve expected goals. At this point, to avoid these obstacle, the government must apply new approach to solve corruption problems, that is conduct effective prevention of corruption from public involvement in various public policy as a real control from public, where public are encouraged to actively get information, involved in the formulation that will eventually be able to control the implementation of the policy. It’s assuming that public which involved in policy formulation will get variety of information related to a public policy and the public will be able to monitor if there is any indications of corruption in policy implementation. Furthermore, the practice of public involvement in policy formulation should be an ethics for all policy makers to realize the good governance.

Keywords: public policy, public involvement, deliberative policy, prevent corruption

Oleh: Irfan Awaluddin 1 Dalam Islam, tauhid adalah suatu panggilan dunia, yang hidup dan penuh makna, menentang keserakahan dan bertujuan memberantas penyakit yang muncul dari penumpukan uang dan penyembahan harta. Ia bertujuan menghapus stigma eksploitasi, konsumerisme dan aristokrasi. Ali Syariati seperti dikutip Farid Esack (2000:128) A. Mukaddimah Sejarah korupsi barangkali sama tuanya dengan sejarah manusia itu sendiri. Korupsi adalah profesi sampingan paling tua di dunia, yaitu memberi dan menerima uang suap (Patrick Glynn et.al., 1999:10). Menurut sejarah, bentuk korupsi seperti penyuapan telah terjadi sejak masa Hammurabi dari Babilonia atau sekitar tahun 1200 SM, bahkan di India kasus korupsi sudah terjadi sejak seribu tahun sebelum Isa (Syed Hossein Alatas, 1987: 1-2) Korupsi bak penyakit endemik, mudah menyebar dan sulit dilawan. Korupsi punya karakteristik penghancur yang kuat, ia merusak sistem pemerintahan, sistem sosial sampai sistem kepribadian. Korupsi pun bisa menjatuhkan sebuah peradaban, apa yang terjadi pada peradaban Islam di Andalusia bisa diangkat sebagai contoh kecil. Andalusia (sekarang Spanyol) hancur di tangan tentara Ratu Isabella dan Raja Ferdinand, Andalusia mudah hancur karena keropos, bukan saja karena gaya hidup bermewah-mewahan hedonis yang merajalela di kalangan istana, akan tetapi juga karena perilaku korup para penguasanya (Akbar S. Ahmed, 1997: 111-116) Tibanya era modernisasi di abad 20 dituduh membuat sistem korupsi menjadi lebih terselubung, arus uang via dunia maya membuat sistem pengawasan terbatas langkahnya. Korupsi pun semakin mendapat celah lebar di sini, praktek pencucian uang (money laundry) sampai transaksi narkoba pun semakin sulit 1 Penulis adalah peneliti ICIS (International Conference of Islamic Scholars) Jakarta